Ditemukan 2851 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-06-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 25/G/2020/PTUN.KDI Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
ARSIP`
Tergugat:
Bupati Muna Barat
220 — 69
ARSIP`
Tergugat:
Bupati Muna Barat
220 — 69
diperoleh faktafakta hukum yang menunjukkantidak terpenuhinya aspek formalitas gugatan lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa, sebagai berikut; Dalam Pokok Sengketa;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan objeksengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yaitu Pasal3/7 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa, Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112
Register : 02-09-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN TILAMUTA Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tmt Tanggal 2 Februari 2022 — Penggugat:
MAICKEL TOLOLIU
Tergugat:
1.LINDA WOWOR
2.SULCE WOWOR
137 — 15
MAICKEL TOLOLIU
Tergugat:
1.LINDA WOWOR
2.SULCE WOWOR
137 — 15
yang dibuatdengan tulisan tangan dan ditandatangani Kepala Desa Tabulo tanpa adanyakop surat pemerintah Desa dan di persidangan tidak ditunjukkan aslinya, danPara Tergugat tidak menghadirkan atau mengajukan buktibukti pendukungnya;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat tersebut di atas yangberupa fotokopi dari fotokopi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugatyaitu bukti P2, P4, P5, T1.21, dan T1.26, Majelis Hakim berpendapat bahwasesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indoneisa Nomor112
Register : 07-05-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN BITUNG Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Bit Tanggal 12 Nopember 2018 — Penggugat:
ROSIONITA ROMPAH
Tergugat:
RECON KURNIAWA WONGKAR
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA
67 — 30
ROSIONITA ROMPAH
Tergugat:
RECON KURNIAWA WONGKAR
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA
67 — 30
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernamaDJEFRI NICO GERUNGAN, S.H dan ANGELBERTHA V.LEIMENA, S.H yang beralamat di Kantor Pertanahan KotaBitung, Jalan Stadion Dua Saudara, Manembonembo AtasBitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor112/ST.71.72/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dibawah registerNomor 136/SK/2018/PN Bit, tanggal 22 Mei 2018.
Register : 23-01-2018 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 07-05-2018
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 19/Pid.B/2018/PN Gns Tanggal 12 Maret 2018 — Penuntut Umum:
BALADHIKA SURENGPATI. SE.,SH.,MH
Terdakwa:
ANDUNG PRAYOGA Bin SUKIDI
49 — 24
BALADHIKA SURENGPATI. SE.,SH.,MH
Terdakwa:
ANDUNG PRAYOGA Bin SUKIDI
49 — 24
No.19/PDT.G/2016/PN.Gns Hal 54 dari 61dengan T.IV24, namun sebagian besar dari buktibukti surat yang diajukan olehTergugat III dan Tergugat IV hanya berupa fotocopy sedangkan aslinya tidak dapatditunjukkan di persidangan, sehingga berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/ Pdt/1985 dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor112 K/ Padt/1996, menyatakan bahwa, surat buktifotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidakdapat dipergunakan
Register : 18-12-2017 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 202/Pdt.G/2017/PN Bpp Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 24
72 — 24
. , Nomor112/600.014/64.71/1/2018 , tanggal 24 Januari 2018 , Sesuai dengan surat KuasaKhusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapantanggal O7 Pebruari 2018 , dibawah Nomor : 29/II/KI/Pdt/2018/PN.Bpp.,sedang untuk Tergugat IV hadir Kuasanya, yang bernama : Frederick AlexanderRompies dan Adi Setyo Wibowo , sebagaimana telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 Maret 2018 , dibawahNomor : 49/II/KI/PDT/2018/PN.Bpp.
Register : 24-02-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 05/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG Tanggal 4 April 2017 — PETRUS AMADOREN alias PETU, Dkk
67 — 23
67 — 23
Kemerdekaan I No. 009,Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa TenggaraTimur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Nomor112/LGS/SK/PID.SUS/2016 tertanggal 26 Oktober 2016 ;=== Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKupang ;anes Telah membaca berkas perkara dan Suratsurat yang bersangkutan sertaturunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Register : 29-04-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 5/G/2019/PTUN.ABN Tanggal 26 Agustus 2019 — DERWIN TANGAYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Desa Pasalulu RT.002/RW 001 Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;
Dalam hal ini berdasarkan Kuasa khusus tanggal 11 Maret 2019, memberikan kuasa kepada :
1. Dr. HENDRA KARIANGA, SH,M.H;
2. KASMAN ELY, SH ;
Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada âÃÂÃÂLAW OFFICE HENDRA KARIANGA SH.,MH & ASSOCIATESâÃÂàberalamat kantor di Gajah Mada Tower Lt.21 unit 03 Kav.19-26 Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat.
