SEJAKTANGGAL PUTUSAN PAILIT DIUCAPKAN, UPAH BURUH/HAKKREDITUR PREFEREN YANG TERUTANG MERUPAKAN UTANGHARTA PAILIT. SELAIN ITU UPAH BURUH/HAK KREDITUR PREFERENYANG DITUNTUT DAN DIKABULKAN HAKIM TIDAK JELAS.1 Bahwa, Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan Hakimpengadilan niaga pada halaman 12 alinea pertama yang menyatakan bahwa walaupun kedudukan Termohon (sekarang Pemohon Kasasi) adalah kreditorHal. 9 dari 15 hal. Put.

Oleh karena undangundang kepailitanmelindungi hakhak buruh sebagai kreditor preferen, maka pihak Termohonyang menjual hak tanggungan harta debitor pailit, dimana para buruhberhak meminta bagian atas hasil objek lelang tersebut, sesuai dengan rasakeadilan ";Bahwa, pertimbangan hukum dan putusan Hakim yang demikian jelasmenunjukkan Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum sehingga kelirupula dalam memberikan putusannya.

Hal ini dengan pertimbangan bahwa :a sesuai Pasal 191 UU Kepailitan diatur bahwa semua biaya kepailitandibebankan kepada setiap benda yang merupakan bagian harta pailit,b dalam permohonan pemeriksaan renvooi prosedure yang diajukan olehTermohon Kasasi (dahulu Pemohon) sama sekali tidak diajukantuntutan adanya upah buruh/kreditur preferen dalam petitumnya.Dalam hal ini Kurator hanya menyebutkan angka 10 % (sepuluhpersen) dari tagihan yang diakui tanpa rincian yang jelas!

No. 813 K/Pdt.Sus/20121212verifikasi hutang yang dilakukan oleh kurator berdasar daftar tagihanhutang;d dalam pertimbangan Hakim maupun putusannya tidak jelas siapakahyang dimaksud dengan kreditur preferen.

Apabila yang dimaksudadalah kredditur pemegang Hak Tanggungan, fidusia, gadai atas assetmilik PT Tripanca (Dalam Pailit), jelas hak kreditur preferen sudahdijamin dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dari assetdebitor pailit yang diagunkan dan tidak berhak atas harta pribadi di luarharta PT Tripanca (Dalam Pailit).

Eks Karyawan (Kreditur Preferen) Rp3.000.000.000,002. PT Bank Muamalat Indonesia (Separatis) Rp 600.000.000,003. PT. Bank Capital Indonesia (Separatis) Rp 150.000.000,004. Kreditor Konkuren Rp1.000.000.000,00 5.

Eks Karyawan (Kreditur Preferen) Rp3.000.000.000,002. PT Bank Muamalat Indonesia (Separatis) Rp 600.000.000,003. PT. Bank Capital Indonesia (Separatis) Rp 150.000.000,004. Kreditor Konkuren Rp1.000.000.000,00 3.

Nomor 376 K/Pdt.SusPailit/2016Pemegang Jaminan) Kreditur Preferen (Pajak dan Buruh) dan KrediturKonkuren seluruhnya sebesar Rp. 1.237.950.563.932,26 (satu triliun duaratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratusenam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma dua puluh enamRupiah), dengan rincian sebagai berikut:a. Kreditur Preferen Pajak Rp 48.091.057.888, 78;b. Kreditur Preferen Buruh Rp151.610.337.457,00;c. Kreditur Separatis (Bank) Rp244.257.730.718,88;d.

Eks Karyawan (Kreditor Preferen) Rp3.000.000.000,002. PT Bank Muamalat Indonsia (Sseparatis) Rp 600.000.000,003. PT. Bank Capital Indonesia (Separatis) Rp 150.000.000,004. Kreditor Konkuren Rp1.000.000.000,00 Dan dalam petitum keberatannya pada Nomor 2, yang menyebutkan:Halaman 19 dari 30 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.SusPailit/2016 II. Pembagian Kepada Kreditor1. Eks Karyawan (Kreditor Preferen) Rp3.000.000.000,002. PT Bank Muamalat Indonsia (Separatis) Rp 600.000.000,003. PT.

(Pajak dan Buruh) dan Kreditur Separatis (BankPemegang Hak Jaminan), setelah Preferen (Pajak dan Buruh) danHalaman 20 dari 30 hal.

