Ditemukan 75754 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : marhaban murtabat martabak martobat martaban martabet
Penelusuran terkait : Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden Penipuan Melawan hukum Memakai nama palsu atau martabat palsu Melawan hukum dengan memakai nama palsu Atau martabat palsu Dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kata bohong “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu Dengan tipu muslihat Ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama“
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 30-08-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 15-12-2022
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 18/G/2022/PTUN.JPR
Tanggal 6 Desember 2022 — Penggugat:
YOSEPH AWUNIM, S.Sos
Tergugat:
Bupati Kabupaten Boven Digoel
257 — 45
  • VII/2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel, atas nama Yoseph Awunim, S.Sos, tanggal 20 Juli 2022;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Boven Digoel Nomor : 821.2/1158/BUP/VII/2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel, atas nama Yoseph Awunim, S.Sos, tanggal 20 Juli 2022;
  • Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 30-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 30-03-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 282/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
ABDULLAH PANJAITAN
Tergugat:
KEPALA DESA SEMPALI
91 — 73
  • ABDULLAH PANJAITAN tanggal 4 Juli 2019;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan harkat martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 21/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 19 Desember 2019 — POLLATU JOSEPHINA, S.E., Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)., Bertempat Tinggal di Jalan Dr. Sitanala., RT. 004., RW. 003., Kelurahan Wainitu., Kecamatan Nusaniwe., Kota Ambon, Provinsi Maluku; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -------------------------------------- 1) HENRY S. LUSIKOOY, S.H., M.H. ; ----------------------------------------------------- 2) SEMUEL RIRY, S.H., M.H. ; ---------------------------------------------------------------- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara/Law Office 95 (Siwalima)., Beralamat di Jalan Lorong Danau Limboto Batu Gantung Ganemo., RT. 003., RW. 02., Kelurahan Kudamati., Kecamatan Nusaniwe., Kota Ambon, Provinsi Maluku; ---------------------------------- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK/LO-95/VIII/2019., Tanggal 5 Agustus 2019 ; ------------------------------------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai ....................................................... PENGGUGAT ; M E L A W A N WALIKOTA AMBON., Berkedudukan di Jalan Sultan Hairun., Kelurahan Hunipopu., Kecamatan Sirimau., Kota Ambon., Provinsi Maluku, dalam hal ini memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus, Nomor 183/6707/SETKOT, Tanggal 22 Agustus 2019, masing-masing atas nama : ------------------------------- 1. Nama : S. SLARMANAT, S.H. M.H. ; ----------------------------------------- N I P : 19650405 199403 1 010 ; ----------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ; ----------------- 2. Nama L. M. MANUPUTTY, S.H.; ---------------------------------------------- N I P : 19840923 201001 1 011 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 3. Nama M. LUHULIMA, S.H.; ----------------------------------------------------- N I P : 19790523 221001 2 014 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 4. Nama TATY H. RAHARENG, S.H.; ------------------------------------------ N I P : 19811107 200701 2 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 5. Nama M. IRWAN SYAH, S.H.; ------------------------------------------------- N I P : 19901115 201903 1 016 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 6. Nama CANDRO AITONAM, S.H.; -------------------------------------------- N I P 19950525 201903 1 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ Semuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon, Jalan Sultan Hairun Nomor 1, Ambon, Provinsi Maluku; ----------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai ........................................................... TERGUGAT ;
235 — 84
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Ambon;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
    Tergugat sebelum kemudian menerbitkan objek sengketa,sehingga menerbitkan suatu keputusan hukum yang berakibat hukumbagi seseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuan hukum yangmenjadi keharusan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dankewajibannya sebagai pejabat yang berwenang, maka keputusantersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan yangberlaku dan akibat dari itu batalnya keputusan tersebut danmengembalikan hakhak si penerima keputusan dalam kedudukan,jabatan, harkat dan martabat
