Ditemukan 3979 data
158 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 496 K/TUN/2017Keberatan Kedua;Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Atau Melangar Hukum YangBerlaku;1Bahwa Pemohon Kasasi II / Pembanding II / Tergugat Il Intervensi sangatkeberatan dengan Putusan Majelis Hakim PTTUN Jakarta yang sama sekalitidak mempertimbangakan dailildalil yang telah disampaikan oleh PemohonKasasill / Pembanding II / Tergugat II Intervensi dan hanya berpedomanpada pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pada tingkat Pertama;Bahwa Pemohon Kasasill / Pembanding II
76 — 15
desa dalam Normalisasai sungai Sat,Pugak dan Waru di Desa Tunjungrejo, ;Bahwa adanya pengeluaran uang kas DesaTujungrejo, untukkegiatan Normalisasai sungai tahun 2008 dan 2009, tanpadidukung dengan bukti pengeluaran uang yang sah, maka dalammengelola keuangan kas Desa Tunjungrejo, berarti Terdakwa telah145melangar asas, bahwa untuk pengeluaran belanja atas bebanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa, harus didukung denganbukti yang lengkap dan sah, dan dengan melanggar azas tersebut,Terdakwa telah melangar
kegiatan Normalisasi Sungai Desa Tunjungrejo, tidak lengkap dan tidak sah, dankarenanya tidak dapat dijadikan dasar sebagai bukti adanya pengeluaran uang kas desa, untukpembiayaan dalam Normalisasai sungai SAT, Pugak dan Waru di Desa Tunjungrejo ;Menimbang, bahwa adanya pengeluaran uang kas Desa Tujungrejo, untukpembiayaan kegiatan Normalisasai sungai tahun 2008 dan 2009, yang tanpa didukung buktiPengeluaran uang yang sah, maka dalam mengelola keuangan kas Desa Tunjungrejo, berartiTerdakwa telah melangar
asas pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan danBelanja Desa, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan dengan melanggar180azas tersebut, telah melangar aturan yang mengatur asas tersebut, yang karenanya dapatdikatagorikan sebagai perbuatan melanggar hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa H.KUSWADI, selaku Kepala DesaTunjungrejo, dari tahun 2008 sampai tahun 2010, yang menguasai, memegang dan mengelolasendiri, seluruh keuangan Desa Tunjungrejo, yang berarti Terdakwa
245 — 76
Para Tergugatsepatutnya membaca dalil gugatan Penggugat dengan lebih seksama uraianposita gugatan Butir No. 1 s/d No. 7;Bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum; yang di gugat adalah PERBUATAN para Tergugat yangtelah ternyata melanggar ketentuan undangundang, melangar haksubjektif Penggugat serta yang telah menimbulkan kerugian kepadaPenggugat.
39 — 10
terdakwa digerebek dan ditangkap olehmasyarakat karena berada disebuah rumah bersama dengan seorang perempuan yangbukan isterinya namun setelah sampai di Kantor ternyata ditemukan barang bukti lainsehingga terdakwa diserahkan kepada Kasat narkoba untuk diproses lebih lanjut ; Putusan No. 291/Pid.Sus/2013/PN.Dum halaman 17 dari 60 halaman18Bahwa terdakwa kejangkejang di ruang Propam sekira 20 (dua puluh) menit hinggakepalanya terbentur di dinding ; Bahwa terdakwa dapat diproses oleh propam Karena melangar
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI MALUKU SELAKU TIM PENGADAAN TANAH PROVINSI MALUKU
Terbanding/Tergugat II : REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
Terbanding/Tergugat III : SALMA
Terbanding/Tergugat IV : ABU BAKAR
Terbanding/Tergugat V : HATIJA
Terbanding/Tergugat VI : HAJI LUTFI
Terbanding/Tergugat VII : HALIMA
Terbanding/Tergugat VIII : ABU MAWI LESSY
Terbanding/Tergugat IX : LA HAMU HAMZAH
Terbanding/Tergugat X : MARDIAH REHALAT
Terbanding/Tergugat XI : LA DJAINUDIN
Terbanding/Tergugat XII : MOCHTAR LUTFI PATIUSEMA
Terbanding/Tergugat XIII : WA AMPILI
Terbanding/Tergugat XIV : LELO HIS DARNI
Terbanding/Tergugat XV : FADILLA MONY
Terbanding/Tergugat XVI : UMAR SAMUAL
Terbanding/Tergugat XVII : LA EUASIH
Terbanding/Tergugat XVIII : ABDU LATIF SAMOAL
Terbanding/Tergugat XIX : JAFAR LESSY
Terbanding/Tergugat XX : RUSYAIDA MARASABESSY
Terbanding/Tergugat XXI : LA PANDA<br
275 — 496
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AUPB).4.Menetapkan Tergugat tidak melakukan Perbuatan MelawanHukum;5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.Subsidatr :Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo,berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ;Jawaban Terbanding II semula Tergugat Il:Dalam Ekseps'i :1.
