PUTUSANNomor 1326/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ASMIN KOALINDO TUHUP, beralamat di MenaraMerdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2,Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, yang diwakilioleh Kenneth Raymond Allan, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh

Asmin Koalindo Tuhup, NPWP:01.596.051.1091.000, beralamat di Menara Merdeka Lantai 29, Jalan BudiKemuliaan 1 No. 2, Gambir, Jakarta Pusat 10110, sehingga PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh PemungutPajak Masa Pajak Juli 2011 dihitung Kembali menjadi sebagai berikut:Halaman 2 dari 9 halaman.

Asmin Koalindo Tuhup, NPWP: 01.596.051.1091.000, beralamatdi Menara Merdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan 1 No. 2, Gambir,Jakarta Pusat 10110, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaatas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Juli 2011 dihitungkembali menjadi sebagai berikutDasar Pengenaan Pajak :Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN Rp91.927.563.946,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 9.192.756.395,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.537.890.194,00

Kepala Negara Republik Indonesia, PresidenRepublik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat,DKI Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;Dalam hal ini memberikan surat kuasa kepada HM. Praseto jaksa Agung RepublikIndonesia berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Pebruari 2019 yang dalamHalaman 1 Putusan No.36/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Psthal ini memberikan surat kuasa substitusi kepada 1. SITI AISYAH, SH MH) 2.YESTI MARIANI GULTOM, SH MH 3.

WakilPresiden Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran III No. 14, RT.2/RW.3,Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai TergugatI;Dalam hal ini memberikan surat kuasa kepada HM. Praseto jaksa Agung RepublikIndonesia berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Pebruari 2019 yang dalamhal ini memberikan surat kuasa substitusi kepada 1. SITI AISYAH, SH MH 2.YESTI MARIANI GULTOM, SH MH 3. RADEN EDDYANA DJUANITA, SH 4. M.SUBCHAN ZAIN, SH 5. A, MUSAENAH, SH , 6.

Menteri PerhubunganRepublik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, JakartaPusat, DKI Jakarta 10110, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnyaWahju Adji H.,SH.,DESS Yustinus Danang R.,SH.,MS.cAgustinus Firlianto.,SH Sulaksono, SHTomi Prasetyo.,SH Niko Arief Setyawan.,SHBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SU 12 TAHUN 2019 dengan RegisterNomor : 409 PDT/PMH/PN.JKT.PST tanggal 19 Februari 2019selanjutnya disebutsebagai "Tergugat III;5. Negara Republik Indonesia c.g.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia c.q Menteri PerhubunganRepublik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat,DKI Jakarta 10110, sebagai Tergugat III dalam Perkara Perdata Nomor36/PDT.G/2019/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakilioleh kuasanya yakni :Halaman 3 Putusan No.36/Pdt.G/2019/PN.Jkt.PstWahju Adji H.,SH.,DESS Yustinus Danang R.,SH.,MS.cAgustinus Firlianto.,SH Sulaksono, SHTomi Prasetyo.,SH Niko Arief Setyawan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara RepublikIndonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, DKIJakarta 10110, sebagai Tergugat IV dalam Perkara Perdata Nomor36/PDT.G/2019/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakilioleh kuasanya yakni:Endah Purnama Sari, SH., MH Yuniza Diantini, SHRobert Ambrosius S., SH., MH Apit Komarudin, SHZainur Rijal, SH Alnoan Sirait, SHIka Wahyuningsih, SHBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Mediasi Nomor : SU. 6/KUM/K/II/ 2019

jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4743/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: TriHandono, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembalidan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 3 Desember2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ASMIN KOALINDO TUHUP, beralamat di MenaraMerdeka Lantai 29 Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2, Gambir,Jakarta Pusat 10110

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00547/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 9Mei 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak April 2011 Nomor00019/245/11/091/16 tanggal 26 Februari 2016, atas nama PT AsminKoalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1091.000, beralamat di Menara MerdekaLantai 29 Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2, Gambir, Jakarta Pusat 10110

