Ditemukan 862 data
58 — 21
Swingli Sitepu selaku KepalaDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo(PPKAD) / Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor1.10.01.15.01.5.2 tahun anggaran 2011 pada tanggal 01 Juli 2011 denganuraian kegiatan sebagai berikut : No. Uraian Volume Satuan1 2 3 41. Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server 1 unit Windows Server Operating System2.
67 — 24
Saksi: LUKI MUFTI BIN A HIDAYAT4849Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai PNS di Dinas PPKAD(Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sedangkan padatahun 2009 saya menjabat sebagai bendahara Pengeluaran PPKD;Bahwa saksi sejak 1 Agustus 2008 sampai dengan 17 Februari 2011,yang mengangkat saya adalah Bupati Sukabumi berdasarkan SK BupatiSukabumi, kemudian pada tanggal 18 Februari 2011 diangkat menjadiKasi Pengendalian SumberSumber Pendapatan di Kantor DPPKAD Kab.Sukabumi ;Bahwa saksi mempunyai
1.DOUGLAS JHON FITER SH
2.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
3.ENDANG ANAKODA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA SH
5.JULIVIA SELANNO, SH
Terdakwa:
1.ABDURAHMAN MOKAN
2.MUHAMMAD JALI MOKAN
98 — 56
Masyarakat Pemerintahan Desa dan Keluargaberencana selanjutnya diteruskan ke Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk dievaluasi setalah di evaluasi apabila ada kekurangan maka akandikembalikan kepada Desa untuk diperbarui kemudian disahkan olehpihak Desa dan selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desadan Keluarga Berencana Kabupaten Seram Bagian Timurmengeluarkan Surat Rekomendasi untuk proses penyaluran DanaDesa yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
1.HASRUDDIN, S.H.
2.MAKMUN, S.Pd.
179 — 285
., M.Si selaku Kepala Dinas PPKAD Kab. Konawe Kepulauan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat, Nomor : 900/19/2016, tanggal 2 Juni 2016, perihal : Permohonan Persetujuan TUP Tahun Anggaran 2016, yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab. Konawe Kepulauan yang ditandatangani oleh YASIR B. DJAFAR, S.STP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab.
., M.Si selaku Kepala Dinas PPKAD Kab. KonaweKepulauan;1 (satu) lembar fotokopi Surat, Nomor : 900/19/2016, tanggal 2 Juni2016, perihal : Permohonan Persetujuan TUP Tahun Anggaran 2016, yangditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab. Konawe Kepulauan yangditandatangani oleh YASIR B. DJAFAR, S.STP., selaku Kuasa PenggunaAnggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab.
KAHAR MUZAKIR S, SE., M.Si selakuKepala Dinas PPKAD Kab. Konawe Kepulauan;1 (Satu) lembar fotokopi Surat, Nomor : 900/19/2016, tanggal 2 Juni 2016, perihal: Permohonan Persetujuan TUP Tahun Anggaran 2016, yang ditujukan kepadaKepala DPPKAD Kab. Konawe Kepulauan yang ditandatangani oleh YASIR B.DJAFAR, S.STP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian AdministrasiPemerintahan Umum Setda Kab.
KUO BRATAKUSUMA,SH
Terdakwa:
FIKRIN SIREGAR
77 — 19
Bidang Pemerintahan Desauntuk diteruskan ke Dinas PPKAD, kemudian oleh PPKAD melaluiRKUD mentransfer dana sebesar tahap 60 % (enam puluh persen) kerekening Desa, selanjutnya dari Pemerintah Desa melalui rekening desamentransfer ke rekening BUMDes yang besarnya sesuai dengan rincianpenggunaan dana tahap 60 % (enam puluh persen).3.
236 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUNGA BAKUNG, DISBUDPAR,YONGKY PITOY, dengan jumlah keseluruhanRp4.468.604.395,00 (empat miliar empat ratus enam puluhdelapan juta enam ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluhlima rupiah); Sisa uang pencairan cek dan pengambilan uang SKPD Sekdadan PPKAD sejumlah Rp595.646.305,00 (lima ratus sembilanpuluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratuslima rupiah) tetap berada dalam pengelolaan FRANS A.SAMBOW;Hal. 8 dari 1486 hal. Put.
