Beserta Lampiran Keputusan;Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam PenerbitanPenetapan Lokasi Nomor: 221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala 1:15000, Peta PenggunaanTanah Skala 1:3000, Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah Skala1:3000, Peta Kemampuan Tanah Skala 1:3000, Peta KesesuaianPenggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta Ketersediaan Tanah Skala1:3000, Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam PenerbitanLokasi Skala 1:3000 (Pembangunan Embarkasi Haji

Reg.Camat: 731/BR/2012;Fotocopy Peta Bidang Badan Pertanahan Nasional Pengadaan TanahEmbarkasi/Asrama Haji Skala 1:1000 tanggal 6122012;Halaman 46 dari 79 Putusan.

Beserta LampiranKeputusan;Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan DalamPenerbitan Penetapan Lokasi Nomor : 221/KEP.14.71/X/2012tanggal 24 Oktober 2012 beserta Peta Petunjuk Lokasi Skala1:15000, Peta Penggunaan Tanah Skala 1:3000, Peta GambaranUmum Penguasaan Tanah Skala 1:3000, Peta Kemampuan TanahSkala 1:3000, Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah Skala 1:3000,Peta Ketersediaan Tanah Skala 1:3000, Peta Pertimbangan TeknisPertanahan Dalam Penerbitan Lokasi Skala 1:3000 (PembangunanEmbarkasi Haji

Camat: 731/BR/2012;Fotocopy Peta Bidang Badan Pertanahan Nasional PengadaanTanah Embarkasi/Asrama Haji Skala 1:1000 tanggal 6122012;Halaman 63 dari 79 Putusan.

Kepala BiroPemerintahan;Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaPekanbaru Nomor 04/HP/BPN.05.01/2013 tanggal 24 Mei 2013tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi RiauAtas Tanah di Kota Pekanbaru beserta Peta Skala 1:2500;Fotocopy Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3175091701090440kepala keluarga H. IR RUBA'l;Halaman 64 dari 79 Putusan.

DIANSAPUTRA dengan kesimpulan Dari Hasil pemeriksaan pasien mengalamicedera kepala berat tertutup skala 5T, penimbunan darah pada ronggasubdural, pembengkakkan pada otak akibat peningkatan jumlah air yangterkandung di dalamnya. Pasien meninggal dunia pada tanggal 13 Januari2017 pukul 23.45 WIB di ruang Instalasi Rawat Darurat Rumah SakitUmum Pusat dr.

DIANSAPUTRA dengan kesimpulan Dari Hasil pemeriksaan pasien mengalamicedera kepala berat tertutup skala 5T, penimbunan darah pada ronggaHalaman 7 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Skysubdural, pembengkakkan pada otak akibat peningkatan jumlah air yangterkandung di dalamnya. Pasien meninggal dunia pada tanggal 13 Januari2017 pukul 23.45 WIB di rruang Instalasi Rawat Darurat Rumah SakitUmum Pusat dr.

DIAN SAPUTRAdengan kesimpulan Dari Hasil pemeriksaan pasien mengalami cedera kepalaberat tertutup skala 5T, penimbunan darah pada rongga subdural,pembengkakkan pada otak akibat peningkatan jumlah air yang terkandung didalamnya.

DIAN SAPUTRAdengan kesimpulan Dari Hasil pemeriksaan pasien mengalami cederakepala berat tertutup skala 5T, penimbunan darah pada ronggasubdural, pembengkakkan pada otak akibat peningkatan jumlah air yangterkandung di dalamnya. Pasien meninggal dunia pada tanggal 13 Januari2017 pukul 23.45 WIB di ruang Instalasi Rawat Darurat Rumah SakitUmum Pusat dr.

DIAN SAPUTRA dengan kesimpulan Dari Hasilpemeriksaan pasien mengalami cedera kepala berat tertutup skala 517,penimbunan darah pada rongga subdural, pembengkakkan pada otak akibatpeningkatan jumlah air yang terkandung di dalamnya. Pasien meninggal duniapada tanggal 13 Januari 2017 pukul 23.45 WIB di ruang Instalasi Rawat DaruratRumah Sakit Umum Pusat dr.