Putusan Nomor 2580/B/PK/Pjk/2020Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak April 2011 Nomor00019/245/11/091/16 tanggal 26 Februari 2016, atas nama PTAsmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1091.000, beralamat diMenara Merdeka Lantai 29 Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2,Gambir, Jakarta Pusat 10110, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;3. 3.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak April 2011 Nomor00019/245/11/091/16 tanggal 26 Februari 2016, atas nama PTAsmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1091.000, beralamat diMenara Merdeka Lantai 29 Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2,Gambir, Jakarta Pusat 10110, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Jakarta Pusatdan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehinggaPemohon berpotensi tidak dapat menikmati hasil eksekusi tersebut.17.Bahwa dari uraianuraian di atas, maka Pemohon jelas dirugikan hakkonstitusionalnya atas berlakunya Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.18.Bahwa sesuai dengan uraianuraian di atas, maka Pemohonberhakmengajukan

Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

TANJUNG ALAM JAYA, beralamat di Jalan MedanMerdeka Timur Nomor 15, Jakarta Pusat 10110(Korespondensi: Jalan Pangeran Suriansyah Nomor 40,Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70614), yang diwakili olehR.M.

hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00586/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 16September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2012 Nomor: 00124/207/12/051/15 tanggal 10 Juli 2015, atas nama:PT Tanjung Alam Jaya, NPWP: 01.887.974.2051.000, beralamat di JalanMedan Merdeka Timur Nomor 15, Jakarta Pusat 10110

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00586/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 16September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Maret 2012 Nomor 00124/207/12/051/15 tanggal 10 Juli2015, atas nama: PT Tanjung Alam Jaya, NPWP01.887.974.2051.000, beralamat di Jalan Medan Merdeka TimurNomor 15, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3648/P J/2018 tanggal 16 Agustus 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TANJUNG ALAM JAYA, beralamat di Jalan MedanMerdeka Timur Nomor 15, Jakarta Pusat 10110

Putusan Nomor 910/B/PK/Pjk/2019Masa Pajak Februari 2012 Nomor: 00123/207/12/051/15 tanggal 10 Juli2015, atas nama: PT Tanjung Alam Jaya, NPWP: 01.887.974.2051.000,beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 15, Jakarta Pusat 10110(Korespondensi: Jalan Pangeran Suriansyah Nomor 40, Banjarbaru,Kalimantan Selatan 70614), sehingga pajak yang masih harus dibayarmenurut Majelis adalah Nihil:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juni

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00585/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 16September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Februari 2012 Nomor 00123/207/12/051/15 tanggal 10 Juli2015, atas nama: PT Tanjung Alam Jaya, NPWP01.887.974.2051.000, beralamat di Jalan Medan Merdeka TimurNomor 15, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, adalahtelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

., beralamat di Jalan Medan MerdekaBarat Nomor 21, Jakarta Pusat 10110, yang diwakili olehHerfini Haryono, jabatan Direktur PT Indosat, Tbk ;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86582/PP/M.IIA/16/2017, tanggal

Indosat, Tok, NPWP: 01.000.502.3092.000, beralamat di: Jalan MedanMerdeka Barat Nomor 21, Jakarta Pusat, 10110, sehingga perhitungan pajakmenjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan PajakEkspor RpPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp1.637.923.691.578Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp 1.687.284.030Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 28.000.000Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN RpJumlah Rp1.639.638.975.608Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1701/WPJ.19/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 Nomor00336/207/11/092/13 tanggal 26 Juni 2013, atas nama PT IndosatTbk., NPWP 01.000.502.3092.000, beralamat di Jalan MedanMerdeka Barat Nomor 21, Jakarta Pusat 10110, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya

ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1482/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT INDOSAT TBK, beralamat di Jalan Merdeka BaratNomor 21 Gambir, Jakarta Pusat 10110

yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00933/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 30Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2014 Nomor: 00067/407/14/092/16 tanggal 2 Mei 2016, atas namaPT Indosat Tbk., NPWP 01.000.502.3092.000, beralamat di JalanMerdeka Barat No. 21 Gambir, Jakarta Pusat 10110

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00933/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 30 Desember2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuli 2014 Nomor 00067/407/14/092/16 tanggal 2 Mei 2016, atasnama PT Indosat Tbk., NPWP 01.000.502.3092.000, beralamat diJalan Merdeka Barat No. 21 Gambir, Jakarta Pusat 10110, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku

., NPWP 01.000.502.3092.000, beralamat di JalanMerdeka Barat Nomor 21 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dan menetapkanperhitungan pajak menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor Rp 5.048.750,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri Rp 1.972.023.542.086,00 Penyerahan yang PPN nya dipungut olehPemungut PPN Rp 51.183.693.915,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 4.915.402.701,00Halaman 2 dari 9 halaman.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00377/KEB/WPJ.19/2018, tanggal 20 April 2018, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa September 2015,Nomor 00019/407/15/092/17, tanggal 7 April 2017, atas nama PTPT Indosat, Tok, NPWP 01.071.581.1055.000, beralamat diJalan Merdeka Barat Nomor 21 Gambir, Jakarta Pusat 10110,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB),Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00019/407/15/092/17, tanggal 7 April 2017, atas nama PT Indosat, Tbk,NPWP 01.071.581.1055.000, beralamat di Jalan Merdeka BaratNomor 21 Gambir, Jakarta Pusat 10110, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanHalaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4179/B/PK/Pjk/2020yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.

Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4745/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Tri Handono,jabatan Penelaan Keberatan, Subdit Peninjauan Kembalidan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 3 Desember2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ASMIN KOALINDO TUHUP, beralamat di MenaraMerdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan I, Nomor 2,Gambir, Jakarta Pusat 10110

Putusan Nomor 2556/B/PK/Pjk/2020Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Juni 2011 Nomor00021/245/11/091/16 tanggal 26 Februari 2016, atas nama PTAsmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1091.000, beralamat diMenara Merdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan I, Nomor 2,Gambir, Jakarta Pusat 10110, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Juni 2011 Nomor00021/245/11/091/16 tanggal 26 Februari 2016, atas nama PTAsmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1091.000, beralamat diMenara Merdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan I, Nomor 2,Gambir, Jakarta Pusat 10110, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3440/PJ/2020, tanggal 8 September 2020;Termohon Peninjauan Kembali;LawanPT ASMIN KOALINDO TUHUP, beralamat di MenaraMerdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2,Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, yang diwakilioleh Kenneth Raymond Allan dan AA Ngr.

adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00255/KEB/WPu.19/2018tanggal 16 Maret 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Juli2012 Nomor 00007/245/12/091/17 tanggal 23 Januari 2017, atas namaPT Asmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1091.000, beralamat diMenara Merdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2, Gambir,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

PT.BERDIKARI INSURANCE, berkedudukan di Jalan Medan MerdekaBarat No.1 Jakarta 10110, yang untuk selanjutnyadisebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;2. PT.TEHATE PUTRA TUNGGAL, berkedudukan di Jalan MedanMerdeka Barat No.1 Jakarta 10110, yang untukselanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDINGsemuka TURUT TERGUGAT I;dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat diwakilloleh kuasa hukumnya J.

Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, adalah benar danberdasarkan hukum Tergugat / PT.Berdikari Insurance adalahpemilik yang sah atas harta tak bergerak berupa tanah danbangunan yang terletak di Jl.Merdeka Barat No.1 KelurahanGambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat 10110 dengan batasbatas tanahnya :a. Sebelah Barat : Jalan Raya Abdul Muis;b. Sebelah Utara: Jalan Medan Merdeka Barat;c. Sebelah Timur : Jalan Medan Merdeka Barat;d.

