Dalam putusan yangbersifat partal (contentiosa) nilai kekuatan pembuktiannya adalah: benarbenar sempurna dan mengikat, kekuatan mengikatnya meliputi: (1) parapihak yang terlibat dalam perkara dan ahli waris mereka, (2) kepada orangatau pihak ketiga yang mendapat hak dari mereka. Tidak demikian halnyadengan penetapan.

ke PPK untuk ditandatangani oleh seluruh PPK dan saksi dari partal; Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan pergeseran angkaangka yang dimuat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suaratingkat Kecamatan (Model DA1 DPRD Provinsi) oleh PPK Kec. Bacan; Bahwa pada tanggal 30 April 2019 saksi berada di Hotel Buana Lipudalam rangka membantu PPK Kec. Bacan apabila saksi di suruh atau diperintahkan oleh PPK Kec.

Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik;atau;Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKLd.

DPPPKB.Maka, mengacu pada Anggaran Dasar PKB, Pasal 11 : ketentuan mengenaikeanggotaan serta hak dan kewajiban anggota diatur dalam AnggaranRumah Tangga.Anggaran Rumah Tangga Pasal 11 : Tentang Pemberhentian AnggotaPartai.1) Seorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikankarena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART partaiatau dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai anggotapartal, atau melanggar disiplin partai dan/atau mencemarkankehormatan dan nama baik partal

Sby Jo No.770/Pdt.Int/2016/PN.SbyVIIIIX Surabaya (menanggal blok MG.R) dengan batas batas :Utara : Jalan Gayungsari TimurSelatan : Tanah YKPTimur : Jalan/kaliBarat : Jalan Gayungsari Timur VII,seluas 3.819 M2, berdasarkan Surat Persetujuan No. 024/VIIVYKP/SP/2000tanggal 23 Agustus 2000 adalah sengketa kepemilikan obyek sengketaantara penggugat dengan PARTAl KEBANGKITAN BANGSA, sebagaimanaperkara perdata daftar No. 86/Pdt.G/2016/PN.Sby,tanggal 19 Juli 2016.Kini masih dalam proses banding dan perkaranya

terbanyakpertama di DPRD kabupaten/kota;(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yangmemperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksudpada ayat (3), ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRDkabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperolehsuara terbanyak;(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yangmemperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud padaayat (4), penentuan ketua DPRD kabupaten/kota dilakukanberdasarkan persebaran perolehan suara partal

TURUT TERLAWANPENYITA I tidak menjadi pihak dalam surat perjanjian PemberianFasilitas Kredit tersebut.Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti SuratPerjanjian Kredit hanya mengikat antara PELAWAN danTERLAWAN PENYITA (vide Pasal 1340 ayat(l) KUHPerdata j o.Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata) sehingga perbuatan PELAWANyang mendudukkan TURUT TERLAWAN PENYITA sebagai pihakdalam perkara A Quo jelas merupakan perbuatan yang tidakberdasarkan hukum error in persona, sebab bertentangan denganprinsip partal

Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;Menjadi anggota dan/atau pengurus partal politik; atau;Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanaonhukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Kekuatan bukti yangsempurna dari akta otentik yang bersifat akta partal ituhanya berlaku antara kedua belah pihak atau abhiwarisnya dan orang yang mendapat hak dari mereka.Terhadap pihak ketiga, akta otentik berkekuatan hanyasebagai bukti bebas, artinya penilaiannya diserahkankepada kebijaksanaan hakim:Bahwa akta otentik mempunyai 3 macam kekuatanpembuktian, yakni:e Kekuatan pembuktian formil.

2019/PN Srl Halaman 22 dari 48 halaman Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 04 dimulai pada pukul07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, dimana selama prosespemungutan suara saksi berada di TPS 04 dan tidak ada meninggalkantempat tersebut; Bahwa sebelum dimulai proses pemungutan suara, terlebin dahulusaksi melakukan penyumpahan kepada seluruh petugas KPPS yangakan bertugas kemudian dilakukan penghitungan jumlah surat suaradengan disaksikan oleh seluruh petugas KPPS TPS 04 dan seluruhsaksi partal

yangmelakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i sebagaiberikut:e Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalamwaktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturut;g Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindaripenyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal duniasebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;h Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politikyang diketahui kemudian telah menduduki jabatan ataumenjadi anggota partal

tidak ada mewajibkan untuk membawaorang;Bahwa Saksi Kusnaedi bukan pengurus Partai PDIP partai dan Saksitidak pernah mengajak untuk masuk Partai PDIP;Bahwa Saksi menyampaikan secara lisan kepada Kusnaedi bahwa adaacara Partai di posko;Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PAC lain juga menghadirkanorang;Bahwa setelah peserta rapat masuk dalam aula kemudian Ketua DPCPartai PDIP Kota Parepare memberikan arahan dimana Ketua DPCPartai PDIP Kota Parepare yang memimpin jalannya rapat denganagenda persiapan partal

lihat dipostingan Zainal Azis mandeng bahwa sudah diteruskan;Bahwa Edi yang menggerebek Anggota Partai PDIP bukan pengurus PartaiPDIP tetapi pendukung pasion lain;Bahwa Edi yang membawa Saksi ke Panwaslu tetapi ditolak karena KTPPinrang sehingga Zainal Azis Mandeng yang menggantikan sebagai Pelapor;Bahwa dalam kegiatan Partai PDIP yang bersifat resmi selalu ada uangtransport;Bahwa partai lain pengusung Taufan Pawe juga menggunakan gedung auladi posko pemenangan Taufan Pawe untuk rapat konsolidasi partal

