Brent Ventura pada bulan Juni 2013 s/d bulan Juni 2014 ,yang sebelumnya di jabat oleh Ferdinand Djeki Dumaispengangkatannya tidak melalui RUPS sebagaimana di atur dalam pasal94 ayat (1) (7) UUPT tetapi hanya di tunjuk oleh TERGUGAT , ( sebagaiPemilik dan Pengendali tunggal Perseroan ) dan kemudian TERGUGAT I,menunjuk Ferdinand Djeki Dumais Sebagai Direktur PT.

dari masyarakat digunakan oleh TERGUGAT , untuk menggoreng Saham ), sebagianuntuk membeli asset dan saham dari beberapa perusahaan lainnya .Halaman 15 dari 33Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Kar43.44.45.DALAM POSITA :Bahwa berdasarkan keterangan dan uraian di atas sangat jelas apa yangdi lakukan oleh TERGUGAT , dalam hal bertindak sebagai DirekturUtama Perseroan telah menyalahi dan melanggar peraturan dalamUndang undang Perseroan Terbatas sebagaimana di atur dalam pasal97 ayat (3) UUPT

UUPT, Dalam hal iniTERGUGAT , sebagai Direktur Utama Perseroan dan Pemilik , wajibmempertanggung jawabkan secara Pribadi sampai Harta Pribadinyauntuk melunasi utangnya.Bahwa TERGUGAT I, dalam bertindak sebagai Pemegang sahamMayoritas telah nyata dan sah melanggar Pasal 3 ayat (2) UUPT/ UU No: 40 tahun 2007 berbunyi : (a) persyaratan Perseroan sebagai badanhukum belum atau tidak terpenuhi, (ob) karena sebagai pemegang sahamyang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan etiketburuk memanfaatkan

XIll.Halaman 16 dari 33Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Kar46.47.48.49,Bahwa Dalam hal pasal 3 ayat (2) UUPT tidak berlaku dalam halPemegang Saham tidak terpenuhi atau di langgar oleh pemegang saham( TERGUGAT ) maka pemegang saham yang bersangkutanBERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI atas perikatan yang di buatatas nama perseroan sehingga dalam hal ini TERGUGAT , dapat dituntut Secara pribadi atas perikatan yang di buat atas nama perseroan,sebagaimana di atur dalam UUPT sebagaimana di maksut

Brent Ventura ( TERGUGAT VI ) tidak pernahmenyampaikan Laporan keungan Perseroan kepada Akuntan Publikuntuk di audit sebagaimana di atur dalam pasal 68 ayat (a), (b), (d), (e),(f) UUPT , UU No: 40 Tahun 2007, terbukti dalam melakukan aktifitasnyasebagai penghimpun uang / dana dari Masyarakat, TERGUGAT ,sebagai pemilik Perseroan telah berulang kali berbuat Semaunya sendiri ,hal tersebut di kuatkan oleh Direksi PT.

Penggugatdiangkat dan diberhentikan selaku Direktur berdasarkan RUPS yang manatelah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).5. Bahwa karena Penggugat menggugat masa kerjanya selaku direktur, makahubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak termasuk perselisinanindustrial, sehingga bukan kewenangan PHI untuk memeriksa, mengadilidan memutus perkara a quo.6.

Sehingga hubungan kerja atau pemberhentian anggotadireksi harus melalui RUPS sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) UUPT.16.

Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUPT, direktur merupakan organ17.18.19.20.21.perusahaan, oleh karena itu maka hubungan antara Penggugat denganTergugat bukanlah hubungan antara pengusaha dan pekerja , sehinggamerupakan hubungan keperayaan ( fiduciary duties ) dan pemberian amanat(legal mandatory), atau hubungan yang bersifat koordinasi (partnership),tidak ada hubunga n atasanbawahan atau hubungan yang bersifat subordinasi.Bahwa oleh karena Penggugat diberhentikan melalui RUPS dan oleh karenaitu Penggugat

Dalam hal ini Penggugat bertindak tidak cermat danmemilikt itikad buruk terhadap perusahaan, sehingga pemberhentianPenggugat melalui RUPS sudah sesuai dengan UUPT.22.

