Putusan Nomor : 135/G/2017/PTUN.BDGratus enam puluh satu meter persegi), yang terletak di Proinsi Jawa Barat,Kabupaten Bandung, Kecamatan Kutawaringin, Desa Kopo ;8. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milk (SHM) No. 00487/Desa Kopo, Surat UkurTgl. 21/02/2014, No. 0174/Kopo/2014, Luas 2461 M?, atas nama AjangBudiman oleh Tergugat, dalam proses penerbitannya adalah telah melaluirangkaian kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo.

Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Proinsi SumateraUtara tertanggal 24 Pebruari 2014 yang diberi tanda dengan bukti T 4 ;5. Fotocopy Surat Kepala DInas Pertambangan dan Energi Propinsi SumateraUtara tertanggal 4 Juni 2015 yang diberi tanda dengan bukti T 5 ;6. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 540/492/K2015tertanggal 31 Juli 2015 yang diberi tanda dengan bukti T 6 ;7.

danbantuan ; Bahwa, jumlah hunian sementara yang diperuntukan untukKorong Talo mundam yang disetujui oleh pihak Donaturadalah sebanyak 11 (sebelas) uni t dari 21 unit rumahyang diajukan; Bahwa, dana bantuan untuk pembangunan rumah huniansementara tersebut berasal dari Palang Merah Spanyol(Spains RC) yang disalurkan~ melalui PMI ProvinsiSumatera Barat; Bahwa, proses pencairan dana untuk rumah bantuan huniansementara tersebut adalah dana yang telah ditransferoleh Palang Merah Spanyol melalui PMI Proinsi

KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROINSI RIAU
Turut Tergugat:
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA C/Q. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) C/Q. KEPALA DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA CQ. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN DAN FASILITAS JALAN DAERAH CQ. KEPALA SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II KEGIATAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL KANDIS-DUMAI
3.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA C/Q.

uang pengganti tersebut,dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uangpengganti tersebut, maka Terdakwa di pidana dengan penjara selama 6(enam) bulan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalinai oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Kerja Daerah (DPA SKPD) 1.01.01 Dinas PendidikanKebudayaan, Pemuda dan Olahraga ;2. 2 (dua) lembar Keputusan Gurbernur Proinsi

Blitar ; ------------------------------------------------------------------------------------8) Berita Acara Pengangkatan Sumapah panitia Ajudikasi Sat Gas Pengumpul data Yuridis dalam lingkungan Badan Pertanhan Nasioanl ; ---------------------9) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala BPN No. 71-XVI-2007 Tentang penunjukan Kelurahan/Desa di Proinsi Jawa Timur sebagai alokasi Penyelenggara Pendaftaran tanah Sistematik ; --------------------------------------10) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala

Notaris diDenpasar masingmasing terhadap Akta Jual beli No.144 /23/Ds/1985 padatanggal 29 April 1985 SHM No.270 atas nama Made Tana luas 300 M2 ( GSNo. 6997/1988 tanggal 18 November 1988) serta Akta Jual beli No.145/24/DS/1985 pada tanggal 29 April 1985 SHM No.269 atas nama MadeTana luas 600 M2 (GS No.6996/1988 tanggal 16 November 1988), yang masingmasing terletak didesa Sanur Kauh kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar,Proinsi Bali adalah sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui

Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Proinsi NusaTenggara Barat Nomor SK.011/SA/18.A/1969, tertanggal 02 Maret 1969,telah dicocokan dengan aslinya dan bermetarai cukup, selanjutnya diberikode bukti (P.1) serta diparaf oleh Ketua Majelis;2. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesiaatasnama Amaq Tjilah, tanggal 10 Januari 1954, telah dicocokan denganaslinya dan bermetarai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (P.2) sertadiparaf oleh Ketua Majelis;3.