Lembaga , Ketua Badan OtonomTingkat Cabang, DPAC PKB se Kab.Lumajang yang terdiri dari Ketua,danSekretaris Dewan Syuro, Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz dan dari unsurperempuan ; Pimpinan Fraksi di lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yakniMuscab dimaksud telah diselenggarakan sesuai ketentuan pasal 57 dan 58ART PKB , namun para Penggugat menganggap Muscab dimaksuddiselenggarakan oleh Tergugat dan Tergugat telah menyalahgunakanwewenang yang diberikan oleh Turut Tergugat yakni merupakan konflikinternal partal

sana semua terpenuhi dengan mudah;Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 21 adalah tidak benar karenahanya rekayasa dan mengadamengada hanya sematamatainginmenjatuhkan aspek moral Tergugat;Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 22 adalah benar, karena Tergugatbermaksud untuk menyadarkan Penggugat bahwa tidak baik suami isterihidup terpisah, apalagi di rumah tersebut ada lakilaki yang bukan muhrim,yaitu bapak Harman Thamrin yang selalu berada juga di rumah tersebutwalapun dengan alasan urusan partal

Menetapkan program perjuangan partal;d. Memilih dan/atau menetapkan pengurus harian DPP, PimpinanMajelis Syari'ah DPP, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPP,Pimpinan Majelis Pakar DPP, serta Pimpinan Mahkamah PartaiDPP;e. Menetapkan keputusan keputusan lainnya yang dianggap perlu;19.Bahwa Pasal 73 ayat (1) Anggaran Dasar PPP menyatakan Masa baktikepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII 2011 berakhir pada MuktamarVIII yang harus diselenggarakan pada tahun 20195.Hal.27 dari 50.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 15 PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang PedomanTeknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah DanWakil Kepala Daerah menentukan bahwa :Pasal 15 ;(1)Partai politik atau) gabungan = partai politik dalammendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14, wajib menyerahkan surat pencalonan yangditandatangani oleh pimpinan partai politik atau parapimpinan partai politik yang bergabung, yaitu) Ketua danSekretaris partal

disampaikan olehPenasehat Hukumnya secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknyamengatakan tetap pada pembelaannya semula;Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan olehPenuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM01/AMBON/06/2019, tanggal 21 Juni 2019 sebagai berikut :Halaman 3 dari 44 hal Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN AmbKesatu :Bahwa Terdakwa MOCH LUTFI FUAD MONY alias LUTFI selaku KetuaKPPS bersamasama dengan Terdakwa II ZEKI ZULKARNAIN TUNY Alias EKIselaku saksi partal

Wan akan tetapi sebelumnya saksibelum mengetahui pertemuan tersebut maksud untuk membahas tentangpencalonan saksi Daud Sulaiman Alias Afon (terdakwa dalam berkasterpisah) sebagai Caleg, setelah sampai di tempat pertemuan barulah saksimengerti karena saksi sudah melihat saksi DAUD SULAIMAN Alias AFONdan melihat banyak anggota keluarga yang berkumpul yaitu sekitar lebih dari10 orang;Bahwa saksi kenal saksi DAUD SULAIMAN Alias AFON (terdakwadalam berkas terpisah) merupakanCalon Legislatif dari partal

Bahwa berdasarkan fakta gugatan diatas diperoleh kesimpulan bahwasanyapokok permasalahan dalam gugatan sesungguhnya adalah berkaitan denganperselisinan internal kepartaian Partai Demokrat yang menurut ketentuan pasal32 beserta penjelasan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politiksebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 (selanjutnya disebutUU No. 2 Tahun 2011) telah dengan tegas dinyatakan diantaranya bahwaperselisihan yang berkaitan dengan pemecatan dan/atau keberatan terhadapkeputusan partal

Doni Rinaldi berkata abang mintabantu sama Ketua dan Randa PPK, menurut hitunghitungan abangHalaman 23 dari 108 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Rgtkalah suara dengan eka, abang kan sekretaris partal tak mungkinabang kalah, jadi abang minta bantu lah dengan kalian, lalu pada hariSabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Randa Saksiuntuk mengajak bertemu dengan Sdr. Doni Rinaldi dirumahnya laluSaksi dan Sdr. Randa pergi menuju rumah Sdr. Doni Rinaldi , setelahbertemu dengan Sdr.

Ridwan mengakui bahwa ianya yang melakukan perubahanterhadap perolehan jumlah suara (pergeseran jumlah suara caleg danjumlah suara partal) terkait data dalam formulir model DAA 1 DPRD Kab/kotadan formulir DA 1 DPRD kab/kota tersebut sedangkan pengakuanpanwascam rengat dalam hal ini Sdr.