Ditemukan 664 data
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
kesalahan yang telah dibuktikan dalam berperadilan.Faktor kemanusiaan dapat dijelaskan bahwa bila seorang terhukum tibatiba menderita penyakit parah yang tidak dapat disembuhkan, hakimadalah seorang manusia mungkin saja hilap atau ada pertimbangan yangbelum dipertimbangkan oleh hakim pada waktu mengadili terdakwaperubahan ketatanegaraan, perubahan kemasyarakatan sedemikian rupa,misalnya ketika Soeharto dijatunkan oleh kekuatan reformasi makakebutuhan grasi tibatiba mendesak terlepas dari kasus koalisi
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : YENI IRAWATI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SRI HARYONO, SH
Terbanding/Terdakwa : Ir. FIRDAUS VIDHYAWAN, MM
229 — 129
Dkk Advokat/ Penasihat Hukum dariLEMBAGA BANTUAN HUKUM KOALISI LSM DAN PENGACARAPENEGAK HUKUM DAN KEBENARAN yang berkantor di JI. WonodriKopen Timur Ill No. 04 Semarang, berdasarkan Penetapan PenunjukanPenasehat Hukum No. 74/Pid.Sus/2019/PN. Smg pada tanggal 08 Oktober2019.Dalam peradilan Tingkat banding Terdakwa Il AANG EKA NUGRAHAdan Terdakwa III YENI IRAWATI didampingi Penasihat Hukum, NURBAYUISTIANTO, SH., MH.
98 — 51
fakta hukum telah membuktikan mautidak mau, suka tidak suka, Senang atau tidak senang selamaproses hukum berjalan dari tingkat Pengadilan Agama sampaiTingkat Pengadilan Tinggi Agama sudah sama sama diketahuikenyataannya seperti apa, itu harus diterima Para Tergugat,makanya sebelum menggugat pakailah Hati Nurani jangan pakalNafsu Angkara Murka yang mengedepankan Ambisi Yang TakTerkendali, bukannya menyadarkan Ibunda malah mengomporiHalaman 39 dari 98 putusan Nomor51/Pdt.G/2020/PA.Smdmembentuk Poros Koalisi
DEDI SEPTYANTO,SH
Terdakwa:
WARIS SUYITNO alias MAS SUYIT alias WIJAYA EXPRES alias TRANSPORTER alias ABU UMAR
240 — 1296
;Sejalan dengan itu Jabhat alNusra (JAN) di wilayah selatanbergabung dengan kelompokkelompok pemberontak setempatdan menyebut diri mereka sebagai Koalisi Selatan.
Terbanding/Terdakwa : HENDRI YUZAL
134 — 82
. : 1 (satu) lembar Dokumen termuat tabel no.1bertuliskan Nama pekerjaan Pengadaan danPemasangan Pagar Pengamanan Jalan Kab.Aceh Tengah (OA) dangan nama perusahaan CV.MATANG KOALISI dengan nilai penawaran Rp.892.000.000 dinas Perhubungan Aceh PokjaKonstruksi IVe BB No. 31. : 1 (Satu) bundel Dokumen Bertulis tangan dengantinta warna biru terbaca USULAN IRWANDICENTER A.
Terbanding/Terdakwa : drh. H. IRWANDI YUSUF, M.Sc
247 — 327
Aceh Tengah (OA) dangan nama perusahaan CV.MATANG KOALISI dengan nilai penawaran Rp. 892.000.000dinas Perhubungan Aceh Pokja Konstruksi IV.1 (satu) bundel Dokumen Bertulis tangan dengan tinta warnabiru terbaca USULAN IRWANDI CENTER A. SINGKIL, KetuaHelmi Yahya 081269100182.1 (satu) lembar Dokumen bertuliskan tangan dengan tinta biruterbaca DINAS PARIWISATA SINGKIL Paket Pengeboran Airbersih di Pantai Cemara Gosong kec. Singkil Utang PAGU9g00Jt.
Aceh Tengah (OA) dangan nama perusahaan CV.Halaman 116 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.MATANG KOALISI dengan nilai penawaran Rp. 892.000.000dinas Perhubungan Aceh Pokja Konstruksi IV.1 (satu) bundel Dokumen Bertulis tangan dengan tinta warnabiru terbaca USULAN IRWANDI CENTER A.
743 — 911 — Berkekuatan Hukum Tetap
Demikian pula dengan terpilihnya pasangancalon presiden dan wakil presiden, partai atau koalisi partai yangmencalonkan pasangan tersebut dapat pula secara tidak langsungmempengaruhi kebijakan dan jalannya roda pemerintahan negara.Dalam konteks pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dan demokrasi,maka untuk mencegah terjadinya kesewenangwenanganpemerintah untuk memberangus lawanlawan politik dengan caramembubarkan partaipartai yang berseberangan, maka tidak adalembaga mana pun yang berwenang membubarkannya
Terbanding/Penggugat : ASEP SAEPUDIN
Turut Terbanding/Tergugat I : NURHAYATI.
