NganjukNomor : 027/9420/411.201/2011 tanggal 07 Oktober 2011(dilegalisir);Bukti IX terdiri :1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nganjuk Nomor188/06/K/411.201/2011 Tentang Pembentukan Panitia PenerimaHasil Pekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Ragadaerah Kab.

SBYb.d.e.f.11(satu)(satu)bendel foto copy Keputusan Bupati Nganjuk Nomor188/09/K/411.013/2011 Tentang Pelimpahan KewenanganPengelolaan Keuangan Daerah Dari Pengguna Anggaran (PA)Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pada Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) Di Pemerintah Kabupaten Nganjuk TahunAnggaran 2011 (dilegalisir);bendel foto copy Keputusan Bupati Nganjuk Nomor188/46/K/411.013/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas KeputusanBupati Nganjuk Nomor 188/09 /K/ 411.013/2011 TentangPelimpahan Kewenangan

NganjukNomor 027/9420/411.201/2011 tanggal O7 Oktober 2011(dilegalisir);Bukti X terdiri :1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nganjuk Nomor188/06/K/411.201/2011 Tentang Pembentukan Panitia Penerima HasilHalaman 36 dari 59 Nomor : 05/PID.SUS/TPK/2015/PT. SBYPekerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga daerah Kab.Nganjuk tahun anggaran 2011 (dilegalisir);Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara lain;7.

Nganjuk;1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nomor188/05.a/411. 201/2011 Tentang Penunjukan Pejabat SebagaiPejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Dan Pejabat Lainnya SKPD DinasDikpora Daerah Kab.

Keputusan Bupati Nomor188/06.A/441. 201/2011 Tentang Penunjukan Pejabat SebagaiPejabat Pembuat Komitmen (PPkom) Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) Dinas Dikpora Daerah Kabupaten NganjukTahun Anggaran 2011 (dilegalisir);1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nomor188/06/K/441. 013/2011 Tanggal 03 Januari 2011 TentangPenunjukan Dan Penetapan Pejabat Yang Diberi WewenangSebagai Pengguna Anggaran (PA), Menandatangani SPM,Pengesahan SPJ, Bendahara Pengeluaran, Dan BendaharaPenerimaan, Pada Satuan

alamatnya denganjelas, selanjutnya disebut TERMOHON ;were e ee Pengadilan Agama tersebut di atas ; er ee ee Telah membaca berkas perkara beserta semua surat suratyang berhubungan dengan perkara ini ;weer ee Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohonpada tanggal 17 Pebruari 2011 tercatatpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan,sebagai tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/23/V/2001; Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan AgamaMagetan tanggal 13 Juli 2011 Nomor188

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000, (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ; Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara PersidanganPengadilan Agama Magetan tanggal 24 Agustus 2011 Nomor188/Pdt.G/2011/PA.Mgt Pemohon telah mengucapkan Ikrar Talak,yang berbunyi sebagai berikutPada hari ini Rabu tanggal 24 Agustus 2011 dihadapan sidangPengadilan Agama Magetan saya PEMOHON dengan ini menjatuhkantalak satu Roji kepada isteri saya bernama TERMOHON. er ee ee Menimbang

sebesar Rp. 1.511.000, (satujuta lima ratus sebelas ribu rupiah) setiap bulan, dengan demikianPenggugat telah kehilangan mata pencaharian dan telah mengalamikesulitan untuk menghidupi keluarganya;Bahwa berkenaan dengan hal disebutkan di atas, sesuai ketentuan Pasal53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan, yaitu Keputusan Nomor188

angka 9 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, obyek sengketa a quo merupakan suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,yakni Kepala Kepala Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, KabupatenNganjuk, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, berupaKeputusan Kepala Desa Karangsemi Nomor188

Final, karena obyek sengketa tersebut sudah berlaku difinitif danmenimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, dimana dalamkeputusan tersebut pemberhentian terhadap Penggugat selakuJogoboyo Il Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, KabupatenNganjuk berdasarkan keputusan Tergugat selaku Kepala DesaKarangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Nomor188/13/K/411.518.2004/2016, tanggal 20 Desember 2016, atas namaSutarto, akan terus berjalan dan berlaku apabila tidak ada gugatan ini ;d.

YangMulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya) untuk berkenanmengabulkan permohonan penundaan berlakunya Keputusan Nomor188/13/K/411.518.2004/2016, tentang Pemberhentian Jabatan Jogoboyo ll,Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, tanggal 20Desember 2016, atas nama Sutarto yang telah diterbitkan dan ditanda tanganiHalaman 13 dari58 halaman, Putusan Perkara Nomor : 202/G/2016/PTUN.SBY.oleh Tergugat, sebelum ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatanHUKUM tetap ;

Penggugatatau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Onvankelijke Verklaard) ;DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa semua jawaban dalam eksepsi ini secara mutatis mutandis dianggapterulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini ;Bahwa Tergugat secara tegas menolak Gugatan Penggugat untukseluruhnya kecuali Tergugat akui secara tertulis dalam jawaban ini ;Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Karangsemi, Kecamatam Gondang,Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor188

gugatan denganalasan untuk mencari alamat Tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukansebelum pihak Tergugat mengajukan jawabannya, maka pencabutantersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat sehingga olehkarenanya permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan pada tanggal 15 Agustus 2017 dibawah Register Perkara Nomor188

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau wakilnyayang sah untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor188/Pdt. SusPHI/2017/PN.Mdn dalam register perkaraperselisihanhubungan industrial ;4.

laporan dariMediator tanggal 19 Mei 2011, ternyata para pihak tidakmencapai kesepakatan untuk berdamai sehingga mediasidinyatakan gagal , namun Majelis tetap memberikankesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukanperdamaian tanpa prosedur mediasi sampai Majelis belummengucapkan putusan.TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat / Terlawan telahmengajukan gugatan, yang didaftarkan dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10Desember 2008, dalam Register Nomor188

Hal ini karena dasar gugatanPenggugat Asal tidak sesuai dengan fakta yangsebenarnya, dan merupakan rekayasa hukum.4.Bahwa terhadap putusan verstek dari PengadilanNegeri Surakata tanggal 31 Maret 2009 Nomor188/Pdt.G/2008/ PN. Ska tersebut, Penggugat Asalmengajukan permohonan banding pada tanggal 08April 2009, maka sesuai dengan ketentuan pasal 8ayat (1) UU. No. 20 Tahun 1947 tentang PeradilanUlangan Di Jawa Dan Madura jo.

ALASAN PERVDHONAN PERLAWANAN.Bahwa Tergugat Asal / Terbanding / Pelawan telahmengajukan al asan al asan hukum ~~ perlawanan sebagaiberikut1.Bahwa Penggugat Asal telah mengajukan gugatanterhadap Tergugat Asal yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor188/ Pdt.G/ 2008/ PN.

Bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat Asal. tersebutPengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhka nputusan verstek tanggal 31 Maret 2009 Nomor188/ Pdt.G/2008/ PN.Ska, dengan mengabulkan gugatan17Penggugat Asal sebagian, yang amarnya sebagaimanatersebut diatas, dan putusan verstek tersebutsangat merugikan Tergugat Asal, karena tidak adildan tidak berdasarkan hukum. Hal ini karena dasargugatan Penggugat Asal tidak sesuai dengan faktayang sebenarnya, dan merupakan rekayasa hukum.4.

Ska tanggal31 Maret 2009 tersebut tidak pernah disampai kansecara langsung kepada Tergugat Asal, maka TergugatAsal tidak pernah~ mengetahui adanya putusanverstek tersebut yang merugikan Tergugat Asal.5.Bahwa terhadap putusan verstek dari Pengad il anNegeri Surakarta tanggal 31 Maret 2009 Nomor188/Pdt.G. /2008/ PN. Ska tersebut. Penggugat Asalmengajukan permohonan banding pada tanggal 08 April2009, maka sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1)UU.

