Ditemukan 294 data
DWI ANGGRAINI
Tergugat:
Hendra Subekti S.J.
319 — 274
No. 011 K/N/HakKI/2002 tanggal 30September 2002, dalam kaidah hukumnya menyatakan :"Petitum/Tuntutan ganti rugi uang yang diajukan Penggugatdalam Surat Gugatannya, sesuai dengan Jurisprudensi tetap,bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan buktibukti yangkonkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiil yangdideritanya tersebut Tidak boleh hanya berdasar perkiraan saja.Tanpa pembuktian tersebut, maka Hakim harus menolak tuntutanganti rugi materiil tersebut"Demikian pula tuntutan Penggugat agar
781 — 598 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 968 K/Pdt.SusHKI/2016membonceng keterkenalan merek yang dapat menyesatkan bagikonsumen mengenai asal usul barang; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 370 K/Sip/1983 tanggal 19Juli 1984 dalam sengketa merek dunhill antara Alfred Dunhill Limitedmelawan Lilien Sutan, yang menyebutkan pemakai dan peniruan merekterkenal orang lain harus dikualifikasikan sebagai pemakai yang tidakberitikad baik karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 032 K/N/HaKkI
190 — 684 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gudang GaramTergugat ; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah berkekuatanhukum tetap dalam perkara pembatalan merek ASSO di bawah perkaraNo. 017/K/N/HakKI/2004 tertanggal 14 Desember 2004 jo. putusanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.22/MEREK/2004.PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 14 Desember 2004,antara Exxon Mobil Corporation selaku Penggugat melawan PT.Karisma Gemilang Wahana selaku Tergugat ; Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Terbanding/Tergugat : PT Permodalan Nasional Madani Persero
53 — 41
Apabila tuntutan ganti kerugian immaterial tersebuttidak dirinci, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak dandikesampingkan.Putusan mahkamah Agung No.011/K/N/HakKI/2002 tanggal 30september 2002 menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi uang yangdiajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, sesuai denganyurisprudensi tetap, bahwa Penggugat wajib memberikan buktibuktiyang konkret dan terperinci tentang adanya kerugian materil yangdideritanya.Tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja dantanpa pembuktian
184 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 010PK/N/HaKkI/2005 bertanggal 16 Februari 2007 (yang diputusoleh Marianna Sutadi,SH., Hakim Agung yang ditetapkan olehKetua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Harifin A.Tumpa,SH.,MH. dan Prof. Dr. Paulus E.
161 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat tersebut diucapkan di hadapan Kuasa Hukum Tergugat padatanggal 16 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (denganperantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 Juli 2010sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 32 K/HakKI/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, Jo.
738 — 1207 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 04/K/N/HaKkI/2005eftagggal 31 Maret 2005 di dalam perkara pembatalan merek DARKIE &Lukisan Orang Bertopi, menegaskan Bahwa Pasal 16 (3) TRIPs Jo.Pasal 6 bis Konvensi Paris membenarkan pemilik merek terkenalmenuntut pembatalan merek yang sama atas jenis barang dan jasa yangberbeda asal saja merek terkenal tersebut telah didaftar di negara manaperlindungan diinginkan, in casu merek DARKIE dan DARLIE denganatau tanpa Lukisan Orang Bertopi telah didaftar di Indonesia;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri
MUJINAR
Tergugat:
DIREKTUR PT. KARTIKA MULIA EKASAKTI
Turut Tergugat:
KETUA YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN PETRA SURABAYA
85 — 28
., SH. dan ABDILLAH HAKKI, SH., Advokatpada Kantor Hukum / Law Office RONIWAHYONO, SH., MH. & PARTNERS,beralamatkan di Perumahan Bumi Cabean AsriBlok D Nomor 6, CandiSidoarjo, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 24 Nopember 2020,yang telah didaftarakan di KepaniteraanPengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 968 Tanggal26 November 2020, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat ;Lawan :DIREKTUR PT.
215 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 04PK/N/HaKkI/2008, tanggal 18 Maret 2003;3.3. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I.
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA atau Also Trading as Nissan Motor Co. Ltd.