PUTUSANNomor 538/Pdt.G/2019/PA.Stb.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Stabat Klas B yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara CeraiGugat antara:Demiyati binti Sugiyat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus RumahTangga, tempat tinggal di Jalan Bersama, Lingkungan ,Kelurahan Sei Skala, Kecamatan Selesai

, Kabupaten Langkat,sebagai Penggugat;melawanIrwan bin Ismail Gimun, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan dahulu Wiraswasta,tempat tinggal dahulu di Jalan Bersama, Lingkungan ,Kelurahan Sei Skala, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat,sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruhwilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca semua Surat dalam perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi yang

surat keterangan rencana kota (SKRK) atau fotokopiIMB yang dimiliki sebelumnya atau siteplan yang telahdilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;6 fotokopi berita acara serah terima administrasi prasaranalingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial bagi pengembangpada kawasan perumahan ;7 rencana teknis bangunan meliputia gambar rancang bangun (bestek) yang ditandatangani olehpenanggung jawab (pemilik, perencana, pengawas/pelaksana), sebanyak 3 (tiga) set; yang terdiri dari :1 gambar situasi (skala

I: 1000 / 1 : 500) ;2 gambar lay out / denah, tampak, potongan (skala I : 100/1 : 200);3 gambar rencana pondasi, sanitasi dan rencana atap (skala1 : 100 / 1b gambar konstruksi kayu/beton bertulang, baja/besi (skala 1: 100) dan detail (skala 1: 5071: 20/71: 10)ditandatangani. oleh penanggung jawab (pemilik,perencana, pengawas / pelaksana), sebanyak 2 (dua) set ;c perhitungan konstruksi kayu/beton bertulang, baja /besi,sebanyak 2 (dua) set ;S surat pernyataan pertanggungjawaban konstruksi daripenanggung

surat keterangan rencanakota (SKRK) atau fotocopy IMB yang dimiliki sebelumnya atau siteplan yang telahdilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 6. foto copy berita acara serah terimaadministrasi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial bagi pengembangpada kawasan perumahan; 7. rencana teknis bangunan meliputia. gambar rancang bangun (bestek) yang ditandatangani oleh penanggung jawab(pemilik, perencana, pengawas/pelaksana), sebanyak 3 (tiga) set; yang terdiri1). gambar situasi (skala

1 : 1000/1 : 500); 2). gambar lay out / denah, tampak, poton gan (skala 1 : 100/ 1 : 200); 3) gambar rencana pondasi, sanitasi dan rencana atap (skala 1 : 100 / 1:b. gambar konstruksi kayu/beton bertulang, baja/besi (skala : 100) dan detail (skala1: 50/1: 20 / 1: 10) ditandatangani oleh penanggung jawab (pemilik,perencana, pengawas/pelaksana), sebanyak 2 (dua) set ; c. perhitungan konstruksi kayu/beton bertulang, baja/besi, sebanyak 2 (dua)Menimbang .....Menimbang, bahwa dari kedua prosedur persyaratan

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Hal. 9 dari 117 hal. Put. No. 10/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,. Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala : 5000,. Pencetakan album peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumenpendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Membuatan jalur terbang,Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala :5000,Observasi lapangan,Pengukuran titiktitik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukan sebanyak 150titik,Melaksanakan pemasangan / pembuatan Branch Mark (BM), berupa bangunanberbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sesuai kontrak.

Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5000,Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala : 5000,Pencetakan album peta foto dan peta garis,Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumenpendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Membuatan jalur terbang,Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala :5000,Observasi lapangan,Pengukuran titiktitik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukan sebanyak 150titik,Melaksanakan pemasangan/pembuatan Branch Mark (BM), berupa bangunanberbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sesuai kontrak.

Pembuatan Peta Foto skala : 5000,n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5000,o. Layout peta foto dan Peta garis masingmasing skala : 5000,p. Pencetakan album peta foto dan peta garis,e Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumenpendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :a. Ketua Tim Ahli (Team Leader) : Prof. Dr.

Pada tahun 1997 KepalaDinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan menyetujui danmensyahkan Gambar Keterangan Situasi Bangunan ( KSB ) No6421/3813/16/566/1997, tanggal 16 September 1997, skala 1 : 1000 yangdiajukan oleh PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta untuk pembangunanperumahan dan kawasan permukiman yang bernama Bumi Asri .

karena ada beberapa warga yang keberatanatas pembangunan Water park tersebut;Bahwa oleh karena tidak diterbitkannya IMB oleh Kepala Dinas TataRuang dan Tata Bangunan Kota Medan terdakwa mengajukangugatan ke PTUN samapi ke Mahkamah Agung dengan putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap yang isinya memerintahkan kepadaKepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan untukmenerbitkan izinnya;Bahwa benar gambar lampiran keterangan situasi bangunan No.6421/3813/16/566/1997 tanggal 16 September 1997 skala

KelurahanCinta Damai, Nomor : 640/3518, tanggal 10 Mei 2013, perihal Mohon BantuanTenaga, 1 (satu) lembar foto copy legalisir gambar lampiran keterangan situasibangunan No : 6421/3813/16/566/1997, tanggal 16 September 1997, skala 1 :1000 yang ditandatangani oleh Ir. FACHRY MUDADALAM selaku Kepala DinasTata Kota Kotamadya Daerah Tingkat Il Medan, 1 (satu) lembar foto copylegalisir surat Ir. DULANG MARTAPA selaku Direktur Utama PT.