102 — 16
menerangkan bahwa saksi dilokasi ditemanioleh Apri orang suruhan Thontowi, dan saksi tidak ada membuat laporankemajuan fisik terhadap pembuatan kolam, karena kolam yang dibuat tidaksesuai ukurannya dengan gambar dan RAB;Bahwa hasil dari lapangan saksi Ivan Dijuni telah melaporkan padaTerdakwa bahwa kolam dibuat oleh masyarakat desa dan tidak sesuaidengan kontrak, gambar dan RAB akan tetapi terhadap laporan saksiterdakwa diam saja dan tidak ada menegor Thontowi Direktur CV.BaguayJaya yang telah melangar
153 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
maka surat kuasa tersebut menjadi cacat hukum,karena bagaimana mungkin pihak yang berperkara (5 orangTermohon Kasasi) memberikan kuasa kepada orang lain, tapi jugakepada dirinya sendiri sebagai Kuasa Hukum dan mewakili dirinyasendiri beracara di PHI Serang;Bahwa terbukti Pertimbangan Hukum Putusan Judex Facti yangmenolak Eksepsi Pemohon Kasasi tentang Surat Kuasa TidakDicantumkan Kalimat Bertindak Untuk Dirinya Sendiri MaupunBertindak Sebagai Kuasa secara jelas dan terang telah salahmenerapkan dan melangar
101 — 44
Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur ( Obscur Libel)01.Bahwa,02.Bahwa,dalam gugatan Penggugat mencampuradukan antara gugatan perbuatanmelawan atau melanggar hukum dengan perbuatan ingkar janji / cederajanji ( wanprestasi ) (sebagaimana dalil Penggugat pada poin 13 poin 26)artinya apakah perbuatan Tergugat V merupakan suatu perbuatanmelawan atau melangar hukum ( onrechmatige daad) sebagaimanadimaksud dalam pasal 1365 KUHPdt ataukah perbuatan ingkar janjisebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320
104 — 29
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, tentang PenetapanHari Sidang;Berkas Perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN WsbMenyatakan ia terdakwa YULI ATIKA PONTI ARTHA als PEPI bin SUKARDItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja memalsukan akta otentik, sebagaimana diatur dandiancam pidana melangar
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (IPHI)
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM RI
Intervensi:
PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (PP IPHI),
599 — 342
Dengandemikian sama sekali tidak melangar asas rechmategheid;Bahwa terbutnya Objek Sengketa aquo tidak mengandung cacat yuridisdari aspek wewenang, aspek prosedur formal dan aspek substansimateriil dan oleh karena itu beralasan jika Gugatan PENGGUGATditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;Halaman 46 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.43.Bahwa perkenankan TERGUGAT II INTERVENSI menurunkanJurisprudensi MA sebagai serikut:a.