Tergugat:
PT SEKAWAN NIAGA MUSTIKA ALAM
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I Cq DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
372 — 139
Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 13K/N/HakKI/2002 tertanggal 3 September 2002 mengenai penghapusanmerek "UNITED", dimana Putusan Peninjauan Kembali tersebutmenguatkan amar pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut:"., Ssebab merek yang mendapat perlindungan hukum adalahmerek yang nyatanyata dipergunakan di dalam kegiatan produksidan perdagangan";19.
Mukholid, S.H.,M.H
Terdakwa:
Casta
128 — 56
Urif Sumahajo Perumahan Griya Al Hakki Garden 1No.Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Kodya Palembang,Terdakwa ditahan oleh:1 Banc 0402/0K!
868 — 476 — Berkekuatan Hukum Tetap
pula diatur jika pada dasarnya pendaftaran atas merekmerek yang mempunyai persamaan dengan merekmerek pihak lain yangtelah terdaftar, terkenal dan/atau lebih dulu digunakan, adalah tidak dapatdibenarkan. hal mana sesuai dengan beberapa Yurisprudensi TetapMahkamah Agung RI, antara lain Nomor 01 K/N/HakI/2003 tertanggal 24Februari 2003, Nomor 018 K/N/HakI/2003 tertanggal 9 Juni 2003, Nomor019 K/N/HakI/2003 tertanggal 29 September 2003, Nomor 039K/N/HakI/2003 tertanggal 15 Januari 2004, Nomor 044 K/N/HaKkI
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Perusahaan Perseroan
58 — 27
kedalam sebuahdocument HGU karena terhalang oleh adanya aturan Undangundang yang telahmedilindungi terhadap Tanah Terperkara yaitu : Adanya aturan yang melarang atas areal tanah Terperkara untuk di hakkidengan status hak HGU ( Hak Guna Usaha ) karena tanah Terperkara adalahtermasuk tanah yang akan diselesaikan oleh Menteri Agraria ( Vide : Pasal 5ayat 1 UU No 51 Prp Tahun 1960 Harus Diselesaikan atau Tanah yangterkena Ketentuan Pasal 5 (1) UU No 51 Prp thn 1960 tsb ) Tanah yang TERLARANG untuk di Hakki
Muliorejo 2003 terlarang aturan resmi untukmeng hak ki atas Tanah Terperkara disebabkan terhalang oleh ketentuanUndangundang yaitu : Adanya aturan yang melarang atas areal tanah Terperkara untuk di hakkidengan status hak HGU ( Hak Guna Usaha ) karena tanah Terperkara adalahtermasuk tanah yang akan diselesaikan oleh Menteri Agraria ( Vide : Pasal 5ayat 1 UU No 51 Prp Tahun 1960 Harus Diselesaikan atau Tanah yangterkena Ketentuan Pasal 5 (1) UU No 51 Prp thn 1960 tsb ) Tanah yang TERLARANG untuk di Hakki
354 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 047 K/N/HaKkI/2005, Tanggal 15 Februari 2006, dalam perkaraantara JULIAN ALAM SANTOSA DAN LAM SAROBI melawan Drs.DEDE SYAFARUDDIN, mengenai sengketa merek MONALISA.6.