Kelurahan Cinta Damai, Nomor : 640/3518, tanggal 10 Mei2013, perinal Mohon Bantuan Tenaga.1 (satu) lembar foto copy legalisir gambar lampiran keterangansituasi bangunan No : 6421/3813/16/566/1997, tanggal 16September 1997, skala 1 : 1000 yang ditandatangani oleh Ir.FACHRY MUDADALAM selaku Kepala Dinas Tata KotaKotamadya Daerah Tingkat II Medan.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Ir. DULANG MARTAPAselaku Direktur Utama PT.

Fotocopy Peta Admisitrasi Kecamatan Simpang Empat dengan Skala Peta :30.000 yang bersumber dari Peta Rupa Bumi, Digital Indonesia Bako Surtanaldan Peta RT/RW Kabupaten Asahan Pemerintahan Kabupaten Asahan,selanjutnya diberi tanda .......... cece cece eee cece ee eeeeee estas eeeeeenaeenaeeesP7 ;8. Fotocopy Areal Hak Guna Usaha Perkebunan PT.

Padasa Enam Utamadengan Skala 1 : 30.000 diatas kertas Kalkir, selanjutnya diberiMenimbang, bahwa buktibukti surat dari Penggugat P1 s/d P8 tersebutdiatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta juga telah diberimeterai cukup, sehingga sah dapat diterima sebagai buktidipersidangan ;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut diatas, Penggugat didepanpersidangan juga telah mengajukan saksisaksi yang sebelum memberi keterangantelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya dan

dari titiktitik Patok yang diletakkan oleh petugas BPNdan dihubungkan dengan Skala Peta letak Tanahtersebut ; Bahwa luas tanah HGU sebelum Konsesi dilakukan luasnya semula sekitar1042 Ha, tetapi setelah dikeluarkan tanah garapan masyarakat luasnya HGUyang diserahkan kepada PT.P VI seluas + 954 Ha saat itu di DesaSukaraja ;Bahwa sebelum PT.

Padasa Enam Utama tersebut luas tanahyang lama dengan yang baru ada perubahan luas tanahnya menjadi 151,45 Hayang sesuai dengan petaBahwa tanah garapan Tergugat masih di dalam satu hamparan HGUPenggugat di Desa Sukaraja berdasarkan peta HGU milik PT.Padasa EnamBahwa saksi dapat menentukan batasbatas HGU Penggugat oleh karenaberdasarkan melihat dari titiktitik Patok yang diletakkan oleh petugas BPNdan dihubungkan dengan Skala Peta letak Tanahtersebut ; Bahwa luas tanah HGU sebelum Konsesi dilakukan

Padasa Enam Utama dengan Skala 1 : 30.000 diatas kertaskalkir telah dapat dibuktikan bahwa apabila bukti P.8 tersebut ditempelkan denganpeta Kecamatan Simpang Empat maka terlihat jelas bahwasanya HGU PT. PadasaEnam Utama termasuk kedalam wilayah Desa Sukaraja dan menjelaskan bahwasanyaobjek sengketa termasuk kedalam HGU PT.

untukmelakukan kegiatan pengerjaan pembuatan jalan, mendirikanbase camp dan penebangan pohon kKayu diareal yang Hutan padaIzin Pemanfaan kayu (IPK) atas nama terdakwa tersebut.dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavatorBahwa terdakwa mengetahui ketika dilakukan pengerjaan, belumada diterbitkan pedoman untuk pembukaan jalan yang akandilalui kendaraan untuk mencapai lokasi yang dimohonkan IPKdari pihak Kehutanan,Pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat' yangselanjutnya diplot pada peta skala

diareal yang Hutan padaIzin Pemanfaan kayu (IPK) atas nama terdakwa tersebut.dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavatorBahwa terdakwa mengetahui ketika dilakukan pengerjaan lahan,pohon kayu yang tumbuh di Kawasan tersebut dirambah danditebang walaupun untuk lahan tersebut belum ada diterbitkanpedoman untuk pembukaan jalan yang akan dilalui kendaraanuntuk mencapai lokasi yang dimohonkan IPK dari pihakKehutanan.Pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat' yangselanjutnya diplot pada peta skala

diareal yang Hutan padaIzin Pemanfaan kayu (IPK) atas nama terdakwa tersebut.dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavatorBahwa terdakwa mengetahui ketika dilakukan pengerjaan lahan,pohon kayu yang tumbuh di kKawasan tersebut dirambah danditebang walaupun untuk lahan tersebut belum ada diterbitkanpedoman untuk pembukaan jalan yang akan dilalui kendaraanuntuk mencapai lokasi yang dimohonkan IPK dari pihakKehutanan.Pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat' yangselanjutnya diplot pada peta skala