;Memerintahkan Kurator membatalkan pembayaran kepada seluruh KrediturKonkuren sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan menyatakanjumlah pembayaran kepada seluruh Kreditur Konkuren yang dimohonkanpembatalan tersebut untuk dimasukan dan ditambahkan kepada porsi ataubagian KPP Wajib Pajak Besar Satu selaku Kreditor Preferen;Memerintahkan Kurator untuk menggunakan Kantor Akuntan PublikIndependen dalam memeriksa pengeluaran Biaya Kepailitan;Memerintahkan Kurator agar selisih dari pengeluaran

Memerintahkan Kurator untuk membatalkan pembayaran kepadaseluruh Kreditor Konkuren sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyarrupiah), dan menyatakan bahwa jumlah pembayaran kepada seluruhKreditur Konkuren yang dimohonkan dibatalkan tersebut untukdimasukkan dan ditambahkan kepada porsi atau bagian KPP WajibPajak Besar Satu selaku Kreditor Preferen;Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 557 kK/Pdt.SusPailt/20185.

Memerintahkan Kurator agar selisih dari pengeluaran menurut KantorAkuntan Publik dengan laporan pengeluaran yang dibuat oleh KuratorPT United Coal Indonesia (dalam Pailit) untuk dimasukan danditambahkan kepada porsi atau bagian KPP Wajib Pajak Besar Satuselaku Kreditor Preferen;7. Memerintahkan Kurator untuk memperbaiki Daftar Pembagian AkhirHarta Pailit PT United Coal Indonesia (dalam Pailit) denganmemperhatikan hak mendahulu Negara atas utang pajak;8.

puluhlima rupiah) dari kreditur lainnya;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 Februari 2018 dan koniramemori kasasi tanggal 21 Februari 2018, dinubungkan dengan pertimbanganJudex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Keberatan selaku Kreditur Preferen

Usulan yang kami ajukan dalam rangka perdamaian sepenuhnya kamiserahkan kepada keputusan rapat kreditor ;Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Piutang/Tagihan Para KreditorPT Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) tertanggal 22 Pebruari 2011 yangdibuat oleh Tim Kurator, dapat diketahui kedudukan kreditorkreditor, yaituKantor Pelayanan Pajak sebagai kreditor preferen dengan jumlah piutang yangdiakui sebesar Rp.987.935.072,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh jutasembilan ratus tiga puluh lima ribu

No. 445 K/Pdt.Sus/2011lainnya, yakni Kantor Pelayanan Pajak sebagai kreditor preferen dan PT.

No. 445 K/Pdt.Sus/2011Menimbang, bahwa dengan fakta keadaan sebagaimana tersebut di atas,maka Pengadilan Niaga berpendapat rencana perdamaian yang disetujulsebagian besar kreditor konkuren, akan tetapi isi perdamaiannya akanmenyangkut kepentingan kreditor lain yang oleh hukum diberi kedudukansebagai kreditor preferen dan kreditor separatis, maka pelaksanaan perdamaianakan mengalami kesulitan dan tidak cukup terjamin dalam pelaksanaannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut

Bahwa adanya keberadaan kreditor preferen ataupun separatis justeruUndangUndang telah memberi kenyamanan dan legalitas mereka yangmempunyai hak terlebih dahulu, hal demikian ini telah sesuai denganlatar belakang dari kepailitan yang mengajukan permohonan pailitadalah kreditor konkuren atau Debitur sehingga jelas pelaksanaanperdamaian tidak tergantung kepada kreditor preferen atau separatismelainkan KREDITOR KONKURENLAH yang akan menentukan layaktidaknya perdamaian itu dapat dilaksanakan ;c.

No. 445 K/Pdt.Sus/2011matang dan akurat maka pihak kreditor Serikat Pekerja Kertas Blabakmelepaskan haknya dari kreditor preferen menjadi kreditor konkuren(sebagai jaminan), justeru kalau perusahaan dalam kondisi tidak sehatdan tidak mampu untuk membayar hutanghutangnya tentu dengannyata dan tegas pihak kreditor dari Serikat Pekerja Kertas Blabak tidakakan melepaskan hak preferen menjadi kreditor konkuren, akan tetapifakta hukumnya justeru sebalik karena hutanghutang tersebut dapatdibayar dengan

Rockit Aldeway (dalam pailit) senilai Ro2.305.258.680,00 (dua miliartiga ratus lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapanpuluh rupiah) dengan status kreditur Preferen;Halaman 7 dari 27 hal. Put.

Nomor 117 PK/Pdt.SusPailit/201814.18:16.Bahwa berdasarkan Daftar Tagihan kreditur Preferen yang sementaradiakui/dibantah oleh Kurator per tanggal 24 Maret 2016 yang telahdiverifikasi oleh Kurato pada tanggal 31 Maret 2016 di Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Termohon telah mencatat bahwatagihan karyawan PT.

