Ditemukan 277 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 05-08-2010 — Upload : 01-05-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 01/Pdt./G./2010/PN. Bgl.
Tanggal 5 Agustus 2010 — PT INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (Persero) suatu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pemerintah Kabupaten Pasuruan Cq Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Ir. Bambang Hariyanto, MM, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Sumarji, ST. Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
505210
  • pijakan dasar hukumnyasendiri yaitu Surat Keputusan Gubernur Nomor : 188/403/KPTS/013/2008, tanggal 19Nopember 2008, tenrang Penetapan lJpah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa TimurTahun 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Penggugat dengan para karyawannya perihal pelaksanaan surat Keputusan GubernurJawa Timur sebagaimana tersebut, telah ada kesepakatannya antara Penggugat denganseluruh karyawannya sebagaimana tertuang dalam kesepalatan bipartit tertanggal 16Maret 2009.Sehingga dan permasalahan, apablla
Register : 18-08-2020 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 15 Juni 2021 — Penggugat:
JAMALUDIN.
Tergugat:
1.PT. Bank Perkreditan Rakyat Wahana Arta Bogor
2.PT. Bank Perkreditan Rakyat Supra Artapersada, Kantor Cabang
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Bogor KPKPLN
4.Ir. Burhanuddin Muhamadiyah,
Turut Tergugat:
1.Ruri Naidi SH. MKn PPAT Wilayah Bogor,
2.Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bogor,
6811
  • hukum dan ketentuan yang ada,sebab tidak diperinci secara tegas sehingga harus ditolak denganmengacu pada yurisprudensi berikut ini :(1) Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 1971 No.117K/Sip/1971:"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurnadan tidak disertai dengan petnbuktian yang menyakinkanmengenai jumlah ganti kKerugian yang harus diterkna oleh ParaPenggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan.(2) Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1971 No.598K/Sip/1971:"Apablla
Register : 06-01-2016 — Putus : 03-11-2016 — Upload : 23-10-2018
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Pyk
Tanggal 3 Nopember 2016 — Penggugat :
BUJANG KOTO bin H. AMRIBUR
Tergugat:
YERNITA binti HASAN
229
  • Bahwa terhadap beberapa Objek Pekara Harta Bersama DalamKonpensi yang dibantah oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi,akanPenggugat/Tergugat Rekonpensi, dan apablla tldak ada satupun alatbukti yang ada dalam perkara ini, maka Penggugat/Tergugat Rekonpensiakan mengajukan alat bukti sumpah sebagai sumpah pemutus nantinya,objek perkara tersebut antara lain:a.
Register : 22-03-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 16-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 197/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 30 Mei 2018 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : Persatuan Tenis Seluruh Indonesia PELIT
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : Direktur Utama Pusat Pengelolah Komplek Gelora Bungkarno
Terbanding/Tergugat III : Menteri Pemuda dan Olahraga RI
Terbanding/Tergugat IV : Menteri Sekretaris Negara RI
Terbanding/Tergugat V : Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat RI
Terbanding/Tergugat VI : Menteri Keuangan RI
4226
  • No. 197/ Pdt/2018/PT.DKIInternasional di Jakarta; Bahwa Komplek Tenis Gelora Bunga Karno Senayan adalah salah satuyang memenuhi Standar Internasional Tenis Federatioan (ITF) untukmenyelenggarakan kejuaraan Internasional dan multievent bergengsi diDKI Jakarta; Bahwa apablla menllik faktor sejarah, maka dapat disimpulkan bahwaKomplek Tenis Gelora Bung Karno Senayan merupakan salah satubagian dari sejarah olahraga Indonesia yang dibangun bersamaandengan pelaksanaan Asian Games IV tahun 1962 di Jakarta
Register : 29-05-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 30-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 183/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 30 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat I : HERLINA T.B Diwakili Oleh : LUNANDAR, SH
Pembanding/Penggugat II : YOHANIS MIRRING Diwakili Oleh : LUNANDAR, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mandiri Persero Tbk. SME dan Micro Collection dan Recovery Regional X Sulawesi Maluku
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL Makassar
Terbanding/Tergugat III : MUH. YUSUF RAUF
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
3623
  • TERBUKTIPEMBANDINGdan TERBANDINGI telah tunduk dan sepakatuntuk menjalankan ketentuan Pasal 13 PerjanJlan Kredit Juncto Pasal 15SyaratSyarat Umum PerJanjlan Kredlt Junctls Akta Pemberlan HakTanggungan, apablla dikemudian hari PEMBANDINGmelakukan dderaJanJ atas syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjlan Kredita quo, maka TERBANDINGI selaku kreditur sekaligus Pemegang HakTanggunganPeringkat Pertama, telah diberikan hak oleh PEMBANDINGuntuk : Menyatakan seluruh fasilitas kredit PEMBANDINGtelah
Register : 19-11-2015 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 582/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 20 Juni 2016 — LIAUW TJHAI DJUN >< Menteri Keuangan Republik indonesia Cq. Direktur Pada Direktorat Jenderal Pajak eq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat,Cs
16773
  • Bahva quad non, kalau toh benar tindakan yang dilakukan oleh Tergugat1 tetap menganggap apablla utang pajak PT. Metro Batavia (dalam pailit)sebesar Rp 323.013.154.751, tetap ada dan ingin diajukan, makaseharusnya tagthan tersebut tetap ditujukan kepadaKurator PT.
