Ditemukan 836 data
137 — 15
Disampingitu, perbuatan yang demikian jelas bertentangan pula dengan asas hukumumum negara hukum (rechts staat) dan asasasas penyelenggaraanpemerintah yang patut (good governance), yaitu:a. asas tidak menyalahgunakan kekuasaan;b. asas tidak bertindak sewenangwenang;c. asas kepastian hukum;d. asas memenuhi harapan yang ditimbulkan;e. asas perlakuan yang jujur;f. asas kecermatan;g. asas keharusan ada motivasi dalam tindakan.Bahwa kerugian immateriil yang ditimbulkan akibat tindakan Para Tergugatutamanya
Disamping itu,perbuatan yang demikian jelas bertentangan pula dengan asas hukum umumnegara hukum (rechts staat) dan asasasas penyelenggaraan pemerintahyang patut (good governance), yaitu:a. asas tidak menyalahgunakan kekuasaan;b. asas tidak bertindak sewenangwenang;Pts.
Lo/Pdat.G/ZUL5/PN.1fg, Hal. 74 darl LoZ Halaman(rechts staat) dan Asasasas Penyelenggaraan Pemerintah yang Patut (goodgovernance);10.
Usia Krisman Pangaribuan
Tergugat:
Sortha Panjaitan
Turut Tergugat:
1.Guru Intan Tampubolon
2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indone, Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir
3.Kepala Desa Sitoluama
112 — 42
telah membangunSuatu opini yang tidak baik terhadap mudahnya memperoleh sertifikathak milik tanah dari Badan Pertanahan Nasional, dimana denganhanya menyebutkan bahwa tanah tersebut adalah milik kita, lantasBadan Pertanahan Nasional langsung menerbitkan sertifikat hak milik.Dengan tidak mencoba memberikan kuliah umum, karena kamiketahui bahwa kuasa PENGGUGAT telah memiliki pendidikan hukumyang tinggi, akan tapi harus kami sampaikan kepada kuasaPENGGUGAT, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (recht staat
191 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Aktasebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka yang digunakan adalahAkta yang dibuat dalam Bahasa Indonesia;Mengenai terjemahan, UndangUndang menyatakan sebagai suatukeharusan (een gebod) dan mengenai kata diterjemahkan teks asli padaPasal 28 ayat 2 PJN berbunyi:beeeee zal hun ene vertolking der akte door de notaris en indien dezedaartoe niet in staat is, door enen tolk, worden voorgehouden,Arti teks asli ini adalah: .... suatu terjemahan harus dijelaskan
138 — 173
Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat), hakhak privat setiap warga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapatperlindungan dari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain(incasu Tergugat), oleh karenanya Penggugat selaku pihak yang telahdirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance), dengan ini memohonmengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Tanjung Karang untuk mendapatkan keadilan..
102 — 48
Fotocopy Staat Namanama orang yang telah menerima Wang Doekdoek dariInlandshe Gementeraadt Tampahan ddo 8 April 1941, diberi tanda P7;8. Fotocopy Surat OPGAVE Van De Samenstelling Van Raad Op 1 Juli 1941,diberi tanda P8;9. Fotocopy Surat Nomor 100/8 tanggal 18 Pebruari 1939, diberi tanda P9;10.Fotocopy Surat Vergadering RadjaRadja dari Negeri Tampahan tanggal 24Februari 1940, diberi tanda P10;11.Fotocopy Surat Straafvonnies dari Negeri Tampahan tanggal 9 November1939, diberitanda P11;12.