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
M E L A W A N
I. BUPATI HALMAHERA BARAT, Berkedudukan di Jalan Pengabdian No.1 Desa Jati Kecamatan. Jailolo, Kabupaten. Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus Nomor : 183/402/2019 tanggal 21 Mei 2019 kepada ;
1. DENY GUNAWAN KASIM, SH.M.Hum, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat.
2. ASNATH SOWO,S.Sos, M.Si, Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat.
3. H.FAKAR LILA, SH. M.Si, Jabatan Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat.
4. FERI ARUMAJAYA, SH, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan Dokumentasi Bag.Hukum & Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
5. MUHAMMAD NUR ALOAHYT, SH MH, Staf Bagian & Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
2. YON PALIAS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Pasalulu, tempat tinggal di Desa Pasalulu RT.003. RW. 002 Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;
Dalam hal ini memberi Kuasa khusus tanggal 21 Mei 2019 kepada :
1. DENY GUNAWAN KASIM, SH.M.Hum, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan organisasi Setda Kab.Halmahera Barat.
2. ASNATH SOWO,S.Sos, M.Si, Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Halmahera Barat.
3. H.FAKAR LILA, SH. M.Si, Jabatan Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Halmahera Barat.
4. FERI ARUMAJAYA, SH, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan Dokumentasi Bag.Hukum & Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Halmahera Barat;
5. MUHAMMAD NUR ALOAHYT, SH MH, Staf Bagian & Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Halmahera Barat.
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
273 — 124
273 — 124
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo. (4). Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan KepalaDesa jo. (5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. (6). Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PeraturanPutusan Perkara No. 05/G/2019/PTUN.ABN.
Putus : 27-06-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 991 K/Pdt/2016 Tanggal 27 Juni 2016 — BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN, DKK
VS
IRAWAN ONGGARA, DKK
134 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
134 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Meskipun demikianternyata Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi (PT GSS) tetap sajamengajukan gugatan konvensi a quo dengan iktikad dan tujuan yangtidak baik sematamata demi menggangu ketentraman dan hak subjektifdari Pemohon Kasasi I/Penggugat Rekonvensi (PT TWU) saja;Bukti nyata bahwa Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi (PT GSS)telah mengetahui bahwa lahan tersebut bukanlah miliknya sebagaimanaditerangkan dalam Surat Keterangan Kepala Desa Sembilangan Nomor112/46/433.401.13/2008 tanggal 8 Desember
Register : 02-08-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tjt Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
1.BOIMIN
2.ASNAWI.Z
3.DIDIK HARYONO
4.ERNAWATI
5.ADI SUJARNO
6.SUWARNO
7.SUGIYANTO
8.EPA PUTRI YANA
9.MAIRIZAL
Tergugat:
1.SUSANTO
2.MERI
3.JUHADI
4.YUSUF
5.MARDON
6.AGUS PRANOTO
7.Lurah Kelurahan Pandan Jaya
100 — 40
1.BOIMIN
2.ASNAWI.Z
3.DIDIK HARYONO
4.ERNAWATI
5.ADI SUJARNO
6.SUWARNO
7.SUGIYANTO
8.EPA PUTRI YANA
9.MAIRIZAL
Tergugat:
1.SUSANTO
2.MERI
3.JUHADI
4.YUSUF
5.MARDON
6.AGUS PRANOTO
7.Lurah Kelurahan Pandan Jaya
100 — 40
beli tanahdimaksud, yang mana telah ditumbuhi tanaman kelapa sawit dan pinangMenimbang, bahwa terhadap buktibukti surat dimaksud telahdinazegelen dan diberikan materai yang cukup serta ditunjukan surat aslinyadalam persidangan perkara a quo, kecuali bukti surat bertanda T.4.04 berupafotokopi dari fotokopi dan tidak ditunjukan aslinya dalam persidangan, akantetapi masih dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara a quo sepanjangdidukung oleh alatalat bukti yang lain sebagaimana Yurisprudensi MA RI Nomor112
Register : 16-05-2016 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN AMBON Nomor 104/Pdt.G/2016/PN.Amb Tanggal 13 Juli 2017 — 1. JOHN G.SAHUSILAWANE, SH. MH pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, beralamat Jl. Dr. Leimena RT.002/ Rw.001, Desa Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon.