146 — 79
banyak Rp.5.000.000, (lima jutarupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata =;Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, tuntutan gantirugi terhadap Badan Tata Usaha Negara yang terbuktimenimbulkan kerugian terhadap Penggugat paling banyaksebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), olehkarenanya tuntutan Penggugat dalam Petitumnya adalahhal yang berlebihan dan mengadaada serta bertentangandengan ketentuan hukum yang berlaku ;Hal tersebut diperkuat melalui Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 101K/N/HaKkI
77 — 23
sertifikat photocopynya Saja.e Bahwa pihak Pemda Aceh Jaya telah mengetahui dari awal bahwa tanahyang akan digunakan untuk pendirian Pendopo Bupati Aceh Jaya tersebuttelah menjadi anggunaan pada Bank BPD Cabang Meulaboh.e Bahwa saksi tidak pernah memaksa pihak Pemda Aceh Jaya untukmembeli tanah milik saksi dengan harga Rp. 150.000, permeter.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwamembenarkannya.Halaman 43 dari 106 halaman Putusan No. 36/PID.SUS/2012/P.TIPIKORBNA44441 Saksi RUHUL HAKKI
AcehJaya.Bahwa seluruh dokumen adminstrasi yang berhubungan dengan prosespengadaan tanah tersebut disiapkan atau dibuat oleh staf saksi diBagian Tata Pemerintahan yaitu saksi Ruhul Hakki.Bahwa sebahagian besar dari administrasi pengadaan tanah dibuatmendahului anggaran disahkan seperti Rekomendasi dari Tim PenilaiHarga Tanah, Berita Acara pembayaran ganti rugi, Rekomendasikepala desa dan Rekomendasi Camat setempat.Bahwa seluruh dokumen untuk pengadaan tanah selesai dipersiapkanoleh saksi Ruhul Hakki
79 — 22
yang terletak di RT.62 Kelurahan kebun bunga kecamatan SukaramiPalembang, Dengan batasbatas sebagai berikut :e Sebelah Utara : Tanah Hakki A/ pabrik Sohune Sebelah Utara : Tanah Usaha sawah Mardianae Sebelah barat : Tanah Usaha Pak Itjie Sebelah Selatan : Tanah usaha rawaBerdasarkan Akta pengoperan Hak No.22 yang dibuat dihadapanNotaris ROMEO, SH tanggal 02 Agustus 1979 yang diketahui olehKerio Sukarami warga Talang Kelapa dan Pesirah / kepala MargaTalang Kelapa serta surat keterangan tanah usaha
di hakki dandiakui sebagai milik tergugat intervensi 1, tergugat intervensi 2, tergugatintevensi 3, tergugat intervensi 4, sehingga perbuatan para TergugatIntervensi tersebut diatas juga merupakan perbuatan melawan hukumBahwa penggugat intervensi 2 memiliki 3 bidang tanah hak usahadengan luas keseluruhan + 79.370 M?
171 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suatu) hal yang diakui dengansendirinya oleh Penggugat KonpensifTergugat Rekonpensi padaposita gugatan, angka 15 ;Mohon diperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 026K/N/HakKI/2004 yang memperkuat Putusan Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada Bagian EksepsiTerqugat Il menyatakan KBM adalah lembaga yang berbedadengan Direktorat Merek pada Direkitorat Jenderal HKI ;Seharusnya apabila Penggugat Konvesi/Tergugat Rekonvensimengajukan Gugatan Pembatalan Merek tidaklahmencampuradukkan
46 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian pada tanggal 27 November 2013 Penggugatdengan membawa parang ke Kantor LP2M Unhas untuk memarangibajingan yaitu Pegawai LP2M Unhas yang memperbudak Penggugat;Bukti Penggugat:A.Surat keterangan HakKI UnhasSurat keterangan yang bernomor: 07/HKIUH/XI/2010 merupakan buktikarier Penggugat sebagai orang pencipta yang belum pernah ada orangmenciptakan dan telah diriset ciptaan Penggugat oleh perguruan tinggiUniversitas Hasanuddin sebagai dewan riset daerah;Bukti bahwa Penggugat wajib diinformasikan
63 — 735
Bahwa secara Yuridis perbuatan Tergugat dan tergugat II sehinggamelahirkan SK Pendaftaran Tanah HGU bernomor 01/Payabakungtertanggal 14 Januari 1985 terhadap Tanah Terperkara adalah sangatbertentangan dengan hukumyang ada yaitu sbb :Ada aturan yang melarang atas areal tanahTerperkarauntuk di hakki dengan HGU ( Hak Guna Usaha) Karena tanah Terperkara adalah termasuk tanah yangakan diselesaikan oleh Menteri Agraria ( Vide : Pasal 5ayat 1 UU No 51 Prp Tahun 1960 Harus Diselesaikanatau Tanah yang terkena
Ketentuan Pasal 5 (1) UU No 51Prp thn 1960 tsb )Tanah yang TERLARANG untuk di Hakki dengan statusHGU ( Hak Guna Usaha ) oleh peraturan yang berlakuyaitu Pasal 7 ayat dua (2) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 3 tahun 1979 yang berbunyi sbb:Pasal 7 ayat (2) :Pemberian Hak Guna Usaha baru yang dimaksud dalamayat (1) pasal initidak meliputi bagian areal tanah yangdiduduki/digarap oleh pihak laindan terkena ketentuanPasal 5 Undangundang Nomor 51/Prp/1960 serta yangdiperlukan untuk pembangunan proyek