Penggugat sendiri diangkat dan diberhentikan selaku Direkturberdasarkan RUPS yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Pasal 1 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(untuk selanjutnya disebut sebagai UUPT) menyatakan bahwa DewanKomisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasansecara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member!nasihat kepada Direksi.c. Selain daripada itu Pasal 108 jo.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, UUPT mewajibkan agar DewanKomisaris Perseroan melakukan pengawasan terhadap Perseroan dan kinerjaDireksi Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas kepada keadaan keuanganPerseroan dan laporan rugi laba, sehingga berdasarkan hal tersebut DewanKomisaris Perseroan dapat mencegah terjadinya kesalahan pengelolaankeuangan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.

Bahwa Penggugat seharusnya lebih mencermati ketentuan yang lebih tinggidari Anggaran Dasar milik Penggugat yaitu Undangundang 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dimana kewenangan bertindak untukatas nama dan mewakili Perseroan secara umum seharusnya mengacukepada ketentuan Pasal 98 UUPT.c. Pada Pasal 98 ayat (1) UUPT, jelas disebutkan bahwa Direksi berwenangmewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan.d.

Pada Pasal 98 ayat (2) UUPT, mengatur bahwa dalam hal anggota Direksiterdiri lebih dari 1 (Satu) orang, maka yang berwenang mewakili Perseroanadalah setiap Direksi. Lebih lanjut pada Penjelasan Pasal 98 ayat (2) UUPT,menyatakan bahwa UUPT menganut sistem perwakilan kolegial yang berartitiaptiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Ketentuan Pasal 98ayat (2) UUPT merupakan prinsip umum terkait kewenangan bertindakanggota Direksi dalam mewakili Suatu Perseroan Terbatas.e.

Hal demikian dalampenjelasan Pasal 98 ayat (2) UUPT merupakan penerapan sistem perwakilankolegial yang dianut dalam UUPT.Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 733/Pdt.G/2020/PN Dps12.13./.

No. 1496 K/Pdt/2008 Di satu sisi Judex Factie telah secara tegasberpendapat bahwa Tjipto Siswojo dan BengSiswojo bukanlah dalam kapasitas sebagai Direkturdari Penggugat II dan III untuk mewakili peseroanbaik didalam maupun di luar Pengadilansebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UUPT.

No. 1496 K/Pdt/2008Hal tersebut di atas secara jelas dan tegasmenunjukkan bahwa Judex Factie telah salah dalammenerapkan hukum serta mengabaikan ketentuanPasal 82 UUPT dalam memutuskan Eksepsi MengenaiPara Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi SebagaiSubyek penggugat (Exceptie Disqualificatoire).1.2.

"Dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 85 ayat (3)UUPT ini, Judex Factie telah secara nyata memberikanpertimbangan hukum yang inkonsisten.

Di satu sisi JudexFactie secara tegas telah mengakui bahwa ketentuan Pasal85 ayat (3) UUPT tersebut bersifat internal, namundemikian disisi lain juga menyatakan bahwa tiada laranganbagi pemegang saham yang bertindak atas nama peseroanuntuk juga mengaitkan dan menggugat pihak ketigasebagai akibat perbuatan pihak ketiga yang juga telahmerugikan perusahaan, padahal ketentuan Pasal 85 ayat(3) UUPT secara jelas dan tegas hanya mengaturhubungan internal antara pemegang saham peseroandengan anggota direksi

No. 1496 K/Pdt/2008Hal ini berakibat Judex Factie menjadi salah dalammenerapkan hukum khususnya mengenai Pasal 85 ayat (3)UUPT dalam memutuskan Eksepsi Mengenai GugatanPara Penggugat Terhadap Tergugat Ill Salah Pihak(Exceptie Error in Persona).2.

Nomor 765 K/Pdt/2017mempertimbangkan kedudukan Ussy Aisyah sebagai Direktur tanpa harusmempersoalkan alamat rumahnya;Bahwa perlu dibedakan antara alamat dengan domisili Dalam Pasal 17 ayat(1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas("UUPT") tentang tempat kedudukan (domisili) dinyatakan bahwaPerseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupatendalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggarandasar.