Nomor 117 PK/Pdt.SusPailit/201817.18.puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluhrupiah) sebagai kreditur preferen yang didahulukan dari tagihankreditur separatis dan untuk tagihan PHK sebesarRp1.242.179.400,00 (satu miliar dua ratus empat puluh dua jutaseratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sebagaikreditur preferen yang didahulukan tetapi kedudukannya tidakdidahulukan dari tagihan kreditur separatis;Bahwa di samping itu, terkait dengan tagihan gaji tertunggak

dan Para Turut Tergugat, khususnya TurutTergugat Ill selaku kurator yaitu mengenai kedudukan Penggugatsebagai kreditur preferen, yang merupakan kreditur yang hakhaknyadidahulukan dibandingkan dengan kreditur lainnya, terutama atastagihan upah terutang kepada Kurator PT.

Rockit Aldeway (dalampailit) sebagai tagihan kreditur preferen yang didahulukan daritagihantagihnan kreditur lainnya. Adapun Termohon PeninjauanKembali seharusnya mencatatkan tagihan karyawan PT.

,akan tetapi pada saat pemungutan suara (voting) terhadap rencanaperdamaian, karyawan (Serikat Pekerja Kertas Blabak) melepas haknyasebagai kreditor preferen menjadi kreditor kKonkuren dengan jumlah suara 1.449(seribu empat ratus empat puluh sembilan).

Bank DBS Indonesia)dan Kreditor Preferen (ic. KantorPelayanan Pajak) dianggap ikutmemberikan tanggapan dan ikutmemberikan suara dalam rapatpemungutan suara di Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Semarang padatanggal 22 Februari 2011.. Bahwa pertimbangan hukum dari MajelisHakim Tingkat Kasasi tersebut di atasjelas keliru dan tidak berdasar ; bahwatidak ada bukti dan fakta apapun yangdapat membuktikan bahwa KreditorSeparatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia)dan Kreditor Preferen (ic.

Bank DBSIndonesia) dan Kreditor Preferen (ic.Kantor Pelayanan Pajak) ikut memberikantanggapan dan ikut memberikan suaradalam rapat pemungutan suara diPengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Semarang pada tanggal 22Februari 2011; bahwa fakta yangsebenarnya adalah bahwa dalam rapatpemungutan suara di Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Semarang padatanggal 22 Februari 2011 KreditorSeparatis (ic. PT. Bank DBS Indonesia)dan Kreditor Preferen (ic.

Bank DBSIndonesia) dan Kreditor Preferen (ic.

Bahwa berdasarkan Pasal 149 (1) UndangUndang No. 37 Tahun 2004Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen tidak boleh mengeluarkan suaraberkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali mereka telah melepaskanhaknya untuk didahulukan, yang dalam perkara ini KreditorKreditor tersebuttidak pernah melepaskan haknya untuk itu;b.

No.47/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga Sby, dan ketikaPara Penggugat mempertanyakan pembayaran tunggakankepada Tergugat Il, beliau menyatakan Para Penggugat akanmendapatkan pembayaran dari hasil pemberesan harta pailitpenjualan asset perusahaan, dimana kedudukan ParaPenggugat selaku Kreditur Preferen yang didahulukanpembayarannya;Mohon Diperhatikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim :7. Bahwa8.

Putusan No 60/Pdt.G/2020/PN GskKreditur Preferen yang diistimewakan tidak dapat terbayar disatupihak; sementara dilain pihak untuk menjamin pembayarankembali hutang TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT makaTERGUGAT memberikan jaminan antara lain berupa tanah danbangunan masingmasing :a.

Niaga Sby dimana kedudukanPara Penggugat selaku kreditur Preferen yang didahulukan pembayarannyanamun ternyata ada kreditur separatis (Turut tergugat I) mengajukan lelang;Hal. 37 dari 41 Hal.

Kreditur Preferen( kreditur yang diistimewakan)kreditur ini merujuk pada pasal 1139 dan pasal 1149 KUHPerdata yaitukreditur yang mempunyai hutang yang diistimewakan antara lainmencakup :a. Biaya perkarab. Uang sewa dari benda tak bergerakC. Upah para buruh3.

Kreditur konkuren (kreditur biasa)yang samasekali tidak memegang jaminan khusus atas piutangnya dan tidakmemperoleh hak yang diistimewakan dari undangundang;Menimbang, bahwa Pihak para Penggugat mengakui dirinya sebagaikreditur Preferen, sedangkan dalam dalam proses kepailitan, kreditur dilarangHal. 38 dari 41 Hal. Putusan No 60/Pdt.G/2020/PN Gskuntuk menagih utangnya kepada debitur .

