milyar dua ratus empatpuluh lima juta delapan ratus empat puluh dua riburupiah ) ;Yang menunjuk panitia pengadaan barang adalahPPK (Pejabat Pembuat Komitmen ;Setahu saksi anggaran yang sudah dicairkan yaituuang muka 30% dari nilai kontrak sebesar Rp.373.752.600. dan termin Il yaitu 70 % dari nilaikontrak sebesar Rp. 498.336.800,Bahwa syaratsyarat administrasi dalam pencairandana/anggaran dan lengkap baru dilakukanpengajuan surat perintah pembayaran (SPP) keDinas pendapatan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD

dasar pencairanberdasarkanBerita Acara Hasil Pemeriksaan Barang yang menyatakan pekerjaansudah100% dilaksankan, Dokumen Kontrak.Bahwa terdakwa selaku Pejabat Sementara Pelaksana TehknisKegiatanpada proyek Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD T A. 2010mendapatkan honor kurang lebih sebesar + Rp.500.000, (lima ratusriburupiah);Bahwa sete1ah ke1engkapan administrasi dipenuhi, terbitlah SPM yangditandatangani oleh KP A untuk selanjutnya diajukan ke DinasPendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD

Saksi NYAMEI TUMBAI : dibawah janji yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungankeluarga dengan Terdakwa ;" Bahwa jabatan saksi saat ini adalah Kepala Dinas PendapatanDaerah Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2014 2015,sekarang saksi Kadis Dukcapil ; Bahwa tugas pokok saksi selaku Kepala DPKAD adalah melakukanintensifikasi dan eksistensi pendapatan dan membantu KepalaDaerah dalam bidang pendapatan daerah ; Bahwa wewenang saksi adalah

SPP (Surat Permintaan Pembayaran) setelah berkasberkas sudahlengkap dibuatkan SPP tersebut dengan ditandatangani oleh PPTK (PejabatPelaksana Teknis Kegiatan) dan bendahara pengeluaran setelah SPP terbitdibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh KuasaPengguna Anggaran (KPA) setelah SPP dan SPM terbit kemudian rekanananmengantar SPP dan SPM ke Dinas PKAD (Pendapatan Pengelolaan keuangandan Asset Daerah) Pemkab Banjar kemudian SPP dan SPM diverifikasi oleh stafbagian keuangan DPKAD

Secara prosedur pencairan setahu saksi apabila tidak dilengkapi laporan kemajuan pekerjaan, pencairan tersebut dapat di tolakoleh Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Kab.Sarolangun. Pada Laporan Kemajuan Pekerjaan di tanda tangani olehKonsultan Pengawas, Rekanan, dan Pengawas Lapangan serta PPTK,sehingga secara prosedur semuanya harus bertandatangan untuk prosespencairan anggaran kegiatan ini.

tersebut saksi bantah karena tidakdibunyikan angka yang dibutuhkan hanya saja beralasan bahwa danaanggaran Gubernur Cup tidak mencukupi, kemudian datang lagi suratyang dibuat oleh terdakwa tanggal yang sama dengan surat pertamadengan nominal dana yang diminta sebesar Rp. 371.000.000, yangdialokasikan untuk biaya transportasi dan akomodasi pemain sebesarRp. 210.000.000, dan untuk biaya transportasi dan akomodasi panitiasebesar Rp.161.000.000, dan surat tersebut ditembuskan kepadaBapak Bupati dan Kepala DPKAD

Secara prosedur pencairan setahu saksi apabila tidak dilengkapi laporan kemajuan pekerjaan, pencairan tersebut dapat di tolakoleh Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Kab.Sarolangun. Pada Laporan Kemajuan Pekerjaan di tanda tangani olehKonsultan Pengawas, Rekanan, dan Pengawas Lapangan serta PPTK,sehingga secara prosedur semuanya harus bertandatangan untuk prosespencairan anggaran kegiatan ini.

pencairan berdasarkanBerita Acara Hasil Pemeriksaan Barang yang menyatakan pekerjaan sudah100% dilaksankan, Dokumen Kontrak.Bahwa saksi selaku Pejabat Sementara Pelaksana Tehknis Kegiatan padaproyek Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD T A. 2010 mendapatkanhonor kurang lebih sebesar + Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);Bahwa setelah kelengkapan administrasi dipenuhi, terbitlah SPM yangditandatangani oleh KP A untuk selanjutnya diajukan ke Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD

Noneng Siti Kuraesin, M.Si.e Kemudian SPPLs berikut SPMLs dan berkasberkas tersebut diajukan kepada DinasPengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) cq bagian perbendaharaan.e Setelah diajukan maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yangditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Drs. Ahmad Mulyana.e Kemudian SP2D terse but diterima oleh pihak ketiga yaitu PT. CENTRA BLOCKlalu uangnya ditransfer langsung ke rekening PT.