Kemudian, pada Pasal 17 ayat (2) dinyatakan bahwa tempatkedudukan (domisili) tersebut merupakan kantor pusat Perseroan.Selanjutnya, Pasal 5 UUPT memberikan pembedaan antara tempatkedudukan (domisili) dan alamat Perseroan;Berdasarkan ketentuan kedua pasal di atas terlihat bahwa kedudukanperseroan (domisili) adalah hal yang berbeda dengan alamat perusahaan.Kedudukan perseroan (domisili) sebagaimana disebutkan di dalamanggaran dasar, Perseroan berada di dalam suatu kota atau kabupaten.Sedangkan, suatu

domisili) yang ditentukan di dalam anggarandasar;Sebagai konsekuensi dari hal ini adalah perubahan alamat yang dilakukanoleh perseroan yang masih berada dalam satu wilayah kota atau kabupatentidak memerlukan perubahan domisili dalam anggaran dasarnya.Sebaliknya, apabila perubahan alamat tersebut menjadi berada di luarwilayah kota/kabupaten yang dicantumkan dalam anggaran dasar, makahal ini akan mewajibkan perseroan untuk melakukan perubahan domisili,sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 23 UUPT

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, Para Penggugatmempunyai hubungan hukum dan hak untuk mengajukan gugatan ini,dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalamHalaman 5 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYKB.Pasal 61 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (Selanjutnya mohon cukup disebut UUPT), yaitu sebagaiberikut :Pasal 61 UUPT (Kutipan) :1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatanterhadap Perseroan ke Pengadilan negeri apabila dirugikan

Bahwa Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat menyatakantelah terjadi RUPSLB tanggal 4 April 2012 bertempat di Yogyakarta yangkemudian dituangkan kedalam Akta No. 29/2013, bahwa pernyataantersebut adalah tidak benar dan bertentangan serta melanggar tata caraRUPS yang benar sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT ExpraMotor serta UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT), dikarenakan :A.

Hal ini sesuai denganketentuan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 ayat(1) UndangUndang Perseroan, yaitu sebagai berikut :> Pasal 57 Ayat (1) UUPT (kutipan):Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYKDalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenaipemindahan hak atas saham, yaitu:a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepadapemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegangsaham lainnya;b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahuludari Organ Perseroan

; dan/atauCc. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahuludari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan.> Pasal 58 Ayat (1) UUPT (kutipan):(1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegangsaham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnyakepada pemegang saham klasifikasi tertentu ataupemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh hari) terhitung sejak tanggal penawaran dilakukanternyata) pemegang saham tersebut tidak membeli,pemegang saham penjual

Direksiadalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, mewakiliPerseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai denganketentuan Anggaran Dasar, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka5 UUPT.Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UUPT menyebutkan Direksimewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta padaPasal 98 ayat (2) UUPT juga menyebutkan Kewenangan Direksi untukmewakili Perseroan sebagaimana dimaksud

Pasal 1 angka 5 UUPT yang menyatakanbahwa Direksi sebagai organ perseroan berwenang dan bertanggungJawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroandan Pasal 92 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Direksi menjalankanpengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai denganmaksud dan tujuan Perseroan, serta berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UUPTmenyebutkan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarPengadilan, demikian juga pada Pasal 98 ayat (2) UUPT jugamenyebutkan Kewenangan

Eksepsi Surat Kuasa yang dibuat oleh Orang yang Tidak Berwenang(Unauthorize Person);Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Penggugat yang mewakili Perseroandimana dalam hal ini General Manager yang bertindak sebagai wakilPerseroan untuk menggugat ke Pengadilan sangat bertentangan denganUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimanayang berhak mewakili Perseroan yakni Direksi sebagaimana dimaksudPasal 1 angka 5 UUPT yang disebutkan bahwa Direksi yakni OrganPerseroan yang berwenang dan bertanggung

jawab penuh ataspengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, mewakili Perseroanbaik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuanAnggaran Dasar, dan Pasal 92 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Direksimenjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta Pasal 98 ayat (1)UUPT menyebutkan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan, demikian pula pada Pasal 98 ayat (2) UUPT jugamenyebutkan Kewenangan Direksi

acara kilat (Kort geding) ditetapkan satuPUTUSAN PROVISI yang memutuskan dan menetapkan memerintahkanKepada Tergugatll untuk menunda eksekusi/sita/lelang atas segala bentukasset Penggugat sampai Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatanhukum tetap ;Bahwa Perbuatan Tergugatl seperti yang tersebut pada butir 9 tersebutdi atas tidak mengikat perseroan sehingga menjadi tanggung jawab Tergugatlsecara pribadi hal ini dapat dilihat dalam Pasal 85 ayat (1) UndangUndangNo.1 tahun 1995 tentang Perseroan (UUPT

) yang menyatakan sebagai berikut :"Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawabmenjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan"Sebelumnya, dalam Pasal 84 ayat 1 huruf b UUPT dinyatakan bahwa :"anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yangbertentangan dengan kepentingan perseroan"Dengan demikian berdasarkan pasalpasal UUPT ini tugas dan kewajibanDireksi dalam melakukan kepengurusan dan

perwakilan perseroan harusdijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentinganseperti yang tersebut dalam Pasal 82 UUPT dan tujuan perseroan atau untukkepentingan dan usaha perseroan seperti tersebut dalam Pasal 85 ayat (1)Hal. 10 dari 28 hal.

