Putusan Nomor 543/K/TUN/2014Usul Pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana di maksuddalam pasal 102 ayat (2) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengansalinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Huruf c:Usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksuddalam pasal 102 ayat (t2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengansalinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapdalam hal anggota partal politik yang

Perihal saudara GANEPO berada di dalam TPS 01,dikarenakan saudara GANEPO merupakan saksi dari PartaiDemokrat dan memiliki surat mandat, yang mana para saksi partaipolitik cukup menunjukan surat mandat dari partal politik maka dapatmasuk kedalam TPS. Bahwa terdakwa F.Z GANEPO tidak mencelupkan jarinya kedalam tinta setelan melakukan pencoblosan di TPS 01.

,M.Si bukanpengurus partai tetapi hanya konsultan hukum partal;Bahwa Penggugat An.Sepriandison Saragih,S.H.

Sehingga dengandemikian, telah nyatanyata bahwa peserta MLB PKB di Ancol adalah Pengurus Cabangdan Pengurus Wilayah vangq bersifat manipulatif yang hanva dimaksudkan seolah olahMLB PKB Ancol vang diselenggarakan Para TERGUGAT telah memenuhl ketentuan AD/ARTdan Peraturan Partal PKB; 222200020e0ssseeesseeeseseeceneeeeeee esses ee eeeeeeeeneeeeeeee Bahwa pemberhentian Para PENGGUGAT, termasuk memberhentikan KH.Abdurrahman Wahid (almarhum) dari Jabatannnya selaku Ketua Umum Dewan Syura DPPPKB, masa khidmad

Ex Aequo Et Bono; Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat menyampaikan Repliknyadalam persidangan tanggal : 8 Maret 2010;Sedangkan pihak Tergugat telah menyampaikan Dupiiknya yang disampaikan dalam persidangantanggal 11 Maret 2010;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatan pihak Penggugat telah mengajukan buktlbuktl tertulis dari P 1 sampai dengan P 31 masingmasing telah bermateraitertulis berupa: 1 .BuktiP 1: Photocopy sesuai dengan aslidari UndangUndang Nomor 02 Tahun2008 Tentang Partal

Peraturan Mahkamah Agung(PERMA) No. 02 Tahun 2011 dengan memperhatikan bahwa Pemohonkeberatan adalah badan usaha milik negara (BUMN) dengan tempatkedudukan (domisili) hukum Pemohon Informasi selaku badan publik diJakarta Pusat.Bahwa Pasal 1 ayat 9 PERMA 02/2011 menyatakan:Badan Publik selain Badan Publik Negara adalah BUMN, BUMD,organisasi non pemerintah dan partal politik yang sebagian atau seluruhdananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negaradan/atau anggaran pendapatan belanja daerah

baju warna merah muda (pink) bermotif bintikbintik warnahitam; 1 (satu) helai celana pendek/kolor bermotif garisgaris warna pink putihhijau; 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah muda (pink); 1 (satu) helai celana pendek/kolor bermotif garisgaris warna merahputih; 1 (satu) helai baju lengan pendek bermotif garisgaris warna putih hijaupink ; 1 (satu) helai celana panjang warna biru;Dikembalikan kepada anak korban A.n.XXXXX XXXXXXXXXX. 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna putih (kaos partal

padahari Senin sekira pukul 14.30 Wib, saksi datang ke kantor Panwaslih untukmelaksanakan tugas melakukan pengawasan monitoring sesampainyadisana saksi melihat masyarakat sudah ramai untuk menyampaikan aspirasi,kemudian saksi melihat situasi sudah memanas karena massa sudahmembakar ban mobil tepat di depan kantor saksi, kKemudian sekitar pukul15.50 Wib, seorang lakilaki yang bernama Teddy Parsaoran Simanungkalitmengambil mik atau pengeras suara dan mengatakan "ini negara demokrasi,bukan negara partal

surat keterangan dari pengurus partai politik yangbersangkutan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan penafsirangramatikal terhadap kata atau dalam ketentuan tersebutmenyatakan apabila seseorang yang telah membuat suratpernyataan yang sah tidak pernah menjadi anggota partaipolitik, seharusnya tidak dapat mengisi atau menyampaikan SuratKeterangan dari pengurus partai, sehingga harus dipilih salahsatu. untuk mengisi surat pernyataan tersebut, begitu pulasebaliknya seseorang yang pernah terlibat partal

dijelaskan ;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 2 tahun2008 tentang Partai Politik, dalam pasal 16 ayat (1) huruf cdan d menyatakan bahwa : anggota partai politik diberhentikandari keanggotaannya dari Partai Politik apabila mengundurkandiri secara tertulis, atau melanggar AD dan ART ;Menimbang, bahwa sampai pemeriksaan ini perkara iniberakhir, majelis hakim tidak menerima bukti yang pada intinyasaudari Else Merne telah mengundurkan diri secara tertulis darianggota Partai, atau Surat dari partal