Terdakwa selaku Walikota Tomohon memilikikewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerahKota Tomohon telah menggunakan kewenangan tersebut untuk tujuan lain,atau menggunakan kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukantersebut dengan memerintahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaituYAN LAMBA selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (PPKAD), FRANS A.
No. 21 K/PID.SUS/2017Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD)dilengkapi dokumen pendukung sesuai dengan jenis kegiatan yangdiajukan oleh masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Bahwa Terdakwa yang mengetahui prosedur pencairan uang daerah,pada sekitar awal Tahun Anggaran 2009 memanggil YAN LAMBAselaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kota Tomohon (Kadis PPKAD) dan FRANS A.
juta rupiah) .Uang hasil pencairan cek dan pencairan uang dari SKPD Sekdadan PPKAD sejumlah Rp5.464.250.700,00 (lima miliar empatratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratusrupiah), selanjutnya atas perintah Terdakwa dipergunakan untuk : keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp400.000.000,00 (empatratus juta rupiah) yang diserahkan oleh FRANS A.
pada Bank SulawesiUtara Cabang Tomohon nomor : 1140400209 dengan jumlahkeseluruhan Rp524.202.500,00 (lima ratus dua puluh empatjuta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;Uang hasil pencairan cek dan pencairan uang dari SKPD Sekdadan PPKAD sejumlah Rp2.285.695.650,00 (dua miliar dua ratusHal. 55 dari 1486 hal.
162 — 125
ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD Dinas PPKAD;174. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanpa nomor /SPP-LS/PMBY/2012 sebesar Rp. 243.500.000,- untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (tahap III) TA. 2011 yang diterima oleh ARNOLD LILI; 175. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor/SPP-LS/PMBY/2012 dan tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- berupa Surat Pengantar yang
ALIMUDDIN, M.SiKepala SKPD Dinas PPKAD;174.1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanoa nomor /SPPLS/PMBY/2012 sebesarRp. 243.500.000, untuk pembayaran tagihan retensi sebesar(5%) ataspekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara(tahap lll) TA.2011 yang diterima oleh ARNOLD LILI;175.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPPLSBarang dan Jasa) tanopa nomor/SPPLS/PMBY/2012 dan tanpa tanggaltahun2012 sebesar Rp. 243.500.000, berupa Surat Pengantar yang ditandatanganioleh
ALIMUDDIN, M.Si KepalaSKPD Dinas PPKAD;174) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanpa nomor /SPPLS/PMBY/2012 sebesar Rp. 243.500.000, untuk pembayarantagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutanKantor Bupati Konawe Utara (tahap Ill) TA. 2011 yang diterima olehARNOLD LILI;175) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung(SPPLS Barang dan Jasa) tanpa nomor/SPPLS/PMBY/2012 dantanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000, berupa SuratPengantar yang ditandatangani
ALIMUDDIN, M.Si KepalaSKPD Dinas PPKAD;1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanpa nomor /SPPLS/PMBY/2012 sebesar Rp. 243.500.000, untuk pembayarantagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutanKantor Bupati Konawe Utara (tahap Ill) TA. 2011 yang diterima olehARNOLD LILI;1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung(SPPLS Barang dan Jasa) tanpa nomor/SPPLS/PMBY/2012 dantanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000, berupa SuratPengantar yang ditandatangani oleh SUPARMAN
87 — 124
