Ditemukan 383 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-03-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 7/G/2017/PTUN.BJM Tanggal 27 Juli 2017 — PT. TANJUNG NUSA PERSADA
Pejabat Pembuat Komitmen
173 — 184
173 — 184
lisan dari Projec Manager, tidak tahu apakah dalam pelaksanaanexekusi pembongkaran itu ada dokumen atau tidak tetapi ada berita acarapembongkarannya ;Bahwa untuk bagian mana yang duluan dibongkar saksi menyatakan bagianwhorkshop, tugas saksi dalam proyek ini adalah di lapangan dan juga ikutrapat hasil dilapangan sebagai notulen;Bahwa saksi tidak tahu berapa progress di lapangan untuk pekerrjaan, namunketika selesai kontrak progress pekerjaan yang saksi tahu berdasarkan tagihansekitar 55 % itu on going
Register : 10-05-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 300/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 8 Agustus 2016 — TAKALA GERALD MANUMPAK HUTASOIT >< PT.BEST CLEAN ENERGY CS
156 — 85
156 — 85
Seealso notes of meeting with 1% to 37 Respondents atJW18 to Mr Werners 1% witness statement whichreferrred to Auger Resources as the public listedcompany that was going to hold a majority interestin the Jampang Gold Project.Mr Nainggolan admitted on the stand that he wasinformed that the Claimant was a nomineeTranscript, Day 2, 20 May 2010, page 131. note that the other companies Mr.
Register : 28-02-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
GATOT KRISDIANTO. DKK
Tergugat:
PT. AVENTIS PHARMA
125 — 41
GATOT KRISDIANTO. DKK
Tergugat:
PT. AVENTIS PHARMA
125 — 41
Adalah untukmenyehatkan perusahaan sehingga mengantisipasi jangan terjadi kerugian.Demikian perusahaan bisa going terus; Bahwa ahli berpendapat perusahaan yang akan melakukan PHK karenaefesiensi tidak harus di audit oleh auditor eksternal sebagai mana aturan yangberlaku. Untuk itu perusahaan mempunyai hak memPHK pekerjanya denganacuan Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan RI No. 13 tahun 2003 yaituefesiensi.
Putus : 17-09-2012 — Upload : 26-02-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 284/PID.B/2012/PN.DPK. Tanggal 17 September 2012 —
181 — 133
181 — 133
TB Simatupang, TanjungBarat Jakarta Selatan dan dilakukan diluar jam kerja pada waktu malamhari; Bahwa, tujuan Saksi melakukan memblokiran beberapa nomor hand phoneprabayar PT.Telkomsel (Simpati dan As) yang menerima pengisian vouchersecara ilegal, sehingga tidak bisa digunakan dan tidak bisa melakukanaktifitas out going dan incoming baik call maupun SMS, karena statuspelanggan di non aktifkan oleh telkomsel : Bahwa dari beberapa pelanggan yang nomornomornya diblokir melakukancomplain, mengadukan
Putus : 22-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 September 2015 — PT. ADI SATRIA ABADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
34 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jelas akan mempengaruhi kelangsungan usaha(going concern) Pemohon Peninjauan Kembali. Lebih lanjut,bahwa sesuai Pasal 47 Kitab Undangundang Hukum Dagangdinyatakan bahwa bila kKerugian itu berjumlah tujuh puluh limapersen, maka perseroan itu demi hukum bubar....
Register : 05-06-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419 B/PK/PJK/2015 Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. ADI SATRIA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
31 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jelas akan mempengaruhi kelangsungan usaha(going concern) Pemohon Peninjauan Kembali. Lebih lanjut,bahwa sesuai Pasal 47 Kitab Undangundang Hukum Dagangdinyatakan bahwa bila kerugian itu berjumlah tujuh puluh limapersen, maka perseroan itu demi hukum bubar.... Demikian pulaHalaman 72 dari 93 halaman.