Anggota Direksi yang yang melanggar ketentuan Pasal dan Pasal 85ayat (1) UUPT atau prinsip ultra vires bertanggung jawab penuh secara pribadiatas kerugian yang diderita perseroan.Dalam Pasal 85 ayat (2) UUPTditentukan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secarapribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnyasesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1)UUPT ;Bahwa adapun yang dimaksud dengan "standar kehatihatian" itu, antaralain misalnya

Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pembubaran PerseroanTerbatas dapat terjadi akibat ; berdasarkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) akan tetapi RUPS yang diselenggarakan tidakdihadiri oleh Tuan Febriansyah selaku pemegang saham lainnya sehinggaKeputusan RUPS tentang pembubaran perseroan tidak dapat berlaku sahkarena harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan/ataupaling sedikit dihadiri oleh 3/4 (tiga perempat

Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pembubaran PerseroanTerbatas dapat terjadi akibat berdasarkan Penetapan Pengadilan.Berdasarkan dasar hukum inilah Pemohon mengajukan PermohonanPenetapan Pengadilan Negeri Gianyar untuk dapat mengeluarkanPenetapan Pembubaran PT. Buahan;9.

Cartens Puncak Abadi adalah perseroan yangberbadan hukum, sehingga Termohon Kasasi berhak untuk mewakili PT.Cartens Puncak Abadi maupun memberikan kuasa kepada pihak lain untukmewakilinya berbicara di persidangan;Bahwa menurut Undangundang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, pendirian perseroan diatur dalam Bab Il,Bagian Kesatu UUPT 2007, yang terdiri atas Pasal 7 sampai dengan Pasal14 ketentuan pasalpasal tersebut terdapat persyaratan pendirian perseroandianggap sah

Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan PerubahanAnggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (selanjutnya disebutPermen Nomor M01HT.0110/ 2007);Selanjutnya menurut Pasal 10 ayat (1) UUPT 2007 dan Pasal 6 ayat (5)Permen Nomor M01 HT.0110/2007: Harus diajukan kepada Menteri atau Dirjen AHU "paling lambat" 60(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Pendirian ditandatangani,dan Permohonan dilengkapi dengan keterangan dokumen pendukung;"Apa ancaman hukumnya apabila jangka waktu yang ditentukan

Pasal 10ayat (1) UUPT 2007 dan Pasal 6 ayat (5) Permen NomorM01.HT0110/2007 tersebut dilampaui?"

Ancamanatau akibat hukumnya diatur pada pasal 10 ayat (9) UUPT 2007 dan Pasal 6ayat (5) Pemen Nomor M01HT.0110/2007: Akta Pendirian menjadi "batal" (nietig, void) karena hukum sejak lewatnyajangka waktu tersebut; Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum itu, "Bubarkarena hukum" dan Pemberesan atau likuidasi dilakukan oleh Pendiri;Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (9) UUPT 2007 dan Pasal 6 ayat (5)Permen Nomor M01HT.01102007, apabila dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari dari tanggal

Pendirian tidak diajukanpermohonan pengesahan badan hukum atas Perseroan itu, maka demihukum atau karena hukum (van rechtswege, ipso jure) Perseroan yangbelum memperoleh status badan hukum itu "bubar" atau likuidasi (liquidatie,liquidation or winding up);Pembubaran atau likuidasinya bersifat memaksa (gedwongen liquidatie,compulsory winding up), karena undangundang sendiri yang membubarkanatau melikuidasi, dan pemberesannya atau likuidasinya dilakukan olehPendiri Sendiri, sebab Pasal 10 ayat (9) UUPT