Bahwa sebagai anggota partai Tergugat I berhak untuk melaporkan setiap tindakananggota partal yang perbuatannya bertentangan dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai, hal ini sesuai dengan intruksi Dewan PimpinanPusat (DPP) partai Demokrat No. 27/INS/DPP.PD/IV/2009 tanggal 16 April 2009;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan Sela dan MenyatakanGugatan Penggugat tidak dapat diterima atau jika

saksi dan pernah bekerja di kantor Penggugat tersebut sejaktahun 2004 sampai dengan tahun 2009; Bahwa saksi mendengar kalau saksi Yudi diperintahkan oleh Penggugatuntuk menyerahkan 3 (tiga) lembar sertifikat kepada Bapak EdiSoemarsono; Bahwa saksi tidak tahu langsung penyerahannya; Bahwa saksi tidak tahu 3 (tiga) lembar sertifikat itu berupa SHM atauSHGB;Hal. 17 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.SelBahwa saksi tidak mengetahui ke 3 (tiga) lembar sertifikat tersebut untukmencari perahu / partal

Tanpa sepengetahuan/persetujuan dariTERGUGAT.II, maupun dari TERGUGAT.I. oleh karena ituPENGGUGAT telah melakukan Pelanggaran yang sangat prinsipterhadap garis kebijaksanaan partal..

yaselanjutnya Terdakwa tibatiba memukul meja dengan menggunakan tangankanannya sambil memakimaki saksi korban namun saksi korban diam sajakemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) pucuk replika senjata api mancis merkPietro Baretta Mod 92fs Cal 9 warna hitam made in china M9Peretta sambilmengatakan kubunuh kau selanjutnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) pucukreplika senjata api mancis merk Pietro Baretta Mod 92fs Cal 9 warna hitam madein china M9Peretta tersebut di atas meja sambil mengatakan ketua partal

DemokratPasal 27 ayat 10 Ketua Umum Partai Pendidikan Minimal Sarjana (S 1).Bahwa ternyata Panitia Kongres sama sekali tidak melaksanakan Diktumtambahan tersebut tidak dilakukan pemeriksaan phisik keabsahan ljazahGelar S 1 sebagai syarat terakhir Verifikasi KANDIDAT sehingga HasilKongres Menjadi Cacat Hukum.13.Bahwa Tergugat V mewakili Pimpinan Sidang tidak melaksanakan tugaswewenangnya sebagaimana ditentukan Peraturan TATIB Pasal 28 tidakmelaksanakan Skep Kongres Partai Demokrat Nomor : 16, 17/KONGRES/PARTAl

Mengkoordinasikan apa yang menjadi tugastugas partal sesuaimasingmasing bagian.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum,Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilinaan Umum dan PenetapanCalon Terpilin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota SalatigaPemilinan Umum Tahun 2009 Nomor : 278/ 038/ BA Pleno/ 2009tanggal 17 Mei 2009, DD Partai Golongan Karya Kota Salatigamendapatkan perolehan suara sebanyak 8.886 suara.Hal. 10 dari 106 hal. Put.

3.465.000,00 Kegiatan Diklatkonsumsi diklat kaderfungsional partai golkar7 Konsumsi pengarahan DPD Rp. 1.000.000,00 Dibayar dengan dana fraksiGolkar dan buka bersama8 Pembelian 1 (satu) unit Rp. 4.300.000,00 Tidak ada pelaksanaan pembelianLaptop Compac9 Bantuan PK Kelurahan Rp. 500.000,00 Tridak sesuai denganKauman Kidul Permendagri No 24 tahun 200910 Pembelian kursi plastik Rp. 7.475.000,00 Tidak sesuai Permendagri No 24tahun 2009 Total Rp. 41.502.600,00 Bahwa benar perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPD Partal

3.250.000, (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)dan baru dilengkapi menjadi 115 (seratus lima betas) kursi ketikaterdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Salatiga, yangbersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri yangmenerangkan mengenai pembelian barangbarang inventaris yangmengetahui saksi HARTATI, serta bersesuaian dengan keterangansaksi TAUFIQURROHMAN selaku pemilik toko yang menerangkantidak dapat mengingat kapan dilakukannya pembelian barangbarang tersebut.Dengan demikian bantuan keuangan Partal

Atas pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran danabantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD TahunAnggaran 2010 pada DPD Partal Golkar Kota Salatigasebagaimana hasil audit BPK Nomor : 126/ LHP/ BPK/ XVIII.SMG/11/ 2011, diketahui bahwa Berdasarkan pemeriksaan BPK, tidakterdapat penyebab yang menjadikan BPK yakin bahwa Dana bantuan keuangan yang diterima oleh DPD Partai GolkarKota Salatiga tidak sesuai dengan bantuan keuangan yangdibayarkan oleh Pemerintah Kota Salatiga.