Turut Terbanding/Tergugat II : RUSYAD NURDIN AFFANDI
Turut Terbanding/Tergugat III : DESI DINIYANTI
Turut Terbanding/Tergugat IV : SAEFUL GANI AFFANDI
Turut Terbanding/Tergugat V : KUSNANDAR AFFANDI
Turut Terbanding/Tergugat VI : DEDEN SUDRAJAT
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Notaris PPAT TATI MUKTIHATI HIDAYAT, SH
Turut Terbanding/Tergugat IX : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
58 — 26
Bahwadari uraian diatas, telah nyata gugatan PENGGUGAT adalahmerupakan rekayasa dengan menggugat TERGUGAT VII, direkayasasedemikian rupa agar dalil gugatan dapat menggiring TERGUGAT VII dalampermasalahan atau persoalan antara TERGUGAT s.d TERGUGAT VIdengan PENGGUGAT, padahal secara fakta hukum TERGUGAT VII tidakada kaitannya terhadap persoalan PENGGUGAT dengan TERGUGAT s.dTERGUGAT VI, sehingga dengan berbagai cara, baik dengan cara rekayasahokum maupun secara membuat koalisi dengan tujuan agar TERGUGAT
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Ilyang telah berani menuntaskan perkara korupsi yang melibatkan Pejabat Tinggi Bldan salah satu diantaranya adalah Kerabat Presiden saat ini;Begitupula kita pernan mendengar pernyataan Antasari Azhar bahwasebagai ketua KPK ybs. dan pimpinan KPK lain akan menyelidiki perangkatkomputerisasi pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009;Kemudian juga seingat ahli ada pernyataan Antasari Azhar dan jajaranPimpinan KPK yang akan mengambilalih kasus BLBI dari Kejaksaan Agung RIsetelan Saya dan kawankawan LSM Koalisi
Yayasan Pencinta Danau Toba
Tergugat:
1.PT. Aquafarm Nusantara Cq Kantor Cabang
2.PT. Suri Tani Pemuka
3.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
5.Bupati Kabupaten Simalungun
6.Bupati Kabupaten Samosir
7.Bupati Kabupaten Toba Samosir
254 — 108
., antara International NGOs Forum OnIndonesia Development(INFID), Urban Poor Consortium (UPC),YayasanLembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Forum IndonesiaUntuk Transparansi Anggaran (FITRA), PerhimpunanJaringanIndependen Masyarakat Sipil Untuk Transparansi dan AkuntabilitasPembangunan (JARI) Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI),Indonesian Couroption Watch (ICW), Yayasan Sekretariat Bina Desa,Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan MasyarakatIndonesia (YAPPIKA) melawan DPRD Propinsi
223 — 94
(fotocopy dari fotocopy) ; Foto copy Tanda Terima Dari Tim Koalisi Jayapura BaruJilid I! Kabupaten Jayapura Kepada Bawaslu RI DiTanggal 2 Oktober 2017. (fotocopy sesuai fotocopy)Foto copy SuratNomor : 08/Tim.Advokasi/MARIO/X/JPR/Hal. 100 dari 132 Hal. Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR8.9.10.11.12.(TIl INT.8)(TIl INT.9)(TIl INT.10)(TIl INT.11)(TIl INT.12)2017 Perihal Permohonan Peninjauan KembaliRekomendasi Bawaslu RI Nomor : 0835/K.Bawaslu/P.M06.00/IX/2017 Tanggal 9 Oktober 2017.
TEDDY IRAWAN SH. MH.
Terdakwa:
DANIR SYAHIR als PAK SYAHIR BIN ABU SOLEKHAN
231 — 829
Munculnya berbagai seruan daripimpinan ISIS pusat untuk meluaskan perang keluar Iraq dan Suriah.Pada akhir 2014, muncul seruan dari Abu Muhammad Al Adnani seruankepada orangorang yang berbaiat kepada ISIS untuk melakukan aksiteror di negeri masingmasing dengan mentarget warga negara darinegaranegara yang bergabung dengan koalisi Anti ISIS. Kedua, makinsulitnya berangkat ke Syria.