REZI DHARMAWAN, SH
Terdakwa:
JHON HELMI Bin SUTAN SYAHRIL
48 — 23
No. 419 tgl. 22Desember 1949, Obat Keras yaitu Obatobatan yang tidak digunakanuntuk kepentingan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati,menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan danlainlain tubuhmanusia baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkan olehSecretaris Van Staat,Hoofd van het Departement van Gesondheid;Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.: 633/Ph/62/b,tanggal 25 Juni 1962, Obat keras adalah semua obat yang pada bungkusluar oleh sipembuat disebutkan bahwa obat itu
141 — 20
keterlambatan pelaksanaan putusanini sejak diucapkan;DALAM PROVISI :* Bahwa, sejak keputusan PHK oleh TERGUGAT, hingga saat diajukannyagugatan ini, PARA PENGGUGAT tidak lagi diperbolehkan menjalankankewajibannya sebagai karyawan/buruh oleh TERGUGAT, dan dalam hal inibukan disebabkan oleh keinginan PARA PENGGUGAT, akan tetapi terjadisebagai akibat Perselisihan Kepentingan yang diakhiri dengan PerselisihanPemutusan Hubungan Kerja oleh TERGUGAT; Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat
JOKO PRAYITNO
Terdakwa:
SUGIHARTONO
39 — 5
SUGIHARTONO di lapangan termasuk Kelurahan Rejosari KecamatanKawedanan Kabupaten Magetan telah kedapatan memiliki, menyimpan danmembawa miras jenis arak jowo sebanyak 1 (satu) botol mineral isi 0,5 liter yangberisi arak jowo tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang yang manaminuman keras jenis arak jowo tersebut dikonsumsi sendiri;.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwaterdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya ;Mengingat pasal 2 UU Staat
JOKO PRAYITNO
Terdakwa:
JOKO PRAYOGO
38 — 3
parkiran pasar hewan termasuk desa GenenganKecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan telah kedapatan memiliki, menyimpandan membawa miras jenis arak jowo sebanyak 1 (Satu) botol mineral isi 0,5 literyang berisi arak jowo tanpa jjin yang sah dari pihak yang berwenang yang manaminuman keras jenis arak jowo tersebut dikonsumsi sendiri;.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwaterdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya ;Mengingat pasal 2 UU Staat
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pendapat ini sejalan dengan Memorie VarToelchting dan saran dari Raad Van Staat yang bermaksud membuat suatuperbedaan antara pengertian yang sempit dari "oogmerk" yang diartikansebagai "naaste doel" yakni suatu "gequatificeerd opzet" yang merupakansuatu "eigenaarde riching van den wil" atau "suatu sifat yang aneh dari suatukehendak".
119 — 50
Hal ini sejalan pula denganasas staat op gelijke voet als een privat person yaitudianggap berkedudukan sejajar dengan lawan kontraknya =;Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada point 4 yangmengatakan Nota Dinas yang menjadi obyek sengketabersifat final. Dari Penjelasan UU PTUN Pasal 1 angka (3)sangat jelas yang dimaksud final berarti sudah definitifdan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.
Terbanding/Tergugat I : PT.Bank OCBC NISP, Tbk Kudus
Terbanding/Tergugat II : KPKNL Semarang
Terbanding/Tergugat III : BPN Kabupaten Kudus
Terbanding/Tergugat IV : Hengky Setiawan
66 — 43
DALAM EKSEPSIEksepsi hukum Materiil (Materiele Exceptie)1, Eksepsi dominii (Exception Dominii)(Tegenbewi/s waarin staat dat ini de bestrende goederen object behoort niet tot deeiser)1.1. Bahwa di dalam gugatannya, khususnya pada posita nomor : 1, dan positanomor : 24 dimana Penggugat mendalilkan obyek sengketa sebelum dilelang dalam perkara in casu yaitu SHM No. 3014 dan SHM No. 3015 yangkeduanya terletak di JI.
JOKO PRAYITNO
Terdakwa:
MARGONO
47 — 10
MARGONO di pinggir lapangan termasuk Desa Tulung KecamatanKawedanan Kabupaten Magetan telah kedapatan memiliki, menyimpan danmembawa miras jenis arak jowo sebanyak 1 (satu) botol mineral isi 0,5 liter yangberisi arak jowo tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang yang manaminuman keras jenis arak jowo tersebut dikonsumsi sendiri;.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwaterdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya ;Mengingat pasal 2 UU Staat
84 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 735 K/Pid.Sus/2015.dimana para terdakwa merupakan orang yang dikorbankan oleh kepalaDinas Perhubungan Propinsi Aceh, mohon keadilan bagi pencari keadilandalam Negara hukum (Recht staat) dimana hukum harus dijadikan panglimadalam mengatur setiap perbuatan manusia dan badan hukum;.