.# Kronologi pendekatan kami( tergugat dengan penggugat) sampaisekarang ini.Pada awal tahun 2000 saat sibuk sibuknya saya sebagai pengurus partal,penggugat (tanpa sepengetahuan Ponirah) mulai curhat ke saya via telpon soalketidakbebasannya, dalam kendali kekangan Ponirah.Sekitar tahun 2001 atas nasehat saya, penggugat mulai sadar dan ingatkepada bapak kandungnya (Bunari), dan hubungan penggugat dengan Ponirahmulai putus.

Bahwa, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang PemerintahanDaerah, Pasal 194 ayat (1) yang menyatakan Pemberhentiananggota DPRD kabupaten/kota sebagaimanadimaksud dalamPasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c,huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partal politikkepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusankepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat181.3.

AdhigustiawarmanF, S.Sos telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD KotaSamarinda dari Partai Golkar dan sudah terdaftar dalam DAFTARCALON TETAP (DCT) sebagai Calon Anggota DPRD Kota Samarinda 4Nomor Urut 5 dari PARTAl GERINDRA maka dengan terdaftarnyaPenggugat sebagai DCT Anggota DPRD Kota Samarinda dari PartaiGerindra tersebut secara otomatis PAW Sdr. A.

Dan selebihnya dari Suara partal;Bahwa saksi sebagai Ketua KPU selanjutnya berkoordinasi denganketua Bawaslu dan pihak kepolisian untuk dibuktikan pada saat sidangpleno dikabupaten tanggal 3 Mei 2019;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, ParaTerdakwa menyatakan tidak keberatan;5.Saksi Nurmukmin Bin Alm.

SSI yang semula mendapat 6 suara sah dirubahmenjadi O (nol), yang kesemuanya untuk calon DPR RI baik calon perseoranganataupun partal;Menimbang, bahwa setelah pihak KPU dan bawaslu mengetahui adaperubahan perolehan suara tersebut, Para Terdakwa dipanggil Gakumdu,namun sebelum datang memenuhi panggilan pihak Gakumdu tersebut, padaHari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 12.00 Wib Saudara SADIKINTelpon teman Terdakwa III ANDI LALA untuk bertemu di Kosan di Timur IndahBengkulu setelan ketemu Saudara

Mengatas namakan Partai Damai Sejahtera dalam mengajukangugatan perdata kepada PARTAl AMANAT NASIONAL (PAN) diPengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara599/Pdt.G.Parpol/2014/PN.Jkt.Sel. tertanggal 15 Oktober 201 4.b. Mengatas namakan Partai Damai Sejahtera dalam pembuatan LaporanPolisi nomor : LP/3853/X/2014/PMJ/Ditreskrimum tertanggal 23Oktober 2014 terhadap Ben Victor Barita Sitompul di Polda Metro Jaya.JI Jend. Sudirman. JAKARTA SELATAN .c.

Nomor 125/PDT.G/2013/PN.Jkt.Pst .Pasal tersebut adalah adanya batasan waktu untuk penyelesaian perselisihanPartai Politik; Menimbang, bahwa apabila dilihat dari kKurun waktu terjadinyaperselisinan Partai Politik antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu sejaktanggal 23 Februari 2013 maka dilihat dari jarak waktu dimulainya perselisihansampai dengan didaftarkannya Perkara aquo ke Pengadilan yaitu pada tanggal19 Maret 2013, menandakan bahwa perselisihan tersebut belum pernahdiselesaikan di internal partal

dan 2 bahwa : (1) Kode Etik adalahnormanorma atau aturanaturan yang merupakan: kesatuan landasan etikatau filosofi mengenai halhal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patutdilakuan oleh anggota partai dalam menjalankan tugas selaku anggota,pimpinan dan pejabat publik dari partai. (2) Kode etik bertujuan untukmenjaga kehormatan dan citra kredibilitas anggota partai dan Partai BulanBintang serta membantu anggota dalam melaksanakan setiap wewenang,tugas kewajiban dan tanggungjawabnya kepada negara, partal

Bintang Nomor02 Tahun 2016 Tentang Dewan Pimpinan Partai, Mahkamah Partaimempunyai wewenang antara lain:a) Menyelesaikan sengketa kepengurusan partai;b) Menyelesaikan sengketa anggota dan personalia pimpinan partai;c) Menerima aduan perkara pelanggaran etika fungsionaris;d) Menyidangkan perkara pelanggaran etika fungsionaris;e) Melakukan koordinasi dengan Badan Kehormatan Wilayah dan BadanKehormatan Cabang;f) Menyusun tata cara dan pedoman beracara partai;g) Menjaga nama baik keutuhan dan solidaritas partal