Pemanfaan kayu (IPK) atas nama terdakwa tersebut.dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavatorBahwa terdakwa mengetahui Ketika dilakukan pengerjaan lahan,pohon kayu yang tumbuh di Kawasan tersebut pun ditebangwalaupun untuk pembukaan lahan dengan mengguanaan alat beratberupa Skider dan Exavator tersebut belum ada diterbitkanizin membawa, mempergunakan alat berat dalam kawasan Hutandari Pejabat yang berwenang.Pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat yangselanjutnya diplot pada peta skala

penebangan pohon kKayu diareal yang Hutan padaIzin Pemanfaan kayu (IPK) atas nama terdakwa tersebut.dengan mempergunakan alat berat Skider dan excavatorKetika dilakukan pengerjaan lahan, pohon kayu yang tumbuh dikawasan tersebut pun ditebang walaupun untuk pembukaan lahantersebut belum ada diterbitkan pedoman untuk pembukaan jalanyang akan dilalui kendaraan untuk mencapai lokasi yangdimohonkan IPK dari pihak Kehutanan.Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yangselanjutnya diplot pada peta skala

Bahwa berdasarkan Peta Lokasi Bekas Tebangan di dalam kawasan HutanProduksi Batu Itam Air Gelarak Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung yangdikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan,Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung denganSumber Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 50.000 yang ditandatanganioleh petugas lapangan Bambang Utomo, A.md dan Sugiarto, S. AP sertaKepala Dinas, dimana titik koordinat 1. X : 802918; Y : 9712289; 2.X:802951; Y : 9712234; 3.

penebanganpohon yang telah diolah menjadi kayu batangan, kemudian Terdakwabeserta barang bukti dibawa ke Polres Belitung untuk pemeriksaan lebihlanjut.Bahwa berdasarkan Peta Lokasi Bekas Tebangan di dalam kawasan HutanProduksi Batu Itam Air Gelarak Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung yangdikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan,Halaman 5 dari 21,Putusan Nomor :19/Pid.B/2015/PN TdnPerkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung denganSumber Peta Rupa Bumi Indonesia skala

Terdakwa akan digunakan untukmengangkut hasil penebangan pohon yang telah diolah menjadi kayubatangan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke PolresBelitung untuk pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa berdasarkan Peta Lokasi Bekas Tebangan di dalam kawasan HutanProduksi Batu Itam Air Gelarak Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung yangdikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan,Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung denganSumber Peta Rupa Bumi Indonesia skala

Terdakwa akan digunakan untuk mengangkuthasil penebangan pohon yang telah diolah menjadi kayu batangan, kemudianTerdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Belitung untuk pemeriksaanlebih lanjut.Bahwa berdasarkan Peta Lokasi Bekas Tebangan di dalam kawasan HutanProduksi Batu Itam Air Gelarak Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung yangdikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan,Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung denganSumber Peta Rupa Bumi Indonesia skala

Kesadaran: sadar penuh, dengan nilai lima belas dari skala limabelas;2. Denyut nadi: seratus kali permenit;3. Pernafasan: delapan belas kali per menit;4. Suhu: tiga puluh enam koma delapan derajat celsius;5. Leher: tidak tampak kelaianan;6. Dada: tidak tampak kelaianan;7. Paru paru dan jantung: tidak tanpa kelaianan;8. Perut: tidak tampak kelaianan;9. Anggota gerak: tidak tanpa kelaianan;10.

Kesadaran: sadar penuh, dengan nilai lima belas dari skala limabelas;Denyut nadi: seratus kali permenit;Pernafasan: delapan belas kali per menit;Suhu: tiga puluh enam koma delapan derajat celsius;Leher: tidak tampak kelaianan;Dada: tidak tampak kelaianan;Paru paru dan jantung: tidak tanpa kelaianan;Perut: tidak tampak kelaianan;oO ONO a PF WNAnggota gerak: tidak tanpa kelaianan;10.

Hasil pemeriksaan:Kesadaran: sadar penuh, dengan nilai lima belas dari skala lima belas;Denyut nadi: seratus kali permenit;Pernafasan: delapan belas kali per menit;Suhu: tiga puluh enam koma delapan derajat celsius;Leher: tidak tampak kelaianan;Dada: tidak tampak kelaianan;Paru paru dan jantung: tidak tanpa kelaianan;Perut: tidak tampak kelaianan;oO DBD NOa PF WN PFAnggota gerak: tidak tanpa kelaianan;10.

dengan Peta Lampiran Surat KeputusanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.577/MenhutII/2009tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang Terletak diKabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Panajam Paser Utara, ProvinsiKalimantan Timur seluas 67.766 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluhenam) hektar, tanggal 29 September 2009, dan pada sumber datanyamenyatakan dasarnya adalah Peta Tata Batas Hutan Wisata Bukit Soeharto DiKabupaten Kutai Propinsi Dati I Kalimantan Timur Skala

