ditolak atausetidaktidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijke Verklaard);GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITISCONSORTIUM) :Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak atau mengandung cacat PluriumLitis Consortium yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidaklengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap,masih ada orang atau pihak yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugatatau Tergugat berkaitan dengan hak atas objek aquo (Ex Juri Terti

Eksepsi Ex Juri Terti.

Oleh karenanya makadengan tidak menyentuh substansi keberatan kami dalam eksepsi terkaitkaburnya objek gugatan Para Penggugat, maka menurut hukum hal inisama halnya dengan mengakui keberatan eksepsi TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi;Bahwa mengenai Eksepsi Ex Juri Terti, sebagaimana dalam keberataneksespsi jawaban kami mengenai gugatan Penggugat konvensi kaburkarena Para Penggugat Konvensi tidak ikut menarik Sdr.

Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Dthperkara, oleh sebab itu eksepsi Tergugat Konvensi tersebut tidak beralasansecara hukum, sehingga sudah sepatutnya ditolak;Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga telah mengajukan eksepsiEx Juri Terti, bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi kabur karena ParaPenggugat Konvensi tidak ikut menarik Sdr.

Exceptio Ex Juri Terti (Exceptio Plurium Litis Consortium)Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga patutdinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena ada pihak lainyang terlibat tetapi tidak diikut sertakan sebagai Partijen dalam perkaraAquo, dengan argumentasi dan alasan hukum sebagai berikut:a.Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 7 menyebutkanbahwa Penggugat menyampaikan Silsilan Para Tergugat dimulaidari Ompu Somba yang mempunyal anak Ompu Sohajoloan,kemudian Ompu

konvensi dan rekonvensi ditolakmaka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biayayang timbul dalam perkara aquo;Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat;Mengingat Pasal 1365 KUHperdata, UU RI Nomor 2 Tahun 2008 TentangPartai Politik, UU RI Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD, UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,PP RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD TentangTata Terti

Gugatan Penggugat kekurangan pihak (p/urium litis consortium ex juri terti); Bahwa Penggugat di dalam gugatannya kurang dalam menarik pihakdalam perkara a quo, yaitu tidak menarik Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, karenaBadan Permusyawaratan Desa (BPD) Pabuaran Kidul adalah sebagailembaga/badan yang mengawasi jalannya Pemerintahan Desa PabuaranKidul sehingga di dalam segala tindakan Pemerintan Desa PabuaranKidul apalagi mengenai hal perjanjian renovasi

"Oleh karena penggugat tidak menarik / mengikutsertakan pihakpihakyang sekarang menguasai dan mendiami sebagian dari obyeksengketa maka gugatan penggugat tersebut mengandung cacatformil berupa kekurangan para pihak (plurium litis consortium)dengan kata lain pihak yang ditarik dan didudukan sebagai tergugatoleh penggugat tidaklan lengkap (ex juri terti), yang berakibatsengketa yang dipersoalkan tidak akan dapat diselesaikan secaraHalaman 24 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tultuntas

akan tetapi tidak ikut digugat ( PLURIUM LITISCONSORTIUM), Artinya ada pihak ketiga yang terlibat dan terkaithubungan hukum, tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat V ( Exceptioex juri terti ), dengan adanya kekurangan Subyek Hukum ini makasengketa yang dipersoalkan tidak dapat terselesaikan secara tuntas danmenyeluruh.Bahwa PARA PENGGUGATTidakmenarik SD MODELsebagaiinstansi dan pihak yang menquasai Obyek yang di maksud oleh paraPengqugat, sementara DINAS PENDIDIKAN dijadikan TERGUGAT oleh PARA

Apabila ada pthak ketiga yang terlibat tetapitidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapatdiajukan eksepsi yang disebut exception ex juri terti.(Sumber Buku : M.

Nomor 1416 K/Pdt/2014sebagai Tergugat, secara spesifik dapat diajukan Eksepsi, yangdisebut "Ekseftio ex juri terti";4. petitum Tidak Memenuhi Syarat :Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582K/Sip/1973,tanggal 18121975, telah menyalakan Pelilum yang memuhi syarat,mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat.Oleh karena itu jika petitum, sifatnya kabur karena tidak jelas secaraspesifik apa yang siminta, menyebabkan gugatan obscuur libel, yangberakibat gugatan tidak dapat

Apabila ada pihak ketigayang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapatdiajukan eksepsi yang disebut exceptio exjuri terti".(Sumber Buku : M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata", SinarGrafika : 2005, halaman 439)4. Gugatan Para Penggugat secara jelas dan nyata kurang pihak karena tidakmengikutsertakan PT. Bandar Agung Mulia, PT. Hayyu Pratama Kaltim, PT.Dwipa Indonesia, dan Bank Indonesia di dalam Gugatan Para Penggugat.a.