PajakPenanaman Modal Asing Empat tidak dapat diterima karena diajukanmelewati batas waktu pengajuan tagihan, yaitu tanggal 22 Juni 2012;Bahwa Pasal 137 ayat (2) Undang Undang Kepailitan menyatakan bahwa:Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelahtanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diperlakukan sebagaipiutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut;Bahwa Pemohon Sidang Renvoi Prosedur menegaskan Piutang Pajakmerupakan Piutang yang mempunyai sifat diistimewakan/preferen

rupiah);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon mohonkepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima permohonan Sidang Renvoi Prosedur yang diajukan KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat atas penolakantagihan pajak PT.Zonestar (dalam Pailit) oleh Kurator PT.Zonestar(dalam Pailit) untuk seluruhnya;Memerintahkan dan menghukum Kurator PT.Zonestar (dalam Pailit)untuk menerima tambahan tagihan pajak yang bersifat preferen

Kantor Pelayanan PajakPenanaman Modal Asing Empat) mempunyai hak mendahulu adalahbenar";Bahwa mengingat tagihnan pajak merupakan tagihan Negara yangmempunyai hak mendahulu sebagaimana telah diakui dan dibenarkan olehMajelis Hakim dalam pertimbangannya di atas, maka berdasarkan haltersebut, Kurator harus melakukan verifikasi/Pencocokan atas tagihan yangdiajukan Pemohon Kasasi/Pemohon Perlawanan sebesarRp3.916.882.146,00 sebagai tagihan yang bersifat Preferen;Bahwa jelaslah berdasarkan halhal tersebut

di atas, penambahan tagihanpajak yang diajukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal AsingEmpat wajib diperlakukan sebagai piutang yang bersifat Preferen.

Putusan Nomor 452 K/Pdt.SusPailit/2013delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh enam rupiah)diperlakukan sebagai piutang yang bersifat Preferen;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dengan saksama alasan kasasi sebagaimana termuat dalam memorikasasi tanggal 24 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Juli 2013dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal

SusPailit/2020Telukkawur, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarangPemohon Peninjauan Kembali sebagai Kreditur Preferen telan mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Semarang Nomor 9/Pdt.SusPailit/2019/PN.Smg., tanggal12 Juni 2019 yang telah

,selaku Kreditur Preferen melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa KhususHalaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 19 PK/Pdt. SusPailit/2020tanggal 11 September 2019 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauankembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSemarang pada tanggal 21 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.SusPailit/PK/2019/PN.Smg.

Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa secara formil pemohonan Peninjauan Kembali yang diajukanoleh mantan isteri Termohon Pailit selaku Kreditur Preferen tidak dapatditerima, karena berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang UndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang, upaya hukum Peninjauan Kembali tidak tersediaterhadap putusan

Tagihan Preferen Para 5 (lima) Karyawan:No Nama kKreditor dan Jenis Tagihan yang diajukan Debitor (Rp)1 Agus Setiawana Pesangon 36.817.200,b Penghargaan Masa Kerja 15.778.000,c Penggantian Hak 7.889.400,d Upah Proses 0,TOTAL 60.485.400, 2 Ratna Olivia Rumeda Halaman 2 dari 12 hal. Put.

Tagihan Preferen Para 5 (lima) Karyawan:No.

Tagihan Preferen Para 5 (lima) Karyawan: No.Nama Kreditor dan Jenis Tagihan yangdiajukanDebitor (Rp) Agus Setiawan a PesangonRp74.961.712,00 Penghargaan Masa KerjaRp16.063.224,00 Rp13.653.740,00 bc Penggantian Hakd Upah Proses Rp32.126.448,00 TOTAL Rp136.805.124,00 Ratna Olivia Rumeda Halaman 6 dari 12 hal. Put.

Tagihan Preferen Para 5 (lima) Karyawan: No Nama kKreditor dan Jenis Tagihan yang diajukan Debitor (Rp)1 Agus Setiawana Pesangon 36.817.200,b Penghargaan Masa Kerja 15.778.000,c Penggantian Hak 7.889.400,d Upah Proses 0,TOTAL 60.485.400,2 Ratna Olivia Rumedaa Pesangon 63.854.604,b Penghargaan Masa Kerja 28.379.824,c Penggantian Hak 13.835.164,d Upah Proses 0,TOTAL 106.069.592,3 Nina Octina Halaman 9 dari 12 hal. Put.

Multicon Indrajaya Terminal untuk tidak pailitatau membatalkan incracht kepailitan (kreditur preferen/Negara dankaryawan, kreditur separatis/yang pegang jaminan seperti Bank danleasing, kreditur konkuren/yang tidak pegang jaminan, vendor, suplplier,sewa menyewa).

