Kutai Kartanegara TahunPengadaan 2017;1 (satu) bundel dokumen Daftar Kegiaan Pengadaan Barang PadaBagian Perlengkapan Sekretariat Daeran Kab. Kukar TahunPengadaan 2010 s/d 2012 Kegiatan Lelang dan Daftar KegiaanHalaman 74 dari 127 hal. Put. Nomor 2866 K/Pid. Sus/2018520.521.922.523.924.925.526.527.528.Pengadaan Barang Pada Bagian Perlengkapan Sekretariat DaerahKab.

Bahwa Kantor Inspeksi Jluran Pembangunan Daerah/luranRehabilitas Daerah, Daeran Chusus Ibu Kota Djakarta menerbitkanHalaman 85 dari 110 hal.Put.

Rudy Sufahriadisebagai Kepala kepolisian daeran Jawa Barat, selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda P24;Foto Penggugat dengan Abdul Aziz selaku Direktur Utama Detik.com, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P25;Video Penggugat sedang bersalaman dengan Presiden RI Joko Widodo pada saatmelayat kKerumah duka Prof. Drs. Muhammad Dawam Rahardjo sebagai TokohEkonom Indonesia selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P26;Foto Prof. Drs.

No. 605/ Pdt/2019/PT.DKIterdapat Tergugat (Para Terbanding) yang berdomisili di daeran hukumPengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai dengan ketentuan pasal182 ayat (2) HIR Mutatis Muntandis Penagdilan Negeri Jakarta Selatan tidakberwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh ParaPembanding dahulu Para Penggugat; Maka bahwa berdarakan fakta tersebut diatas, maka Pengadilan NegeriJakarta Selatan berdasarkan kompetensi relatif tidak berwenang untukmemeriksa, mengadili, dan memutus

,MBA telahmengembalikan uang Negara/Daeran dari penandatangan kwitansi/SPU fiktif dariperjalanan dinas sebesar Rp. 52.745.000, (lima puluh dua juta tujuh ratus empatpuluh lima ribu rupiah) dan kontribusi Bimtek sebesar Rp. 8.000.000, (delapan jutarupiah), maka terhadap terdakwa Alexon Panauhe,SH.

seratus delapanpuluh dua Rupiah) yaitu sebesar Rp 393.281.818,00 (tiga ratus sembilan puluhtiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah);Sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) dokumen kontrak yaitu besarnya dendamaksimum adalah sebesar nilai jaminan pelaksanaan yang harus dikenakanatas terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh penyedia barang/jasa sebesar Rp 111.300.000,00 (Seratus sebelas juta tiga ratus ribu Rupiah) ;Sehingga telah mengakibatkan kerugian negara/daeran

dalam berkas perkara;Uang sebanyak Rp.29.900.000, (dua puluh sembilan juta sembilanratus ribu rupiah)1 (Satu) unit HP merek VIVO warna hitam beserta simcard nya1 (Satu) sertifikat hak Milik Nomor 364/Nagari Sungai Sirah Laut,Surat ukur tanggal 13 Maret 2020 nomor 368//Sungai Sirah laut/2020seluas 300 m2 tercatat atas nama pemegang hak AHYANI , terdapatlampiran sebagai berikut 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajakterhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahunan dan 1 (satu) lembarSurat Setoran pajak daeran

XXXXX meninggal dunia,N QO a PF WN FPmeninggalkan beberapa harta yang menjadi harta warisan buat anakanaknyaberupa 2 (dua) bidang tanah persawahan dan 1 unit bangunan rumah bertingkatyang terletak di Kelurahan XXXXX dengan rincian sebagai berikut :6.1. 1 (Satu) Bidang tanah Persawahan dengan luas 15 (lima belas) Pantakyang terletak di daeran Saba Bolak, Kelurahan XXXXX, KecamatanXXXXX, Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan batasbatas sebagaiberikut : Sebelah Timur berbatasan dengan Paret /Sawah