2. Ny. PAULIN SAHUSILAWANE / TILON, pekerjaan tidak ada, Agama Kristen Protestan, beralamat Jl. Dr. Leimena RT.002/ RW.001, Desa Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Baguala.
dalam hal ini memberikan kuasa kepada WILLEM R.E.SUDJIMAN,SH, YANNY TUHURIMA,SH dan MIRA R.MARANRESSY, para Para Advokat, berkantor pada LAW OFFICE WILLEMR.E.SUDJIMAN,SH dan REKAN Beralamat di Jalan Jl. Sirimau/Batu Meja SK.7/1-39.RT.005/RW.04. Kecamatan Baguala.Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal, 09.Mei 2016, 31 Maret 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 306/2016 tanggal, 09 Mei 2016, untuk selanjutnya
dalam perkara ini disebut sebagai : â PENGGUGAT â ;
M E L A W A N :
1. Ny. IVONI CICILIA SOPACUA, beralamat Ruko BTN 1 / No. 6 Wayame, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon,
Selanjutnya di sebut sebagai : â TERGUGAT I â ;
2. BONO TIAN, Pekerjaan TNI Kodam XVI Patimura, beralamat di Jl. Dr. J. Leimena RT.04/ RW.001, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon,
Selanjutnya di sebut sebagai : â TERGUGAT II â ;
3. Sdr. ONCO, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Dr. Leimena RT.004/ RW.001, Desa Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon,
Selanjutnya di sebut sebagai : â TERGUGAT III â ;
4. LA IKI, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Dr. Leimena RT.002/ RW.001 Desa Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon,
Selanjutnya di sebut sebagai : â TERGUGAT IV â ;
5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN DATI I PROPINSI MALUKU, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON, Beralamat di jalan Jenderal Sudirman, Hative Kecil Kecamatan Sirimau, Kota Madya Ambon.
Selanjutnya di sebut sebagai : â TURUT TERGUGAT â ;
Pengadilan Negeri tersebut :
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dalam perkara tersebut ;
- Telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara tersebut ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
222 — 40
222 — 40
Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor112/Pdt.G/2007/PN.AB tanggal, 17 Desember 2007, diberi tanda P8.9. Foto copy sesuai asli Akte Hibah tanggal 14 Januari 1974 dari Tjie Ek Leangkepada John G.
Register : 03-08-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 18-01-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 109/G/2018/PTUN.MDN Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
1.Ir. BINSAR SIRAIT
2.ELLEN R. SILITONGA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA
Intervensi:
1.YAYASAN IKATAN MASEHI UNTUK KEPEMUDAAN AM,
1.Ir. Ashari
66 — 36
1.Ir. BINSAR SIRAIT
2.ELLEN R. SILITONGA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN PROPINSI SUMATERA UTARA
Intervensi:
1.YAYASAN IKATAN MASEHI UNTUK KEPEMUDAAN AM,
1.Ir. Ashari
66 — 36
ParaPenggugat dari Pemerintah Kota Medan, dan dimana Para Penggugattelah mendiami dan berdomisili di alamat tersebut sejak tahun +1970sampai sekarang ini, tepatnya di lantai 2 bangunan rumah tingkatpermanen dengan luas lebih kurang8 X 35 M*(delapan kali tiga puluhlima meter persegi), Kamar di lantai 1 bangunan yang sama danGudang sebagai Garasi Mobil dengan fasilitas aliran listrik PLN sertainstalasi air PDAM yang menjadi satu kesatuan pada bangunan tua(Bangunan Belanda) secara permanen bekas Hak Eigendom Nomor112
Register : 13-09-2021 — Putus : 22-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 42/G/2021/PTUN.KDI Tanggal 22 Februari 2022 — Penggugat:
JUARDIN, S.H.
Tergugat:
BUPATI WAKATOBI
Intervensi:
Hamiruddin
241 — 133
JUARDIN, S.H.
