Ditemukan 7212 data
Terbanding/Terdakwa : HARNIAH, ST., BINTI H ALWI ALM
151 — 65
bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintan besertaperubahannya yaitu Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaanBarang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentangHalaman 57 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT BJMperubahan keempat atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21
221 — 134
Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor21.a/SPJTUNIHIL/1.20.14/VII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yangditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dengan rincian :228.
peruntukannya dan membuatlaporan pertanggungjawaban yang sebagian besar fiktif yang bertentangandengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi Setiap pengeluaran harusdidukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh olehpihak yang menagih dan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21
162 — 42
mengenaiHalaman 249dari 311 halaman,Putusan Tipikor No.138/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdgkewenangan PA yang dilimpahkan ke KPA yaitu tidak melakukanpengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.Aturan yang dilanggar oleh PPK : Perpres nomor 54 tahun 2010 pasal 11jo Perpres nomor 35 tahun 2011 jo Perpres nomor 70 tahun 21012; yaitumelaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.Aturan yang dilanggar oleh PPTK ; Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal25 ayat (5) jo Permendagri nomor 59 tahun 2007 jo Permendahri nomor21
242 — 210
Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor21.a/SPJTUNIHIL/1.20.14/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yangditandatangani Wis Wilujeng, S.Psi (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dengan rincian:228.229.230.231.232.Kwitansi tanggal 08 Juli 2015 dengan nomor mata anggaran 52 206 01untuk Belanja Cetak Kantor Perwakilam sebesar Rp 2.100.000 (Dua JutaSeratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Angga, Yofani Bandari,AMKL (Kuasa Pengguna Anggaran), dan Wis
Suwandi
Tergugat:
1.H.Ngadiman
2.Suherman Wijaya
Turut Tergugat:
1.Liva Desi Deria
2.ZULFANO GRIFICO
3.MICHAEL JUNKELSEN
4.ANGELIN JENS
5.MERISDA TAMBUNAN, SH., M.Kn
228 — 316
Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor21/LEG/NOTDS/VI/2008;7. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor22/LEG/NOTDS/VI/2008;8. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor23/LEG/NOTDS/VI/2008;9.
Terbanding/Tergugat IV : FANUS BAU
Terbanding/Tergugat II : ANDREAS ASA
Terbanding/Tergugat III : MAN DAHU
Terbanding/Tergugat I : FIDELIS KALI
Turut Terbanding/Penggugat III : MARIA LIUK
Turut Terbanding/Penggugat I : VINSENSIUS BERE
230 — 122
Dalil gugatan kedua dapat dilinat dalam Putusan Nomor21/Pdt.G/2016/PN Atb., tanggal 30 Nopember 2016, hal.23 poin 1dan poin 2 yang pada pokoknya tanah tersebut adalah milik SukuBEI SAUR yang diserahkan kepada ibu kandung kakek Penggugatbernama: ATOK TABORA (alm) sekitar tahun 1942 tanpaHalaman 71 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 71 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 71 dari 88 halaman Putusan Nomor 162/PDT/2018/PT KPGHalaman 71 dari 88 halaman Putusan
178 — 122
UndangUndang Nomor21 tahun 1997 jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2000 jo. PeraturanPemerintah Nomor 40 Tahun 1996 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun1996 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan PemerintahNomor 46 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 jo.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2000 jo. KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 jo. Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor tahun 1989 jo.
94 — 38
usaha yang dimiliki oleh PD Kie Raha Mandiri sampai saat iniadalah pengelolaan Terminal Bandara Sultan Babullah Ternate sejak bulanOktober 2013 sampai dengan sekarang ini ;Bahwa PD Kie Raha Mandiri ditunjuk sebagai Perusahaan Daerah yangmengelola Terminal, tempat usaha lain dan tempat khusus parkir dilingkungan terminal Bandara Sultan Babullah Ternate adalah berdasarkanKeputusan Gubernur Maluku Utara nomor 284/KPTS/MU/2013 tertanggal 2September 2013 dan berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor21
BINDU SIAHAAN
Tergugat:
1.NUR PALAH atau disebut juga dengan nama PALAH Bin YUSUF
2.ALIRMAN atau disebut juga dengan nama ALIR Bin SAK YANI
3.DARMINI
4.MUHAMMAD SYARKONI
Turut Tergugat:
ALI BASRI TAMBUNAN
328 — 285
T Pihak Kedua dengan nomor21/SK/SKPRK/III/2013, tanggal 15032013 di lokasi RT.001 RW.001,Dusun Pematang Meranti, Kepenghuluan Sekapas, selanjutnya diberitanda bukti T59;Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah atas nama ZULKIFLI PihakPertama kepada NURHASIANA.T Pihak Kedua dengan nomor86/SK/SKPRK/VI/2013, tanggal 17062013 di lokasi RT.001 RW.001,Dusun Pematang Meranti, Kepenghuluan Sekapas, selanjutnya diberitanda bukti T60;Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah atas nama USRI PihakPertama
136 — 52
(dua juta sembilan ratus sembilan puluhempat ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) termasuk pohonkaret kecuali tanaman milik penggarap yang terletak di DesaTenjo Jaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi ProvinsiJawa Barat sebagaimana terdapat dalam SHGU Nomor21/1980, Nomor : 22/1980, Nomor : 23/1980 Desa Tenjo JayaKecamatan Cibadak;2. Harga yang disepakati adalah Rp.17.000,/m?
Terbanding/Terdakwa : David Manibui
265 — 143
Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf c, d, e DokumenPengadaan Secara Elektronik untuk Pengadaan PekerjaanPeningkatan Jalan Kemiri Depapre (112) 24,00 Km (DAK) Nomor21/PPBJ.14/DOKKUAL/JLN.KD/APBD/VIII/2015 tanggal 14 Agustus2015; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersamasama dengan MIKAELKAMBUAYA tersebut merugikan keuangan negara sebesarRp40.931.277.179,64 (empat puluh miliar sembilan ratus tiga puluh satujuta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiahenam puluh empat sen)
277 — 103
:Hak Guna Bangunan Nomor :Hak Guna Bangunan Nomor :Hak Guna Bangunan NomorHak Guna Bangunan NomorHak Guna Bangunan Nomor :Hak Guna Bangunan NomorHak Guna Bangunan Nomoroe nour oe YP =Hak Guna Bangunan Nomor :10.Hak Guna Bangunan Nomor :11.Hak Guna Bangunan Nomor12.Hak Guna Bangunan Nomor13.Hak Guna Bangunan Nomor :14.Hak Guna Bangunan Nomor15.Hak Guna Bangunan Nomor16.Hak Guna Bangunan Nomor :17.Hak Guna Bangunan Nomor :18.Hak Guna Bangunan Nomor19.Hak Guna Bangunan Nomor :20.Hak Guna Bangunan Nomor21
233 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa perakara a quo adalah menyangkut Pembelian/Pengadaan Tanahdan Bangunan sebesar Rp54 miliar dalam rangka pembukaan Kantorcabang PT Bank Maluku Maluku Utara di Kota Surabaya Provinsi JawaTimur;Pembelian Tanah dan Bangunan dimaksud adalah merupakanbagian dari kegiatan/usaha Bank, karena termasuk dalam Pengaturan danPengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)sebagaimana diatur pada Pasal 7 huruf a angka 1 UndangUndang Nomor21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyebutkan
80 — 17
Desember 2007peruntukannya untuk tebas tebang ; Tahap II pada tanggal 03 Maret 2008 sebesar Rp. 91.250.000,(sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),dimana saksi ETRIZAL,SP membuatkan Rekomendasi tertanggal 20Oktober 2007 dengan Nomor 17/Bun LK/PLA/X 2007 untukkelompok tani Sontung Kalowan, Nomor 18/Bun LK/PLA/X 2007340untuk kelompok tani Tuah Sakato, Nomor : 19/Bun LK/PLA/X 2007untuk kelompok tani Sejahtera (terdakwa), Nomor : 20/BunLK/PLA/X 2007 untuk kelompok tani Tumbuh Mekar dan Nomor21
424 — 167
UndangUndang Nomor 42 Tahun 2014tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentangMPR, DPR, DPD dan DPRD; Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentangTata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 3Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014tentang Tata Tertiob; Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang KodeEtik Anggota DPR RI; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil; dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor21
263 — 229
Jend H.Hasan Basry Komplek Unlam Kayu TangiBanjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 4 Juli 2018 dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13September 2018 dibawah Nomor 20/PID/2018/PN BJM dan Nomor21/PID/2018/PN BJM;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutanserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor975/Pid.B/2018/PN Bjm, tanggal 3 Desember 2018, yang amarnya sebagaiberikut:1.
163 — 81
NOLDY ARTHURROMPAS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara bersamasama sebagai orang yang melakukan atau turut melakukanmemperkerjakan anak buah kapal di kapal tanpa di Sijil dan tanpa memilikikemampuan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 117 ayat 2 Jo Pasal 61 ayat 1 Undangundang Nomor21 Tahun 1992 tentang pelayaran Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1.
SUMARTI SOEBRANTAS. S.
Tergugat:
LURAH RUMBAI BUKIT
Intervensi:
1.Faisal Syahreza
2.H. Sulaiman, S.E
3.Dra. Hj. Andarini
4.M. Toat Nasution
274 — 189
Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor21/XII/SH/1983, Tanggal 16 Desember 1983, yang diterbitkanoleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu,Kabupaten Kampar, atas nama Sulaiman Adnan, seluas 250 Ha,dahulu terletak di RT. Il, RK. V, Desa Kilo Meter 10 Rumbai,Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat ini terletakdi Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,Provinsi Riau.2.3.
V, Desa Kilo Meter 10 Rumbai,Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang saat initerletak di Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, KotaPekanbaru, Provinsi Riau.Halaman 117 dari 654 halaman Putusan Nomor 26/G/2021/P TUN.PBR.3.2 Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor21/XII/SH/1983, Tanggal 16 Desember 1983, yang diterbitkanoleh Kepala Desa Kilo Meter 10 Rumbai, Kecamatan Siak Hulu,Kabupaten Kampar, atas nama Sulaiman Adnan, seluas 250Ha, dahulu terletak di RT. Il, RK.
Terbanding/Terdakwa I : RITA WIDYASARI
Terbanding/Terdakwa II : KHAIRUDIN
243 — 176
Khotai Makmur Insan AbadiMahakam Coal Mining Nomor: 0O76/KMISTRG/III/2017 perihalPermohonan Pemindahan Jalan tanggal 13 Maret 2017. 208.1 (Satu) bundel copy surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor21 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Rencana Usaha Dan/AtauKegiatan Pembangunan Dan Pengoperasian Show Room DanBengkel Oleh PT. Astra International Tbk. Di JI.
357 — 154
Bank DKI, LandasanHukumnya adalah UndangUndang No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas, Akta Nomor 4 tanggal 6 Mei1999 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Akta Nomor21 tanggal 12 September 2008 tentang Pernyataan KeputusanRapat PT. Bank DKI yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih AdiWarsito, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Nomor 03 tanggal 5Maret 2009 Tentang Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT. Bank DKI yang dibuat oleh dandihadapan Ny.