Latief masingmasing selakuDireksi) yang karena kesalahannya atau kelalaiannya merugikanperseroan PT Blue Bird Taxi;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menggugat pihak ketiga(Tergugat VII sampai dengan Tergugat XIX) tersebut, berdasarkanketentuan Pasal 98 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 5 UUPT, menjadikewenangan direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun diluarpengadilan, sehingga untuk menggugat pihak ketiga (Tergugat VIIsampai dengan Tergugat XIX) tersebut bukan menjadi kewenanganPara Penggugat

sampaidengan Tergugat V selaku pribadi serta menggugat Tergugat VI dantelah menggugat Tergugat VII sampai dengan Tergugat XIX adalahkeliru/salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (error in persona);Menimbang, bahwa hal di atas dikuatkan oleh keterangan ahli Elijana,S.H., yang berpendapat, bahwa pada dasarnya yang berhak mewakiliPT adalah direksi secara umum, jadi kalau dia (PT) melakukan tindakanbaik di luar maupun di pengadilan itu selalu diwakili oleh direksi, tetapidalam Pasal 97 ayat (6) UUPT

Nomor 1515 K/Pdt/20172.PT, maka di Pasal 97 ayat (6) UUPT diatur pemegang saham yangminimal 1/10 (Ssepersepuluh) persen, dia bisa mewakili PT, untuk danatas nama PT menggugat anggota direktur atau direksi yang menurutdia melakukan perbuatan karena kesalahan atau kelalaiannyamerugikan PT, bukan merugikan pribadi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas,berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT, seharusnya ParaPenggugat untuk dan atas nama serta mewakili perseroan selakupemilik/oemegang

Sesuai ketentuan Pasal 81 UUPT, makaHalaman 38 dari 42 hal. Put.

UUPT jelas mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban/laporan tahunan suatu perseroan harus ada disampaikan kepadadireksi atau seluruh direktur;11.

PrimaMamberamo Sukses tertanggal 17 Oktober 2018, yaitu pemberhentianPENGGUGAT selaku Komisaris ;Bahwa pengaturan mengenai penghentian anggota Dewan Komisarisdiatur dalam Pasal 119 UUPT yang menyatakan:Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentiananggota Dewan Komisans.

;Pasal 105 UUPT menyatakan:(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya ;(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diridalam RUPS ;(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 91, anggota

Bahwa seluruh proses penghentian PENGGUGAT sebagai Komisaris tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT jo. 105 UUPT.PENGGUGAT tidak pernah tahu adanya agenda penggantianHal. 7 dari 54 Hal Putusan Perdata Nomor 126/Pdt.G/2018/PN SonPENGGUGAT sebagai Komisaris dan oleh karenanya PENGGUGATdikondisikan atau dibuat tidak mendapatkan rmuang/kesempatan untukmembela diri ;8.8.Terlinat jelas berdasarkan Surat perihal: Perubahan Jadwal Rapat UmumPemegang Saham PT.

Prima Mamberamo Sukses tertanggal 17 Oktober2018, PARA TERGUGAT memanfaatkan agenda: dan lainlain untukberkonspirasi mendepak PENGGUGAT dari jabatannya sebagai Komisarisl;Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 ayat (3) dan (4)UUPT, bahwa RUPS dalam agenda: dan lainlain tidak berhak mengambil keputusan kecuali seluruh pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalamRUPS dan menyetujui penambahan tersebut.Berikut PENGGUGAT kutip lengkap Pasal 75 ayat (3) dan (4) UUPT ;(3).

PrimaMamberamo Sukses adalah bertentangan dengan Pasal 119 UUPT jo. 105 UUPT,yang pada pokoknya adalah Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk membeladiri sebagaimana di atur dalam Pasal 105 ayat (1) dan (2) ;Pasal 119 UUPT berbunyi : Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagipemberhentian anggota Dewan Komisanis.Pasal 105 ayat (1) dan (2) , yang berbunyi :(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusanRUPS

Kemudian saya mendapat tugas untuk ituberdasarkan Surat Perintah dari Dekan FH Universitas Parahyangan Nomor :III/AFH/201809/189E tanggal 17 September 2018.Halaman 41 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2019/PNCkr Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UUPT, OrganPerseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan DewanKomisaris.

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugasmelakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengananggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi (Pasal 1 angka 4, 5 dan6 UUPT).Halaman 42 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2019/PNCkr Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 97 Ayat (1) UUPT, Direksibertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 92 Ayat (1) UUPT.