Tergugat:
BUPATI WAKATOBI
Intervensi:
Hamiruddin
241 — 133
Dasar Gugatan1.Bahwa Penggugat adalah salah satu calon Kepala Desa LenteaKecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Periode 20212027nomor urut 2 (dua) dari dua calon Kepala Desa yang telah dinyatakanmemenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa sebagaimana yangditentukan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 TahunHalaman 9 dari 130 halaman Putusan Nomor: 42/G/2021/PTUN.KDI.2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;Bahwa
pertentangan dalildalil para pihak serta uraianfaktafakta persidangan di atas, persoalan hukum pertama yang akan dipertimbangkanmenyangkut dalil Penggugat tentang adanya pelanggaran berupa perubahan DPTmelalui berita acara setelah DPT disepakati bersama oleh Panitia Pemilinan KepalaDesa Lentea dan para Calon Kepala Desa Lentea, dengan pertimbangan hukumsebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilinan Kepala Desa (Permendagri Nomor112
Register : 07-02-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 11 Maret 2020 — Penggugat:
ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama PT. Nahda Mentari
Tergugat:
1.Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Persero, Tbk Kantor Cabang Pembantu Enggano
2.Yulius Lende Umbu Moto, SH
3.Frans Adu
4.Direktur CV. Nusa Pertiwi Abadi Muhamad Rizki
5.Irvan
6.Benny Darmawan
78 — 42
ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama PT. Nahda Mentari
Tergugat:
1.Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Persero, Tbk Kantor Cabang Pembantu Enggano
2.Yulius Lende Umbu Moto, SH
3.Frans Adu
4.Direktur CV. Nusa Pertiwi Abadi Muhamad Rizki
5.Irvan
6.Benny Darmawan
78 — 42
Nomor112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);Menimbang, bahwa bukti surat berupa printout atau tulisan elektroniksebagaimana diajukan oleh para pihak, tidak diatur dalam HIR danKUHPerdata, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan yang adadalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik, maka alat bukti berupa printout, atau tulisan elektroniktersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat
Putus : 23-07-2014 — Upload : 11-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013 Tanggal 23 Juli 2014 — I. PT.GRAHA KARYA SEMESTA, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
210 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
210 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor112/P Tahun 2012 tentang: (i) pemberhentian anggota KPPU atas namaDr.Ir.H.Ahmad Ramadhan Siregar,M.S., dan kawankawan (11 orang) (ii)pengangkatan anggota KPPU yang baru atas nama Ir.Muhammad NawirMessi,M.Sc., dan kawankawan (9 orang);Berdasarkan FaktaFakta Dan UraianUraian Tersebut Di Atas Masa TransisiPergantian Keanggotaan Komisi Sudah Jelas Diatur Dalam Keputusan Presiden DanMasa Transisi Bukan Menjadi Alasan Untuk Menghentikan Sementara PenangananPerkara.Bahwa Majelis KPPU Dalam Perkara
Putus : 27-11-2018 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219 PK/Pid.Sus/2018 Tanggal 27 Nopember 2018 — Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp JP (K)
790 — 368 — Berkekuatan Hukum Tetap
790 — 368 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudibyo, masa bulan Agustus 2005.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Peneimaan Surat Nomor112/WPJ.22/KP.0206/MSP21/2005.jenis pajak Pasal 21 sebesarRp214.138.628,00.1 (satu) lembar fotokopi legalisir dai Bank Mandiri Advis Debet,tanggal 10 Oktober 2005 sebesar Rp214.138.628,00.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Setoran Pajak (SSP)Rp214.138.628,00 untuk PPh Pasal 21 gaji karyawan, tanpatanggal., bulan Oktober 2005.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pembeitahuan (SPT) MasaPPh Pasal 21 dan
Register : 02-06-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mrb Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Raden Dimas Hidayatullah, S.H
Terdakwa:
APRINADI Als AP Bin ABDUL KADIR Alm
69 — 34
Raden Dimas Hidayatullah, S.H
Terdakwa:
APRINADI Als AP Bin ABDUL KADIR Alm
69 — 34
Ibrahim Syamsir No. 37, Kelurahan Batang Bungo,Kecamatan Pasar Bungo, Kabupaten Bungo berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 02 Juni 2021;Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN MrbPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor112/Pid.B/2021/PN Mrb tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mrb tanggal 2 Juni2021 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang
Putus : 08-12-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 8 Desember 2015 — 1. DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., MSi; 2. H. JAWAWI, SP., SHUT., MP; KOMISI PEMILIHAN UMUM RI.