Register : 21-05-2013 — Putus : 03-02-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN MANADO Nomor 192/PDT.G/2013/PN.Mdo
Tanggal 3 Februari 2014 — - JOHN HAMENDA melawan PT. BANK DANAMON INDONESIA (PERSERO) Tbk di Jakarta, Dkk
9446
  • dengankeahliannya ; Bahwa Saksi Ahli diambil Sumpah menurut Agama dan keyakinannyabahwaia akan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya ; Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Bank Danamontetapi pihak Bank Danamon sering minta pendapat ; Bahwa Saksi tidak tahu apa yang merekapermasalahkan/sengketakan ;Halaman 103 Dari 120Bahwa pinjaman adalah perjanjian yang berdasar pada kesepakatandan harus dikembalikan, debitur harus mengembalikan sebesar yangdipinjam sesuai dengan kesepakatan, tetapi apablla
Putus : 18-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1347 K/PID/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — SAHJAN bin AJI ASIM, DK
7039 Berkekuatan Hukum Tetap
  • etas nama Saudara NANDANG SANTOSO, dalam daftar isian 208(3189/1999);Bahwa tanah negara adalah tanah yang memiliki surat namun belumdisertifikat:Bahwa untuk disertifikat surat berupa segel dikeluarkan oleh Camat;Bahwa untuk pengajuan IMTN, kewenangan Kecamatan apablla luasantanah kurang dari 1000 m sampai dengan 5000 m sedangkan di atas5000 m itu kewenangan KDWAP Kota Balikpapan;Bahwa untuk penerbitan IMTN, pinak BPN selalu dikoordinasikan;ROSIN SUPARLAN, S.STO bin SUPARLAN, Balikpapan, 36 tahun/
Putus : 02-07-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN PRAYA Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.PRA
Tanggal 2 Juli 2014 —
5431
  • ,MH.88e Bahwa berdasarkan info dari Frank, Paul Victor dan Paul Luptontanah tersebut sudah dipecah dan sertifikatnya sudah diserahkankepada Para Penggugat sekitar tahun 2011.e Tidak ada permasalahan apapun setelah penyerahan tanah dansertifikat tersebut.e Saksi baru rnendengar ada permasalahan muncul sekitar tahun 2013.e Saksi menyampaikan kepada Paul Victor bahwa apablla ada kesalahansertifikat maka bisa diperbaiki di BPN namun tidak ditanggapi.terhadap keterangan saksi saksi tersebut di atas Para
Register : 31-01-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 18/Pid.B/2019/PN Bnr
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.DIPO IQBAL S.H.
2.SETIATI, SH
Terdakwa:
MIFTAKHUDIN RIFAI alias FAI Bin Alm. SUGANDI
6520
  • Apablla sesuai aturan sisa potongan tersebutseharusnya di kembalikan ke gudang akan tetapi pada saat itu banyakyang tercecer dilaci meja kerja para karyawan dikarenakan tidakdilakukan pengecekan dan terkesan tidak apa apa apabila tidakdikembalikan.
Register : 18-01-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Kla
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
1.Edi Nuryanto
2.JUMARI
3.RAHMAT WIDODO
4.MUSLIMIN
Tergugat:
1.HAFZUL M.ZEN, S.E.
2.Pemerintah RI Cq Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Lampung Cq BPN Lampung Selatan
3.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera JTTS Kabupaten Lampung Selatan
4.Negara RI c.q. Presiden RI c.q. Pemprov Lampung
565
  • identitas termohon keberatan,memuat: 1) nama dan tempat kedudukan Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;dan 2) nama dan tempat kedudukan Instansi yang memerlukan tanah;"Halaman 41 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN KlaBahwa dengan tidak ditariknya Instansi yang memerlukan tanah dalam halini KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATsebagai pihak dalam sengketa ini maka berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat berdasarkan hukum apablla
Register : 16-02-2021 — Putus : 05-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 19/PDT/2021/PT PTK
Tanggal 5 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. CAHAYA NIAGA NUSANTARA Diwakili Oleh : HERAWAN UTORO DAN REKAN
Terbanding/Tergugat I : PT.SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk,
Terbanding/Tergugat II : PT.BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk, Kantor Cabang Pontianak
Terbanding/Tergugat III : PT.JASARAHARJA PUTERA Kantor Cabang Pontianak
17086
  • Bahwa TERGUGAT II menyampaikan kepada PENGGUGATsebagai berikut:Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam PermohonanPenerbitan dan /atau Perjanjian Bank Garansi yang diterbitkantersebut, Apablla PENGGUGAT selaku Pemohon Bank Garansidinyatakan wanprestasi oleh TERGUGAT selaku PenerimaBank Garansi maka TERGUGAT II wajib melakukan pencairanklaim tersebut. Sekalipun terdapat perselisihan antara Pemohondan Penerima Garansi Bank, TERGUGAT Il tetap dapatmelakukan pencairan Garansi Bank tersebut.