Kemudian hasil dari pertemuan tersebut terdakwasebagai curator meminta sukses fee untuk biaya kepailitan dan imbalanjasa curator serta perdamaian terhadap kreditur preferen, krediturseparatis, dan kreditur konkuren agar masuk dan terikat dalam perjanjianperdamaian dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000.000, (tiga puluh milyarHalaman 5 dari 49 hlm. Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN. Jkt.

Kemudian pada sidang keempat saksikorban Hiendra Soetojo terpaksa mengeluarkan kreditur preferen dankreditur separatis di dalam proposal perdamaian dan disetujui diputus olehmajelis hakim termasuk kesepakatan biaya kepailitan dan imbalan jasacurator sebesar Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dengan putusanperdamaian No. 13/Pdt.SusPailit/2017/PN.

, kreditor Separatis, dan kreditor konkurenuntuk menyelesaikan atau mengakhiri kepailitan PT Multicon Indra JayaTerminal, maka saksi telah menyerahkan sejumlah uang kepadaTerdakwa;Bahwa penyerahan uang dari saksi kepada Terdakwa untuk perdamaianterhadap kreditur preferen, kreditur separatis, dan kreditur konkurensebesar Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah) dengan rinciansebagai berikut:a.

No. 125 K/Pdt.Sus/2011hak para buruh selaku kreditur preferen , di lain hal : daftar pembagian hartapailit (tahap II) yang disusun oleh Tim Kurator dan telah disetujui oleh hakimpengawas didasarkan pada jumlah hasil penjualan dengan memberikanporsi buruh selaku kreditur preferen sebesar Rp.1.710.406.745.00.Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie dimaksud telah keliru dan salah,karena porsi 65.3% yang dimintakan oleh Pemohon Kasasi dalam keberatantersebut mengacu pada daftar hutang sementara PT.

DawamibaEngineering (dalam pailit) tanggal 28 Mei 2009 (bukti P5) dimana paraburuh yang termasuk dalam kelompok kreditur preferen memperoleh porsipembagian sebesar Rp. 43.371.736.820.00 atau 27.6%.Bahwa para buruh yang mencakup Buruh Dpp. F.SP, Par SPSI, buruh Ass.MGR.MGR.GM, serta buruh Komisaris Direksi dapat menerima sepenuhnyajumlah tagihan buruh yang diakui oleh Debitur PT.

Dawamiba Engineering (dalampailit).Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya dalam halaman 13sebagaimana tersebut diatas menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telahmengabaikan hak hak para buruh selaku kreditur preferen karena telahmeminta porsi sebesar 65.3% terkait dengan pembagian hasil penjualanSHGB Nomor 121 yang dilakukan oleh Termohon Kasasi.Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut telah keliru karena Judexfactie menganggap bahwa posisi buruh dibandingkan bank selaku krediturseparatis

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 02/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.tanggal 9 Desember 2010.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan ke 1:bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum karena piutang Pemohon/Pelawan yang dijamin denganhak tanggungan telah dilakukan pelelangan sehingga sisa piutangPemohon/Pelawan menjadi piutang konkuren, sedangkan hak buruhberdasarkan Pasal 1149 KUHPer. merupakan piutang preferen

Memerintahkan kepada Pemohon untuk membagikan uang atausetidaktidaknya 5% (lima persen) dari hasil penjualan lelang pihakTermohon untuk dibagikan kepada Pekerja/Kreditor Preferen PT.Tripanca Group (Dalam Pailit):5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepadaboedel! pailit;Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/ Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaiberikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.

Indoneia Nomor 813K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 21 Februari 2013 yang menyatakan alasanalasan kasasi dari Pemohon PK/dahulu Pemohon Kasasi/dahulu Termohontersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan hukum:"Bahwa, dalam putusannya Judex Facti menyatakan kedudukan Termohonadalah sebagai kreditur separatis, pemegang hak tanggungan yang memilikihak dan kewenangan untuk melelang objek hak tanggungan sesuai denganUndangUndang Hak Tanggungan, dengan kewajiban memperhatikan jugahak atas hakhak kreditur preferen

Tripanca Group(dalam pailit);Namun kenapa pelunasan pinjaman yang diterima Pemohon PeninjauanKembali dengan cara penebusan harta milik pribadi/perorangan dari parapenjamin yang nyatanyata bukan merupakan boedel pailit harus dibagikepada Kreditur Preferen (in casu ekskaryawan PT . Tripanca);3. Bahwa Dalam tahapan proses kepailitan PT. Tripanca Group (dalam pailit)Pemohon Peninjauan Kembali telah mengikuti prosedur kepailitan sebagaiberikut:a.