Pasal 92 Ayat (1) UUPT mengatakan bahwa Direksimenjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan. Berdasarkan Pasal 92 Ayat (2) UUPT,Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yangditentukan dalam Undangundang ini dan/atau anggaran dasar.

Adapununtuk mengetahui apa maksud dan tujuan perseroan, biasanya sudah diatursecara terperinci di dalam Anggaran dasar Perseroan yang bersangkutan.Berdasarkan Pasal 97 Ayat (2) UUPT : Pengurusan sebagaimana dimaksuddalam Ayat (1) di atas, wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikadbaik dan penuh tanggung jawab.

Bahwa Ahli menerangkan bahwa Pasal 103 UUPT mengatur bahwa Direksidapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan ataulebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukanperbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Jadiyang diijinkan oleh UUPT adalah memberi kuasa, bukan mengalihkan tanggungjawab hukum.

Mengingat persyaratanpersyaratan yang diatur dalam Pasal 80 ayat(3) butir (a) UUPT adalah wajib dipenuhi, namun Para Pemohondengan sengaja tidak mencantumkan mata acara RUPSLB Ketigadalam Petitum tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Baratsepatutnya tidak memberikan ketetapan atas hal yang tidak ada, tidaklengkap atau tidak sesuai dengan UUPT. Hal ini konsisten denganpendapat Ahli Hukum Indonesia, M. Yahya Harahap, S.H.,?

Pasal 42 ayat 2 UUPT:(2) Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dandisetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan 3M.

lebih besar.Pasal 88 ayat (1) UUPT: (1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkanjika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian darijumlahseluruhsaham dengan hak suarahadir atau diwakilidalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujuipalingsedikit 2/3 (duapertiga) bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorumkehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusanRUPS yang lebih besar.Pasal 89 ayat (1) UUPT: (1) RUPS untuk menyetujui

Pasal 84 ayat (1) UUPT:(1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan lain.Pasal 85 ayat (1) UUPT:(1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkansurat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan haksuaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Dengan demikian, setiap ketentuan dalam Anggaran DasarPerseroan mengenai hakhak pemegang saham untuk menghadiridan mengeluarkan suara dalam RUPS adalah mengikat para pihak,serta dilindungi UUPT.

kepemilikannya atasHal.4 dari 87 hal.Putusan No. 55/PDT.G/2013/PN.Jkt.Tim.nikel kadar rendah (Low Grade Saprolite, yang selanjutnya disingkatBahwa tujuan dilaksanakannya penandatanganan Naskah SerahTerima tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 5 dan 7 NaskahSerah Terima adalah sebagai bagian dari pelaksanaan CorporateSocial Responsiblity (CSR) PT Inco Tbk, kepada masyarakatKabupaten Kolaka, sebagaimana diamanatkan Pasal 74 ayat (1)dan ayat (2) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT

,Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) danayat (2) UUPT tersebut diatas, perseroan yang melaksanakan program CSR harusmenggunakan uang atau aset milik perseroan sendiri dengan biayayang dikeluarkan oleh perseroan sendiri.

,sebagaimana diamanatkan oleh UUPT khususnya kepadamasyarakat Kabupaten Kolaka tempat PT Inco Tbk.,melaksanakankegiatan usahanya. ; 22= 222 > nnn nnn noe ne nnnBahwa di dalam pelaksanaan CSR tersebut PT Inco Tbk.

Organ Perseroan berdasarkan Pasal 1 angka (2) UUPT adalahRapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan DewanKomisaris;c.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Pasal 1angka (4) UUPT adalah organ perseroan yang memegangkekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segalawewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewankomisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undangundangini dan/atau anggaran dasar;Halaman 63 dari 99 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN MtpDireksi berdasarkan Pasal 1 angka (5) UUPT adalah Organperseorangan yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan perseroan untuk kepentingan

Jadi semua jenismodal ini haruslah terpenuhi secara komulatif, apabila pihak pembelitidak dapat menyampaikan bukti setor yang sah sebagaimana diaturkhsus dalam UUPT, maka dapat dikatakan Pembeli telah Wanprestsi.Sebagaimana Pasal 33 ayat (2) UUPT(2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.Penjelasan:Ayat (2)Yang dimaksud dengan bukti penyetoran yang sah, antara lain buktisetoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas namaPerseroan

Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak bolehdilakukan.Karena ini adalah Jual beli saham, maka ketentuan khusus dalamtata cara ini diatur tata cara dan persyaratannya dalam UUPT danaturan pelaksanaya.