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 02-01-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 11-04-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 01/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 4 April 2018 — Nama : ABDUL JABAR RUMBOUW Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Kepala Pemerintah Negeri Kotasiri, Kecamatan Gorom Timur Kabupaten seram Bagian Timur. Tempat tinggal : RT.00/RW.00, Negeri Kotasiri, Kecamatan Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus,Nomor: 27/ADV.MK/SKK/XII/2017, tanggal28 Desember2017,memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H. 3) ANDRE PADANG PUTUN, S.H. 4) ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I 5) ALI RUMAU,S.H.; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,PekerjaanAdvokat, berkantor pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI,S.H.,M.H.& ASSOCIATESberalamat Kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: Nama Jabatan : BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR; Tempat Kedudukan : Jalan Ampera Nomor: 1, Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur,Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/60, tanggal23 Januari 2018 memberikan kuasa kepada: 1) CHERLY USAMAN, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda - Kab. Seram Bagian Timur. 2) ABDUL IFRIN MONY, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Bagian Hukum Setda - Kab. Seram Bagian Timur. 3) M. FAHRUDIN TIANOTAK, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda - Kab. Seram Bagian timur. 4) RUDI JAYA MADJID, S.H.,Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Bagian Hukum Setda -Kab. Seram Bagian Timur. 5) TAUFIK ARIEF, S.H., Staf Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Bagian Hukum Setda - Kab. Seram Bagian timur Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Ampera Nomor: 1 Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
174 — 79
  • Memerintahkan Tergugat untuk memulihkanhak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Kota Siri Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus seribu rupiah)
    dari 50 Halaman Putusan Nomor 01/G/2018/PTUN.ABNBahwa berdasarkan uraian dan alasan di atas, maka apabila SuratKeputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Seram Bagian Timur Nomor :300 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri DanPengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Kota Siri KecamatanGorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, Tanggal 29 September2017, dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon, maka Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi harkatdan martabat
    objek sengketa diterbitkan yaitu setelah tanggal 29 September2017, tidak termasuk sebagai bahan pengujian (toetsing groenden) sepertipengakuan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 4 yangmenyebutkan bahwa :...sedangkan Penggugat baru ditetapkan sebagaitersangka oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah pada tanggal30 Nopember 2017...dst dengan demikian petitum angka 4 yang dimohonkanuntuk memerintahkan Tergugat untuk memulihkanhak Penggugat dalamkemampuan, kedudukan, harkat dan martabat
    Memerintahkan Tergugat untuk memulihkanhak Penggugat dalamkemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaiKepala Pemerintah Negeri Kota Siri Kecamatan Gorom Timur KabupatenSeram Bagian Timur5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 501.000. (lima ratus seribu rupiah)Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Ambon padahariSENIN, tanggal O2April2018, olehKamiINDARYADLS.H.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — SUPARTINI, S.IP vs BUPATI DOMPU
65 — 23
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.3/113/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Supartini, S.IP;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
    suatu keputusan;Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dahulunya merupakantenaga honorer yang telah bertahuntahun mengabdi di Pemerintah KabupatenDompu, yang kemudian telah menempuh proses pemberkasan dan validasi,telah menempuh seleksi/test Calon Pegawai Negeri Sipil, telah mengikuti dandinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan, serta telah pulamendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai NegeriSipil, tentu telah berakibat pada ditempatkannya Penggugat dalam harkat,martabat
    (vide Bukti P4, Bukti P5 = Bukti T9, Bukti P6 = Bukti T10, BuktiP8 = Bukti T15, Bukti P9 = Bukti T18, Bukti P10 = Bukti T20, Bukti P16,Bukti P22, Bukti T7, Bukti T8, dan Bukti T26);Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugatsebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dandinikmati dalam rentang waktu' sejak diterbitkannya Surat Keputusanpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai denganditerbitkannya obyek sengketa.
    sebuahambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan denganTMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataran Putusan Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR Halaman 77yuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlakusetelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusanpengangkatan CPNS yang baru;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, makaMajelis Hakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yangmengembalikan harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 814.3/113/BKD/2015, tanggal 21 September 2015,tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Supartini,S.IP; Putusan Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR Halaman 795. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 03-11-2020 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 20-03-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 126/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 18 Maret 2021 — Penggugat:
H. ABDUL MUNIR, S.Pd.I.
Tergugat:
BUPATI INDRAMAYU
243 — 165
  • Abdul Munir, S.Pd.I;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan, harkat, martabat dan hak-hak Penggugat seperti semula sebagai Komisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indramayu Jabatan Wakil Ketua II Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian masa kerja (periode) 2016 2021;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp.475.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