Bahwa Berdasarkan halhal tersebut diatas, jelas hakim telah melakukankekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya, sehinggapertimbangan maupun putusannya menjadi cacat dan harus dibatalkan;Karena tindakan Termohon Peninjauan Kembali (Kurator) yang menuntutpemenuhan kewajiban Kreditur Preferen in casu para eks karyawan/buruh) yang bersumber pada harta/asset diluar boedel pailit milik debitorPT.

ANTON PRAYOGO, kreditur Preferen PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit), 2. ARDI RICKI BAGUS KURNIAWAN, kreditur Preferen PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) TERHADAP 1. PT MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (DALAM PAILIT), 2. PT BANK CIMB NIAGA, TBK, kreditur Separatis PT Mitra Sentosa Plastik Industri (Dalam Pailit) dan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq.

PUTUSANNomor 529 K/Pdt.SusPailit/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus permohonan gugatan lainlain (actiopauliana) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:1.ANTON PRAYOGO, kreditur Preferen PT Mitra SentosaPlastik Industri (Dalam Pailit), bertempat tinggal di JalanTamah Ledosari RT 005 RW 006, Kelurahan Kalibanteng,Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah;.

Nomor 529 kK/Padt.SusPaili/2017tersebut di atas, Para Penggugat selaku kreditur Preferen mempunyaitagihan sebesar Rp4.122.346.161,00 (empat miliar seratus dua puluh duajuta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah)kepada Tergugat selaku Debitor;20.Pailit.

Bahwa benar Para Penggugat adalah kreditur Preferen dalam Perkara PailitNomor 12/Pdt.SusPailit/2015/PN Niaga Smg, tanggal 22 Oktober 2015dengan tagihan sebesar Rp4.122.346.161,00 (empat miliar seratus dua puluhdua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah);3.

Bahwa perbuatan tersebut telah menguntungkansecara tidak sah hanya sebatas kepada Para Pemegang Saham dariTergugat selaku Debitor Pailit, dan telah merugikan kepentingan ParaPenggugat selaku kreditur Preferen;Tergugat II dan Turut Tergugat Il;Dalam Eksepsi:a.

Utang kreditur Preferen adalah sebesar Rp6.420.732.168,00;b. Utang kreditur Separatis adalah sebesar Rp130.146.856.000,00;Halaman 42 dari 46 hal. Put. Nomor 529 K/Pdt.SusPailit/2017c.

Nomor 606 kK/Pdt.SusPailit/2017Pengawas termuat dalam surat kabar harian Kompas tanggal 13 Januari2017;Bahwa dalam mengajukan Gugatan LainLain Penggugat telah memuatposita dan petitum untuk membatalkan Daftar Pembagian Tahap Pertamaadalah didasarkan kedudukan hukum Penggugat sebagai Kreditorberdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan menyatakan berhakuntuk menerima Pembagian harta pailit yang didahulukan sebagai Preferen;Bahwa faktanya

secara terang benderang menyatakan Penggugat didalam Daftar Pembagian Tahap Pertama Tergugat merupakan KreditorPreferen yang menerima Pembagian harta pailit didahulukan bersamasama Kreditor Preferen lainnya;Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan LainLain juga telahmendalilkan tentang besaran jumlah tagihan yang termuat dalam laporanterakhir dari mutasi yang dikeluarkan PT.

pertimbanganJudex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang menolakpermohonan keberatan Para Pemohon Keberatan dapat dibenarkan, karenaberdasarkan faktafakta dalam perkara a quo Judex Facti telah memberikanpertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimanaternyata Pemohon Keberatan dalam daftar pembagian tahap pertama sudahberstatus sebagai Kreditur Preferen

yang menerima pembagian harta pailitdidahulukan yaitu bersamasama dengan Para Kreditur Preferen lainnyasehingga bukan hanya Pemohon Keberatan satusatunya yang berstatussebagai Kreditur Preferen dalam perkara a quo yang penyelesaiannyatunduk kepada proses kepailitan dalam hal ini Undang Undang Nomor 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; Bahwa selain daripada itu bahwa dalam Pembagian Tahap Pertama yagdilakukan oleh Tergugat/Kurator telah disetujui Hakim Pengawas denganazas pari pasu pro rata

LBH) Pangkal Perjuangan PC FSC TSK SPSI,Kabupaten Krawang, Ruko Perum Buana Taman Sari, Jalan ArteriKlariTanjungopura, Ds Margasari, Kecamatan Krawang Timur,Kabupaten Krawang, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 2 November 2017;Termohon Kasasi dahulu Pembantah;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat surat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah telah mengajukan bantahanterhadap daftar kreditur preferen

Menetapkan Pembantah sebagai Kreditur Preferen;3. Memerintahkan kepada Terbantah untuk menerima tagihan PembantahHalaman 5 dari 20 hal. Put.