Maka apabila tidak terpenihinya tata cara jualbeli saham yang diatur dalam Pasal 33 UUPT oleh Pembeli maka,Akibat hukum dalam pasal 48 UUPT, dimana terkaitKepemilikan Saham/ Pengakuan Kepemilikan Saham, akantetapi tidak memenuhi sebagaimana yang di syaratkan dalamPeraturan Per Undang undangan yang telah di sebutkan/ diuraikan di atas...

Menara Trading Coy harusdiubah sesuai dengan UndangUndang Undang Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 1995 (UUPT) dan UndangUndang Republik Nomor 1Tahun 1995 (UUPT) dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;7. Bahwa PT/NV. Menara Trading Coy tidak sama dengan PTMenara Trading Company dan/atau PT/NV. Menara Trading Coy.Perubahan nama PT/NV. Menara Trading Coy menjadi PT MenaraTrading Company dan/atau PT/NV.

Menara Trading Coy harus RapatUmum Luar biasa Pemegang Saham ( RULPS) tentang perubahannama perseroan terlebih dahulu dan kemudian mendapat persetujuanMenteri, Karena menurut ketentuan pasal 15 ayat (1 dan 2) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT) dan UndangUndang RINomor 40 Tahun 2007, perubahan nama perseroan harusmendapatkan persetujuan Menteri dan didaftarkan dalam daftarPerusahaan serta diumumkan sesuai ketentuan UUPT Oleh karena ItuPT Menara Trading Company tidak sama dengan PT Menara TradingCompany.PT

Menara Trading Coy harus dilakukandalam Rapat Umum Luar biasa Pemegang Saham (RULPS) tentangperubahan nama perseroan terlebin dahulu dan kemudian mendapatpersetujuan Menteri, karena menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1 dan 2)UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT) dan UndangUndangRl Nomor 40 Tahun 2007, perubahan nama perseroan harusmendapatkan persetujuan Menteri dan didaftarkan dalam daftarPerusahaan serta diumumkan sesuai ketentuan UUPT:8.

Menara TradingCoy berubah nama menjadi PT Menara Trading Company sertaperubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri, Karena menurutketentuan Pasal 15 ayat (1 dan 2) UndangUndang RI Nomor 1 Tahun1995 (UUPT) dan UndangUndang RI Nomor 40 tahun 2007 (vide buktiT.38 dan bukti T39), perubahan nama perseroan, harus mendapatkanpersetujuan Menteri dan didaftarkan dalam daftar Perusahaan sertadiumumkan sesuai ketentuan UUPT Oleh karena itu NV.

Jika anggaran dasar tidak disesuaikan denganketentuan yang diatur dalam UUPT No 40/2007, dalam jangka waktu 1tahun sejak UUPT diundangkan (max tanggal 16 Agustus 2008) makadengan sendirinya PT tersebut bubar;Halaman 49 dari 68 hal. Put. Nomor 3456 K/Pdt20167.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS (OBSCUURLIEBEL)1.Bahwa Penggugat (KIM DAE HYUN) dalam lIdentitasgugatannya, mengajukan gugatan wanprestasi terhadapTergugat dalam kedudukannya selaku inside director untukmewakili HYUN INTERNATIONAL CO, LTD, (PerseroanTerbatas di Indonesia) sedangkan diketahui berdasarkan hukumPerusahaan di Indonesia (UUPT), Perseroan terbatas adalahsuatu badan hukum yang dapat bertindak didalam hukum,sedangkan dalam perkara aquo HYUN INTERNATIONAL CO,LTD selaku Perusahaan (Perseroan

;Bahwa jika berdasarkan UUPT di Indonesia HYUNINTERNATIONAL CO.LTD adalah suatu Perseroan Terbatas,maka tentunya selaku badan hukum dapat bertindak di dalamhukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat disampingKIM DAE HYUN selaku inside director, oleh karenanya didalamperkara aquo Penggugat selaku inside director telah mencampuradukkan HYUN INTERNATIONAL CO.LTD selaku badan hukumdan KIM DAE HYUN selaku Inside director mewakili HyunInternational Co.Ltd dalam mengajukan gugatan wanpretasiterhadap

,LTD., dalam mengajukan gugatan wanpretasi terhadapTergugat telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (tidak jelas)Obscuur liebel, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut:Bahwa dalam UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) dikenal Organ Perseroan yang terdiri dari RapatUmum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, dan memang benardalam UUPT tidak

terdapat penafsiran normatif mengenai inside director,sehingga dalam hal ini apakah benar inside director dapat dipersamakandengan Dewan Komisaris dalam hukum perusahaan di Indonesia (UUPT);Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjawab pertanyaantersebut, mengutip tulisan Dr.

