Ditemukan 597 data
166 — 82
harus mengembalikan kepada penyidik diikuti dengan petunjukpetunjuk bahkan pada pasal 30 UU kejaksaan yang baru, tahap pra penuntutanitu dimulai saat diterima SPDP;Maka menurut pendapat saya, itu merupakan dominus ligtie darikejaksaan, apakah perkara tersebut akan lanjutkan atau tidak itumerupakan kewenangan jaksa, bahkan tidak perlu mengikutipenyidik, yang penting bagi jaksa adalah memperjuangkan agarsupaya tersangka dapat memperoleh pemidanaan dari majelis hakim,maka dia tunduk pada bagaimana atauran
96 — 27
, yaitu) Peraturan PemerintahNomor 105 tahun 2000 khususnya dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27243ayat (1) dan juga dalam ketentuan Kepmendagri Nomor : 29 tahun 2002Pasal 25 ayat (2), Pasal 55 ayat (1) dan (2) serta Pasal 57 ayat (1) ;Menimbang, 222Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Dengan TujuanMenguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi telahterbukti ;Ad.3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atauran
PRATIWI KUSUMA RAHAYU, SH
Terdakwa:
IYAN AYUBA, SE., MM
148 — 256
Lebih lanjut dikatakan jikadilihat dari sumbernya atau asal sifat terlarangnya maka melawan hukumdibedakan menjadi dua yaitu : 1) Jika yang melarang tahu yang mencela adalahhukum tertulis maka sifat melawan yang demikian disebut dengan melawanhukum formal karena bertumpu pada atauran tertulis atau peraturan perundangundangan dan 2) Apabila sifat terlarangnya berasal dari masyarakat berupakepatutan masyarakat atau nilainilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggioleh masyarakat, maka sifat tercela
174 — 40
Kadis PU, karena proyek pipanisasi ini banyak polemik, danbanyak Mark Up (buktinya ada pengakuan fee 20% untuk bupati);Halaman 140 dari 229 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2018/PN.Jmb.Bahwa Terdakwa tidak tahu ada pengalihan pelaksanaan Pekerjaan dariKetut kepada Wendi Leo Heriawan, tidak ada pula disampaikan olehPPK/PPTK;Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah atauran membolehkan atau tidakadanya pengalihan tersebut, namun saat itu dalam pengadaan barang jasapengalihan seperti itu biasa dilakukan;Bahwa dalam
90 — 29
Itulah atauran terakhir dari BPKP. Terkait dengan UUPemeriksaan Nomor 15 tahun 2004 dibagi menjadi pemeriksaan keuangan, pemeriksaankinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
BAMBANG SUPARYANTO, SH
Terdakwa:
ZAEDIN MUSTOFA BIN SACHRI
137 — 39
saksi tidak dapat direalisasikan,bilamana terjadi atau terealisasikan hal tersebut tidak sesuai prosedur.Bahwa petugas yang mempunyai tugas / wewenang dalam melaksanakan prosespengajuan kredit adalah Kasi Pemasaran dan Seksi Kredit (terdakwa ZaedinMustofa Bin Sachri ) dan untuk persetujuan pengajuan kredit oleh Pimpinan Cabang.Bahwa realisasi pencairan yang dilakukan oleh Kasi Pemasaran tanpasepengetahuan saksi atau persetujuan saksi sehingga dalam kelengkapan dokumenkredit tidak sesuai dengan atauran
233 — 328
atas Majelis Hakimberpendapat bahwa Terdakwa Budi Purnomo dalam pelaksanaan pekerjaanpembangunan jembatan, maupun pembangunan pasar serta pembuatan petawilayah seharusnya berkoordinasi dengan Perangkat Desa, Camat dan Bupati, akantetapi Terdakwa tidak melakukan hal tersebut melainkan Terdakwa telah melakukanpekerjaan sendiri seperti swakelola, sedangkan pekerjaanpekerjaan tersebut harussesuai dengan aturanaturan Perdes, Perda, dan Permen akan tetapi perbuatanTerdakwa tersebut tidak sesuai dengan atauran
134 — 33
melakukan sampling terhadap jaminan SK yang disimpandi Koperasi tetapi Terdakwa melakukannya hanya melalui telpon;Page 154 of 300Putusan Pengadilan Tipikor Perkara ADIWARTYASTUTI, SENomor : 110/ Pid.Sus.TPK / 2016 / PN.MdnBahwa end user tidak datang ke Bank Syariah Mandiri untuk membukarekening;Bahwa end user tidak datang ke Bank Syariah Mandiri untuk melakukanmelalukan pemindah bukuan dari rekening end user ke rekening Koperasikaryawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;Bahwa dalam aturan BI dan atauran
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
SARNO UTOMO, S.Sos., MM.