Blitar ; ------------------------------------------------------------------------------------8) Berita Acara Pengangkatan Sumapah panitia Ajudikasi Sat Gas Pengumpul data Yuridis dalam lingkungan Badan Pertanhan Nasioanl ; ---------------------9) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala BPN No. 71-XVI-2007 Tentang penunjukan Kelurahan/Desa di Proinsi Jawa Timur sebagai alokasi Penyelenggara Pendaftaran tanah Sistematik ; --------------------------------------10) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala

INI SEBAGAIBUKTI PERSETUJUANNYA (selanjutnya disebut Peminjam)dan dalam bagian indentitas Tergugat Addendum Ke atas PerjanjianPinjaman Nomor: 090/PP/SUKM20197/SUKARAMAI/VIII/2018, tanggal 25Nopember 2019 Tergugat II dengan sengaja dan itikad burukmenempatkan keterangan yang berbunyi sebagai berikut:Rince Marpaung, Mpd, perseorangan, pemegang Kartu TandaPenduduk Nomor: 1271206404640002, bertempat tinggal di jalanMesjid Taufik No.13, Desa/Kelurahan Glugur Darat I, KecamatanMedan Timur, Kota Medan Proinsi

Tajudin,S.Sos.Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Pokja SNVTPJSA Sumatera VIIPropinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala SNVTPelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi BengkuluNomor : 01/KPTS/SNVTPJSA/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentangPenetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa SNVT PelaksanaanJaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu;Bahwa sumber dana proyek Pembangunan Pengendali Banjir AirBengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 di Balai Wilayah SungaiSumatera VII Proinsi

KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROINSI RIAU
Turut Tergugat:
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA C/Q. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) C/Q. KEPALA DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA CQ. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN DAN FASILITAS JALAN DAERAH CQ. KEPALA SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II KEGIATAN PENGADAAN TANAH JALAN TOL KANDIS-DUMAI
3.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA C/Q.

Bahwa perbuatan Terdakwa selain merugikan parakorban juga Instansi BKD Proinsi Bali.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.Saksi14 :Nama lengkap : Putu Wisnu Meiga Putra.Pekerjaan : Swasta.Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 17 Mei 1994.Jenis kelamin : Lakilaki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : Hindu.Hal. 68 dari 123 halaman Putusan Nomor 19K/PM.IIl14/AD/V/2019Tempat tinggal : Banjar Teges Padang SambianKelod Denpasar Barat Bali.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

tidak ingat, dari Fraksi propinsi juga tidak ingat; Pada saksi ditunjukkan bukti T.II4 berita acara hasil rapat pleno DPD l,dan lampiran daftar hadirnya; Bahwa KOSGORO di Kabupaten Pringsewu belum dibentuk, ormaspendiri dan yang didirkan belum dibentuk karena Kabupaten Prinsewupecahan dari Kabupaten Tanggamus, sehingga tidak diundang oleh DPD IIPringsewu; Bahwa penjaringan calon diusulkan dari bawah, secara aklamasimendukung dan mengusulkan satu calon pak Arinal; sewaktu rapat pleno diperluas di Proinsi

Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Pokja SNVTPJSA Sumatera VIIPropinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala SNVTPelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VIl Propinsi BengkuluNomor : 01/KPTS/SNVTPJSA/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentangPenetapan Panitia Pengadaan Barang/JJasa SNVT PelaksanaanJaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu; Bahwa sumber dana proyek Pembangunan Pengendali Banjir AirBengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 di Balai Wilayah SungaiSumatera VII Proinsi Bengkulu

menjadi Syarat untuk Pencairan uangpekerjaan atau pembayaran kepada Kontraktor Pelaksana;Menimbang, berdasar pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa jelasjelas telah menyalahgunakan kewenanganyang ada padanya karena Kedudukan yang dimilikinya sebagai KepalaPengawas lapangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umumdalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Pengendali banjir Air Bengkulu KotaBengkulu pada Kemeterian Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air SNVTPJSA Sumatera VII Proinsi

ABDUL AZIZ BATHEEF seluas 4.230M2, terletak di Jalan Tukad Batanghari, Desa Panjer,Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Proinsi Bali,dengan keputusan yang tertulis dalam berita acara No.59/BAHGK/DJVII/2016 tertanggal 13 Juni 2016 tersebut,Halaman 227 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 227 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 227 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 227 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 227 dari 358 Putusan Nomor