    • Jika tidak, tindakan Pejabat TUN tersebutmerupakan pelanggaran atas AUPB, khususnya asas tidakmenyalahgunakan wewenang.Bahwa dari uraian tersebut di atas sudah menjadi kewajiban sebagaiTergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan, harkat,martabat dan hakhak Penggugat sebagai KomisionerPimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KabupatenIndramayu JabatanWakil Ketua II Bidang Pendayagunaan danPendistribusian.Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Perkara Nomor : 126/G/2020/PTUN.BDGVII.
    Abdul Munir,S.Pd.1;4.Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan,harkat, martabat dan hakhak Penggugat seperti semula sebagaiKomisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KabupatenIndramayu JabatanWakil Ketua Il Bidang Pendayagunaan danPendistribusian masa kerja (priode) 2016 2021;5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara a quo;Atau:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono) ;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan,harkat, martabat dan hakhak Penggugat seperti semula sebagaiKomisioner Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KabupatenIndramayu Jabatan Wakil Ketua Il Bidang Pendayagunaan danPendistribusian masa kerja (periode) 2016 2021;5.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 27-06-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 15/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
MULYADI UMAR, S.E.
Tergugat:
BUPATI BUNGO
254 — 115
  • Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 25 Februari 2019;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bungo Nomor : 188.45/888/07/BKPSDMD Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 25 Februari 2019;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasi Penggugat pada harkat, martabat
    Bahwa oleh karena Tergugat telah diperintahkan untuk mencabutatau membatalkan Keputusan Tergugat a quo, maka patut danberalasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat diperintahkanuntuk merehabilitasi kKedudukan, harkat dan martabat Penggugatpadakedudukan atau jabatan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil";PETITUM:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasipenggugat pada harkat,martabat dan kedudukan atau jabatannya semulasebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungosesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;.
    dinyatakanbatal;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilgugatannya, maka sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan danmewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa terhadap' petitum Penggugat mengenairehabilitasi, menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan Penggugat dikabulkandan objek sengketa a quo dinyatakan batal serta mewajibkan untuk mencabutobjek sengketa a quo, maka cukup beralasan hukum untuk mewajibkanTergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasiPenggugat pada harkat, martabat dan kedudukan atau jabatannyasemula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan PemerintahKabupaten Bungo sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;5.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-10-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 18-03-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 280/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
JULIANTO
Tergugat:
KEPALA DESA SEMPALI
98 — 71
  • Julianto tanggal 4 Juli 2019;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula atau yang setingkat dengan jabatan tersebut
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
    • Bahwa, gugatan Penggugat kabur (OBSCUUR LIBEL) dimana posita(fundamentum petendi) tidak sejalan /tidak singkron dan tidak menjelaskandasar hukum /hubungan hukum dengan Petitum terutama dalam petitumpenggugat dalam point 4 yang berbunyi : Mewajibkan kepada TergugatHalaman 13 Putusan Nomor : 280G/2019/PTUNMDNuntuk merehabilitasi serta mengembalikan martabat dan kedudukanPenggugat pada jabatan semula yang setingkat dengan jabatan tersebutsementara tidak ada satupun poin dalam posita Penggugat yangmenyinggung
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 16-07-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 128/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
MURNIHATI ZENDRATO
Tergugat:
1.Kepala Desa Oikhoda Balaekha
2.Kepala Desa Oikhoda Balekha, Kec. Lahusa, Kab. Nias Selatan
113 — 40