Menteri Kehutanan No. 270/Kpts/1991 tanggal 20 Mei 1991) dan BeritaAcara Tata Batas Taman Wisata Bukit Soeharto Tanggal 10 Maret 1990 yangtelah disahkan oleh Menteri Kehutanan Tanggal 15 Mei 1991 beserta petalampirannya skala : 25.000. Penggugat mendapatkan fakta hukum dan terbuktibahwa PT. Kaltim Batumanunggal melaksanakan kegiatan penambanganbatubara di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dengan luasoverlapping UP OP PT.

Menteri Kehutanan No. 270/KptsII/1991tanggal 20 Mei 1991) dan Berita Acara Tata Batas Taman Wisata Bukit SoehartoTanggal 10 Maret 1990 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Tanggal 15 Mei1991 beserta peta lampirannya skala 1 : 25.000, didapat fakta bahwa peta tersebutditumpang tindihkan (overlay) dengan koordinat lampiran Keputusan Tergugat yaituKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Kepada PT.

KALTIMBATUMANUNGGAL sesuai Surat Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.577/MenhutII/2009tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yangterletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten PenajamPaser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 148,22 (seratusempat puluh delapan, dua puluh dua perseratus) hektar, tanggal29 September 2009, Skala 1 : 50.000, tanggal 18 Januari 2016;: fotokopi sesuai fotokopi Peta Hasil Investigasi LSM Badakterhadap pelanggaran JIUP OP PT.

KALTIMBATUMANUNGGAL sesuai Surat Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.577/MenhutII/2009tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yangterletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten PenajamPaser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 148,22 (seratusempat puluh delapan, dua puluh dua perseratus) hektar, tanggal29 September 2009, Skala 1 : 25.000, tanggal 18 Januari: fotokopi sesuai fotokopi Peta Citralandsat 8 Investigasi LSMBadak terhadap pelanggaran JUPOP PT.

Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan atau pengarap) skala kecil, buruh tani, dand. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usahaharian mingguan, maupun musiman.Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 1516 K/Pid.Sus/2014Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengembangan Usaha AgribisnisPedesaan (PUAP), Rencana Usaha Bersama (RUB) disusun oleh GabunganKelompok Tani (GAPOKTAN) yang di dasarkan Rencana Usaha Kelompok(RUK) dan Rencana Usaha Anggota (RUA).

Usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian,pemasaran skala kecil/ bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian.Bahwa sebagai tindak lanjutnya Petani Anggota yang tergabung dalamKelompok Tani (Poktan) Makmur yang beranggotakan 25 (dua puluh lima)orang mengajukan rencana usaha, jenis usaha produktif dan kebutuhanbiaya dalam Rencana Usaha Anggota (RUA), yang terdiri dari : Nama .ia Petani Rencana Jenis Usaha KebutuhanUsaha Produktif BiayaAnggota1.

Non Budidaya (offfarm)Industri rumah tangga pertanian 10 5.000.000,Pemasaran hasil pertanian skala 1 20.750.000,Mikro (bakulan, dll) Usaha Lain Berbasis Pertanian 1 10.500.000,TOTAL 50.000.000, Bahwa Rencana Usaha Bersama (RUB) GAPOKTAN tersebut disetujui dandisahkan sebagai dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan(PUAP) melalui Rapat Anggota dan ditandatangani oleh saudara ACHERLABETO selaku Ketua GAPOKTAN Nailaka.

Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak(pemilik dan atau pengarap) skala kecil, buruh tani, dand. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harianmingguan, maupun musiman.Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengembangan Usaha AgribisnisPedesaan (PUAP), Rencana Usaha Bersama (RUB) disusun oleh GabunganKelompok Tani (GAPOKTAN) yang di dasarkan Rencana Usaha Kelompok(RUK) dan Rencana Usaha Anggota (RUA).

Non Budidaya (offfarm)Industri rumah tangga pertanian 10 5.000.000,Pemasaran hasil pertanian skala 1 20.750.000,Mikro (bakulan, dll) =Usaha Lain Berbasis Pertanian 1 10.500.000,TOTAL 50.000.000, Bahwa Rencana Usaha Bersama (RUB) GAPOKTAN tersebut disetujui dandisahkan sebagai dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan(PUAP) melalui Rapat Anggota dan ditandatangani olen Ketua GAPOKTAN(saudara ACHER LABETO).