ABDUL AZIZ BATHEEFseluas 4.230 M2, terletak di Jalan Tukad Batanghari, Desa Panjer,Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Proinsi Bali, dengankeputusan yang tertulis dalam Berita Acara Gelar Kasus No.59/BAHGK/DJVII/2016 tertanggal 13 Juni 2016 tersebut, makaberdasarkan Keputusan Pihak Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Pronvisi Bali dengan No. 052/Pbt/BPN.51/IV/2018 tertanggal 9April 2018 tentang Pembatalan Peralihan Hak Terhadap Sertifikat Hak MilikNo. 4380/Keluruhan Panjer, Luas

ABDUL AZIZ BATHEEF seluas 4.230 M2, terletak di JalanTukad Batanghari, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, KotaDenpasar, Proinsi Bali, dengan keputusan yang tertulis dalam BeritaAcara Gelar Kasus No. 59/BAHGK/DJVII/2016 tertanggal 13 Juni2016 tersebut, maka berdasarkan Keputusan Pihak Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Pronvisi Bali dengan No.052/Pbt/BPN.51/IV/2018 tertanggal 9 April 2018 tentang PembatalanPeralihnan Hak Terhadap Sertifikat Hak Milik No. 4380/Keluruhan Panjer,Luas

, terletak di Jalan TukadBatanghari, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,Proinsi Bali, dan selanjutnya dapat dilakukan Proses Peralihan Hak kepadapihak Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi atasnama : FONG JHON GUNAWAN, dan dengan mengeluarkan keputusanyang tertulis dalam Berita Acara atas Gelar Kasus Istimewa No.59/BAHGK/DJVII/2016 tertanggal 13 Juni 2016, dengan mendasarkanpada Putusan Pengadilan sebagai dasar mencatatkan peralihan hakatas Tanah tersebut dan

ABDUL AZIZ BATHEEFseluas 4.230 M2, terletak di Jalan Tukad Batanghari, Desa Panjer,Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Proinsi Bali, dengankeputusan yang tertulis dalam Berita Acara Gelar Kasus No.59/BAHGK/DJVII/2016 tertanggal 13 Juni 2016 tersebut, makaberdasarkan Keputusan Pihak Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Pronvisi Bali dengan No. 052/Pbt/BPN.51/IV/2018 tertanggal 9April 2018 tentang Pembatalan Peralinan Hak Terhadap Sertifikat Hak MilikNo. 4380/Keluruhan Panjer, Luas

Tergugat 3 memohon denganketulusan hati yang paling dalam kepada bapak/ibu hakim yang terhormat agarMENOLAK gugatan penggugat dan memperbolehkan Tergugat 3 untuk tetapmenempati dan memiliki tanah dan bangunan yang dibelinya dengan benar dansesuai hukum dari Tergugat 2;Menimbang bahwa selanjutnya sesuai Surat Pengantar Kematian dariKelurahan Duri Kepa tertangal 08 Maret 2019 dan didukung pula oleh Kutipan AktaKematian Nomor : 3173KM080320190020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Proinsi

., Staf Bidang Pengkajian danPenanganan Sengketa dan Pertanahan, Kanwil BadanPertanahan Nasional Proinsi DKI Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 21 April 2010;Pemohon Kasasi IV dahulu Turut Tergugat/Pembanding IV;melawanP.T. AMANA JAYA, berkantor di Bank Panin Pusat Lantai 3,Jalan Jendral Sudirman Jakarta, diwakili oleh Ama Aldjufrie selakuPresiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs.Muchtar Luthfi, S.H., M.H., dan kawan.

Penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan melaluipenugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadikewenangan pemberi tugaS pemmbantuan dariPemerintah kepada daerah dan/atau desa, daripemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, dan/ataudesa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa.Pasal 2 (4) kementerian/embaga menetapkan norma,standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatandekonsentrasi dan tugas pembantuan.Pasal 35 (1) Pemerintah dapat memberikan tugaspembantuan kepada pemerintah proinsi