Ditemukan 509 data
58 — 23
Bahwa atas putusan tersebut telah mempunyai kekuatatan hukum tetap(inkract Van Gewisjde) dan telah keluar Akta cerai dengan Nomor222/AC/2019/PA.Pspk tanggal 27 November 2019 ;4.Bahwa selama perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat hinggaputusnya perkawinan telaha dikarunia keturunan sebanyak 3 (tiga )orang anak;Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tidakpernah mengadakan perjanjian pemisahan harta bersama sehinggadengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat makapembagian
165 — 77
perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan di atas tanahtersebut;Halaman 4 dari 39, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN Bjb13.Bahwa agar Tergugat bersedia melaksanakan putusan atas perkara aquo,maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara aquo agar Tergugat dih ukum membayar uang paksa(Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah)setiap hari atas kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan tersebutterhitung sejak putusan tela berkekuatan ukum tetap (inkract
426 — 179
YYK, Putusan Pengadilan Tinggi Yogjakarta nomor 54/Pid.B/ 2019/ PT.YYK. dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor1177/K/Pid/2019 (INKRACT). Bahwa sangat jelas sekali Tergugat s/dTergugat VIIl (PARA TERGUGAT) mendapat hukuman Pidana yanghalaman 11 dari 87 halamanPutusan Nomor 0529/Pdt.G/2020/PA.Kra.dimaksud adalah berkaitan dengan Surat Keterangan Kecamatan Temonyang dibuat oleh Pengacara terdahulu yaitu Anwar Husain, SH.
Tahun 2016 yang didasarkanketerangan palsu, membuat Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV,Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII mendapatkan hukumanpidana berdasarkan Putusan PN Jogja Nomor 19/Pid.B/2019/PN Yyk, PutusanPT Jogjakarta Nomor 54 /Pid.B/2019/PT Yyk dan Putusan Mahkamah Agung RINomor 1177/K/Pid/2019 (inkract);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, maka Tergugat menyampaikan bantahannya sebagai berikut : Bahwa Tergugat mengatakan bahwa Tergugat adalah
148 — 65
saudari SHAFlAHberdasarkan PengakuanKepemilikan saudari SHAFIAH sebagaimana Pada tanggal 21 Nopember2016 dalam agenda Pemeriksaan Setempat persidangan PerkaraNo.23/G/2016/PTUN.Bjm yang telah dibuktikan dalam Sertifikat Hak MillikNomor : 624/Kel.Martapura tanggal 17 September 2004 dengan surat ukurNo.00017/MGB/2004 tanggal 01 September 2004 Luas 10.259 M2 (sepuluhribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama SHAFIAH,sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap(Inkract
69 — 72
Bahwa semenjak timbulnya perselisihan ini yakni sejak bulan Meitahun 2014, Hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih terikathubungan hukum sebelum adanya Putusan yang telah ditetapkan olehpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract), dalam halini Penggugat sebagai penyewa telah menyelesaikan kewajibannyadengan membayar penuh biaya sewa selama 5 (lima) tahun sebesarRp. 330.000.000 (Tiga ratus tigapuluh juta rupiah) untuk sewa atassebidang tanah darat seluas 2000 m, berikut renovasi bangunan
Pembanding/Penggugat II : Zulfikri Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat III : Luqmanul Hakim Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat IV : Jauhari Bin. H.M. Said nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat V : Nuriah Binti H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat VI : Saadah Binti H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Selaku Kepala Pemerintahan RI, Pemengang Hak Pakai Tanah Sertipikat No.00067/Kuta Barat.
Terbanding/Tergugat II : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Selaku Pemegang Hak Pakai Tanah Sertipikat No. 00067/Kuta Barat.
Terbanding/Tergugat III : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA di Jakarta Cq. Kepala Staf TNI-AL RI di Jakarta Cq. Komandan Pangkalan Utama TNI-AL I Belawan di Medan Cq. Komandan Pangkalan TNI-AL Sabang.
Terbanding/Tergugat IV : MENTERI AGRARIA TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh di Banda Aceh Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Sabang.
Terbanding/Tergugat V : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Aceh di Banda Aceh.