., M.H, Advokat yang berkantor diLembaga Bantuan Hukum Sinar Asih Jalan DalarungNomor 17 Bantarjati Kota Bogor, berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 4 Desember 2020, disebutsebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Bogor pada tanggal 8 Desember 2020 dalam Register Nomor188/Pdt.P/2018/PN Bgr,

Menetapkan biaya yang timbul menurut Hukum.Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perdata permohonan Nomor188/Pdt.P/2020/PN Bgr telah sampai pada tahap pembacaan permohonan danakan memasuki tahap pembuktian, ternyata) Kuasa Pemohon didepanpersidangan menyatakan untuk mencabut Permohonannya dan mengajukansurat pencabutan permohonan tertanggal 05 Januari 2021;Menimbang, bahwa Permohonan adalah bersifat kepentingan hanyasepihak dan tidak ada orang atau pihak lain atau pihak ketiga yang ditarikHalaman

Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untukmembayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;Atau, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor188/PHI.G/2012/PN. JKT. PST, tanggal 7 Januari 2013 yang amarnya sebagaiberikut:Dalam KonvensiDalam Eksepsi1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;2.

Tetapi dalam Putusan Nomor188/PHI.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 7 Januari 2013, Halaman 27 (duapuluh tujuh) tidak diberi tanda.

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan WHubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor188/PHILG/2012/PN.JKT.PST, Halaman 37 (Tiga Puluh Tujuh) alineaterakhir menyebutkan, "Menimbang bahwa demikian pula setelah MajelisHakim memeriksa dan meneliti bukti bukti yang diajukan oleh Para Pihakdalam Persidangan khususnya bukti T2a, T2b, T3a, T3b, T4a dan T4bmengenai Surat Pengunduran diri dan Surat PHK kepada Penggugat ,Penggugat Il, Penggugat Ill dan Penggugat IV pada tanggal 01

Karena itu Putusan Nomor188/PHI.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 7 Januari 2013 adalah tidak benardan salah;6.

WIDIA SISRIYENI tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor188/PHI.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 7 Januari 2013 sehingga amarselengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:1. Mengabulkan eksepsi Tergugat terhadap Penggugat Il, Penggugat Ill,Hal.20 dari 21 hal.Putusan Nomor 402 K/Pdt.SusPHI/2013dan Penggugat IV ;2. Menyatakan gugatan Penggugat Il, Penggugat Ill, Penggugat IV telahkadaluarsa;Dalam Pokok Perkara:1.

., yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf eUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan pertama atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, maka Bahwa Keputusan Bupati Sidoarjo, Nomor188/785/404.1.3.2/ 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atas namaSanuri, tertanggal 27 Juni 2014 secara jelas tidak termasuk dalampengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UndangUndang

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor188/785/404.1.3.2/2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Sawotratap Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atas namaSdr Sanuri tertanggal 27 Juni 2014;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiSidoarjo Nomor : 188/785/404.1.3.2/2014, Tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Sawotratap Kecamatan GedanganKabupaten Sidoarjo atas nama Sdr Sanuri tertanggal 27 Juni 2014;4.

Bahwa kembali kepada perkara Nomor 55/G/2015/PTUN.SBY., yang objeksengketanya adalah Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor188/785/404.1.3.2/2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaSawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo atas nama sdr.Sanuri tertanggal 27 Juni 2014;10.Bahwa Pengesahan SANURI sebagai Kepala Desa Sawotratap, KecamatanGedangan, Kabupaten Sidoarjo adalah bentuk dari Pelaksanaan PutusanHalaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 97 PK/TUN/2016perkara Nomor : 243/G/2013

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.Menyatakan batal Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor188/1313/404.1.3.2/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo tanggal 30Desember 2013 atas nama SANURI;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati SidoarjoNomor : 188/1313/404.1.3.2/2013 tentang Pengesahan PengangkatanKepala Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjotanggal 30 Desember 2013 atas nama SANURI;4.