Bahwa judex facti/Pengadilan Negeri Tabanan keliru dalam menilaimaupun mempertimbangkan permasalahan tentang GugatanPenqqugat a quo mengandung cacat formil karena kurang pihak(PluriumLitis Consortium) sebagai suatu hal yang sudahmenyangkut pokok perkara karena menurut Hukum Acara Perdatayang berlaku tentang kurangnya pihak tersebut adalah jelasmerupakan salah satu substansi Eksepsi yaitu Exceptio plurium litisconsortium atau Exceptio ex juri terti, dan bukan merupakansubstansi Pokok Perkara.Hukum

Maka kesalahan dan kekeliruantentang penetapan Plasma tersebut tidaklah dapat dibebankan kepadapihak ketiga in casu TERGUGAT VII (exceptio in persona), sehinggaTERGUGAT VII yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan a quo adalahsalah dan keliru;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya MajelisHakim Yang Mulia menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (nietonvankelijkeverklaard);Exceptio Plurium Litis Consortium/ex juri terti:1.Bahwa PARA PENGGUGAT telah mendalilkan dalam gugatannya

Artinya ada pihak ketiga yang terlibat dan terkait hubunganhukum tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat (Exception Ex Juri Terti) ;Bahwa merujuk pada fakta peristiwa teresbut di atas, karena tanpa menarikEP Carriers Pte Ltd sebagai pihak dalam Gugatannya, maka proses peradilanakan mengabaikan asas de auditu et alteram partem yang artinyaMendengarkan dua belah pihak atau mendengarkan juga pendapat atauargumentasi pihak kyang lainnya sebelum menjatuhkan suatu keputusan agarperadilan dapat berjalan

Bahwa dengan demikian Gugatan/Bantahan Para Pembantahtersebut harus dinyatakan para pihak kurang lengkap, oleh karena masihada pihak lain yang tidak ikut digugat, dalam hal ini Kementerian PekerjaanUmum Republik Indonesia dan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, makaGugatan/Bantahan aquo dari Para Pembantah tersebut harus dinyatakanmengandung cacat Plurium Litis Consortium karena SubjekGugatan/Bantahan Tidak Lengkap (Exeptio ex Juri Terti) sehinggaGugatan/Bantahan Para Pembantah harus dinyatakan Tidak

sehingga pihak Penggugat Konpensi/ Tergugat DalamRekonpensi / Terbanding sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayarbiaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya di tetapkan dalam dictumputusan;DALAM GUGATAN INTERVENSI :DALAM KONPENSI :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensiadalah seperti tersebut di atas;DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa alasanalasan dan pertimbangan putusan MajelisHakim Tingkat Pertama dalam eksepsi bahwa gugatan intervensi telahmenyalahi tata terti

., Hukum Acara Perdata, halaman 112)Selain itu sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975tanggal 25 Mei 1977 pada prinsipnya menjelaskan adanya kaidah hukumbahwa pihak lain yang seharusnya ikut digugat karena pihak tersebutHalaman 52 Putusan Sela Nomor : 624/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst11.12.13.14.15.sebagai satu kesatuan proses dari adanya suatu peristiwa hukum(exceptio ex juri terti).Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 Ki//Pdt/1984 jugamenjelaskan hal kaidah hukum yang sama sebagai berikut

., No. 621 K/Sip/1975, yang kaidahhukumnya menyatakan bahwa apabila ada pihak ketiga yang terlibattetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukaneksepsi exceptio ex juri terti;c.

., (vide posita Gugatan Nomor 20);23.Bahwa apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagaiTergugat, menurut hukum dapat diajukan eksepsi yang disebut exceptio exJuri terti;24.Berdasarkan halhal yang Para Pemohon Kasasi jabarkan di atas, secarajelas dan nyata bahwasanya Majelis Hakim Tinggi telah terbukti melakukankekeliruan dan/atau kesalahan dan tidak berdasarkan hukum dalammempertimbangkan Eksepsi kurang pihak yang diajukan Para PemohonKasasi (dahulu Tergugat dan Tergugat

Hoedjiberdasarkan AJB no.131/AJB/1975 tanggal 27 Pebruari 1975 denganKohir C Nomor 291 Persil No.554.DIl, menurut ketentuan Pasal 32Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanahmenyatakan ayat (1) : Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yangberlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dandata yuridis yang termuat di dalamnya oleh karennya Penggugat telahkeliru menarik Para Tergugat Khususnya Tergugat Il, Tergugat Ill danTergugat IV dalam perkara aquo;c) Exceptio Ex Juri Terti

., Hukum Acara Perdata, halaman 112)Selain itu sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975tanggal 25 Mei 1977 pada prinsipnya menjelaskan adanya kaidah hukumbahwa pihak lain yang seharusnya ikut digugat karena pihak tersebutsebagai satu kesatuan proses dari adanya suatu peristiwa hukum(exceptio ex juri terti).Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 jugamenjelaskan hal kaidah hukum yang sama sebagai berikut:Judex facti salah menerapkan tata tertib beracara.