Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/PDT.SUS/2011
I. BUPATI KEBUMEN, II. PD. BPR BANK PASAR KEBUMEN; TRI BUDAYATI, SE.
38 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan dalildalil sebagaimana pada nomor 2, Pemohon Kasasijuga sangat keberatan dengan pertimbangan Judex Facti dalam halaman 38yang menyatakan :"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelismemutuskan bahwa Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat terhadap Penggugat melalui Surat Keputusan Nomor 539/350/KEP/2009 tanggal 12 Agustus 2009 adalah tidak sah dan melangar undangundang tentang ketenagakerjaan ".Bahwa Keputusan Pemohon Kasasi I/Tergugat Nomor
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-06-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN KABANJAHE Nomor 179/PID.SUS/2015/PN.KBJ
Tanggal 9 September 2015 — -DEDI HARDIANTA TARIGAN
38 — 29
  • dan menjadi bagian dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa PenuntutUmum yang menuntut terdakwa dengan Dakwaan melangar
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 07-06-2021 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 570/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 16 Februari 2022 — Penggugat:
1.Ida Bagus Lok Abiana
2.Ida Ayu Ratih Candra Dewi
Tergugat:
2.I Made Sudira
3.Ida Ayu Sri Marthini , S.H., M.Kn
4.Ni Wayan Netri
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
899 — 322
  • Bahwa oleh kaena Akta tersebut dibuat oleh Pejabat yangberwenang yaitu Tergugat II dan dibuat tanpa ada melangar PeraturanPerundangundangan, maka Akta tersebut merupakan akta autentik.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para penggugatpoin 6 karena dalil gugatan Para Penggugat poin 6 adalah dalil yangtidak benar, salah, keliru dan tidak beralasan hukum, adapun alasanalasan hukum Tergugat menolak dalil dalil tersebut adalah bahwa :dalam pasal 5 Akta pengakuan hutang yang memakai jaminan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-07-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 685 K/Pdt/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk, DKK VS PT. SWAKARYA ADISEJAHTERA, DKK
177 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Salah menerapkan/melangar ketentuan Pasal 1917 ayat (1) KUH Perdatatentang daya berlaku dan daya mengikat suatu putusan.;, Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi DKI Jakartatelah memberikan pertimbangan di dalam suratputusannya pada halaman 12 paragrap 3 yangberbunyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa karena secara formil maupun materiil kewajiban PT.Karaba Digdaya untuk membayar kepada Kreditur yang dalam hal iniTergugat dan Tergugat Il sebagaimana diperintahkan dalam amarputusan perdamaian Pengadilan
    Nomor 685 K/Pdt/2014Tergugat V (Kementerian Keuangan RepublikIndonesia in casu Pemohon Kasasi).14.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakartatelah melangar ketentuan Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdata, karena Judex Facti mengakomodir tuntutanPara Termohon Kasasi atas dasar putusanperdamaian dalam perkara kepailitan Nomor 01/Pailit/1998/PN.Niaga. Jkt.Pst jo.
    (vide bukti T.V11 A).22.Bahwa dengan demikian, telah jelas dan berdasarhukum bahwa pertimbangan hukum Judex FactiPengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mengakomodirserta mengabulkan tuntutan Hak Opsi yang diajukanoleh Para Termohon Kasasi dalam perkara a quotelah bertentangan dan melangar ketentuan Pasal1917 ayat (1) KUH Perdata.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Telah NyataNyata SalahMenerapkan Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum23.Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatanserta menolak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-03-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2439 K/Pdt/2013
Tanggal 12 Maret 2014 — AHMAD RIDWAN, SE, vs RICO ARIEF, dkk
53 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perbuatan tersebutdapat dikategorikan merupakan perbuatan kecerobohan (rackless conduct)yang dilakukan oleh para Tergugat dan melangar pasal 13651366 KUHPerdata. Karena itu, atas nama hukum, sepatutnya para Tergugat dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut dan harus bertanggung jawab secarahukum.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 09-11-2017 — Putus : 15-01-2018 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 98/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 15 Januari 2018 — Pembanding/Tergugat I : ABID ARIEF
Terbanding/Penggugat I : TARMIZI YUNUS
Terbanding/Penggugat II : MAYA GUSNITA