Register : 30-06-2022 — Putus : 15-09-2022 — Upload : 21-09-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 634/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr Tanggal 15 September 2022 — Penuntut Umum:
ARI SULTON ABDULLAH, S.H
Terdakwa:
1.MHD. INDRA SYAHPUTRA alias INDRA Bin M. JEMMY
2.SONIA LEWY alias SONI Binti DAUD THAMSIR
60 — 6
ARI SULTON ABDULLAH, S.H
Terdakwa:
1.MHD. INDRA SYAHPUTRA alias INDRA Bin M. JEMMY
2.SONIA LEWY alias SONI Binti DAUD THAMSIR
60 — 6
Videotron dan PJU Sula;
- 1 (satu) lembar kertas berjudul Project on going 2020;
- 1 (satu) lembar kertas berjudul Monthly Budget;
- 1 (satu) lembar kertas bergambar MOBIL FARMASI Dinas Kesehatan Kepulauan Sula;
- 1 (satu) bundel kertas cetak dari website lpse.Kepulauansulakab.go.id;
- 1 (satu) bundel kertas cetak dari aplikasi Whatsaap bernama INDRA CUACA;
- 1 (satu) bundel kertas cetak dari aplikasi Whatsaap bernama Sonia istri Indra;<
Register : 18-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 951 B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — PT. ADI SATRIA ABADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jelas akanmempengaruhi kelangsungan usaha (going concern)Pemohon Peninjauan Kembali. Lebih lanjut, bahwa sesuaiPasal 47 Kitab UndangUndang Hukum Dagang dinyatakanbahwa bila kerugian itu berjumlah tujuh puluh lima persen,maka perseroan itu demi hukum bubar.;.
Putus : 20-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 416 B/PK/PJK/2015 Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. ADI SATRIA ABADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jelas akanmempengaruhi kelangsungan usaha (going concern) PemohonPeninjauan Kembali. Lebih lanjut, bahwa sesuai Pasal 47 KitabUndangundang Hukum Dagang dinyatakan bahwa bilakerugian itu berjumlah tujuh puluh lima persen, maka perseroanitu demi hukum bubar....
Register : 08-04-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.PANJI WIJANARKO, SH
2.INDRA SUMARNO, SH
Terdakwa:
ASEP SUKANDAR Bin ANDANG
138 — 58
1.PANJI WIJANARKO, SH
2.INDRA SUMARNO, SH
Terdakwa:
ASEP SUKANDAR Bin ANDANG
138 — 58
Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan padapengungkapan perkara yang bersifat big fish (berskala besar, dilihat daripelaku dan atau nilai kerugian keuangan negara) dan still going on(tindak pidana korupsi yang = dilakukan teruS menerus atauberkelanjutan), Sesual penjelasan Jaksa Agung RI saat RAKER denganKomisi IIl DPR RI tanggal 5 Mei 2010 dan pengarahan Presiden RI padaHalaman 22 dari 202 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdg2.pembukaan Rakor MAHKUMJAPOL di Istana Negara tanggal
4 Mei 2010agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilanmasyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannyatelah mengembalikan kerugian keuangan negara (restoratif justice),terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugiankeuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidakditindaklanjuti, kecuali yang bersifat still going on.Agar mencermati kembali beberapa Surat Jaksa Agung RI dan SuratJaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terkait penanganan perkaratindak
Register : 05-06-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 417 B/PK/PJK/2015 Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. ADI SATRIA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jelas akanmempengaruhi kelangsungan usaha (going concern)Pemohon Peninjauan Kembali. Lebih lanjut, bahwa sesuaiPasal 47 Kitab UndangUndang Hukum Dagang dinyatakanbahwa bila kerugian itu berjumlah tujuh puluh lima persen,maka perseroan itu demi hukum bubar....
Register : 26-10-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 943/Pid.B/2016/PN Dps Tanggal 13 Maret 2017 — SARA CONNOR
115 — 53
115 — 53
Suartama, yang menerangkan bahwa pada saatsaksi melintas di Jalan Pantai Kuta di depan Hotel Pullman pada hari Rabutanggal 17 Agustus 2016 sekira jam 01.45 wita, saksi disetop oleh sopir taksiyang memberitahukan ada penumpang tamu asing, dan setelah saksimelihat tamu asing itu (terdakwa Sara Connor) ternyata pada baju kaoshal. 154 dari 173hal putusan perkara pidana Nomor 943/Pid.B/2016/PN Dps.singlet berwarna agak buram yang dikenakannya terdapat banyak darah,dan setelah saksi tanya where are you going
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415/B/PK/PJK/2015 Tanggal 20 Agustus 2015 — PT ADI SATRIA ABADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
165 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jelas akan mempengaruhi kelangsungan usaha(going concern) Pemohon Peninjauan Kembali. Lebih lanjut,bahwa sesuai Pasal 47 Kitab Undangundang Hukum Dagangdinyatakan bahwa bila kerugian itu berjumlah tujuh puluh limapersen, maka perseroan itu demi hukum bubar....