455 — 308
Desa Kamiri, Desa Bunuyo dan Desa Buhu Jaya, sehingga MajelisHakim berkesimpulan Terdakwa secara sadar melangar ketentuan tanggungjawab wilayah yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli PupukBersubsidi (SPJB) tersebut meliputi wilayah Kecamatan Paguat;Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pengecer resmi Pupuk Bersubsididan memiliki Badan Hukum yaitu UD Sumber Tani yang beralamat di DesaSiduan Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan Terdakwa secara sadarmenjual Pupuk bersubsidi tersebut kepada
87 — 10
terletak di Keluarahan Pulau Atas KecamatanSamarinda Ilir Kota Samarinda ;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JaksaPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangandengan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagaiberikutPrimair : melangar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal18 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20tahun 2001 tentang Pemberantasan
200 — 105
Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUNJKT.Komisaris Periode 22 September 2005 sampai dengan 24Oktober 2015 dan sekaligus Pemegang Saham Pengendali PT.Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Mekar Sentosa yangditerbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan memiliki dampak yangsangat merugikan penggugat, melanggar hak hak individuyang dilindungi oleh konstiusi dan melanggar hak hak asasimanusia Penggugat yaitu melanggar hak Penggugat untukmenanam saham didunia perbankan atau dewan komisarissera melangar hak Penggugat untuk
135 — 48
Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu:a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;d. Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak;e. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;f. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;g. Data Yunidis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atau ;h.
53 — 4
KERTODIMEJO, saksi RUBIANTO AlsTOGOK Bin KAMIRIN, Saksi LASIDI Bin KASFI dan saksi LANGGENGBin KATEMUN pernah menyewa alat berat melalui Terdakwa namuntidak mengetahui alat berat tersebut milik siapa.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif yaitu yang ke1 adalah melangar
125 — 58
Tergugat Rekonvensi yang telah melangar janji yangdibuat sendiri bersedia meninggalkan semua haknya sebagaimanadimaksud dalam isi perjanjian, siap ditalak 3 (tiga) meninggalkan rumahtanopa membawa apapun, apakah ini salah Penggugat Rekonvensiapakah ini pelanggaran hukum yang dilakuan oleh PenggugatRekonvensi atas perbuatan Tergugat Rekonvensi sendiri, mengulangiperbuatannya yang selingkuh sehingga terpenuhinya surat perjanjianyang dibuat sendiri oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 18 Juli 2019.
301 — 68
KualaKapuas melakukan perbuatan melanggar hukum tentang penadahanbarang hasil tindak pidana melangar pasal 480 KUHP di ancamdengan pidana penjara selama empat tahun.Bahwa dengan telah diterimanya oleh Koperasi Pulau Telo Lestari danCV. Tiga Saudara cab.
114 — 80
Bahwa sesuai dengan fakta yang berkembang dalam masyarakatmodern saat ini bahwa perbuatan mencium pipi secara umum seringdilakukan oleh orang lain ditempattempat yang terbuka untuk umum,Menimbang50begitu juga dengan tontonan televisi yang setiap saat menampilkanadegan sebagaimanan yang dilakukan oleh saksi1 terhadap Terdakwa,kalau memang hal itu melangar kesusilaan tentunya akan dilarang olehpemerintah, kenyataannya sampai sekarang masih saja kita lihat adegantersebut masih sering kita lihat di tayangan
16 — 1
Bahwa sudah eukup lama antara penggugat dan tergugat tidak berhubungan dan jugaselama itu tergugat juga tidak lagi menghiraukan keadaan penggugat dan melantarkanpenggugat, oleh karena itu tergugat jelas salah dan melangar janji taklik talak yangpemah diucapkan dan juga melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku, ;9.
115 — 269
oleh Tergugat IIkepada Tergugat untuk melakukan aktivitas perkebunan cengkeh milikTergugat I.Bahwa tindakan Tergugat II memberikan izin kepada Tergugat tanpamelihat hak Para Penggugat dan tidak mencermati bahwa pada obyeksengketa yang diberikan izin tersebut merupakan milik Para Penggugatmerupakan perbuatan melawan hukum.Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sangatmerugikan Para Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365KUH Perdata yang menyatakan tiaptiap perbuatan melangar