Ditemukan 394 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pembakaran pegadaian pemaksaan pakaian pemakaman pemakanan pemasaran pemekaran tania tanda tampa tanra tansa
Penelusuran terkait : Larangan pemakaian tanah tanpa ijin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 21-05-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — PONIYAH ; KHASANAH ; BONIRAN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • harus melalui permohonan (Pasal 4 ayat); untukpenguasaannya harus mempunyai alasan memperoleh dan menguasainya(Pasal 4 ayat 2 huruf b nomor 4); si Pemohon tersebut harus dilampiriturunan dari suratsurat bukti perolenan hak secara beruntun (Pasal 4 ayat3 huruf c);Bahwa pemilik pertama Sertipikat Hak Milik Nomor 9571/S.. tanah objeksengketa tertera an N.R.A Rivai, bukanlah merupakan pemohon hak tanahsengketa yang menduduki tanah sebagaimana dimaksud UndangUndangNomor 51/Prp/1960 tentang larangan pemakaian
    tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-11-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 345/Pdt/2018//PT SMG
Tanggal 6 Nopember 2018 — TAN SOEGIARTO LISTYONO lawan PARTINI dkk
98 — 152
  • (lima ratus jutarupiah) agar masalah tanah yang tumpang tindih selesai, setelah kejadianpertemuan itu pada tanggal 26 Juni 2013 kelima Sertifikat tersebut sudahberalih menjadi atas nama TAN SOEGIARTO LISTIYONO yang bertempattinggal di Semarang.Bahwa Turut Tergugat Il akhirnya dilaporkan di POLDA JATENG atasdugaan Tindakan Pidana Menempati Tanah Tanpa Seijin Pemilik YangSah sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf a PeraturanPemerintah Pengganti Undang Undang No. 51 Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian
    Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya, dipersidangkan di Pengadilan Negeri Ungaran, Kabupaten Semarangdengan putusan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakandalam uraian singkat perkara pidana tetapi bukan merupakan tindakpidana, melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum,memulihkan hak hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkatserta martabatnya.Bahwa dalam putusan nomor perkara : 48/Pid.C/2014/PN.Unr, atas namaSUTRISNO bin SAJIMAN, oleh Pengadilan Negeri
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 05-08-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 61/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 13 September 2016 — DWI HERU MUJIYANTO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA SEBAGAI TERMOHON KEBERATAN I DIREKTUR ANGKASA PURA I (PERSERO) PUSAT SEBAGAI TERMOHON KEBERATAN II
51 — 17
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 11-11-2009 — Putus : 15-06-2010 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1563/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel
Tanggal 15 Juni 2010 — SAMAN (Saman Bin Melim / Saman Bin Melin) Lawan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA qq. GUBERNUR PROPINSI DKI JAKARTA. 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL qq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA qq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN. 3. PT. JAKARTA TOURISINDO.
119 — 471
  • Erfpacht VerpondingNomor 580, menunjuk Eigendom Verponding No. 6654, luas 20.000 M7, terletakdi Kelurahan yang dahulu bernama Kelurahan Cilandak, dan sekarang bernamaKelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan(Bukti P15); Bahwa Perbuatan TERGUGAT I dalam permohonan hak danpenggunaan atas tanah tersebut juga melanggar ketentuanketentuan dalamperundangundangan sebagai berikut:1 Pasal butir 1 s/d butir 3 Jis Pasal 2 UndangUndang Nomor : 51 PRPTahun 1960, tentang Larangan Pemakaian
    Tanah Tanpa ijin yang berhak ataukuasanya (Bukti P16);Yang isinya adalah dilarang memakai tanah atau menduduki, mengerjakandan / atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman ataubangunan diatasnya tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya yang sah ;2 Terhadap 2 (dua) kebijakan Presiden RI:1 Pasal 2 s/d Pasal 6 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 9Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak Hak Atas Tanah Dan BendaBenda Yang Ada Diatasnya ;Yang isinya dicabutnya hak atas tanah
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 03-03-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 20/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
Dg. NGASSENG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR
Intervensi:
SINCE PIETER
173 — 106
  • NUNTUNG BinTALLASA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana pemakaian tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya ; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecualiapabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim,karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 6 (enam) bulanmelakukan perbuatan yang dapat dipidana; Menetapkan barang
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 05-08-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 13 September 2016 — ATMO IRONO SUKIJO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA SEBAGAI TERMOHON KEBERATAN I DIREKTUR PT ANGKASA PURA I (PERSERO) PUSAT SEBAGAI TERMOHON KEBERATAN II
49 — 14
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 05-08-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 60/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 13 September 2016 — SUPRAPTI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA SEBAGAI TEMROHON KEBERATAN I DIREKTUR PT ANGKASA PURA I (PERSERO) PUSAT SEBAGAI TERMOHON KEBERATAN II
56 — 40
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 05-08-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 51/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 13 September 2016 — SUMITRO WIYONO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DKK
40 — 18
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan PN WATES Perdata
Register : 05-08-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PN WATES Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 8 September 2016 — KARYADI Melawan 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI D.I YOGYAKARTA. 2. DREKTUR UTAMA PT. ANGKASA PURA I PUSAT, Cq.PROJECT MANAGER PROYEK PERSIPAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIOANAL YOGYAKARTA.