201 — 77
201 — 77
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor112/KMA/SK/VII/2015 Tentang Pengangkatan Hakim Tinggi KhususDalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor : 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT tanggal 24 November 2015tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini; Gugatan Penggugat tertanggal 24 November 2015; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 29/G/PILKADA/2015/PT.TUNJKT tanggal 26 November
Register : 30-12-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 152/PDT/2019/PT YYK Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : DIAN SISWARINI Diwakili Oleh : CHANDERA SH M HUM DKK
Terbanding/Tergugat I : TN. JOHANES IRAWAN PUTRO Diwakili Oleh : SENTOT PANCA WARDHANA,SH,Dkk
Terbanding/Tergugat II : SELVY PATRAS di KTP tertulis SELVIA PATRAS
Terbanding/Tergugat III : ELLEN PATRAS di KTP tertulis ELLEN LUISA
Terbanding/Tergugat IV : ANNA PATRAS di KTP tertulis ANNA LAURINA PATRAS
Terbanding/Tergugat V : JAN G. PATRAS di KTP tertulis JAN GERETH PATRAS
Terbanding/Tergugat VI : SHERLY ERNI PATRAS
Terbanding/Tergugat VII : JEFFRY PATRAS
Terbanding/Tergugat VIII : RONNI RAYU WILLEM Ahli Waris Alm. TELDA PATRAS
Terbanding/Tergugat IX : JEMMY KAMAL Ahli waris Alm. TELDA PATRAS
Terbanding/Tergugat X : YENNY PATRAS Alias FARIDA PATRAS
Terbanding/Tergugat XI : SAMMY TULSIDA
Terbanding/Tergugat XII : KISHOR SELVIANUS
Terbanding/Tergugat XIII : Ny. Janda MISIYEM PATRAS
Terbanding/Tergugat XIV : TEGUH SRI WALUYO PATRAS
Terbanding/Tergugat XV : FEBRIYANTI
Terbanding/Tergugat XV
177 — 220
Terbanding/Tergugat I : TN. JOHANES IRAWAN PUTRO Diwakili Oleh : SENTOT PANCA WARDHANA,SH,Dkk
Terbanding/Tergugat II : SELVY PATRAS di KTP tertulis SELVIA PATRAS
Terbanding/Tergugat III : ELLEN PATRAS di KTP tertulis ELLEN LUISA
Terbanding/Tergugat IV : ANNA PATRAS di KTP tertulis ANNA LAURINA PATRAS
Terbanding/Tergugat V : JAN G. PATRAS di KTP tertulis JAN GERETH PATRAS
Terbanding/Tergugat VI : SHERLY ERNI PATRAS
Terbanding/Tergugat VII : JEFFRY PATRAS
Terbanding/Tergugat VIII : RONNI RAYU WILLEM Ahli Waris Alm. TELDA PATRAS
Terbanding/Tergugat IX : JEMMY KAMAL Ahli waris Alm. TELDA PATRAS
Terbanding/Tergugat X : YENNY PATRAS Alias FARIDA PATRAS
Terbanding/Tergugat XI : SAMMY TULSIDA
Terbanding/Tergugat XII : KISHOR SELVIANUS
Terbanding/Tergugat XIII : Ny. Janda MISIYEM PATRAS
Terbanding/Tergugat XIV : TEGUH SRI WALUYO PATRAS
Terbanding/Tergugat XV : FEBRIYANTI
Terbanding/Tergugat XV
177 — 220
Fuchs en Rensberkedudukan di Djakarta dengan surat ukur nomor 84 tanggal 11Agustus 1920.Sertipikat HGB No. 278/Jetis tanggal 27011971 atas nama NV.Fuchs en Rens berkedudukan di Djakarta dengan surat ukur nomor112 tanggal 14 Desember 1920.Sertipikat HGB No. 278/Jetis pada tanggal 27011971 berganti namamenjadi PT. Fuchs en Rens Indonesia berkedudukan di Djakartaberdasarkan Akta Notaris R. Soemadi, SH.
Register : 20-03-2018 — Putus : 19-08-2016 — Upload : 20-03-2018
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 19/PDT.G/2016/PN Gns Tanggal 19 Agustus 2016 — SIDJODJO HERWANTA
sebagai PENGGUGAT.
Melawan
SAFUAN JAUHARI, SH, MM,
sebagai TERGUGAT DKK
72 — 35
72 — 35
No.19/PDT.G/2016/PN.Gns Hal 54 dari 61dengan T.IV24, namun sebagian besar dari buktibukti surat yang diajukan olehTergugat III dan Tergugat IV hanya berupa fotocopy sedangkan aslinya tidak dapatditunjukkan di persidangan, sehingga berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 k/ Pdt/1985 dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor112 K/ Pdt/1996, menyatakan bahwa, surat buktifotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidakdapat dipergunakan
Register : 19-11-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 158/G/2019/PTUN.SBY Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
RATMA INDRA SYAHPUTRA
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) DESA KARANGMOJO KECAMATAN KARTOHARJO KABUPATEN MAGETAN
174 — 1437
RATMA INDRA SYAHPUTRA
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) DESA KARANGMOJO KECAMATAN KARTOHARJO KABUPATEN MAGETAN
174 — 1437
RATMAINDRA SYAHPUTRA (Penggugat) setelah ditelilti dan diklarifikasi dinyatakan tidakmemenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih karena Penggugattidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 21 huruf i Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor112 tahun 2014 tentang Pemilinan Kepala Desa (Permendagri No.65 Tahun 2017) joPasal 21 huruf h Perda 5 Tahun 2018 !