136 — 77
Bahwa dengan keluarnya putusan Kasasi tanggal 28 September1999 tersebut, maka Putusan Pengadilan Tinggi Banda AcehNo.22/Pdt/1992/PTAceh tanggal 19 Maret 1992 yang menyatakan tanahkebun terperkara sebagai tanah negara adalah telah berkekuatan hukumtetap (inkract van gewijisde);28.
Bahwa oleh karena sejak putusan perkara dahulu inkract tahun1999 yang menganggap tanah kebun kepunyaan H.M. Said Nya Patersebut sebagai tanah negara, namun pada kenyataannya tanah objeksengketa a quo seluas + 36.021 M2 masih dikelola dan dikuasai secarateruS menerus oleh H.M. Said Nya Pa karena diatas tanah tersebut masihterdapat tanamantanaman produktif kKepunyaan H.M.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Siti Aisyah
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PT. Bank UOB Buana Tbk Pusat Jakarta Cq PT. Bank UOB Buana Tbk Cabang Balikpapan Diwakili Oleh : Arifudin, SH,MH
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Cq Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Samarinda Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKLN) Balikpapan
Terbanding/Tergugat : H. Mahmudin Bin H. Makka
Terbanding/Tergugat : Hendri Sunaryo
Terbanding/Tergugat : Hamid Gunawan, SH
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI Cq Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
Turut Terbanding/Penggugat : Hj. Hasnah Binti H. Makka
Turut Terbanding/Penggugat : Herman Bin H. Makka
Turut Terbanding/Peng
69 — 246
ahli warisnya yaitu kepada Para Pelawan, Terlawan dan TerlawanIl ;Menyatakan peralihan hak dengan Sertifikat Hak Milik NO.1021/KelurahanGunung Sari llir, seluas 105 M2 yang dilakukan oleh Turut Terlawan Ilkepada Terlawan , Il, Ill, IV adalah tidak sah dan batal demi hukum dantidak mempunyai kekuatan hukum, dikarenakan sejak awal didasarkandengan Akta Hibah yang tidak sah dan batal demi hukum ;Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi tersebut Sampai adanyaPutusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap( inkract
100 — 48
Sehingga dengan demikian segala AktaAkta yangterkait dengan PENGALIHAN/PELEPASAN tagihan hasil usaha milik PENGGUGATyang ada pada TERGUGAT I kepada TERGUGAT II telah mempunyai KekuatanHukum Tetap (Inkract Van Gewijde); PENGGUGAT MASIH MEMPUNYAI KEWAJIBAN YANG BELUM DILUNASIKEPADA TERGUGAT II SEBESAR Rp.3.586.586.875,36 (TIGA MILYAR LIMA RATUS .....RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH ENAMRIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH TIGA PULUH ENAM SEN)2DAN US $ 2,483.750,00 (DUA JUTA
Pembanding/Tergugat II : WA BUA
Terbanding/Penggugat : LA ODE SYARIFUDIN
118 — 54
Menghukum Tergugat Rekonvensi dan ataupun pihak lainnyayang diizinkan Tergugat Rekonvensi menempati Tanah ObyekSengketa untuk mengosongkan dan atau meninggalkan TanahObyek Sengketa dan menyerahkannya kepada Para PenggugatRekonvensi dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun sejakputusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkract vangewijsde);7.
40 — 12
beliatas rumah yang menjadi Obyek Sengketa dengan tertib dan cermat maka selayaknya Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengeluarkan putusan pendahuluan (provisi)yang sifatnya memberikan penetapan dapat dilaksanakan terlebih dahulu penandatanganan akte jual belidihadapan pejabat yang berwenang (PPAT) walaupun tanpa kehadiran Tergugat I atas rumah yangmenjadi Obyek Sengketa, sementara perkara ini berjalan sampai mendapat putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap (inkract
238 — 71
curator untuk benda seni dan benda antik atau kuno.(4) Penetapan Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakmenjadi tanggung jawab KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II.Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN kdi11.Bahwa dalil/posita gugatan Penggugat angka 6, 7 dan 8 yang padaintinya menyatakan bahwa proses eksekusi lelang, Balik Nama hasil lelangdan permohonan eksekusi Riil (ekSekusi pengosongan) harus berdasarkanputusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap (inkract
153 — 35
Beahwa (inkract van gewijsde). . Bahwa upaya Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yangdilakukan oleh TERGUGAT VIII melalui jasa pralelang PT.