Turut Terbanding/Tergugat V : CQ Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh
Turut Terbanding/Tergugat III : AMSARIAH
Turut Terbanding/Tergugat IV : NADIA SH MKn dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT
Turut Terbanding/Tergugat II : JALALUDDIN MOEBIN, S.H
33 — 22
  • II kerugiansebagaimana diuraikan Para Penggugat tersebut juga harusturutdibebankan kepada Tergugat IV;Bahwa, dalil Gugatan Para Penggugat poin 28,29,31, dan poin 32 adalahdalil gugatan yang benar sehingga secara tegas Tergugat II sangatsependapat, sehingga Tergugat II tidak perlu menanggapinya;Bahwa, Dalil Gugatan Para Penggugat poin 30 yang menyatakan tindakanTergugat Il membiarkan Tergugat tidak membayar dan mengusai tokoperkara yang belum dibayar harganya kepada Para penggugat adalahtindakn melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-02-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 646 K/Pdt/2009
Tanggal 28 Februari 2011 — SAHRI DKK vs Ny. SUNARTO alias WAKINAH DKK
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 107/ Wonokromo (bukti Tl) atas nama Mbok BIDOyang merupakan satusatunya bukti tertulis tentang kepemilikan tanahsengketa yang kemudian juga telah diperkuat dengan Bukti T2 berupaSurat IPEDA atas tanah sengketa atas nama Mbok BIDO dan diperkuatlagi dengan keterangan saksisaksi, terlebihlebih lagi Judex Facti jugamengesampingkan faktafakta yang terungkap di persidangan, makadalam hal ini Judex Facti telah melangar Azas Objektifitas dan azashakim harus mendengar keterangan dari kedua belah Pihak
Pengadilan PT BENGKULU Perdata
Register : 10-09-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PT BENGKULU Nomor 21/PDT/2020/PT BGL
Tanggal 17 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat I : SONY WAHYUDI
Pembanding/Tergugat II : RIDWANSYAH Diwakili Oleh : Arifiantoni Bin Ridwanysah
Terbanding/Penggugat : GUSMAN
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kab Kaur.ATR.BPN
121 — 68
  • Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB);f. Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dan memiliki kekuatan hukummengikat.Halaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 21/PDT/ 2020/PT BGL.3. Menetapkan bahwa TURUT TERGUGAT tidak melakukan perbuatanmelawan hukum.4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.ll.
Pengadilan PN PEMALANG Pidana Umum
Register : 22-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN PEMALANG Nomor 152/Pid.B/2020/PN Pml
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.YULI WIDIOWATI, SH.
2.FAHRUROJI, SH.
Terdakwa:
1.DAHRONI Bin SUPARDI
2.SUKIRMAN Bin SADALI
3.ALI SUBKHAN Bin ABDUL MU'IN
104 — 13
  • permainan judi tersebut berlangsungsetiap hari atau sewaktuwaktu dapat dilihat oleh orang ramai dan sewaktuwaktu dapat di kunjungi oleh orang.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur daridakwaan Kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepada mereka, yaitu melangar
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-01-2013 — Upload : 17-06-2013
Putusan PN LUMAJANG Nomor 262/Pid.B/2012/PN.Lmj
Tanggal 14 Januari 2013 — Seneman al. Neman,dkk
31 — 2
  • membuktikan dakwaan selanjutnya yaitudakwaan kedua ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu para terdakwa didakwaan dengan dakwaanyang berbentuk Subsidaritas yaitu Primiar melanggar pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, Subsidairmelanggar pasal 170 ayat 1 KUHP, dan oleh karena itu Majelis akan membuktikan dakwaan tersebutdari dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkandengan dakwaan Subsidair ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primiar para terdakwa didakwa dengan melangar
Pengadilan PN BATAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-11-2016 — Upload : 24-03-2020
Putusan PN BATAM Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Btm
Tanggal 3 Nopember 2016 — - PT. Oto Multiartha Melawan - Pemerintah Rl Cq. Kejaksaan Agung Rl Cq. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Cq. Kejaksaan Negeri Batam Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam putusan perkara pidana Nomor : 751/Pid.Sus/2015/ PN.BTM
218 — 98
  • BahWa perbuatan TERGUGAT telah terpenuhi karena : suatu perbuatan yang melangar hak Subyektif orang lain. Adanyakesalahan Objektif dan Subjektif. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Adanyahubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.serta berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPer Setiap perbuatanmelawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian padaorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannyamenyebabkan kerugian itu mengganti kerugian..