  • Oikhoda Balaekha Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Oikhoda Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, tanggal 06 April 2020;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Oikhoda Balaekha Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Oikhoda Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, tanggal 06 April 2020;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 19/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 5 Desember 2019 — HARMAN SAHUPALA,SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di BTN Tiara Rawlah RT.001/RW.009 Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku.----- ---------------------------------------------- Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-------------------------------------------- 1. HENRY S.LUSIKOOY, SH.M.H.;------------------------------------------------ 2. SEMUEL RIRY, SH.MH.;----------------------------------------------------------- Keduanya bekewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat yang berkantor di kantor Pengacara / Law Office 95 (Siwalima) yang beralamat di Jln. Lorong Danau Limboto Batu Gantung Ganemo RT.003 RW.02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Provinsi Maluku,berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 22/SK/LO-95/VIII/2019, tertanggal 5 Agustus 2019;--------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.----------------------------------------- M E L A W A N WALIKOTA AMBON, tempat kedudukan di Jl. Sultan Hairun Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.------------- Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-------------------------------------------- 1. S. SLARMANAT, S.H.,M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon; ---------------------- 2. L. M. MANUPUTTY, S.H., Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 3. M. LUHULIMA, S.H,. Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 4. TATI RAHARENG, S.H., Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon.------- 5. M. IRWAN SYAH., Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon.----------------------- 6. CANDRO AITONAM, S.H., Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon.--------Semuanyaberkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jl. Sultan Hairun No. 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 183/6705/SETKOT, tertanggal 5 Agustus 2019.---------- Selanjutnya disebut sebagai Tergugat. -------------------------------------------
174 — 104
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Kota Ambon; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 434.000,00 (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
    Tergugat sebelum kemudian menerbitkan objek sengketa,sehingga menerbitkan suatu keputusan hukum yang berakibat hukumbagi seseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuan hukum yangmenjadi keharusan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dankewajibannya sebagai pejabat yang berwenang, maka keputusantersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan yangberlaku dan akibat dari itu batalnya keputusan tersebut danmengembalikan hakhak si penerima keputusan dalam kedudukan,jabatan, harkat dan martabat
    Negeri Sipil adalahberalasan hukum untuk dikabulkan; Menimbang, bahwaberkaitan dengan tuntutan Penggugat agar MajelisHakim mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabatPenggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasPerhubungan Kota Ambon, Majelis Hakim menilai bahwa mencermati objeksengketa (Vide Bukti P1 = T1)menunjukanbahwa Jabatan Penggugatmerupakan Staf pada unit kerja Dinas Sosial Pemerintah Kota Ambon, haltersebut menunjukan bahwa kedudukan, harkat dan martabat
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkatdan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Kota Ambon;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini sebesar Rp. 434.000,00 (Empat ratus tiga puluhempat ribu rupiah). Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Ambon pada hari, tanggal SENIN, 25 NOVEMBER 2019,oleh KamiSANNY PATTIPEILOHY, S.H.,M.H.
Pengadilan PTUN MEDAN
Register : 19-06-2014 — Putus : 03-11-2014 — Upload : 05-06-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 43/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 3 Nopember 2014 —
66 — 20