Dewantara 9 memiliki GT.59 danalat tangkap jaring porsene di pergunakan menangkap ikan di jalur yangsalah (jalur I) adalah saat olah TKP diatas kapal dilihat di JPS (alatpenentu posisi) diketemukan Kapal KM.Dewantara 9 berada / arealpenangkapannya pada courdinat 7 00 505 LS 114 34 750 BT dandilhat di peta laut No.Katalog 87 dengan skala : 200 000 dengan caradiukur antara Kapal KM.Dewantara 9 yang saat itu sedang digunakanmenangkap ikan dengan jarak daratan terdekat diketemukan jaraknyasejauh 4,750

Pemeriksaan FisikPemeriksaan fisik pada korban datang dilakukan pada tanggal enambelas Oktober dua ribu Sembilan Belas.Keadaan Umum :e Kesadaran : koma atau tidak sadar (dengan nilai tiga dari skala limabelas)e Tandatanda vital : tekanan darah enam puluh per palpasi (dibawahbatas normal), denyut nadi lamah, tidak kuat angkat (dibawah batasnormal), suhu tiga puluh lima koma lima derajat celsius (dibawahbatas normal).Kepala :e pada dahi kiri terdapat satu buah luka robek, terbuka, denganukuran tujuh

Padda pemeriksaan fisik keadaanumum tidak sadar, tampak sakit berat, status kesadaran koma(dengan nilai tiga dari skala lima belas), tandatanda vital : tekanandarah enam puluh per palpasi (dibawah batas normal), denyut nadilemah, tidak kuat angkat (dibawah batas normal), suhu tiga puluhlima koma lima derajat celcius (dibawah batas normal), pada dahikiri terdapat satu buah luka robek, terobuka, dengan ukuran tujuh kalitiga kali lima sentimeter dengan dasar luka Tulang, pada perutsebelah kiri terdapat

Padda pemeriksaan fisik keadaanumum tidak sadar, tampak sakit berat, status kesadaran koma(dengan nilai tiga dari skala lima belas), tandatanda vital : tekanandarah enam puluh per palpasi (dibawah batas normal), denyut nadilemah, tidak kuat angkat (dibawah batas normal), suhu tiga puluhlima koma lima derajat celcius (dibawah batas normal), pada dahikiri terdapat satu buah luka robek, terbuka, dengan ukuran tujuh kalitiga kali lima sentimeter dengan dasar luka Tulang, pada perutsebelah kiri terdapat

Padda pemeriksaanfisik keadaan umum tidak sadar, tampak sakit berat, statuskesadaran koma (dengan nilai tiga dari skala lima belas),tandatanda vital : tekanan darah enam puluh per palpasiHalaman 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019.

No. 1974 K/Pid.Sus/2014Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dalammenyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG untukpengguna skala kecil, pelanggan kecil transportasi dan rumah tanggawajib menyalurkan melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melaluiseleksi.

IstilahPenyalur hanya dikenal di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi,pada: Pasal48 ayat (1), yang berbunyi:Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale)dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas danLPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi danrumah tangga wajib menyalurkan melalui penyalur yang ditunjukBadan Usaha melalui seleksi.

No. 1974 K/Pid.Sus/201436 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi,pada:e Pasal 48 ayat (1), yang berbunyi:Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale)dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas danLPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasidan rumah tangga wajib menyalurkan melalui penyalur yangditunjuk Badan Usaha melalui seleksi.Pasal 48 ayat (4), yang berbunyi:Penyalur sebagaimana dimaksud ayat (1) wajid memilikiperizinan sesuai dengan

peraturan perundangundangan yangberlaku.Perijinan yang harus dimiliki oleh Penyalur hanya terdapat dandiatur di Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor: 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran BahanBakar Minyak, sebagai berikut:Pasal 1 ayat (1):Kegiatan Usaha Niaga Umum (Wholesale) adalah kegiatanusaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan BakarMinyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau HasilOlahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyaifasilitas dan sarana

No. 1974 K/Pid.Sus/2014BUPIUNU dapat melakukan pendistribusian melalui Penyalur.e Pasal 2 ayat (2):BUPIUNU dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak untukpengguna skala kecil, pelanggan kecil transportasi dan rumahtangga wajib menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BUPIUNU melalui seleksi.3.

Lab : 4502/KKF/2018 pada pokoknya bahwapada kesimpulan didapatkan adanya kandungan etanol dengan kadar24,00 %; Bahwa menurut Ahli yaitu Masduki, M.Kes, (Kepala SeksiKefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan KabupatenTulungagung) pada pokoknya dalam mengedarkan produksi pangansebelum produk diedarkan harus mendapatkan ijin edar / registrasi yakniberupa nomor MD / ML untuk produk skala besar / high risk dan PIRTuntuk skala kecil / low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutuHalaman

Sediaan Farmasi, Menyelenggarakansertifikat PKRT, Menyelenggarakan Sertifikat IRTP, MelaksanakanBINDALWAS produksi dan distribusi makanan dan minuman ; Bahwa keahlian Ahli di bidang kefarmasian dan perbekalan kesehatan,makanan dan minuman termasuk didalamnya zat atau bahan yangmenyebabkan adiktif seperti Alkohol / Etanol ; Bahwa yang Ahli terangkan dalam perkara ini dalam mengedarkanproduksi pangan sebelum produk diedarkan harus mendapatkan ijin edar /registrasi yakni berupa nomor MD/ML untuk produk skala

besar / High riskdan PIRT untuk skala kecil/low risk tujuannya agar produk tersebutterjamin mutu keamanan; Bahwa minuman keras jenis ciu yang diperdagangkan Terdakwatersebut termasuk jenis pangan karena berasal dari Sumber hayati daripertanian, perkebunan yang dilakukan pengolahan/mengubah kemasanlebih kecil ; Bahwa kegiatan peredaran pangan dalam bentuk minuman jenis arakyang mengandung alkohol harus mendapat ijin baik produksi maupundistribusi dari Badan POM ; Bahwa dalam perkara ini Terdakwa

DI 107A dengan Skala Perbandingan 1 : 2000 yang telah dibenarkan oleh petugas BPN loket 8 tanggal 21 september 2020, mengenaiduduk lokasi tanah nya di JI perdana komplek Perdana Square pada gambarukur tersebut dengan Rincian sebagai berikut :Halaman 3 dari 30 Putusan No. 164/Pdt.G/2020/PN PtkNIB. 03236,NIB. 03237,NIB. 04318,NIB. 04388,S.U. 3665/2007. NIB. 04317,S.U. 3235/2005. NIB 03467.S.U. 659/1998S.U. 659/1998.13.

Bahwa bidang pertama NIB 03236 dan NIB 03237 adalah tergabungdalam satu bidang tanah, dengan hitungan skala 1 : 2000 sesuaiyang tertera pada surat ukur BPN adalah berukuran panjang 17.5 cmx lebar 1 cm = Panjang 350 meter x 20 meter = 7000 m?a.

Bahwa pada bidang kedua NIB 04312 memliki ukuran pada gambarukur BPN pada skala 1:2000 adalah : lebar 1 mm x panjang 18 cmatau 2 m x 360 m = 720 m?;3. Bahwa pada bidang ketiga NIB 04388 memiliki ukuran pada gambarukur BPN pada skala 1:2000 adalah : Lebar bagian depan 1 mm,lebar bagian belakang 3 mm x 18cm atau Lebar 2 m x 360 cm =720 m? + 0.5 mm x 18 cm (1x360) 360m? = 1080 m?

NIB 04317 memiikiukuran pada gambar ukur BPN pada skala 1:2000 adalah : lebardepan 5 mm dan lebar belakang 1 cm x panjang 18 cm atau lebardepan 10 m, lebar belakang 20 meter x panjang 360 meter = 3600m? + (10 m x 360 m) 3600 m? = 7200 m?:5. Bahwa pada bidang kelima S.U 3235/2005.

satu bidang dengan S.U 659/1998Halaman 6 dari 30 Putusan No. 164/Pdt.G/2020/PN Ptkmemliki ukuran pada gambar ukur BPN pada skala 1:2000 adalah :lebar 5 mm x panjang 2.4 cm atau lebar 10 meter x panjang 48 meter =480 m?. maka total ukuran satu bidang ini adalah 3640 m?;a.

permukiman Kab Lombok Utarasehingga yang berwenang menerbitkan rekomendasi izin Lingkunganberdasarkan keputusan kelayakan Lingkungan yang dideligasikan Bupatimelalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup perumahan dan kawasanpermukiman Kab Lombok Utara; Bahwa sdra AGUS HUSAIRI alias AGUS dalam melakukan kegiatanpertambangan tersebut harus wajib memiliki SPPL Sesuai dengan PeraturanPutusan nomor 600/Pid.B.LH/2021/PN Mtr hal 6 dari 13Bupati Lombok Utara Nomor : 9 tahun 2017 tentang UKLUPL dan SPPLdengan skala

Produksi di bawah 25.000 m3 maka harus memilki SPPL,sedangkan skala Produksi 25.000 m3 sampai dengan 500.000 m3 makaharus memilki UKLUPL dan apabila sedangkan di atas skala Produksi500.000 m3 maka harus memilki AMDAL; bahwa dokumen izin lingkungan harus dibuat atau disusun oleh yangmelaksanakan kegiatan pertambangan tersebut dalam hal ini sdra AGUSHUSAIRI alias AGUS pada tahap perencanaan sebagaimana diatur dalamPasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang IzinLingkungan; bahwa