73 — 23
Komitmen Untuk Menerima dan MenolakPenawaran.Halaman 93 dari 332 perkara No. 33/Pid.SusTPK/2016/PN MdnPejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak untuk menerima atau menolaksalah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses lelang setiap saatsebelum penetapan pemenang lelang, tanpa tuntutan dari peserta lelang yangbersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alas an apapun kepadapeserta lelang, apabila di pandang seluruh penawaran tidak menunjuknadanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (koalisi
441 — 303
Namun hingga kinikasusnya tak pernahdituntaskan4 Juli 2020 Orang tua murid mengkritik Wali Murid Kritik PPDB kebijakan penerimaanpeserta didik baru atauPPDB Jakarta di jalurzonasi sekolah untuk binarukun warga (RW).Perwakilan Koalisi Orang Jakarta di Jalur ZonasiRWhttps:/Wwww.teras.id/news/pat2/246925/walimuridkritikppdbjakartadijalur zonasirw Halaman 8 dari 91 halaman Putusan Nomor 161/G/TF/2020/PTUN.JKT.
68 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bendahara (dst. nya) ;Bahwa setelah Partai Kedaulatan dinyatakan lulus dalam verifikasi faktualoleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berhak sebagai peserta Pemilu,kemudian setelah pelaksanaan Pemilu telah selesai, maka agendastrategis nasional selanjutnya adalah Pemilihan Presiden (Pilpres),sehingga oleh DPP Partai Kedaulatan dipandang perlu untukmalaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta padatanggal 27 28 Mei 2010 yang telah menghasilkan beberapa rekomendasidiantaranya adalah tentang koalisi
149 — 369
PHK terhadap TergugatKonvensi, Majelis berpendapat sesuai ketentuan Pasal Pasal 120 ayat (1) UU No.13Tahun 2003 menyebutkan bahwa dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari(1) serikat pekerja/ouruh maka yang berhak mewakili pekerja/ouruh melakukanperundingan dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50 % dariseluruh jumlah pekerja/ouruh yang ada di perusahaan tersebut ;Menimbang, bahwa di dalam pembuktiannya Penggugat Konvensi tidak adamenghadirkan bukti yang menerangkan bahwa Koalisi
74 — 27
Ketua Umum terpilih, 1(satu) orang wakil DPD serta 2 (dua) orang wakil dari DPC.Bahwa akan tetapi, menyimpang dari Pasal 29 angka 2 butir 2.2 ADtersebut diatas, sidang MUNAS PKD Indonesia Tahun 2007 di Bogordalam sidangnya tanggal 11 Maret 2007, bahkan menetapkan 9(sembilan) orang anggota Tim Formatur (dengan memperhatikankewenangan MUNAS sebagai lembaga pengambilan Keputusan tertinggiPartai, maka hal ini juga tidak bertentangan dengan Pasal AD tersebutdiatas), yang terdiri dari unsur : DPP, Partai Koalisi
135 — 179
Kabupaten Seruyan Tahun 2013 ; Bahwa Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013hanya dua pasangan calon yang memenuhi syarat sebagimana dalamKeputusan Tergugat yakni calon Bupati dan Wakil Bupati atas namaSUDARSONO,SH dan YULHAIDIR berasal dari Perseorangan (independen) ,sedangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H.AHMADRUSWANDI dan H SUTRISNO.SH yang didukung oleh Para Penggugatmerupakan gabungan/koalisi
61 — 25
menjawab kapalnya belum ada ;Bahwa oleh karena pencairan termin I,I, dan II dipending, terdakwamelaporkan hal tersebut kepada ABDULLAH RADEN DACT aliasDULLAH PALEMBANG ;Bahwa benar terdakwa kemudian bersamasama dengan ABDULLAHRADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG kembali ke BagianKeuangan dan menemui saudara MO KILWOUW, kemudian akhirnyadana bisa cair ;Bahwa benar ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAHPALEMBANG ialah ipar dari bu Wakil Bupati Seram Bagian Timur IbuSITI UMURIAYAH SURUWAKIL dan merupakan timses Koalisi
257 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Riau Kepri, Bengkalis 21 Maret 2012 (fotocopy);233. 3 (tiga) lembar Pandangan Umum Fraksi Koalisi Reformasi KabupatenBengkalis Terhadap Pidato Bupati Bengkalis Dalam Penyampaian 2Ranperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten BengkalisPada PT.Bumi Laksamana Jaya dan Ranperda Penyertaan ModalPemerintah Kabupaten Bengkalis Pada PT.
Bank Riau Kepri, Bengkalis 21 Maret 2012 (fotocopy);468. 3 (tiga) lembar Pandangan Umum Fraksi Koalisi Reformasi KabupatenBengkalis Terhadap Pidato Bupati Bengkalis Dalam Penyampaian 2Ranperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten BengkalisPada PT.Bumi Laksamana Jaya dan Ranperda Penyertaan ModalPemerintah Kabupaten Bengkalis Pada PT.