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat Para Penggugat seperti semula sebagai Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2013-2018 :---------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp 394.000,- ( Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah ) ; ---------------------------------------------------------------------------------
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 04-10-2023 — Putus : 16-02-2024 — Upload : 23-02-2024
Putusan PTUN MATARAM Nomor 43/G/2023/PTUN.MTR
Tanggal 16 Februari 2024 — Abdul Kadir Jaelani Lawan: Kepala Desa Labulia
89 — 133
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula sebagai Perangkat Kewilayahan Dusun Embung Duduk Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Kepegawaian
Register : 28-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 21-04-2016
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 33-G-2015-PTUN-BL
Tanggal 29 Februari 2016 — Penggugat : ARFANTORI Tergugat : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
393 — 267
  • Mewajibkan Kepada Tergugat untuk memulihkan hak serta kewajiban Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabat seperti semula, sebelum ada Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/463/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Arfantori, yang diterbitkan oleh Tergugat ;---------------------------------------------------------------------------------------------5.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 17/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 5 Desember 2019 — PAULUS SOUHUWAT, ST.,M.Si., Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS)., Bertempat Tinggal di Jalan Kakialy., RT. 003., RW. 004., Kelurahan Rijali., Kecamatan Sirimau., Kota Ambon ; ------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -------------------------------------- 1. HENRY S. LUSIKOOY, S.H., M.H. ; ------------------------------------------------------ 2. SEMUEL RIRY, S.H., M.H. ; ---------------------------------------------------------------- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara / Law Office 95 (Siwalima)., Beralamat di Jalan Lorong Danau Limboto Batu Gantung., Ganemo., RT. 003., RW. 02., Kelurahan Kudamati., Kecamatan Nusaniwe., Kota Ambon ; -------------------------------------------------------- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK/LO-95/VIII/2019., Tanggal 5 Agustus 2019 ; ------------------------------------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai ....................................................... PENGGUGAT ; M E L A W A N WALIKOTA AMBON., Berkedudukan di Jalan Sultan Hairun., Kelurahan Hunipopu., Kecamatan Sirimau., Kota Ambon., dalam hal ini memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus, Nomor 183/6942/SETKOT, Tanggal 30 Agustus 2019, masing-masing atas nama : ----------------------------------------------- 1. Nama : S. SLARMANAT, S.H. M.H. ; ----------------------------------------- N I P : 19650405 199403 1 010 ; ----------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ; ----------------- 2. Nama L. M. MANUPUTTY, S.H.; ---------------------------------------------- N I P : 19840923 201001 1 011 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 3. Nama M. LUHULIMA, S.H.; ----------------------------------------------------- N I P : 19790523 221001 2 014 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 4. Nama TATY H. RAHARENG, S.H.; ------------------------------------------ N I P : 19811107 200701 2 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 5. Nama M. IRWAN SYAH, S.H.; ------------------------------------------------- N I P : 19901115 201903 1 016 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 6. Nama CANDRO AITONAM, S.H.; -------------------------------------------- N I P 19950525 201903 1 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------
210 — 49
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Ambon ; ----------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 345.000,00. (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);----------------------------------------------
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 23-07-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 27-05-2024
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 83-K/PM.III-16/AD/VII/2018
Tanggal 9 Oktober 2018 — Oditur:
Hasta Sukidi, S.H.
Terdakwa:
NUR BACO
44 — 0
  • Memulihkan harkat, martabat, dan kedudukan Terdakwa kepada keadaan semula.