113 — 40
saksi diceritakan oleh Bapak Mertuasaksi dan ARNOLDUS JABI sudah meninggal dunia ;Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dari tanah sengketa bidang ke 2 (dua ) tersebut dan saksi hanya tahu batas batas dari tanah sengketabidang ke 2 ( dua ) yaitu 5Halaman47dari72Putusan Perdata Gugatan Nomor 77 /Pdt.G/2015 /PN.Olm> Utara berbatasan dengan tanah milik Bois, Tapen dan YohanisTAKA j nnn en> Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;> Timur berbatasan dengan tanah milik Bois, Tapen dan YohanisTAKAGI jaa=eesse staat
170 — 111
Thomas Bkps Kebon JaheDjakarta, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; UndangUndang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang NasionalisasiPerusahaanPerusahaan Milik Belanda di Indonesia, (foto kopi darifoto kopi) ; : BB Model No 17, Staat behoorende bij het besluit van denGouvemuer Generaal Van Nederlandsch Indie Van 19 No. yangPenggugat peroleh dari arsip Negara, (foto kopi dari foto kopi) ; Halaman 51 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUNJKT.47. Bukti P 3848. Bukti P 39A9. Bukti P 40a50.
111 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkanPasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo, agar Tergugat membayarkan uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta hakhak lainyang belum diterima agar dibayarkan dengan masa kerja terhitung sejaktanggal 16 Mei 2005;Bahwa dalam suatu Negara hukum Republik Indonesia (rechts staat)
313 — 364 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1187 K/Pid.Sus/2009Toelichting dan saran dari Raad van Staat yang bermaksud membuatsuatu perbedaan antara pengertian yang sempit dari oogmerk yangdiartikan sebagai naaste doel, yakni suatu richting van den wiel atausuatu sifat yang aneh dari suatu kehendak.
SAID LATURUA
Tergugat:
WALIKOTA AMBON
Intervensi:
RIFALLY AZHAR, SE, M.Si
263 — 134
Nomor 12 Tahun 2018serta mengangkat dan melantik kepala Pemerintah Negeri dengan hanyamenggunakan Rancangan Peraturan Nomor O02 Tahun = 2019,penyampaian berkas kepala pemerintahan oleh Saniri perludipertanyakan dimana Saniri yang memberikan Rekomendasi dan usulanuntuk pelantikan Penggugat masih mempunyai kewenangansebagaimana surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sendiri,Nomor 364 Tahun 2017 masa bakti 2017 sampai 2023;Bahwa PENGGUGAT keberatan karena sesuai dengan Asas Negarahukum (recht staat
Pembanding/Penggugat II : Ny. GKR TIMOER RUMBAI KUSUMA DEWAYANI
Pembanding/Penggugat III : NY Dra GRAY KOES MOERTIYAH M Pd Dra GKR WANDANSARI M Pd
Pembanding/Penggugat IV : Ny GRAy KOES ISBANDIYAH. SH.M.Kn GKR. RETNO DUMILAH
Terbanding/Tergugat : SAMPEYANDALEM INGKANG SINUHUN KANGJENG SUSUHUNAN S.I.S.K.S PAKUBUWONO XIII HANGABEHI
344 — 261
18Halaman 15 Putusan Nomor 212/PDT/2019/PT SMG.Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuksusunan pemerintahannya ditetapbkan dengan undangundang, denganmemandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistempemerintahan negara, dan hakhak asalusul dalam daerahdaerah yangbersifat istimewa;Penjelasan Resmi Pasal 18 UUD 1945BAB VIPEMERINTAH DAERAHPasal 18Oleh karena Negara Indonesia it eenheidstaat, maka Indonesia tak mempunyaidaerah dalam lingkungannya yang bersifat staat