133 — 44
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 05-08-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 49/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 13 September 2016 — RADI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DKK
37 — 10
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 118/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — SUYATIN MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
78 — 14
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-05-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Mei 2017 — MEHER BANSHAH lawan 1. Ir. SAIFUL AMRI, DKK
49 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./12 (dua ribu tujuh ratus dua belas) meter persegi yang merupakanbahagian dari tanah yang termaktub dalam akta "Pengoperan danPelepasan Hak" Nomor 26 tanggal 20 November 1992 yang diperbuat dihadapan Tergugat IX tersebut, Tergugat membuat laporan pengaduankepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara, melaporkan seseorangmelakukan tindak pidana dengan tuduhan menguasai tanah tanpa hak danatau larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atas kuasanya,sesuai Laporan Polisi Nomor LP/927/IX/2013/SPKT
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 106/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — GUNAWAN MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
41 — 12
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 04-08-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 35/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 13 September 2016 — TRI WALUYO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI D.I. YOGYAKARTA
48 — 14
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.Undangundang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang LaranganPemakaian Tanah Tanpa lin yang Berhak atau KuasanyaPasal2 Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya yang sah;Pasal 6 Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalamPasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukumankurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau dendasebanyakbanyaknya Rp.5.000, (lima ribu rupiah
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 112/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 22 September 2016 — MUH HERI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
44 — 14
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 99/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — MARNI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
45 — 18
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 126/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — NOMOR WIYONO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
97 — 11
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapatdikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 03-02-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
1.EDWARDSYAH NAIBAHO
2.MARULITUA NAIBAHO
Tergugat:
1.EDISON TAMPUBOLON
2.JOMRIS HASUGIAN
71 — 18
  • ParaPenggugat, tindakan mana telah merugikan Penggugat sebagai pemilik asli atastanah hak milik adat secara turun temurun sebagaimana disebutkan diatas. .Bahwa Tindakan dari Tergugat , Tergugat II diduga bersekongkol untukmenghilangkan Hakhak Penggugat , perobuatan mana jelas merupakanperbuatan melawan hukum dan melawan hak atas tanah warisan Penggugatyang terletak di JI Pangururan Tele Desa Tanjung Bunga Kec.Pangururan ,tindakan Para Tergugat bertentangan dengan Perpu No.5i/tahun 1960tentang Larangan pemakaian
    tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya(pasal 2), dan dapat dipidana dengan kurungan selamalama.... dst... .Bahwa tindakantindakan yang dilakukan oleh Tergugat!
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 100/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 21 September 2016 — SUPARI MELAWAN KEPALAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DIY DKK
54 — 13
  • Bahwa Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-06-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — H. ABDUL HAFID ACHMAD bin ACHMAD
97 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bagi yangmemakai tanah selain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20diselesaikan menurut ketentuan Pasal 4 UndangUndang Nomor 52 PrpTahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya dengan implikasi khusus dalam undangundang ini ialah merekabukannya harus diganti, tetapi malah dapat dituntut pidana. Ketentuan inisemua diabaikan oleh Terdakwa H. Abdul Hafid Achmad Bupati Nunukanselaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah maupun saksi H. Darmin Djemadil,S.H., M.Si.