/2015/PTUN.Sby tanggal 4 agustus 2015 yang dimohonkanbanding; Menghukum~ Tergugat/Pembanding dan Tergugat Il Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah);Adapun putusan PTUN Surabaya Nomor : 55/G/2015/PTUN.Sby tanggal 4Agustus 2015 amarnya adalah sebagai berikut :Mengadili Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor188

Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor188/G/2019/ PTUNMDN. tanggal 07 Oktober 2019 yang dimohon banding;Halaman 4, Putusan Nomor 285/B/2019/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/KIM4. Menyatakan eksepsi Terbanding/Tergugat menolak seluruhnya;MENGADILI SENDIRI :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal dan atau tidak sah Laporan Hasil Pengujian KesehatanTim Medical Chek Up Rumah Sakit Umum Pusat H.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor188/G/2019/PTUNMDN.;3.

untukmembayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untukPengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan, pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sertaperaturan perundangundangan lainnya yang berkaitan; MENGADILI Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor188

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini sejumlah Rp. 5.451.000,00 (lima juta empat ratus lima puluhsatu ribu rupiah);Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh PaniteraMahkamah Syariyah Kualasimpang bahwa Tergugat/Pembanding melaluikuasanya pada tanggal 21 Mei 2018 telah mengajukan permohonan bandingterhadap Putusan Mahkamah Syariyah Kualasimpang Nomor188/Pdt.G/2017/MS.KSG tanggal 07 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal21 Syaban1439 H. permohonan banding tersebut

berlaku, maka olehkarena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakandapat diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelahmempelajari dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara aquo terhadap alatalat bukti dan saksisaksi di tingkat pertama, Majelis HakimMahkamah Syar'iiyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apayang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyahKualasimpang sebagaimana yang tertuang di dalam putusan Nomor188

putusan perkara a quo mempunyaikekuatan daya paksa apabila tidak dilaksanakan, maka Tergugat/Pembandingharus dihukum untuk membagi harta warisan tersebut kepada para ahli warisyang berhak sesuai bagian/porsi masingmasing dan apabila tidak dapatdibagi secara natura maka dijual lelang dengan bantuan kantorlelang negaradan hasil penjualannya dibagi sesuai bagian masingmasing ahli waris;Menimbang, berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, makaputusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor188

No.76/Pdt.G/2018/MS.AcehMengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menerima permohonan banding Pembanding;e Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor188/Pdt.G/2017/MS.KSG. tanggal 07 Mei 2018 M bertepatan dengantanggal 21 Sya'ban 1439 H;MENGADILI SENDIRI:1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;2.

201917.18.19.20.21.22.23.keterangan pengembalian sisa dana hibah Pemprov Jatim kegiatanpavingisasi Jalan RW VI Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun KotaMalang;1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah ProvinsiJatim terhadap uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),tertanggal 28 Maret 2014, dengan penyetor atas nama UNTUNGBUDI RAHARJO, SPd untuk pengembalian sisa dana hibah untukkegiatan pavingisasi jalan RW VI Kelurahan Sukun KecamatanSukun Kota Malang;1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor188

/199/KPTS/013/ 2013;tanggal 20 Maret 2013 tentang penerima hibah untuk dinamikamasyarakat yang diverifikasi oleh Biro Administrasi PembangunanSekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahap IV Tahun Anggaran2013;1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor188/199/KPTS/013/ 2013, tanggal 20 Maret 2013 tentang penerimahibah untuk dinamika masyarakat yang diverifikasi oleh BiroAdministrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa TimurTahap IV Tahun Anggaran 2013;1 (satu) lembar Petikan

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor188/337/KPTS/013/ 2013, tanggal 8 Mei 2013 tentang penerimahibah untuk dinamika masyarakat yang diverifikasi oleh BiroAdministrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa TimurTahap VII Tahun Anggaran 2013;1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor188/337/KPTS/013/ 2013, tanggal 8 Mei 2013 tentang penerimahibah untuk dinamika masyarakat yang diverifikasi oleh BiroAdministrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa TimurTahap VII Tahun

Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 188/Akta.Pid.Sus/2020/PN Gsk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yangmenyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan bandingterhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 28 Juli2020 Nomor188/Pid.Sus/2020/PN Gsk.;2.

Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Gresik Kepada Penasehat Hukum Terdakwadan Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2020 telah diberitahukantentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor188/Pid.Sus/2020/PN Gsk. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik ;Memperhatikan dan membaca lebih lanjut Memori Banding yangdiajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagaiberkut : Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

pertimbangan hukum PengadilanTingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat, benar dan cukupberalasan menurut hukum, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkansudah sesuai serta adil;Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbanganpertimbanganPengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alin dan dijadikanpertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquodalam tingkat banding dengan tetap mempertahankan serta menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 28 Juli 2020 Nomor188

pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan TingkatAtas, tempat kediaman di xxx xxxxXxxXxX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabyupaten Bantaeng,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 Juni 2021telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, dengan Nomor188

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor188/Pdt.G/2020/PA. Batg. dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;Subsider :Apabila Majelis Hakim berpen dapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan (11 Agustus 2020),Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugattidak datang menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor188/Pdt.G/2020/PA.Mrk tanggal 5 Agustus 2020 Tergugat telah dipanggildialamatnya namun petugas jurusita tidak bertemu Tergugat karena menuruttetangga Tergugat

Mengabulkan permohonan pencabutan perkaraya nomor188/Pdt.G/2020/PA.Mrk dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;Hal. 4 dari 6 Hal.Penetapan No.188/Pdt.G/2020/PA.Mrk3.

dana bantuan keuangan ProgramPembangunan Jembatan dan Talud jalan di Desa Kenongorejo denganmelampirkan namanama tim pelaksana yang sudah dibentuk berdasarkanlampiran Keputusan Kepala Desa Kenongorejo nomor188/17/404.301.07/2013 yang terdiri dari :1.

dana bantuan keuangan ProgramPembangunan Jembatan dan Talud jalan di Desa Kenongorejo dengan54melampirkan namanama tim pelaksana yang sudah dibentuk berdasarkanlampiran Keputusan Kepala Desa Kenongorejo nomor188/17/404.301.07/2013 yang terdiri dari :1.

dana bantuan keuangan ProgramPembangunan Jembatan dan Talud jalan di Desa Kenongorejo denganmelampirkan namanama tim pelaksana yang sudah dibentuk berdasarkan61lampiran Keputusan Kepala Desa Kenongorejo nomor188/17/404.301.07/2013 yang terdiri dari :1.

Tergugat.Bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat nomor.188/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 23 Juni 2021, ternyata tidak bertemu Tergugatselanjutnya relaas panggilan disampaikan melalui Kelurahan Kedamin Hulu,pihak kelurahan tidak bersedia menandatangani karena Tergugat bukanpenduduk terdaftar di Kelurahan Kedamin Hulu.Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 188/Padt.G/2021/PA.SkwBahwa Penggugat menyampaikan akan mencari alamat domisili Tergugatserta Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara nomor188

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor188/Pdt.G/2021/PA.Skw, dari Penggugat.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.2.

Pendidikan D3, Agama Islam, PekerjaanKaryawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cilegon,sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, Umur 27 tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, PekerjaanKaryawan Swasta, alamat Kota Cilegon, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2015yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor188

No. 188/Pdt.G/2015/PA Clg.Bahwa, pada harihari persidangan yang telah ditetapbkan, Pemohontelah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Termohon tidakdatang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagaiwakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas Panggilan Nomor188/Pdt.G/2015/PA.Clg, tanggal 02 April 2015 dan tanggal 10 April 2015 yangdiperiksa dan dibacakan di muka persidangan, Termohon telah dipanggilsecara sah dan patut menurut hukum;Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara

Ketiga permohonan tidak melawan hak dan beralasan;Menimbang, bahwa incasu ternyata Termohon telah dipanggil secarasah dan patut menurut hukum sebagaimana Relaas Nomor188/Pdt.G/2015/PA.Clg, tanggal 2 April 2015 dan tanggal 10 April 2015,Termohon tidak ternyata mengajukan eksepsi ketidakwenangan PengadilanAgama Cilegon;Him. 5 dari 10. Put. No. 188/Pdt.G/2015/PA Clg.Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohonberalasan hukum dan atau tidak melawan hak?

Maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungNo.379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: suami isteri yang tidakberdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, makarumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan tidak mungkin untukdapat dipersatukan lagi;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sepertitersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syariyah Lhoksukon Nomor188/Pdt.G/2015/MSLsk tanggal 13 Agustus 2015 M bertepatan dengantanggal 28 Syawal 1436

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makabiaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan padatingkat banding dibebankan kepada Pembanding;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalildalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima; Menguatkan putusan Mahkamah Syariyah Lhoksukon Nomor188

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIBOYO NOMOR188/17/K/411.517.2007/2014 TENTANG PENETAPAN HARGA LELANGTANAH DESA DAN EKS.

UMUM TIDAK DENGAN CARALELANG TERBATAS SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM PERATURAN BUPATINGANJUK TERSEBUT, SERTA BENTENTANGAN DENGAN ASASASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIK YAITU ASAS KEPASTIAN HUKUM, ASASPENGHARAPAN DAN LARANGAN BERTINDAK SEWENANGWENANG ; DALAM EKSEPSI:MENIMBANG, BAHWA SETELAH MENCERMATI PERTIMBANGAN PERADILANTINGKAT PERTAMA, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TIDAK SEPENDAPATTERHADAP SEBAGIAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN SEPANJANG MENGENAIOBJEK SENGKETA BERUPA KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIBOYO NOMOR188

PUTUSAN No. 114/B/2015/PTTUN.SBYMENIMBANG, BAHWA KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIBOYO NOMOR188/17/K/411.517.2007/2014 TENTANG PENETAPAN HARGA LELANG TANAHDESA DAN EKS BENGKOK TAHUN ANGGARAN 2014/2015 TANGGAL 22SEPTEMBER 2014, YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGATI, BESERTALAMPIRANNYA SEPANJANG NOMOR 12 BENGKOK CARIK UTARA JALAN DARITIMUR NOMOR URUT 1 SAMPAI DENGAN 9 DAN NOMOR 13 BENGKOK CARIKSELATAN JALAN DARI TIMUR NOMOR URUT 1 SAMPAI DENGAN 16 ADALAHMERUPAKAN SURAT KEPUTUSAN YANG BERSIFAT MENGATUR (REGELING

NEGARA SERTA KETENTUAN KETENTUAN LAIN YANGBERKENAAN DAN BERSANGKUTAN DENGAN PERKARA INI MENGADILI MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI TERGUGAT / PEMBANDING DAN TERGUGAT II / PEMBANDING II; MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYANomor : 161/G/2014/PTUN.SBY, TANGGAL 10 MARET 2015 YANGDIMOHONKAN BANDING; 772 nnn nnn nnn nn MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI MENERIMA SEBAHAGIAN EKSEPSI DARI TERGUGAT / PEMBANDING DAN TERGUGAT II / PEMBANDING II; MENYATAKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIBOYO NOMOR188

Tanah, beralamat di Jalan Gunung Sahari No. 85,Jakarta Pusat 10610 ; selanjutnya disebut sebagai TURUTTERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Hal. 1 Putusan No.223/PDT/2017/PT.DKITelah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 April2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 4 April 2016, dengan Register Perkara Nomor188

DKIApabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain,mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahmenjatuhkan Putusan tertanggal 4 Oktober 2016 Nomor188/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Menerima eksepsi Tergugat ; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( niet onvantkelijkeverklraard ) ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.016.000, ( satu

Pst., tertanggal 9 Desember 2016 yang dibuatoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkanbahwa kepada Penggugat telah diberitahukan tentang isi Putusan Nomor188/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Pst., tanggal 4 Oktober 2016 ;Menimbang bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Isi PutusanNomor 188/Pdt.G/2016/PN.Jkt.

., tertanggal 15 November 2016 yang dibuatoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkanbahwa kepada Turut Tergugat telah diberitahukan tentang isi Putusan Nomor188/Pdt.G/2016/PN.Jkt.

DKI Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor188/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 4 Oktober 2016, yang dimohonkanbanding tersebut ; Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkarapada kedua tingkat pengadilan, yang pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;Demikianlah diputus dalam rapat permusyawarahan Majelis HakimPengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017, olehkami, IMAM SUNGUDI, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan