Surat KeputusanPenerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK), masingmasing kepala sekolahmenerbitkan Surat Keputusan tentang Panitia Pelaksana PembangunanRehabilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut, kemudian Panitia PelaksanaPembangunan Rehabilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) membuat perencanaandengan dibantu Tim Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten KepulauanMentawai, setelah itu) masingmasing kepala Sekolah Dasar Negerimenandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dengan KepalaDinas PPKAD

No. 1944 K/Pid.Sus/201318menerbitkan Surat Keputusan tentang Panitia Pelaksana PembangunanRehabilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut, kemudian Panitia PelaksanaPembangunan Rehabilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) membuat perencanaandengan dibantu Tim Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten KepulauanMentawai, setelah itu) masingmasing Kepala Sekolah Dasar Negerimenandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dengan KepalaDinas PPKAD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berisikan antara lainmekanisme

JAIRUS LOBO HUKY;Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangansebagai berikut :Bahwaterkait dengan pelaksanaan pekerjaan tambak garam di kabupatenSabu Raijua tahun 2016 saksi diangkat sebagai Kepala Seksi Anggaranpada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD)Kab.

anggaran berikutnya tetapi harus dilakulan PHK dan dapat dilakukanpengumuman lelang ulang untuk pelaksanaan pekerjaan yang belum selesai.Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.RUMANTI YUSTINA LEDE, SE ;Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangansebagai berikut :Bahwaterkait dengan pelaksanaan pekerjaan tambak garam di kabupatenSabu Raijua tahun 2015 dan tahun 2016 saksi diangkat sebagai KepalaSeksi Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (PPKAD

Surat Nomor : 460/519 Sostrans/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011perihal : Mohon Pengesahan Copy SPMNomor:2495/BL/BT/2006 dari Kadisos dan TransmigrasiKab.Pulpis dan Surat Nomor:234/DPPKAD/SekV1/2011 tanggal15 Juni 2011 Perihal:Pengesahan Copy SPMNomor:2495/BL/BT/2006 dari Kadis PPKAD Kab.Pulpis ; Yangdisita dari Drs.Suhaimi,M,Si;27.

Rektor UNPAR Norek : 024301000201301 senilaiRp. 500.000.000, tanggal 23 Desember 2010;Kwitansi Pembayaran dari PPKAD Kabupaten Barsel kepadaRektor Unpar senilai Rp. 1.000.000.000, tanggal 27Desember 2011;Aplikasi Transfer melalui Bank Pembangunan Kalteng ke rek.BTN An.

/PPKAD/2010 tertanggal 09 Desember2010 yang ditandatangani oleh EDYPATIKUMPUL, SE,. selaku Kadis.

Kwitansi Pembayaran dari PPKAD Kabupaten Barsel kepadaRektor Unpar senilai Rp. 500.000.000, tanggal 23 Desember2010;49.9.2. Aplikasi Transfer melalui Bank Pembangunan Kalteng ke rek. BRIAn. Rektor UNPAR Norek : 024301000201301 senilai Rp.500.000.000, tanggal 23 Desember 2010;49.9.3. Kwitansi Pembayaran dari PPKAD Kabupaten Barsel kepadaRektor Unpar senilai Rp. 1.000.000.000, tanggal 27 Desember2011;Halaman 537 dari 935 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN Pik49.9.4.

/PPKAD/2010tertanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani olehEDY PATIKUMPUL, SE,. selaku Kadis. Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.

/PPKAD/2010 tertanggal 09Desember 2010 yang ditandatangani olehEDY PATIKUMPUL, SE,. selaku Kadis.Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAset Daerah Kab.

Saksi: LUKI MUFTI BIN A HIDAYAT4849Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai PNS di Dinas PPKAD(Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sedangkan padatahun 2009 saya menjabat sebagai bendahara Pengeluaran PPKD;Bahwa saksi sejak 1 Agustus 2008 sampai dengan 17 Februari 2011,yang mengangkat saya adalah Bupati Sukabumi berdasarkan SK BupatiSukabumi, kemudian pada tanggal 18 Februari 2011 diangkat menjadiKasi Pengendalian SumberSumber Pendapatan di Kantor DPPKAD Kab.Sukabumi ;Bahwa saksi mempunyai

., M.Si selaku Kepala Dinas PPKAD Kab. Konawe Kepulauan;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat, Nomor : 900/19/2016, tanggal 2 Juni 2016, perihal : Permohonan Persetujuan TUP Tahun Anggaran 2016, yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab. Konawe Kepulauan yang ditandatangani oleh YASIR B. DJAFAR, S.STP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab.

., M.Si selaku Kepala Dinas PPKAD Kab. KonaweKepulauan;1 (satu) lembar fotokopi Surat, Nomor : 900/19/2016, tanggal 2 Juni2016, perihal : Permohonan Persetujuan TUP Tahun Anggaran 2016, yangditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab. Konawe Kepulauan yangditandatangani oleh YASIR B. DJAFAR, S.STP., selaku Kuasa PenggunaAnggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab.

KAHAR MUZAKIR S, SE., M.Si selakuKepala Dinas PPKAD Kab. Konawe Kepulauan;1 (Satu) lembar fotokopi Surat, Nomor : 900/19/2016, tanggal 2 Juni 2016, perihal: Permohonan Persetujuan TUP Tahun Anggaran 2016, yang ditujukan kepadaKepala DPPKAD Kab. Konawe Kepulauan yang ditandatangani oleh YASIR B.DJAFAR, S.STP., selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian AdministrasiPemerintahan Umum Setda Kab.

Swingli Sitepu selaku KepalaDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo(PPKAD) / Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor1.10.01.15.01.5.2 tahun anggaran 2011 pada tanggal 01 Juli 2011 denganuraian kegiatan sebagai berikut : No. Uraian Volume Satuan1 2 3 41. Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/server 1 unit Windows Server Operating System2.

Bidang Pemerintahan Desauntuk diteruskan ke Dinas PPKAD, kemudian oleh PPKAD melaluiRKUD mentransfer dana sebesar tahap 60 % (enam puluh persen) kerekening Desa, selanjutnya dari Pemerintah Desa melalui rekening desamentransfer ke rekening BUMDes yang besarnya sesuai dengan rincianpenggunaan dana tahap 60 % (enam puluh persen).3.

BUNGA BAKUNG, DISBUDPAR,YONGKY PITOY, dengan jumlah keseluruhanRp4.468.604.395,00 (empat miliar empat ratus enam puluhdelapan juta enam ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluhlima rupiah); Sisa uang pencairan cek dan pengambilan uang SKPD Sekdadan PPKAD sejumlah Rp595.646.305,00 (lima ratus sembilanpuluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratuslima rupiah) tetap berada dalam pengelolaan FRANS A.SAMBOW;Hal. 8 dari 1486 hal. Put.

Terdakwa selaku Walikota Tomohon memilikikewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerahKota Tomohon telah menggunakan kewenangan tersebut untuk tujuan lain,atau menggunakan kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukantersebut dengan memerintahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaituYAN LAMBA selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (PPKAD), FRANS A.

No. 21 K/PID.SUS/2017Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD)dilengkapi dokumen pendukung sesuai dengan jenis kegiatan yangdiajukan oleh masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Bahwa Terdakwa yang mengetahui prosedur pencairan uang daerah,pada sekitar awal Tahun Anggaran 2009 memanggil YAN LAMBAselaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kota Tomohon (Kadis PPKAD) dan FRANS A.

juta rupiah) .Uang hasil pencairan cek dan pencairan uang dari SKPD Sekdadan PPKAD sejumlah Rp5.464.250.700,00 (lima miliar empatratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratusrupiah), selanjutnya atas perintah Terdakwa dipergunakan untuk : keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp400.000.000,00 (empatratus juta rupiah) yang diserahkan oleh FRANS A.

pada Bank SulawesiUtara Cabang Tomohon nomor : 1140400209 dengan jumlahkeseluruhan Rp524.202.500,00 (lima ratus dua puluh empatjuta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;Uang hasil pencairan cek dan pencairan uang dari SKPD Sekdadan PPKAD sejumlah Rp2.285.695.650,00 (dua miliar dua ratusHal. 55 dari 1486 hal.

T22;Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumidan Bangunan Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, KabupatenManggarai Timur tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Manggarai Timur, tertanggal 24Juni 2015, nomor urut 425 s/d 426 atas nama Williem Babur dan nomor urut 734 s/d738 atas nama Ben Mandur, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyatasesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda

AMIR baru bulan Agustus 2015 sebagaiBendahara;Bahwa yang mencairkan dana tahun 2015, Saksi bersama saudara AMIR;Bahwa pada tahun 2016 ada perubahan perangkat Desa yaitu tambahanKasi;Bahwa PPKAD yang melaksanakan saudara ASDAR selaku pelaksanaPPKAD, semua kegiatan yang laksanakan ASDAR;Bahwa Dana yang Saksi terima yaitu Dana Desa (DD) bantuan dari Pusat,Alokasi Dana Desa (ADD) bantuan dari Kabupaten, Block Grant bantuandari Provinsi.Bahwa pada tahun 2015 Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD)dicairkan

KPA dan KPA tidak tanda tangan hal itu saksitahu pada saat saksi mengajukan SPP ;Bahwa saksi membaca perjanjian kontrak sepintas saja ;Bahwa SPP dibuat dua tahap pencairan yaitu untuk 30 % dan 70% Saksi tidak mengetahui tahapantahapan pencairan dana ;Saksi tidak mengetahui setelah dana cair digunakan untuk apa ;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut selesaiatau tidak setahu saksi, saksi hanya diperintah oleh PPTK untukmembuat SPP ;Bahwa sebelum dana dicairkan SPP dan SPM dibawa ke PPKAD

sebesar 20 %; Saksi yang membuat dokumen SPMLS dan Dokumen pencairanlainnya, kemudian dilakukan pencairan uang muka bulan September2010, termin bulan Desember 2010; Uang muka Rp. 200 juta lebih; Termin MC 0103 kurang lebih Rp. 600 juta; Proyek pembangunan jalan Sila Poliu Pilan ini didanai oleh APBD dannilainya 1 Milyar 900 juta sekian; Mekanisme pencairan dana adalah, Kontraktor mengajukanpermohonan berupa Berita Acara Pembayaran, lalu dibawa ke DinasPU, kemudian diproses, lalu ditujukan ke Dinas PPKAD

ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD Dinas PPKAD;174. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanpa nomor /SPP-LS/PMBY/2012 sebesar Rp. 243.500.000,- untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (tahap III) TA. 2011 yang diterima oleh ARNOLD LILI; 175. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor/SPP-LS/PMBY/2012 dan tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- berupa Surat Pengantar yang

ALIMUDDIN, M.SiKepala SKPD Dinas PPKAD;174.1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanoa nomor /SPPLS/PMBY/2012 sebesarRp. 243.500.000, untuk pembayaran tagihan retensi sebesar(5%) ataspekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara(tahap lll) TA.2011 yang diterima oleh ARNOLD LILI;175.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPPLSBarang dan Jasa) tanopa nomor/SPPLS/PMBY/2012 dan tanpa tanggaltahun2012 sebesar Rp. 243.500.000, berupa Surat Pengantar yang ditandatanganioleh

ALIMUDDIN, M.Si KepalaSKPD Dinas PPKAD;174) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanpa nomor /SPPLS/PMBY/2012 sebesar Rp. 243.500.000, untuk pembayarantagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutanKantor Bupati Konawe Utara (tahap Ill) TA. 2011 yang diterima olehARNOLD LILI;175) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung(SPPLS Barang dan Jasa) tanpa nomor/SPPLS/PMBY/2012 dantanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000, berupa SuratPengantar yang ditandatangani

ALIMUDDIN, M.Si KepalaSKPD Dinas PPKAD;1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanpa nomor /SPPLS/PMBY/2012 sebesar Rp. 243.500.000, untuk pembayarantagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutanKantor Bupati Konawe Utara (tahap Ill) TA. 2011 yang diterima olehARNOLD LILI;1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung(SPPLS Barang dan Jasa) tanpa nomor/SPPLS/PMBY/2012 dantanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000, berupa SuratPengantar yang ditandatangani oleh SUPARMAN

Masyarakat Pemerintahan Desa dan Keluargaberencana selanjutnya diteruskan ke Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk dievaluasi setalah di evaluasi apabila ada kekurangan maka akandikembalikan kepada Desa untuk diperbarui kemudian disahkan olehpihak Desa dan selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desadan Keluarga Berencana Kabupaten Seram Bagian Timurmengeluarkan Surat Rekomendasi untuk proses penyaluran DanaDesa yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD

Bidang Pemerintahan Desauntuk diteruskan ke Dinas PPKAD, kemudian oleh PPKAD melaluiRKUD mentransfer dana sebesar tahap 60 % (enam puluh persen) kerekening Desa, selanjutnya dari Pemerintah Desa melalui rekening desamentransfer ke rekening BUMDes yang besarnya sesuai dengan rincianpenggunaan dana tahap 60 % (enam puluh persen).Halaman 53 dari 136 Putusan Nomor 75/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn14.3.

Barang Milik Daerah, mempunyai kewenanganuntuk melakukan pengawasan dan pengadilan atas pengelolaanBarang Tidak Bergerak yaitu Tanah Hak Pengelolaan MilikPemerintah Kota Samarinda berdasaran Sertifikasi HakPengelolaan Nomor 02); danSekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan KeuanganDaerah Berdasarkan Surat Keputusan Walikota SamarindaNomor: 069/024/HKKS/I/2017 Tanggal 23 Januari 2017 tentangpelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)Selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKAD

, dan untuk pemanfaatan danpengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dibidangpengelolaan keuangan daerah, sedangkan untuk penyaluran bulan Mei 2014 sampaidengan sekarang dari BPJS langsung ke rekening bendahara Kapitasi JKNPuskesmas;Bahwa apabila Bupati/Walikota belum mengangkat bendahara Puskesmas,maka Dana Kapitasi JKN tersebut harus disetorkan ke kas daerah, dan apabila telahdiangkat bendahara Puskesmas oleh Bupati/Walikota, maka Dinas Kesehatanmengusulkan kepada Dinas PPKAD

dan untukpemanfaatan dan pengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dibidang pengelolaan keuangan daerah, sedangkan untuk penyaluranbulan Mei 2014 sampai dengan sekarang dari BPJUS langsung ke rekening bendaharaKapitasi JKN Puskesmas;Bahwa apabila Bupati/Walikota belum mengangkat Bendahara Puskesmasmaka Dana Kapitasi JKN tersebut harus disetorkan ke kas daerah, dan apabila telahdiangkat Bendahara Puskesmas oleh Bupati/Walikota, maka Dinas Kesehatanmengusulkan kepada Dinas PPKAD

daerah, dan untuk pemanfaatan danpengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dibidangpengelolaan keuangan daerah, sedangkan untuk penyaluran bulan Mei 2014 sampaidengan sekarang dari BPJS langsung ke rekening Bendahara Kapitasi JKNPuskesmas;Bahwa apabila Bupati/Walikota belum mengangkat bendahara puskesmasmaka Dana Kapitasi JKN tersebut harus disetorkan ke kas daerah, dan apabila telahdiangkat bendahara puskesmas oleh Bupati/Walikota, maka Dinas Kesehatanmengusulkan kepada dinas PPKAD

ketentuan peraturan perundangundangan dibidangpengelolaan keuangan daerah, sedangkan untuk penyaluran bulan Mei 2014 sampaiHalaman 118 dari 405 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2016/PN Gto.dengan sekarang dari BPJS langsung ke rekening Bendahara Kapitasi JKNPuskesmas;Bahwa apabila Bupati/Walikota belum mengangkat bendahara puskesmasmaka dana kapitasi JKN tersebut harus disetorkan ke kas daerah, dan apabila telahdiangkat bendahara puskesmas oleh Bupati/Walikota, maka Dinas Kesehatanmengusulkan kepada dinas PPKAD

Akan tetapi setelah berkasberkas dokumen pencairan Danasebesar Rp.24.155.000, (dua puluh empat juta seratus lima puluh lima riburupiah) sudah dimasukkan di Dinas PPKAD (Keuangan Daerah) uang belumjuga dicairkan sementara Ningsih Pooe sudah mendesak agar uangnyadikembalikan karena sudah sangat dibutuhkan sehingga akhirnyaditanggulangi dengan uang dari Dana Kapitasi JKN.

termasukpembangunan fisik yang dananya bersumber dari DAK sebesar Rp.10.443.400.000,; Bahwa dana untuk pengadaan meubelair untuk 11 Puskesmas yang ada di PulangPisau lebih kurang sebesar Rp. milyar lebih sedangkan untuk alat promosikesehatan sebesar lebih kurang sebesar Rp. 660 juta, karena saksi yangmenyusun perencanaannya, sebab hal ini merupakan tugas saksi sebagai KasiPuskesmas dan Rumah sakit yakni merencanakan segala kebutuhan Puskesmasdan jaringannya; Bahwa pada tahun 2008 ada informasi dari PPKAD

Pulang Pisau danbertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran secara strukturan sedangkansecara fungsional bertanggungjawab kepada PPKAD selaku BUD; Bahwa setahu saksi pada tahun 2008 di Dinas Kesehatan Kabupaten PulangPisau ada pengadaan meubeler dan alat promosi kesehatan yang dananyabersumber dari DAK lebih kurang sebesar Rp.10 milyar; Bahwa setahu saksi susunan pengelola DAK dimaksud adalah;Pengguna Anggaran ; Esgandi Wangi;Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) ; Supardi,SE.M.Si;Bendahara pengeluaran

bagaimana proses sampai bisa menjadi 8 kontrak dari 22kontrak sebelumnya, namun saksi dengar ada rapat untuk itu; Bahwa proses pencairan dana ini diawali dengan adanya permohonan PPTKkepada Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran yang dilampiriantara lain; Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, dan serah terima hasilpekerjaan, faktur pembayaran, bukti Pajak yang diserahkan kepada PPK untukdiverifikasi kemudian baru keluar SPM yang ditandatangani oleh PenggunaAnggaran selanjutnya diajukan ke PPKAD