    4. Menetapkan barang bukti berupa :

    - 1 (satu) lembar foto copy berupa foto copy Pupuk cantik Calcium Ammonium Nitrate yang dibeli Terdakwa di Toko Tani Jln. Veteran Selatan Kota Makassar.

    - 2 (dua) lembar foto copy nota pembelian tertanggal 24 Oktober 2017 dan tanggal 25 Oktober 2017.

    Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

    5. Membebankan biaya perkara perkara kepada Negara.

Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 15-07-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 218/PID/2016/PT MKS
Tanggal 1 September 2016 — Pembanding/Terdakwa I : AMIRUDDIN Bin BACO PANCE
Terbanding/Penyidik Atas Kuasa PU : H.HAMKA
28 — 15
  • terdakwa
  • Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: 03/Pid.C/2016/PN.Bar, tanggal 23 Juni 2016 ;

    • MENGADILI SENDIRI

    • Menyatakan perbuatan Terdakwa I AMIRUDDIN Bin BACO PANCE dan Terdakwa II Syafril alias Sabri Bin Amiruddin telah terbukti namun bukan merupakan tindak pidana
    • Melepaskan Terdakwa-terdakwa dari segala tuntutan hukum
    • Merehabilitasi nama baik harkat dan martabat
      Menyatakan bahwa Perkara pidana No. 03 / Pid.C / 2016 / PN.Baryang diajukan pemerikasan pada Pengadilan Negeri Barru adalahNebis and idem, karena sudah 2 kali diperkarakan pada obyek dansubyek yang sama, semntara putusan yang pertama dengan perkaraNomor: O01 / Pid.C / 2015/ PN.Bar sudah di jalani oleh PemohonBanding;Membebaskan Terdakwa Amiruddin bin Baco Pance dan Terdakwa IISyfril alias Sabri bin Amiruddin sebagai para Pemohon Banding darisegala Tuntutan HukumMemulihkan nama baik dan harkat serta martabat
      Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor:03/Pid.C/2016/PN.Bar, tanggal 23 Juni 2016 ;MENGADILI SENDIRI Menyatakan perbuatan Terdakwa AMIRUDDIN Bin BACOPANCE dan Terdakwa Il Syafril alias Sabri Bin Amiruddintelah terbukti namun bukan merupakan tindak pidana Melepaskan Terdakwaterdakwa dari segala tuntutan hukum Merehabilitasi nama baik harkat dan martabat Terdakwaterdakwa ;Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanmajelis hakim tinggi Pengadilan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Partai Politik
Register : 19-06-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 42/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 10 Nopember 2014 — RAHMAT KARTOLO SIMANJUNTAK,ST VS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
160 — 79
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Anggota KPU Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2018 ; ________________________________________________ 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar RP.220.000,- ( Duaratus dua puluh ribu rupiah ) ; __________________________________________________
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-01-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 7/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 29 Juli 2020 — Penggugat:
NUR ALAM
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
689 — 982
  • Menyatakan Batal Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 920/UN39/PK.05/2019 tentang Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah atas Nama Nur Alam tertanggal 18 September 2019;

    3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 920/UN39/PK.05/2019 tentang Pencabutan Gelar Doktor dan Ijazah atas Nama Nur Alam tertanggal 18 September 2019;

    4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula

    merupakantuntutan yang menyangkut kepegawaian sebagaimana maksud Pasal 97ayat (10) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara, Pegadilan berpendapat bahwa oleh karena Pencabutanjazah dan gelar akademik pada sebagian besar masyarakat Indonesiadianggap suatu kehormatan yang prestesius dan berkaitan dengan harkatmartabat seseorang, dimana dengan dikeluarkannya objek sengketa incasu oleh Tergugat telah mengakibatkan hilangnya ljazah dan gelarakademik yang merupakan kehormatan serta harkat martabat
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 06-02-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 7/G/2020/PTUN.BL
Tanggal 19 Mei 2020 — Penggugat:
DESYANTI, SE
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
996 — 503
  • NIP. 19781227 200701 2 004 ;----------------------
  • Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Provinsi Lampung;--------------------------------------------------

    • 5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.733.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).;-----

    ketentuan peraturan PerundangHal. 66 dari 78 Putusan No.7/G/2020/PTUNBLUndangan yang berlaku serta bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik, maka terhadap objek sengketa a quo telah beralasanhukum untuk dinyatakan batal dan terhadap gugatan Penggugat sudah selayaknyauntuk dikabulkan untuk seluruhnya ;Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo telah dinyatakanbatal, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa a quo,serta merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat
Pengadilan PN BUOL Pidana Khusus
Register : 22-04-2024 — Putus : 21-05-2024 — Upload : 06-06-2024
Putusan PN BUOL Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Bul
Tanggal 21 Mei 2024 — Penuntut Umum:
1.ASRI REZKI SAPUTRA, SH., MH.
2.RYAN RUDINI
Terdakwa:
Suardi B Nase
34 — 20
  • Nase Alias Tuo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 10 (sepuluh) bulan;
  • Menjatuhkan