T22;Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumidan Bangunan Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, KabupatenManggarai Timur tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Manggarai Timur, tertanggal 24Juni 2015, nomor urut 425 s/d 426 atas nama Williem Babur dan nomor urut 734 s/d738 atas nama Ben Mandur, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyatasesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
REKAFIT M, SH
Terdakwa:
SUPRIADI Bin SIRAJE
98 — 59
AMIR baru bulan Agustus 2015 sebagaiBendahara;Bahwa yang mencairkan dana tahun 2015, Saksi bersama saudara AMIR;Bahwa pada tahun 2016 ada perubahan perangkat Desa yaitu tambahanKasi;Bahwa PPKAD yang melaksanakan saudara ASDAR selaku pelaksanaPPKAD, semua kegiatan yang laksanakan ASDAR;Bahwa Dana yang Saksi terima yaitu Dana Desa (DD) bantuan dari Pusat,Alokasi Dana Desa (ADD) bantuan dari Kabupaten, Block Grant bantuandari Provinsi.Bahwa pada tahun 2015 Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD)dicairkan
84 — 36
KPA dan KPA tidak tanda tangan hal itu saksitahu pada saat saksi mengajukan SPP ;Bahwa saksi membaca perjanjian kontrak sepintas saja ;Bahwa SPP dibuat dua tahap pencairan yaitu untuk 30 % dan 70% Saksi tidak mengetahui tahapantahapan pencairan dana ;Saksi tidak mengetahui setelah dana cair digunakan untuk apa ;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut selesaiatau tidak setahu saksi, saksi hanya diperintah oleh PPTK untukmembuat SPP ;Bahwa sebelum dana dicairkan SPP dan SPM dibawa ke PPKAD
109 — 65
sebesar 20 %; Saksi yang membuat dokumen SPMLS dan Dokumen pencairanlainnya, kemudian dilakukan pencairan uang muka bulan September2010, termin bulan Desember 2010; Uang muka Rp. 200 juta lebih; Termin MC 0103 kurang lebih Rp. 600 juta; Proyek pembangunan jalan Sila Poliu Pilan ini didanai oleh APBD dannilainya 1 Milyar 900 juta sekian; Mekanisme pencairan dana adalah, Kontraktor mengajukanpermohonan berupa Berita Acara Pembayaran, lalu dibawa ke DinasPU, kemudian diproses, lalu ditujukan ke Dinas PPKAD
78 — 45
Fotocopi Surat Pernyataan Tri Swarni binti Tukiran (mantan PanguluNagori Silau Bayu 2202 s.d. 2008), tertanggal 14 Januari 2016 yangmenyatakan bahwa Ramlan dan Umi Kalsum adalah suamiistribertempoat tinggal dan menguasi tanah pertapakan rumah dan tanahpertanian di Huta Bandar Malela, terdaftar di Kantor BPN Kab.Simalungun dan di Kantor Dinas PPKAD Simalungun, dan telah tercatatdalam daftar wajib pajak bumi & bangunan atas nama Ramlan yangterdiri dari 6 (enam) objek.
M RISKA SAPUTRA SH MH
Terdakwa:
MUHAMMAD ZINNUR, SH., MH Bin BAHTARIM.
101 — 23
- 1 Lembar Surat Atas Nama Sekretaris Daerah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pesisir Barat Kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Pesisir Barat dengan Surat Nomor 100/201/01/2016 Tanggal 15 Juni 2016 Prihal Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Panitia Pemilihan Peratin Tingkat Pekon Pada 68 Pekon di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016.
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Tidak Langsung PPKD (SPP-LS-BTL PPKAD) NOMOR 112/SPM-LS-BTL/1.20.05.02/2016 Tanggal 29 Juni 2016.
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Tidak Langsung PPKD NOMOR 112/SPM-LS-BTL/1.20.05.02/2016 Tanggal 29 Juni 2016.
KUO BRATAKUSUMA,SH
Terdakwa:
BURHANUDDIN SIREGAR
84 — 26
Bidang Pemerintahan Desauntuk diteruskan ke Dinas PPKAD, kemudian oleh PPKAD melaluiRKUD mentransfer dana sebesar tahap 60 % (enam puluh persen) kerekening Desa, selanjutnya dari Pemerintah Desa melalui rekening desamentransfer ke rekening BUMDes yang besarnya sesuai dengan rincianpenggunaan dana tahap 60 % (enam puluh persen).Halaman 53 dari 136 Putusan Nomor 75/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn14.3.
