saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga kecualiTerdakwa I ;Bahwa saksi adalah Terdakwa pada perkara terpisah dan sudah menjalani proseshukum ;Bahwa saat ini saksi bertugas di Kandepag Pangkep dengan status nonjob ;Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag TU pada saat dilakukan pendataan tenagahonorer di lingkungan Kementrian Agama Kabupaten Pangkep yaitumenindaklanjuti Surat Edaran tentang penyusunan data base kemudianmensosialisasikan tentang petunjukpetunjuk Surat Edaran Menpan

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

peradilan tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : Orang atau atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agarkeputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atautidak sah, dengan atau tanpa diserta tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilasi;Halaman 11 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.PGP14.15.16.17.18.Bahwa SKB Mendagri, Menpan

., M.H yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut: Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Perancang PerundangUndangan Madya Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian LHKRepublik Indonesia berdasarkan Keputusan Menpan No.41/Kep/Men.Pan/12/2000, Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan HAMRI dan Kepala BKN No. M.390KP.04.12 Tahun 2012, No. 01 Tahun 2002, P.18 Tahun 2015 adalah:a. Menyiapkan, mengolah Rancangan Peraturan Perundangundangan danInstrumen Hukum lainnya;b.

Soemarno, KementerianBUMN Republik Indonesia di Jakarta dengan tembusan kepada : BapakPresiden RI, Wakil Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua BPK, Ketua Komisi VIDPR RI, Menteri Sekretaris Kabinet Rl, Menko Bidang Perekonomian Rl,Menkominfo RI, Menpan RI, Menaker RI, Komisaris Utama PT PosIndonesia, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Kepala Regional s.d. IX PosIndonesia, Ketua DPW SPPI seluruh Indonesia, Kepala Kantor Pos seluruhIndonesia, Ketua DPC SPPI seluruh Indonesia (TI4);b.

Auditi tidak diberi kesempatan oleh BPKP untuk menyatakan lengkaptidaknya dan benar tidaknya data/dokumen yang diterima BPKPsecara sepihak dari Penyidik Korupsi, hal ini bertentangan denganPeraturan Menpan angka 2110 yang menyatakan Independensi APIPyaitu posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dariintervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinantertinggi organisasi sehingga dapat bekerja sama dengan Auditi danmelaksanakan pekerjaan dengan leluasac.

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk;Putusan Nomor 94/G/2017/PTUN.MTR Halaman 46 Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Januari 2019 sampaiApril 2019 atas nama Dedy Irawan DL, S.T. tanggal 08 Mei 2019(Sesuai dengan asli);17 T17 : Notulen Rapat, tanggal 4 Januari 2019 (Sesuai dengan fotokopi);18 T18 : Data PNS aktif yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya dengan Jabatan Pada PemerintahKabupaten Lombok Timur NTB (Sesuai dengan asili);19 T19 : Surat MENPAN

Badan Kepegawaian Negara tentang KenaikanHalaman 82 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDGPangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil dengan Hak Pensiun, terhadap Instansi : Pemerintah KotaPadang, atas nama Pemohon Osman Husein (Vide Bukti TVI c) diketahuifakta hukum bahwa BKN menilai bahwa berdasarkan peraturan PP Nomor32 Tahun 1979 yakni Pasal 3 dan Pasal 4 mengenai Batas Usia PensiunPNS pada umumnya dan PNS yang mendudukan jabatan tertentu, sertaSurat Keputusan MENPAN

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

uu) Kegiatan Perjalanan Dinas Konsultasi ke MENPAN di Jakarta dari tanggal 15 s/d 21 Juli 2011 yaitu: - Satu lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 122 / SPT / VII / 2011 tanggal 15 Juli 2011 atas nama: a. Drs. A. MASBAIT (Plt Sekda Bursel); b. SAID BEHUKU; c. AKILUN KASUKI; d. BAISAKSI SOLISSA.

Perjalanan dinastertanggal 09 Maret 2011 dalam rangka mendampingi Bapak Bupati danWakil Presiden selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 9 s/d 15 Maret 2011dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.30.350.000,00 (tiga puluh jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga tidak pernah menerima biayaperjalanan dinas dimaksud;Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas sebagaimanabukti Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan dinastertanggal 15 Juli 2011 dalam rangka konsultasi ke MENPAN

/PN Ambuu)vv)ww)Satu lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas senilai Rp15.050.000;Satu lembar Surat pejabat yang memberi perintah (Lembaran Merah);Satu lembar Kwitansi Pembayaran;Sembilan tiket kapal laut.Kegiatan Perjalanan Dinas Konsultasi ke MENPAN di Jakarta dari tanggal15 s/d 21 Juli 2011 yaitu:Satu lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 122 / SPT / VII / 2011tanggal 15 Juli 2011 atas nama: a. Drs. A. MASBAIT (PIt SekdaBursel); b. SAID BEHUKU; c. AKILUN KASUKI; d.

Satu lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 121 / SPPD /Vil / 2011 tanggal 19 Juni 2011; Satu lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas senilaiRp 15.050.000,00; Satu lembar Surat pejabat yang memberi perintah (LembaranMerah); Satu lembar Kwitansi Pembayaran; Sembilan tiket kapal laut.Kegiatan Perjalanan Dinas Konsultasi ke MENPAN di Jakarta daritanggal 15 s/d 21 Juli 2011 yaitu: Satu lembar Surat Perintah Tugas Nomor 122 / SPT / VII / 2011tanggal 15 Juli 2011 atas nama: a. Drs.

BAISAKSI SOLISSA.Satu lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 121 /SPPD / VII / 2011 tanggal 19 Juni 2011;Satu lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinassenilai Rp 15.050.000;Satu lembar Surat pejabat yang memberi perintah(Lembaran Merah);Satu lembar Kwitansi Pembayaran;Sembilan tiket kapal laut.Kegiatan Perjalanan Dinas Konsultasi ke MENPAN di Jakartadari tanggal 15 s/d 21 Juli 2011 yaitu:Halaman 253 dari 256 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018.

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

Sementara ke134 daftar nominatif Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN.MTR Halaman 45pengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

namaPenggugat (fotokopi Sesuai dengan aslinya );Pembayaran gaji bulan Januari sampai dengan bulan April 2019atas nama Penggugat (fotokopi sesuai dengan aslinya );Notulen rapat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2019(fotokopi dari fotokopi );Lampiran Surat BKN Nomor.K.2630/V.1398/99 tanggal 2 Oktober2018 berupa data PNS aktif yang dijatuhi hukuman berdasarkanPutusan Pengadilan Tipikor yang berkekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan; (fotokopi sesuaidengan aslinya );Surat MENPAN

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK;Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

Tahun2014 sebagai pengganti dari UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokokKepegawaian;Ahli menerangkan bahwa PPK tidak wajib menggunakan format dari BKN,format hanya sebagai bahan pertimbangan dan untuk SK boleh tidak samadengan format, yang jelas tidak mengurangi inti dari surat keputusan itu;Ahli menerangkan bahwa berlakunya PTDH yang baru ditetapkan tahun 2019atau sekarang ini petunjuk pelaksanaannya ada didalam surat dari Mendagri,Menpan