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 01-03-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Tgrs
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
59 — 77
  • larangan mengubah atau menambah pokok gugatan itu jugasejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.454K/Sip/1970,tanggal 11 Maret 1971 menyatakan: Perubahan surat gugatan perdatayang isinya tidak melampaui batasbatas materi pokok gugatan dantidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatanpenggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahantersebut.Bahwa perbuatan Penggugat melakukan perbaikan,oenambahan danpengurangan didalam materi gugatan tepat nya di dalam Petitum jelasJelas melangar
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Umum Pembunuhan
Register : 26-11-2013 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 25-07-2014
Putusan PN BANJARBARU Nomor 263/Pid.B/2013/PN.Bjb
Tanggal 11 Februari 2014 — ARSYAD Als. ASAD Bin MURNI (Alm)
71 — 57
  • tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsurunsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara Subsidaritas sebagai berikut : Primair : Melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP ;Subsidiair : Melangar
Pengadilan PN KOLAKA Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 13-01-2016 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN KOLAKA Nomor 223/Pid.B/2015/PN Kka
Tanggal 13 Januari 2016 — - SAMSUL BAHRI S Als. BAHRI - ILHAM Bin GOMBI
84 — 53
  • ke1 KUHP, ataukedua melanggar pasal 354 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPnamun khusus Terdakwa Il didakwa dengan dakwaan komulatif ketiga yaknimelanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahvkomulatif hanya Terdak Hal. 21 dari 32 hal Put No.223/Pid.B/2015/PN Kkamempertimbangkan dakwaai umun ieiuanwa 1 uall itiuanwa i oeuaiabersamasam terlebih dahulu yakni dakwaan kombinasi antara alternatif dansubsidaritas, kesatu primair melanggar pasal 340 KUHP pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, subsidair melangar
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Khusus PHI
Register : 06-01-2015 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Plk
Tanggal 24 Maret 2015 — YUDA ARMADA Bin OLAN DARMAN LAWAN PT. SINAR ALAM PERMAI
134 — 42
  • Bahwakaryawan yang melangar Perjanjian Kerja Bersama wajib harus dikenakanSanksi/Hukuman sesuai perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan danperaturan perundangundangan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-06-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2469 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 16 Juni 2016 — DARMA PUTRA JAYA, ST;
73 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari perbuatan, berdasarkanpertimbangan sebagai berikut : Pertimbangan Judex Facti bahwa perbuatan Terdakwa sebagai PimpinanProyek Peningkatan Jalan Kampung Bakti Dusun PakPak Kecamatan BabulMakmur, Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku yaitu keputusan Bupati AcehTenggara merupakan pertimbangan yang keliru karena pada kenyataanyaproyek tersebut tidak pernah direalisasikan oleh rekanan meskipun telahdiadakan addendum dan addendun II yang melangar
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 04-02-2021 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 19-02-2021
Putusan PT AMBON Nomor 7/PDT/2021/PT AMB
Tanggal 18 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat II : Jonas Wurlianty, SH
Terbanding/Tergugat I : Saniri Negeri Watludan
Terbanding/Tergugat II : Matarumah Amrosila
Turut Terbanding/Penggugat I : Yance Wurlianty
Turut Terbanding/Penggugat III : Ir. Barnabas Wurlianty, MSI
139 — 47
  • Menyatakan Perbuatan Tergugat (Saniri Negeri Watludan) adalahPerbuatan Melangar Hukum Adat;4. Menghukum Tergugat (Saniri Negeri Watludan) Untuk Menetapkandalam suatu Peraturan Negeri bahwa Marga Wurlianty sebagai satusatunyaMatarumah yang berhak menjadi Raja/Ongka di Negeri Watludan;5. Menyatakan Matarumah/Keturunan Perintah yang Sah di NegeriWatludan Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah adalah MatarumahPerintah dari Marga WURLIANTY;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 07-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370 K/PDT.SUS/2009
PT. BINARUPA AKSARA; TARMAN SACHRY, DKK.
64 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEBERATANKEBERATAN PARA PEMOHON KASASIDengan adanya Putusan Aquo tersebut, jelas nampak sekali adanya ketidakadilan yang sangat berat sebelah serta tidak memenuhi rasa keadilanmasyarakat, lagi pula putusan Aquo cenderung melangar asas audi et alterampartem.
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Umum
Register : 26-03-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bkt
Tanggal 11 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SYAHREINI AGUSTIN, SH
Terdakwa:
HENDRA KURNIAWAN pgl HEN
77 — 15
  • HENDRA KURNIAWAN Pgl HEN dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melangar
    Menyatakan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Pgl HEN dengan identitastersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melangar Pasal 197 jo Pasal 106ayat (1) Undangundang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,2.
Pengadilan PN BENGKAYANG Perdata
Register : 01-03-2018 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Bek
Tanggal 9 Juli 2018 — Penggugat:
RUKIMAN
Tergugat:
LENA
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang
97 — 42
  • Bahwarumusan perbuatan melawan hukum diatur pada ketentuanpasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telahmenimbulkan kerugian bagi orang lain ( onrechmatige Daad ) dalamhukum perdata diartikan secara mengandung makna bukan hanyaperbuatan yang melangar Undangundang yang tertulis semata akantetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidupkebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini,Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat dan Tergugat telahmembuat