140 — 45
Sudah sesuai dengan atauran Bukun PedomanPelaksanaan (BPP) Bank Garansi, SK Direksi Nomor : 051/002/DIR/KMKtanggal 8 Januari 2013 hal Ill8.Bahwa yang harus diperiksa oleh Bagian Operasional Kredit dalamrangka penerbitan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank yaitu :1) Fotocopy Akta Pendirian beserta perubahannya;2) Fotocopy legalitas ijin operasional usaha;3) Fotocopy KTP;4) Fotocopy NPWP.Dan semua hal tersebut sudah saksi lakukan.Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan;14
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
186 — 78
Bukit Tinggi tidak bisa menyelesaikan pekerjaansesuai kontrak, terhadap hal tersebut Bank Jatim Cabang Pacitan akanmengajukan klaim ke Asuransi yaitu Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia),karena pada saat pihak penyedia jasa mengajukan bank garansi makapihak Bank Jatim mengajukan polis ke pihak asuransi, hal itu Ssudah sesuaidengan atauran Bukun Pedoman Pelaksanaan (BPP) Bank Garansi, SKHalaman. 179 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN SbyDireksi Nomor : 051/002/DIR/KMK tanggal 8 Januari 2013 hal III8
218 — 66
pelaporan kegiatan ekspor ;v Melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang ; Bahwa terkait dengan kegiatan Ekspor bahan tambang secara Struktural Kedinasantidak ada hubungan, karena setahu saksi terkait dengan Ekspor bahan tambangberhubungan langsung dengan Kementrian Energi Sumber Daya Mineral ( ESDM),namaun demikian karena para eksporir sering kali meminta informasi terkait denganKebijakankebijakan ekspor untuk semua jenis barang termasuk bahan tambangmaka, kami sering kali mengakses atauran
HARIS FADILLAH HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
IWAN SETIANTO Bin ASRORI
164 — 43
saudara IWAN SETIANTO selaku seksi dana pada saat melaksanakantugas diluar kantor, apabila ada nasabah/ masyarakat yang ingin mengajukankredit dinubungkan kepada seksi kredit untuk diproses dalam pengajuan kreditsesuai ketentuan yang ada, kemungkinan kesempatan itu disalangunakanguna membuat kredit fiktif maupun kredit domplengan.Bahwa realisasi pencairan yang dilakukan oleh Kasi Pemasaran tanpasepengetahuan saya atau persetujuan saya sehingga dalam kelengkapandokumen kredit tidak sesuai dengan atauran
CIPI PERDANA, SH
Terdakwa:
SOLIKHUN al. KASWI Bin KASROMI
227 — 166
Banjarnegara dan materi yang saksi Sampaikanadalah :Hal 32 dari 327 halaman, Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PN Smg.a. agar panitia bekerja secara professional;b. agar dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada atauran hukumyang berlaku;Cc. agar panitia bekerja secara cepat, efisien dan menutamakankepentingan umum;d. apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan tugas agardikoordinasikan dengan instansi terkait.Bahwa kewajiban memonitor pelaksanaan kegiatan tersebut sudah saksilaksanakan dengan cara
141 — 33
melakukan sampling terhadap jaminan SK yang disimpandi Koperasi tetapi Terdakwa melakukannya hanya melalui telpon;Bahwa end user tidak datang ke Bank Syariah Mandiri untuk membukarekening;Page 173 of 282Putusan Pengadilan Tipikor Perkara DIMAS EKO PRASETYONomor : 110/ Pid.Sus.TPK / 2016 / PN.MdnBahwa end user tidak datang ke Bank Syariah Mandiri untuk melakukanmelalukan pemindah bukuan dari rekening end user ke rekening Koperasikaryawan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara;Bahwa dalam aturan BI dan atauran
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.VITALIS TETURAN, SH.MH
3.YOSEPHUS ARY SEPDIANDOKO,S.H,M.H
Terdakwa:
Drs.SOBO MAKATITTA
168 — 130
kepada DinasPendidikan Kabupaten, selanjutnya pihak Dinas Pendidikanmenyerahkan ke pihak sekolah untuk pelaksanaannya, sementara ituanggaran BSM/PIP disalurkan langsung dari Kementerian Pendidikanke pihak Bank yang di tunjuk yakni Bank BRI masingmasing daerahKabupaten untuk pelaksanaan penyalurannya oleh pihak Sekolah;Bahwa menyangkut proses pencairan yang dilakukan secara kolektifoleh Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Leihitu tahun 2015 2017 dengancara memalsukan surat kuasa siswa/orang tua/wali secara atauran
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
199 — 57
Atauran tersebut jika dikaitkan denganSurat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016.
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
180 — 38
Atauran tersebut jika dikaitkan denganSurat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016.