Sebelah Selatan : Gedung di jalan Medan Merdeka BaratNo. 2.Bahwa Tergugat/ PT.Berdikari Insurance dalam kedudukannyaselaku pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak diJl.Merdeka Barat No.1 Kelurahan Gambir Kecamatan GambirJakarta Pusat 10110 diatas, berasa dari adanya asset atau hartakekayaan milik PT.Menara Cipta Agung dengan alamat Jl.Merdeka Barat No.1 Kelurahan Gambir Kecamatan GambirJakarta Pusat 10110..

Merdeka Barat No.1 Kelurahan GambirKecamatan Gambir Jakarta Pusat 10110, berasal dari adanya jualbeli dengan PT.Unilever Indonesia dengan alamat JI. MerdekaBarat No.1 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat10110.. Bahwa hingga saat ini atas segala asset milik PT.Menara CiptaAgung dengan alamat JI.

Merdeka Barat No.1 Kelurahan GambirKecamatan Gambir Jakarta Pusat 10110, termasuk gedung dantanah yang saat ini ditempati sebagai kantor Penggugat danTergugat masih tercatat atas nama PT.Menara Cipta Agung, danbelum ada peralihan hak apapun atas asset tersebut..

PENGGUGAT;Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 69/G/201 7/PTUNJKTmelawan:DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIANPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,Tempat Kedudukan di Jalan Medan MerdekaBarat No. 8, Jakarta 10110;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1.Nama : ENDAHPURNAMA SARI;Jabatan : Kepala Bagian Hukum;2.Nama : GIDEON P.M.

BUTARBUTAR;Jabatan : Kasubag Advokasi Hukum;3.Nama : YUNIZA DIANTINI:;Jabatan : Staf Bagian Hukum;4.Nama : ROBERT AMBROSIUS S;Jabatan : Staf Bagian Hukum;5.Nama : IKA WAHYUNINGSIH;Jabatan : Staf Bagian Hukum;6.Nama : ALNOAN SIRAITT;Jabatan : Staf Bagian Hukum;7.Nama : ZAINUR RUAL;Jabatan : Staf Bagian Hukum;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan PNS pada Direktorat JenderalPerhubungan Udara, KementerianPerhubungan Republik Indonesia,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka BaratNo. 8, Jakarta 10110

Yani Kav.58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Utara No. 7Jakarta 10110 ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masingmasing bernama : 1. Prof. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH ;2. Drs. SYARIF BADRI, M.Si ;3. ERMA WAHYUNI, SH, M.Si ;4. DR. PATRICE RONDONUWU, M:Si ;5. R. PERMELIA FABYANNE, SH, MH 56. WAHYU CHANDRA, SH, M.Hum ;7. KUSUMA DWI HASTANTI, SH ;8.

Medan MerdekaUtara No. 7 Jakarta 10110, berdasarkan Surat KuasaKhusus No. 183/7842/SJ tertanggal 29 Oktober 2013,untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/PEMBANDING ; ==Him. 1dari 15 hlm.

pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4421/PJ/2020, tanggal 23 Oktober 2020:Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT INDOSAT TBK, beralamat di Jalan Medan MerdekaBarat No. 21, Gambir, Jakarta Pusat 10110

telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00188/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 01Maret 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2013 Nomor 00022/207/13/092/17 tanggal 10 Maret 2017, atasnama: PT Indosat Tbk., NPWP 01.000.502.3092.000, beralamat di JalanMedan Merdeka Barat No. 21, Gambir, Jakarta Pusat 10110

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:Nomor 00022/207/13/092/17 tanggal 10 Maret 2017 Masa PajakJuni 2013, atas nama PT Indosat Tbk., NPWP 01.000.502.3092.000, beralamat di Jalan Merdeka Barat No. 21 Gambir,Jakarta Pusat 10110, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

PUTUSANNomor 1327/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ASMIN KOALINDO TUHUP, beralamat di MenaraMerdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2,Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, yang diwakilioleh Kenneth Raymond Allan, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh

Asmin Koalindo Tuhup, NPWP:01.596.051.1091.000, beralamat di Menara Merdeka Lantai 29, Jalan BudiKemuliaan 1 No. 2, Gambir, Jakarta Pusat 10110.Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juli 2020, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajakpada tanggal 21 Oktober 2020 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan

BudiKemuliaan 1 No. 2, Gambir, Jakarta Pusat 10110.Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannyatidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,dengan pertimbangan:Bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalahkoreksi positif atas pengeluaran kas/bank yang dibayarkan kepadaRekanan diperhitungkan sebagai DPP Pemungutan Pajak oleh PemungutPPN;Bahwa dalam SKPKB PPN Masa September 2011 diketahui menurutPemohon Banding DPP Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN

kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4747/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019:Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT ASMIN KOALINDO TUHUP, beralamat di MenaraMerdeka Lantai 29 Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2, Gambir,Jakarta Pusat 10110

Putusan Nomor 2622/B/PK/Pjk/2020keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak September 2011Nomor 00023/245/11/091/16 tanggal 26 Februari 2016, atas namaPT Asmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1091.000,beralamat di Menara Merdeka Lantai 29 Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2, Gambir, Jakarta Pusat 10110, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak September 2011 Nomor00023/245/11/091/16 tanggal 26 Februari 2016, atas nama PTAsmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1091.000, beralamat diMenara Merdeka Lantai 29 Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2,Gambir, Jakarta Pusat 10110, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

PUTUSANNomor 1374/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ASMIN KOALINDO TUHUP, beralamat di MenaraMerdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2,Gambir, Jakarta Pusat 10110, yang diwakili oleh KennethRaymond Allan, jabatan Direktur dan AA. Ngr.

adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00240/KEB/WPuJ.19/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00010/277/12/091/17tanggal 23 Januari 2017, atas nama PT Asmin Koalindo Tuhup, NPWP01.596.051.1091.000, beralamat di Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2,Gambir, Jakarta Pusat 10110

., beralamat di Jalan Medan MerdekaBarat, Nomor 21, Jakarta Pusat, 10110, yang diwakili olehHerfini Haryono, jabatan Direktur PT Indosat, Tbk.

telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1700/WPJ.19/2014 tanggal25 Agustus 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2011 Nomor 00335/207/11/092/13 tanggal 26 Juni 2013 atas namaPT Indosat, Tbk, NPWP 01.000.502.3092.000, beralamat di Jalan MedanMerdeka Barat, Nomor 21, Jakarta Pusat, 10110

Putusan Nomor 494/B/PK/Pjk/2019Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2011 Nomor 00335/207/11/092/13 tanggal 26 Juni 2013, atasnama PT Indosat Tbk., NPWP 01.000.502.3092.000, beralamat diJalan Medan Merdeka Barat, Nomor 21, Jakarta Pusat 10110,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;1.3.

adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00398/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00086/207/11/091/16, tanggal 26 Februari 2016, Masa Pajak Desember 2011 atasnama PT Asmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1091.000, beralamatdi Menara Merdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan 1, Nomor 2, Gambir,Jakarta Pusat 10110

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00398/KEB/WPUJ.19/2017, tanggal 30 Maret 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00086/207/11/091/16, tanggal 26 Februari 2016, Masa PajakDesember 2011, atas nama PT Asmin Koalindo Tuhup, NPWP01.596.051.1091.000, beralamat di Menara Merdeka Lantai 29,Jalan Budi Kemuliaan 1, Nomor 2, Gambir, Jakarta Pusat 10110,terkait sengketa a quo, adalah telah sesuai dengan

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00086/207/11/091/16,tanggal 26 Februari 2016, Masa Pajak Desember 2011, atasnama PT Asmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1091.000,beralamat di Menara Merdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan 1Nomor 2, Gambir, Jakarta Pusat 10110, terkait sengketa a quo,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanyatelah sah dan berkekuatan hukum;3.4.