Pailit dan secara proporsional kewajiban Debitur Pailitsebesar 45 % (empat puluh lima persen), yaitu sebesar Rp448.349.270,00(empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluhsembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);Dan selanjutnya mencatatkannya dalam Daftar Piutang Tetap dalamkepailitan PT Bhineka Karya Manunggal (Dalam Pailit);Atau apabila Majelis Hakim Pemutus berpendapat lain, mohon putusan yangseadil adilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap bantahan terhadap daftar kreditur preferen

Jkt.Pst. tanggal 2 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:1.Mengabulkan bantahan Pembantah (Eks Satoam Kelompok GunaUsaha) untuk seluruhnya;Menetapkan Pembantah sebagai Kreditur Preferen;3.

Memerintahkan kepada Tim Kurator untuk merubah dan memperbaikidaftar Kreditur Preferent Tetap PT.Bhineka Karya Manunggal (DalamPailit) tanggal 10 Januari 2017 dengan komposisi penambahanPembantah sebagai Kreditur Preferen;Memerintahkan kepada Tim Kuarator untuk menerima TagihanPembantah sebesar:1) Sisa upah/gaji sebesar 45 % bulan Mei sampai dengan Oktober 2016 +Lembur + THR 2016 sebesar Rp.230.545.018 (dua ratus tiga puluh juta limaratus empat puluh lima ribu delapan belas rupiah);2) Membayar Pesangon

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1027/K/Pdt/1990 tanggal 19 Desember 1996 menyebutkan, bahwaBank sebagai Kreditur yang telah mengikat kreditnya dengan hipotikberhak mengajukan gugat derden verzet, karena Bank sebagaiKreditur mempunyai hak preferen artinya Kreditur diberi hak yangdiutamakan menurut hukum untuk pelunasan piutangnya terlebihdahulu daripada kreditur lain atau pihak lainnya;10.Bahwa buktibukti yang diajukan oleh Pelawan adalah merupakanbukti otentik yang

BTM. tanggal 11 September 2012, danselanjutnya mengembalikannya dalam status semula yaitu sebagaijaminan kredit yang telah diserahkan oleh Terlawan II, kepada Pelawandan menyatakan pihak Pelawan tetap mendapatkan hak preferen atas 2(dua) unit rumah sebagaimana dimaksud diatas;DALAM POKOK PERKARAMengabulkan perlawanan/bantahan Pelawan untuk seluruhnya;Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;Menyatakan bahwa Pelawan adalah sebagai pemegang hak preferenatas :a. 1 (satu) unit bangunan rumah

BTM, tanggal 11 September 2012,18dan selanjutnya mengembalikannya dalam status semula yaitu sebagaijaminan kredit yang telah diserahkan oleh Terlawan II, kepada Pelawan danmenyatakan pihak Pelawan tetap mendapatkan hak preferen atas 2 (dua) unitrumah sebagaimana dimaksud diatas; 20 anno enoneMenimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, padapokoknya pihak Terlawan berkeberatan, dan telah menjawabnya,sebagaimana dalam dalildalil jawabannya, dengan menyatakan bahwaPelawan bukanlah pelawan yang

BTM, dan inilah yang menjadiperlawanan pihak BPR Barelang Mandiri (vide T.11 dan T.12 jo PLW12);Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwaterhadap objek sengketa, telah dibebankan jaminan pada beberapa kreditur,dan oleh karenanya menurut Hukum Jaminan dan UU tentang Hak Jaminanyang berlaku, maka untuk menentukan siapakah yang paling berhak terhadapobjek sengketa; harus terlebin dahulu didahulukan kreditur yang preferen;dan mendasarkan pada buktibukti yang ada, bahwa terjadinya transaksiberupa

akta perjanjian tersebut, sebagaimana dalam bukti PLW01,02,03,04dan 12; maka pihak Pelawanlah (PT.BPR Mandiri) yang berhak dandidahulukan sebagai kreditur preferen tersebut daripada pihak lainnya,selama tidak dibuktikan sebaliknya;"Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap sita yang telahdimohonkan dan ditetapbkan dalam perkara No.90/Pdt.G/2012/PN.

Pasal 189ayat (3) UUKPKPU, yang mana artinya berada dalam urutanterakhir setelah Kreditor Preferen Pajak, Kreditor Separatis danKreditor Preferen Karyawan, apabila masih tersisa harta dariDebitor Pailit;37.

Pasal 189 ayat (3) UUKPKPU,yang mana artinya berada dalam urutan terakhir setelah KreditorPreferen Pajak, Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen Karyawan,apabila masih tersisa harta dari Debitor Pailit;Bahwa atas harta PT.