Sjawie, S.H., LL.M., M.M, dalambukunya Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban PidanaKorporasi, hal. 96, yang mengatakan bahwa pola organ perseroan yangditerapbkan UUPT No. 40 Tahun 2007 berbeda dengan yang diterapkan padasistem common law, yang tidak mengenal organ dewan komisaris. Yangdikenal hanya direksi (board of directors) dan RUPS (General Meeting ofShareholders).

Truly Anugerah Retailindo(PT TAR) dengan janji komposisi saham 65% Penggugat dan 35%Tergugat yang tertulis dan dituangkan dalam Akta Pendirian;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 (UUPT), berbunyi:Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut (Perseroan), adalah badanhukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian,melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagidalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undangundang

Truly Anugerah Retailindo sendiri sebagaiperwujudan entitas badan hukum yang memiliki kekayaan yangterpisah dengan kekayaan para pemegang sahamnya (separatelegal entity) sebagaimana diatur dalam UndangUndang RepublikIndonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT),yang akibatnya sejak tanggal dimana perseroan PT.

AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 29September 2015 (vide Pasal 7 ayat (4) UUPT), maka terhitung sejaktanggal pengesahan tersebut para pendiri/pemegang sahamperseroan PT.

Truly Anugerah Retailindo belum memperoleh statussebagai badan hukum dan/atau kondisi lainnya yang diatur dalamPasal 3 ayat (2) UUPT yang kita kenal dengan prinsip Piercing theCorporate Veil, dalam keadaan demikianlah baru dapat dibenarkanbahwa kerugian perseroan terbatas menjadi tanggung jawab pribadipara pemegang saham.

Pasal 157 ayat (1)UUPT dengan tegas mengatur bahwa keberlakuan anggaran dasarperseroan tidak boleh bertentangan dengan Undang UndangPerseroan Terbatas, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakahMoU tertanggal 16 Februari 2016 dan Anggaran Dasar PT. TrulyAnugerah Retailindo mengatur bahwa pemegang saham wajib ikutbertanggung jawab secara tanggung renteng sebesar sahamterhadap kerugian perseroan, sebagaimana yang berulangkaliPenggugat dalilkan dalam posita butir 29 halaman 8 gugatan a quo?

PTP) berkedudukan di Desa Gempol,Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.Bahwa berkaitan dengan gugatan ini, Penggugat mempunyai hak untukmengajukan gugatan terhadap Para tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuanyang terdapat dalam Pasal 61 UUPT (kutipan), yaitu :(1).

pada dasarnya telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,yaitu sebagai berikut :Penggugat tidak pernah diundang baik secara lisan maupun tertulis akandiselenggarakannnya RUPS tersebut dan dapat dilihat dari Akta No. 23Tanggal 22 Desember 2017 tidak pernah diundang sebagai Komisarismaupun undangan rapat.Bahwa berdasarkan ketentuan UU PT, RUPS yang diselengarakan tidakmemenuhi unsurunsur yang disyaratkan oleh Undang Undang sebagaiman yangtercantum dalam Pasal 82 UUPT

Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimandimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuaidengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semuapemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPSdan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulatBahwa di dalam Pasal 82 Ayat (5) UUPT tersebut disebutkan KeputusanRUPS tetap sah walaupun tidak memenuhi unsurunsur yang harus adadalam surat undangan degan syarat seluruh Pemegang Saham hadir ataudiwakili

Hal ini Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2)Anggaran Dasar jo Pasal 57 Ayat (1) dan Pasal 58 Ayat (1) UUPT, yaitu sebagaiberikut : 18.19.Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar (kutipan) :Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harusmenawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain denganmenyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepadadireksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.Pasal 57 Ayat (1) UUPT (kutipan) :Dalam anggaran dasar

Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yangberwenang sesuai dengan ketentuan perarturan perundangundangan.Pasal 58 Ayat Ayat (1) UUPT (kutipan) :(1).