71 — 356 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1037 K/Pdt/20123838dan Bukti T.I13 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 89 K/Pdt/2010, bertanggal 12 Mei 2010, maka sebagian objek sengketa, seluas20.400 m2, telah dinyatakan secara hukum sebagai hak milik PemohonKasasi I/Pembanding I/Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde).Karenanya menurut hukum, terhadap objek sengketa a quo sudah tidakdapat diajukan gugatan lagi (nebis in idem);.
75 — 14
(Bukti P3).Bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam kondisi proses perceraian yangdiajukan oleh Tergugat ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sedangberlangsung dan telah diputus secara verstek tetapi belum memiliki kekuatanhukum tetap (inkract van gewijsde) dan posisi Penggugat menolak perceraiantersebut, sehingga untuk itu Penggugat melalui pengacara Penggugatmengajukan perlawanan (Verzet).Bahwa dalam proses perceraian sedang berlangsung, tercapai kesepakatanuntuk bercerai, karena kondisi Penggugat
114 — 25
Bahwa ketikaPutusan Sita Marital dalam tingkat Banding belum turun ataubelum mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkract ) ,Penggugat ( PENGGUGAT ) mengajukan gugatan PembagianHarta Bersama di Pengadilan Agama Kota Madiun, terdaftardalam register No : 0168/Pdt.G/2017/ PA.Mn, tanggal 30 Mei2017.
Gugatan harta bersama ini berkaitan dengan perkara permohonan sita maritalnomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Mn antara PEMOHON ( Pemohon ) danTERMOHON (Termohon), dan perkara tersebut sekarang dalam upaya hukumkasasi ke Mahkamah Agung dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap(inkract);c.
185 — 30
Penggugat menolak surat PHK yang dikeluarkan olehTergugat karena tidak memenuhi hakhak normatif Penggugat;8.10.Bahwa semenjak Pengugat diberhentikan oleh Tergugat padaTanggal 9 Mei 2016, maka berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia Nomor: 37/PUUIX/2011 terhadappengujian Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Tergugat harus tetap membayar gaji PengugatSampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap(inkract van gewijsde) yang jumlahnya akan ditentukan
73 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar =Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari kepadaPenggugat untuk setiap keterlambatan dari Tergugat dan Tergugat Ilmemenuhi putusan dalam perkara ini terhitung dari empat belas harisemenjak putusan ini dinyatakan inkract van gewisde;7.
70 — 30
PN.PDG Hal 23 Dari 85Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) perhariketerlambatan pelunasan pembayaran ganti rugimateril kepada Penggugat rekonpensi /tergugatkonpesni terhitung sejak putusan ini mempunyaikekutan hukum tetap (inkract van gewijsde) ;5.
Terbanding/Tergugat I : Tuan YOSIA BAGUS SANJOYO SETIYANTO WIJAYA
Terbanding/Tergugat II : Nyonya ENY SETIJAWATI. dalam hal ini bertindak selaku Ahli Waris dari Alm Tuan SUBANDI
Terbanding/Tergugat III : Tuan ARFIYAN DYENDRIS A.P., S.H. Kurator
Terbanding/Tergugat IV : Tuan ERICK P. RIZAL S.H. Kurator
Terbanding/Tergugat V : PT. BANK NEGARA INDONESIA .Persero Tbk
Terbanding/Tergugat VI : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SEMARANG
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Terbanding/Turut Tergugat : Tuan PAULUS ANANDAJU
70 — 155
Bahwa kondisi yang demikian membutuhkankecermatan dan kehatihatian bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara,karena apabila Para Penggugat pada putusan akhir (inkract van gewisjsde)sebagai pihak yang dikalahkan, maka sangat sulit dikembalikan padakondisi semula;27. Bahwa dalam kasus ini, Para Penggugat terbukti sama sekali tidakmemiliki hak atas objek sengketa karena jelas objek sengketa adalah milikAlm. Subandi yang telah menjadi jaminan kredit.
10 — 8
Bahwa Benar antara Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telahputus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama BimaNomor : 1640/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 12 Februari 2018 sehinggaPutusan tersebut telah mempunyai kekuatan hokum tetap (Inkract VanHal. 8 dari 53 hal. Putusan Nomor 0352/Pdt.G/2018/PA.Bm.Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 0136/AC/2018/PA.Bmtanggal 12 Februari 2018.5.