Register : 29-10-2014 — Putus : 20-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 20 Maret 2015 — Drs. Melodi alias Drs. Melodi Taher alias Drs. Melodi Thaher bin M. Taher
6421
  • Tetapi apablla anggotakomite tidak menyetujui maka tidak pertu harus diketahuipimpinan;Bahwa dalam hal misalnya dari 4 orang anggota komite, 2 orangsetuju dan 2 orang tidak setuju maka dilakukan rapat untukmembahas dlsetujui atau ditolak permohonan tersebut;Bahwa khusus untuk pinjaman Pemda berapapun nllai pinjamanharus ada persetujuan Komisaris Utama;Bahwa sesuai ketentuan Intemal dan Bank BPD Aceh mengenaisyarat yang harus dipenuhi apabila ada Pemenntah Daerah akanmengajukan pinjaman daerah belum
Register : 31-12-2014 — Putus : 29-01-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 29 Januari 2015 — TONI AZWAR BIN T. ABDUL HAMID
6518
  • Tetapi apablla anggotakomite tidak menyetujui maka tidak pertu harus diketahuipimpinan;Bahwa dalam hal misalnya dari 4 orang anggota komite, 2 orangsetuju dan 2 orang tidak setuju maka dilakukan rapat untukmembahas dlsetujui atau ditolak permohonan tersebut;Bahwa khusus untuk pinjaman Pemda berapapun nllai pinjamanharus ada persetujuan Komisaris Utama;Bahwa sesuai ketentuan Intemal dan Bank BPD Aceh mengenaisyarat yang harus dipenuhi apabila ada Pemenntah Daerah akanmengajukan pinjaman daerah belum
Register : 10-02-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 11 Juni 2015 — YUSLI, ST Bin MUSTAFA ALI
6341
  • Tetapi apablla anggotakomite tidak menyetujui maka tidak pertu harus diketahuipimpinan;Bahwa dalam hal misalnya dari 4 orang anggota komite, 2 orangsetuju dan 2 orang tidak setuju maka dilakukan rapat untukmembahas dlsetujui atau ditolak permohonan tersebut;Bahwa khusus untuk pinjaman Pemda berapapun nllai pinjamanharus ada persetujuan Komisaris Utama;Bahwa sesuai ketentuan Intemal dan Bank BPD Aceh mengenaisyarat yang harus dipenuhi apabila ada Pemenntah Daerah akanmengajukan pinjaman daerah belum
Register : 09-09-2014 — Putus : 26-11-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 26 Nopember 2014 — Adriani Pgl Yani Binti M. Syair
4713
  • berkeyakinan Terdakwa telah punya niatuntuk tidak mematuhi mekanisme penghentian gaji;Menimbang, bahwa saksi Veni Valentina selaku pembuat amprah /rekapgaji juga membantah telah membuat amprah tunjada ( tunjangan Daerah ) atas namaSaksi Dra Kartika Dewi dan atas nama Drs Wismardi, begitupun Saksi Dra KartikaDewi dan Drs Wismardi membantah dipersidangan telah membuat tanda tangan atauparaf di amprah gaji atas nama mereka;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Drs Kiagus Darwin MMyang menyatakan apablla
Register : 03-07-2019 — Putus : 12-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Plg
Tanggal 12 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Ursulla Dewi, SH, MH
Terdakwa:
1.EFTIYANI, SH BIN SANIP
2.ALEX BERZILI, S.Si Bin H. SAHRUL BERMAWI
3.SYAFARUDIN ADAM Bin ROZALI HAROM
4.ABDUL MALIK, S.HI, M.H Bin SYAFEI USMAN
5.Dr. YETTY OKTARINA, SP, M.Si Binti A. RACHMAN
29550
  • PSU yang bersifat imperatif, yaitu. wajib diulang apablla darihasilpenelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapatkeadaan :Halaman 104 dari 178 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Pigb1. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan danpenghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yangditetapkan dalam peraturan perundangundangan ;b2. petugas KPPS meminta pemilin memberikan tanda khusus,menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada suratsuarayang sudah digunakan ;b3. petugas