93 — 31
termasukpembangunan fisik yang dananya bersumber dari DAK sebesar Rp.10.443.400.000,; Bahwa dana untuk pengadaan meubelair untuk 11 Puskesmas yang ada di PulangPisau lebih kurang sebesar Rp. milyar lebih sedangkan untuk alat promosikesehatan sebesar lebih kurang sebesar Rp. 660 juta, karena saksi yangmenyusun perencanaannya, sebab hal ini merupakan tugas saksi sebagai KasiPuskesmas dan Rumah sakit yakni merencanakan segala kebutuhan Puskesmasdan jaringannya; Bahwa pada tahun 2008 ada informasi dari PPKAD
Pulang Pisau danbertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran secara strukturan sedangkansecara fungsional bertanggungjawab kepada PPKAD selaku BUD; Bahwa setahu saksi pada tahun 2008 di Dinas Kesehatan Kabupaten PulangPisau ada pengadaan meubeler dan alat promosi kesehatan yang dananyabersumber dari DAK lebih kurang sebesar Rp.10 milyar; Bahwa setahu saksi susunan pengelola DAK dimaksud adalah;Pengguna Anggaran ; Esgandi Wangi;Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) ; Supardi,SE.M.Si;Bendahara pengeluaran
bagaimana proses sampai bisa menjadi 8 kontrak dari 22kontrak sebelumnya, namun saksi dengar ada rapat untuk itu; Bahwa proses pencairan dana ini diawali dengan adanya permohonan PPTKkepada Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran yang dilampiriantara lain; Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, dan serah terima hasilpekerjaan, faktur pembayaran, bukti Pajak yang diserahkan kepada PPK untukdiverifikasi kemudian baru keluar SPM yang ditandatangani oleh PenggunaAnggaran selanjutnya diajukan ke PPKAD
PURNOMO HALIM LIM, DKK
Tergugat:
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA
202 — 88
Barang Milik Daerah, mempunyai kewenanganuntuk melakukan pengawasan dan pengadilan atas pengelolaanBarang Tidak Bergerak yaitu Tanah Hak Pengelolaan MilikPemerintah Kota Samarinda berdasaran Sertifikasi HakPengelolaan Nomor 02); danSekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan KeuanganDaerah Berdasarkan Surat Keputusan Walikota SamarindaNomor: 069/024/HKKS/I/2017 Tanggal 23 Januari 2017 tentangpelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)Selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKAD
93 — 15
termasukpembangunan fisik yang dananya bersumber dari DAK sebesar Rp.10.443.400.000,; Bahwa dana untuk pengadaan meubelair untuk 11 Puskesmas yang ada di PulangPisau lebih kurang sebesar Rp. milyar lebih sedangkan untuk alat promosikesehatan sebesar lebih kurang sebesar Rp. 660 juta, karena saksi yangmenyusun perencanaannya, sebab hal ini merupakan tugas saksi sebagai KasiPuskesmas dan Rumah sakit yakni merencanakan segala kebutuhan Puskesmasdan jaringannya; Bahwa pada tahun 2008 ada informasi dari PPKAD
Pulang Pisau danbertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran secara strukturan sedangkansecara fungsional bertanggungjawab kepada PPKAD selaku BUD;Bahwa setahu saksi pada tahun 2008 di Dinas Kesehatan Kabupaten PulangPisau ada pengadaan meubeler dan alat promosi kesehatan yang dananyabersumber dari DAK lebih kurang sebesar Rp.10 milyar;Bahwa setahu saksi susunan pengelola DAK dimaksud adalah;Pengguna Anggaran ; Esgandi Wangi;Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) ; Supardi,SE.M.Si;Bendahara pengeluaran
bagaimana proses sampai bisa menjadi 8 kontrak dari 22kontrak sebelumnya, namun saksi dengar ada rapat untuk itu;Bahwa proses pencairan dana ini diawali dengan adanya permohonan PPTKkepada Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran yang dilampiriantara lain; Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, dan serah terima hasilpekerjaan, faktur pembayaran, bukti Pajak yang diserahkan kepada PPK untukdiverifikasi kemudian baru keluar SPM yang ditandatangani oleh PenggunaAnggaran selanjutnya diajukan ke PPKAD
87 — 16
, dan untuk pemanfaatan danpengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dibidangpengelolaan keuangan daerah, sedangkan untuk penyaluran bulan Mei 2014 sampaidengan sekarang dari BPJS langsung ke rekening bendahara Kapitasi JKNPuskesmas;Bahwa apabila Bupati/Walikota belum mengangkat bendahara Puskesmas,maka Dana Kapitasi JKN tersebut harus disetorkan ke kas daerah, dan apabila telahdiangkat bendahara Puskesmas oleh Bupati/Walikota, maka Dinas Kesehatanmengusulkan kepada Dinas PPKAD
dan untukpemanfaatan dan pengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dibidang pengelolaan keuangan daerah, sedangkan untuk penyaluranbulan Mei 2014 sampai dengan sekarang dari BPJUS langsung ke rekening bendaharaKapitasi JKN Puskesmas;Bahwa apabila Bupati/Walikota belum mengangkat Bendahara Puskesmasmaka Dana Kapitasi JKN tersebut harus disetorkan ke kas daerah, dan apabila telahdiangkat Bendahara Puskesmas oleh Bupati/Walikota, maka Dinas Kesehatanmengusulkan kepada Dinas PPKAD
daerah, dan untuk pemanfaatan danpengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dibidangpengelolaan keuangan daerah, sedangkan untuk penyaluran bulan Mei 2014 sampaidengan sekarang dari BPJS langsung ke rekening Bendahara Kapitasi JKNPuskesmas;Bahwa apabila Bupati/Walikota belum mengangkat bendahara puskesmasmaka Dana Kapitasi JKN tersebut harus disetorkan ke kas daerah, dan apabila telahdiangkat bendahara puskesmas oleh Bupati/Walikota, maka Dinas Kesehatanmengusulkan kepada dinas PPKAD
ketentuan peraturan perundangundangan dibidangpengelolaan keuangan daerah, sedangkan untuk penyaluran bulan Mei 2014 sampaiHalaman 118 dari 405 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2016/PN Gto.dengan sekarang dari BPJS langsung ke rekening Bendahara Kapitasi JKNPuskesmas;Bahwa apabila Bupati/Walikota belum mengangkat bendahara puskesmasmaka dana kapitasi JKN tersebut harus disetorkan ke kas daerah, dan apabila telahdiangkat bendahara puskesmas oleh Bupati/Walikota, maka Dinas Kesehatanmengusulkan kepada dinas PPKAD
Akan tetapi setelah berkasberkas dokumen pencairan Danasebesar Rp.24.155.000, (dua puluh empat juta seratus lima puluh lima riburupiah) sudah dimasukkan di Dinas PPKAD (Keuangan Daerah) uang belumjuga dicairkan sementara Ningsih Pooe sudah mendesak agar uangnyadikembalikan karena sudah sangat dibutuhkan sehingga akhirnyaditanggulangi dengan uang dari Dana Kapitasi JKN.
M HABI HENDARSO SH MH
Terdakwa:
DADAN DARMANSYAH.B.Sc Bin HARIS PAKIH.
181 — 62
83. Asli Nota Dinas dari Kadis PPKAD kepada Kabid Aset PPKAD tanggal 01 Februari 2016 perihal Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Timur TA 2016
84. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/03/16/SK/2016 antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan PT.
71 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
satu) lembar asli dokumen Bukti Pembayaran Nomor100/KWTPU/VIII/2011, sebesar Rp 146.600.000,00 (seratusempat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;1 (satu) lembar asli dokumen Cek List Kelengkapan BerkasPaket TA 2011 (Jasa Konsultan), nama perusahaan PT.Elsuma Consultant, paket pekerjaan perencanaan teknispembangunan RSUD, nilai anggaran Rp 146.600.000,00(seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasiyang ditujukan ke Kadis PPKAD
(satu) lembar asli dokumen Bukti Pembayaran Nomor100/KWTPU/VIII/2011, sebesar Rp 146.600.000,00 (seratusempat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;1 (satu) lembar asli dokumen Cek List Kelengkapan BerkasPaket TA 2011 (Jasa Konsultan), nama perusahaan PT.Elsuma Consultant, paket pekerjaan perencanaanteknispembangunan RSUD, nilai anggaran Rp 146.600.000,00(seratus empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) ;1 (satu) lembar asli dokumen surat dari Ketua Tim Verifikasiyang ditujukan ke Kadis PPKAD