Bank Tabungan Negara Kantor CabangSyariah Bandung yang diperuntukan kepada Koperasi Pegawai Kantor DinasKesehatan Kabupaten Subang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih berada dalam daeran Hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yangdiberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atauuntuk sementara waktu dengan sengaja memalsu bukubuku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dan perbuatanperbuatan

Bahwa Ahli kelokasi tidak ada sumber mata airnya ; BahwaAhli melihat kerugian negara dari RAB ;Atas keterangan saksi Ahli, Terdakwa mengatakan keberatan yaitubahwa di pembanguan di desa Babat ada sumber mata airnya, dan tebingHalaman 81 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.SusTPK/2021/PN Bgldidekat pembanguan embung tidak terlalu tinggi dan pembanguan embungtersebut tidak jauh dari daeran pertanian dan persawahan masyarakatsetempat ;2.

Fedex internasional Cargo Area Bandara Soekamo Hatta Tangerang Banten atau diJalan Basangkasa 19 Bali atau di Jalan Raya Prenan depan Villa Adinda, Canggu, Denpasar Bali atau setdaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerangatau setidaktidaknya masih termasuk di daeran hukum Pengadilan Negeri Tangrerang berdasarkan pasal 84 ayat(2) KUHAP dikarenakan terdakwa ditahan oleh Penyidik Polres Bandara Kota Soekarmo Hatta Tangerang Bantendan sebagian

ASPIHAN SYAMSU.Drs.H.LHENDARSYAH AMIN, SMPH.MM.Pedoman Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Pemerintah Daeran Tahun 2011, untukPanitia Pengadaan diatur dengan Surat Keputusan Bupati Tentang Panitia PengadaanBarang, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor11 Tahun 2001 pada Pasal 6 ayat 1, 2 dan 3.

Biasanyakajiannya seperti ituBahwa Kawasan Segati, daeran Langgam sudah dilakukan Tata Batas,namun belum di Tetapkan.Bahwa kasawan perkebunan KM. 80 Simpang Basrah Dusun III Tasik Indah,Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riaumasuk ke dalam Hutan Produksi Terbatas/ HPT Tesso Nilo artinya HutanProduksi yang dikaji berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P. 50/MenhutII/2009 tentang Penegasan Status DanFungsi Kawasan Hutan yakni pada Pasal 1;Bahwa

BantuanOperasional Sekolah Tahun 2014.Halaman 89 dari 101 halaman putusan No. 10/TIPIKOR/2018/PT.BDG.6) 1 (Satu) eksemplar Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor : 161 Tahun 2014, tentang Petunjuk TekhnisPenggunaan dan Pertanggungjawaban keuangan Dana OperasionalSekolah Tahun Anggaran 2015.Dikembalikan kepada saksi HADIRO7) 1 (Satu) Lembar Petikan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 821/Kep.105BKD/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang PengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil Daeran

Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan proseduryang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telahdipergunakan prosedur lain agar terlaksana;Menimbang, bahwa berdasarkandengan Pasal 344 ayat (1) UndangundangRepublik Indanesia Nomor: 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yangmengatur Tugas dan Wewenang, dalam hal ini Terdakwa selaku Wakil Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daeran Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas danwewenang sebagai berikut:1. membentuk peraturan

Kemudian terdakwa MARLIN SINAMBELA Als MABEOS membawaHalaman 97 dari 113 Putusan Nomor 549/Pid.B/2019/PN Btmkorban menuju arah Tiban Batam dan diikuti saksi DARWIN SINAMBELA AlsFLORES dan saksi RONNI TAMPUBOLON hingga daerah sekitar Sei Ladi danselanjutnya terdakwa MARLIN SINAMBELA Als MABEOS membawa korbanmenuju ke lampu merah Sei Harapan Sekupang dan mengarah ke daerah BatuAji dan berhenti tepat di pinggir jalan sekitar daeran perumahan bukit tibanpermai, terdakwa MARLIN SINAMBELA Als MABEOS langsung