2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi: Pasal 8ayat (4) Pemegang izin lokasi tidak mempunyai hak apapun atas tanahyang ditunjuk dalam izin lokasi sebelum tanah tersebut dibebaskannya.Haknya untuk menguasai dan menggunakan tanah itu tidak timbul dariizin lokasi melainkan dari pembebasan tanah olehnya dan ataupemberian hak atas tanah tersebut dari Negara;Bahwa Instruksi Menteri Agraria/Kepala badan pertanahan NasionalNomor 5 tahun 1999 tentang pemberian izin lokasi dalam rangkapenataan penguasaan tanah skala

Padang Lawas maupun PemerintahKabupaten Tapanuli Selatan dulunya tidak pernah beriktikad baik untukmenyelesaikan batas tersebut sejak tahun 1998, setiap turun TimPenegasan Batas Daerah Provinsi Riau dan Provinsi Sumatra Utaraselalu digagalkan dengan pertengkaran, padahal Pemerintah KabupatenRokan Hulu sudah bersedia berkurang wilayahnya yang seharusnyabatas koordinat yang tertera dalam peta Rupa Bumi Indonesia terbitanBadan Koordinasi Survey dan Pemetaan Dasar Nasional (Bakosurtanal)lembar 071731 skala

Setiap turun Tim Penegasan BatasDaerah Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara selalu digagalkandengan pertengkaran. padahal pemerintah Kabupaten Rokan Hulusudah bersedia berkurang wilayahnya yang seharusnya bataskoordinat yang tertera dalam peta Rupa Bumi Indonesia terbitanBadan koordinasi survei dan pemetaan dasar Nasional (BakosurtanaL)lembar 071731 skala 1: 50, 000 menjadi batas alam yaitu SungaiMarubi dan Sungai Teratak Tinggi (anak Sungai Mahato), perbuatanPemerintah Kabupaten Padang Lawas

Nomor 1665 K/Pdt/2016hutan dari Menteri kehutanan pada jaman itu dan juga tidak dapatmenunjukkan HGU dari Menteri Agraria kepala BPN RI sebagai alas haknyauntuk mengusahai tanah yang diusahainya sesuai aturan dan peraturanmaupun perundang undangan yang berlaku terhadap perusahaan berbadanhukum mengusahai tanah skala besar, adapun tujuan kami membunyikanhal tersebut dalam gugatan adalah bentuk kepedulian kami terhadap assetkekayaan Negara yang disemenamenakan oleh Tergugat I, namun jikaPemerintah

berbatas dengan Kecamatan Tambusai, KabupatenRokan Hulu, untuk itu karena batasnya secara pisik tidak dijelaskan maka buktiT.Il1 tidak dapat dijadikan menjadi acuan menentukan pisik batas KabupatenPadang Lawas dengan Kabupaten Rokan Hulu, dan sebelum adanyaPenetapan baru dari Mendagri sebagai pihak yang berwenang tentang pisikbatas Kabupaten Rokan hulu dengan Kabupaten Padang lawas, maka bataslamalah yang berlaku yaitu sesuai koordinat yang ada pada Peta Rupa BumiIndonesia terbitan Bakosurtanal skala

Tanah / 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang PelaksanaanPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Luasnya TidakLebih Dari 1 (Satu) Hektar (Skala Kecil), sebagaimana di dalam suratedaran tersebut menegaskan bahwa kegiatan pengadaan tanah yangluasnya tidak mencapai dari 1 (satu) hektar maka kegiatanpelaksanaannya dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang mengusulkan kegiatan pengadaan tanah tersebut.

Tanah / 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentangPelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum YangLuasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar (Skala Kecil);Bahwa saksi menerangkan dengan demikian sejak pada tahunanggaran 2013, pelaksanaan pengadaan tanah dalam skala kecilyang ada di Bagian Pertanahan tidak pernah dilaksanakan, karenaberdasarkan ketentuan perundangundangan dan ditambahdikeluarkannya surat edaran tersebut sudah menjadi domain dariOPD yang bersangkutan ;Bahwa saksi menerangkan oleh karena

Tanah / 2013 tanggal 22Mei 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum Yang Luasnya Tidak Lebih Dari 1 (Satu) Hektar(Skala Kecil).

Berau;Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pagu anggaranpengadaan lahan peningkatan sarana dan prasarana lapangansepak bola Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupatentertampung di dalam DPA Bagian Pertanahan Kabupaten Berau.Namun karena pengadaan tanah terebut adalah skala kecil makasesuai dengan Per Pres Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum maka pengadaan tanah skala kecil yangmelaksanakannya adalah OPD yang membutuhkan.

Namun karenapengadaan tanah terebut adalah skala kecil maka sesuai dengan PerPres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum makapengadaan tanah skala kecil yang melaksanakannya adalah OPDyang membutuhkan. Sehingga pengadaan tanah tersebutdikembalikan kepada Dispora Kab.