Pertimbangan Putusan Judex Facti tersebut keliru, karena menurutKUHPdt tagihnan upah buruh adalah merupakan tagihan yangsifatnya memiliki hak istimewa umum (preferen umum) sebagaimanadiatur dalam Pasal 1149 ayat (4).

Kizone International (Dalam Pailit)sebagai Kreditor Preferen tersebut juga diakui oleh Majelis Putusan PerkaraPernyataan Pailit PT. Kizone International (Dalam Pailit) dalam pertimbanganPutusan Perkara Nomor 13/Paillt/2011/PN.

, makaTermohon Peninjauan Kembali wajid membuat revisi Daftar Pembagian, dimanaatas pembuatan revisi Daftar tersebut Pemohon PK menolak dengan tegaspembagian porsi yang diberikan kepada kreditor preferen atas kas Negara,yang meliputi: kantor Pajak KKP PMA IV, KPP Pratama Tigaraksa dan KPPBCTipe Madya Pabean dengan total sebesar Rp755,369.409.16 (tujuh ratuslimapuluh lima juta tigaratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilanrupiah 16 sen);3) Bahwa penolakan Pemohon PK terhadap kreditor preferen

Bank Permata, Tok, sebesar Rp 18.150.000.000,PT BPD Kalimantan Selatan sebesar Rp24.181.166.670,3 (tiga) Kreditor Konkuren dan 1 (satu) kreditor preferen: PT. Bank Maybank IndonesiaTbk, sebesar Rp. 37.610.963.953, PT.

Bank Permata, Tbk, sebesar Rp. 48.134.943.319, PT BPD Kalimantan Selatan sebesar Rp. 8.167.617.201, Kreditor Preferen KPP Pratama Banjarmasin Rp3.270.187,Total: Rp 156.530.561.330, (Seratus lima puluh enam milyarlima ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tigapuluh rupiah) ;7.

Arjuno No.1618 Surabayatelah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian danPengambilan Suara yang dipimpin oleh Hakim Pengawas, dihadiri olehPanitera Pengganti, Tim Pengurus, Kuasa Hukum Para Kreditor, tidak hadirKreditor Preferen KPP Pratama Banjarmasin dan Debitor PKPU Tetap.Kuasa Hukum Bank Maybank Indonesia hadir secara on line/secara virtualdengan Zoom Meeting dan mengirimkan sikap juga secara tertulis, denganhasil : semua Kreditor, baik Separatis maupun Konkuren yang diakui danhadir dalam

Bank Permata, Tbk sebesarRp 48.134.943.319,, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan SelatanHalaman 7 Putusan Nomor 31/Pdt.SusPKPU/2021/PN Niaga Sbysebesar Rp 8.167.617.201,serta kepada Kreditor Preferen KPP PratamaBanjarmasin Rp 3.270.187,,maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 230 ayat (1)UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang Pengadilan harus menyatakan Debitor PT.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk membagikan uang atausetidaktidaknya 5% (lima persen) dari hasil penjualan lelang pihakTermohon untuk dibagikan kepada Pekerja/Kreditor Preferen PT.Tripanca Group (Dalam Pailit);5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepadaboedel pailit;Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/ Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaiberikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.

Indoneia Nomor 8:13K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 21 Februari 2013 yang menyatakan alasanalasan kasasi dari Pemohon PK/dahulu Pemohon Kasasi/dahulu Termohontersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan hukum:"Bahwa, dalam putusannya Judex Facti menyatakan kedudukan Termohonadalah sebagai kreditur separatis, pemegang hak tanggungan yang memilikihak dan kewenangan untuk melelang objek hak tanggungan sesuai denganUndangUndang Hak Tanggungan, dengan kewajiban memperhatikan jugahak atas hakhak kreditur preferen

Tripanca Group(dalam pailit);Namun kenapa pelunasan pinjaman yang diterima Pemohon PeninjauanKembali dengan cara penebusan harta milik pribadi/perorangan dari parapenjamin yang nyatanyata bukan merupakan boedel pailit harus dibagikepada Kreditur Preferen (in casu ekskaryawan PT . Tripanca);3. Bahwa Dalam tahapan proses kepailitan PT. Tripanca Group (dalam pailit)Pemohon Peninjauan Kembali telah mengikuti prosedur kepailitan sebagaiberikut:a.

Bahwa Berdasarkan halhal tersebut diatas, jelas hakim telah melakukankekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya, sehinggapertimbangan maupun putusannya menjadi cacat dan harus dibatalkan;Karena tindakan Termohon Peninjauan Kembali (Kurator) yang menuntutpemenuhan kewajiban Kreditur Preferen in casu para eks karyawan/buruh) yang bersumber pada harta/asset diluar boedel pailit milik debitorPT.