INRICHI karena hal itudilakukan oleh anggota tim atas perintah saksi; Bahwa setahu saksi proses stuffing (bemuatan kayu kedalam konteiner)terhadap 2 (dua) konteiner sudah selesai, sedangkan 1(satu) konteinerbelum dilakukan, dan saksi tidak mengetahui kalau sudah dilakukanpengiriman keluar daeran Nusa Tenggara Timur, karena yang bisamenjelaskan adalah CV. INRICHI;Halaman 32 dari 105 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

rupiah) dan setelah Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) berdasarkan Peraturan DaerahNomor 30 Tahun 2009 tanggal 20 November 2009 menjadiRp77.940.900.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluhjuta sembilan ratus ribu rupiah) yang tertuang dalam Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pejabat PengelolaKeuangan Daerah/Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009sebagai berikut: Belanja Bantuan Sosial yang dikelola oleh Sekretariat Daeran

ArfiantyBelinda, SH Pgl Yanti, sebagai pertanggungjawabannya saksi Rahmat Realson,SH.MM memerintahkan saksi Erviyeti dan saksi Nova Rudiyanto pada Bulan maretTahun 2011 untuk pergi ke Kabupaten MukoMuko dan Kabupaten kerinci untukmencap stempel dan meminta tandatangan SPJ fiktif yang telah ditandatanganioleh anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, sedangkan saksi RahmatRealson, SH.MM pada bulan yang sama bersama dengan saksi Hardi DarmaPutra, saksi Febrinaldi dan saksi Devi Hariyanto berangkat ke daeran

PenunjukanPegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, KuasaPengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kebupaten Pesisir Selatan TahunAnggaran 2011.690) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Gubernur SumateraBarat Nomor : 1713672009 Tanggal 4 Agustus 2009 TentangHalaman 302 dari 572 hal.Put..No.26/TIPIKOR/2015/PT.PDGPeresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.691) 1 (Satu) Rangkap Surat Sekretariat Daeran

S.Sos untuk DinasDalam Rangka Konsultasi tentang PP No 30 Tahun 2011 tentangPinjaman daeran dan pemendagri no 22 tahun 2011 tentangPenyusunan APBD 2012 ke Mendagri di Jakarta tanggal 21 Juli2011 s/d 24 Juli 2011 yang diketahui oleh an. RAHMAT REALSON.SH.MM bertanda tangan serta bercap Stempel Setwan DPRD Kab.Pesisir Selatan dan diketahui dari tempat perjalanan dinas oleh an.SUCIATI.

SetwanKota Pekanbaru BEJOWIJOYONO bertandatangan serta bercapstempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daeran KotaPekanbaru.344) a. 1 ( Satu )Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan DPRDKab.

September 2011tentang Penunjukan PNS Sebagai Kordinator, Sekretaris, dan AnggotaPendamping Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Pesisir SelatanTahun Anggaran 2011.694) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 139 / DPRD PS /2011 Tanggal 12 September 2011 Tentang Penetapan Susunan AlatKelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daeran Kabupaten PesisirSelatan.695) 1 (Satu) Rangkap Register SP2D Tahun Anggaran 2011Mulai Dari 01 Januari 2011 Sampai Dengan 31

Mewakili BPH di daeran dan melaksanakan segala keputusan Sinode,MPL dan Majelis Daerah (Pasal 77 ayat 1 Tata Tertib Gereja BethelIndonesia)"ooe Bahwa Gereja yang didalilkan PENGGUGAT dalam Gugatan sebagaiGembala Jemaat GBI Mega Mall Kota Bengkulu adalah illegal dan tidaksah karena permohonannya telah ditolak oleh BPH GBI dalam Surat dariKetua Umum Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia Pdt. Dr.