Putus : 22-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 492 B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 September 2015 — PT. ADI SATRIA ABADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
29 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jelas akanmempengaruhi kelangsungan usaha (going concern)Pemohon Peninjauan Kembali. Lebih lanjut, bahwa sesuaiPasal 47 Kitab Undangundang Hukum Dagang dinyatakanbahwa "bila kerugian itu berjumlah tujuh puluh lima persen,maka perseroan itu demi hukum bubar...".
Register : 18-05-2015 — Putus : 02-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 105/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG Tanggal 2 Nopember 2015 — BAHTIAR RIVAâÂÂI; ABDUL AZIZ; ABDUL MANAP ; ABDUL ROJAK; ADAM DARMAWAN, DKK ; L A W A N ; PT. PEMA META PRESINDO;
219 — 32
219 — 32
Heri Haryono 50098 QC (Out Going) 27 September 200634 Heri Kuswanto 50057 Prod. (Stamping) 6 Nopember 200735 HermanAR 50103 Leader QC 1 Juni 200536 Imron Rosyadi 50093 Leader RM 6 Oktober 200337 Indra Hidayat 50127 Eng. (Repair dies) 9 Mei 200838 Iskandar 50120 Eng. (Repair dies) 28 September 200639 = Ilwan Sutesar 50126 Eng.
Putus : 22-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 September 2015 — PT ADI SATRIA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
160 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
160 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini jelas akan mempengaruhi kelangsungan usaha(going concern) Pemohon Peninjauan Kembali. Lebih lanjut,bahwa sesuai Pasal 47 Kitab Undangundang Hukum Dagangdinyatakan bahwa bila kerugian itu berjumlah tujuh puluh limapersen, maka perseroan itu demi hukum bubar....
Register : 10-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 09-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
86 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 183/B/PK/PJK/2017not going through the process does not imply that theoutcome will not be arms length);Step 7:...Step 4: Review of existing internal comparables, ifany;Step 7: Identification of potential comparables:determining the key characteristics to be met by anyuncontrolled transaction in order to be regarded aspotentially comparable, based on the relevant factorsidentified in Step 3 and in accordance with thecomparability factors set forth at paragraphs 1.381.63;Bahwa Pasal 11
Register : 10-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184 B/PK/PJK/2017 Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
65 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
III: COMPARABILITYANALYSISA.1 Typical process3.4 Below is a description of a typicalprocess that can be followed whenperforming a comparability analysis.This process is considered an acceptedgood practice but it is not a compulsoryone, and any other search processleading to the identification of reliablecomparables may be acceptable asreliability of the outcome is moreimportant than process (i.e. goingthrough the process does not provideany guarantee that the outcome will bearms length, and not going
Register : 10-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
60 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
This process isconsidered an accepted good practice but it is nota compulsory one, and any other search processleading to the identification of reliablecomparables may be acceptable as reliability ofthe outcome is more important than process (i.e.going through the process does not provide anyguarantee that the outcome will be arms length,and not going through the process does not implythat the outcome will not be arms length);Step 1: ...Halaman 37 dari 110 halaman Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2016Step
Register : 10-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 B/PK/PJK/2017 Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
This process isconsidered an accepted good practice but itis not a compulsory one, and any othersearch process leading to the identification ofreliable comparables may be acceptable asreliability of the outcome is more importantthan process (i.e. going through the processdoes not provide any guarantee that theoutcome will be arms length, and not goingthrough the process does not imply that theoutcome will not be arms length).Step 1: ...Step 4: Review of existing internalcomparables, if any.Step 7