dariBank BJBcabang SerangSDAP melaluiRTGS dariBank BJBCabang SerangHal . 151 Putusan No.45/PidSusTPK/2020/PT.DKI.4. 31 Mei 2011 Rp2.227.846.4 SDAP melalui34, RTGS dariBank BJBCabang Serang5. 17 Juni 2011 Rp1.200.000.0 Setor tunai00,6. 5 Juli 2011 Rp500.000.000 Setor tunai7. 12 September Rp1.000.000.0 Setor tunai2011 00,8. 20 Juni 2012 Rp3.326.863.5 SDAP melalui93, RTGS dariBank BJBCabang Serang9. 21 Juni 2012 Rp1.651.935.5 SDAP melalui09, RTGS dariBank BJBCabang Serang10. 23 Juli 2013 Rp3.695.293.6 DPKAD

Prov95, Banten melaluiRTGS dariBank JabarBanten11. 23 Juli 2013 Rp1.928.293.6 DPKAD Prov95, Banten melaluiRTGS dariBank JabarBanten Bahwa rekening diantaranya merupakan rekening penerimaandari proyekproyek yang dikerjakan terdakwa menggunakan PT.PPJ diantaranya proyek pembangunan gedung gubernur seketariatdaerah propinsi daerah Banten (multi years) TA 20092011, proyekpembangunan gedung Embung dan Bangunan Penampung Airlainnya terkait perkerjaan kolam tendon kronjo tahun 2009.

Tanggal Nominal (Rp) Keterangan1. 9 November Rp1.854.096.8 DPKAD Prov BantenHal . 262 Putusan No.45/PidSusTPK/2020/PT.DKI.10.11.penerimaan20106 Januari 201123 Maret 201131 Mei 201117 Juni 20115 Juli 201112 September201120 Juni 201221 Juni 201223 Juli 201323 Juli 2013rekeningdiantaranya39,Rp1.135.583.690,Rp1.475.240.089,Rp2.227.846.434,Rp1.200.000.000,Rp500.000.000Rp1.000.000.000,Rp3.326.863.593,Rp1.651.935.509,Rp3.695.293.695,Rp1.928.293.695,DPKAD Prov Bantenmelalui RTGS dariBank BJBSerangSDAP melalui

Penganggaran tgl 11 Desember 2013dibuat oleh Kepala Bappeda. 4 (empat) lembar Fotokopi Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 488/719HMSP/2012 tanggal 8 Maret 2012. 4 (empat) lembar Surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Np.488/28HMSP.PPID/2013 tanggal 20 Pebruari 2013. 2 (dua) lembar surat Kepala Bappeda no. 050/0256.8Bapp/2013 tanggal 5Maret 2013. 24 (dua puluh empat) lembar surat Dirjen Keuangan Daerah No.903/1182/Keuda tanggal 8 Oktober 2012. 22 (dua puluh dua) lembar Surat Gubernur No./ DPKAD

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor: 9Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja DaerahTahun Anggaran 20131 (Satu) bundel dokumen Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor: 7Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 20131 (Satu) Bundel dokumen Registrasi Akhir RKA TA 2012, RekapitulasiKegiatan Tahun 2012 Dinas Perindustrian dan Perdagangan, SuratRencana Anggaran Triwulan Biro Organisasi kepada Kepala DPKAD

Secara prosedur pencairan setahu saksi apabila tidak dilengkapi laporan kemajuan pekerjaan, pencairan tersebut dapat di tolakoleh Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Kab.Sarolangun. Pada Laporan Kemajuan Pekerjaan di tanda tangani olehKonsultan Pengawas, Rekanan, dan Pengawas Lapangan serta PPTK,sehingga secara prosedur semuanya harus bertandatangan untuk prosespencairan anggaran kegiatan ini.

Kemudian dari SPM tersebutditerbikan SP2D yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD yangdisesuaikan dengan pengujian sistem keuangan terkait keterseiaan danapada rekening kas daerah, setelah itu kami dari DPKAD mebawaSP2Dtersebut ke pihak Bank untuk dilakukan transfer dari Rekening KasUmum Daerah ke Rekening Kas Desa. Bahwa terkait pengimputan data realisasi pelaksanaan kegiatanpertahun anggaran dilaksanakan oleh Operator Desa pada DinasPemberdayaan Masyarakat Desa.

puluh rupiah).Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Mei 2009 saksi AGUNGNUGROHO mengajukan 22 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor100 s/d 121/SPPLSBANTUAN untuk 314 penerima bantuan senilai Rp.1.010.000.000,00 dan atas SPP telah disetujui oleh Kepala DPPKADselaku pengguna Anggaran (SASWADI) dengan ditandatanganinyaSurat Perintah Membayar (SPM) Nomor 100 s/121/SPM/Bant/2009tanggal 5 Mei 2009.Bahwa penerbitan SP2D atas SPM tersebut terhambat karena adapergantian Kepala Daerah termasuk pergantian Kepala DPKAD

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Mei 2009 saksi AGUNGNUGROHO mengajukan 22 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor100 s/d 121/SPPLSBANTUAN untuk 314 penerima bantuan senilai Rp.1.010.000.000,00 dan atas SPP telah disetujui oleh Kepala DPPKADselaku pengguna Anggaran ( SASWADI ) dengan ditandatanganinyaSurat Perintah Membayar (SPM) Nomor 100 s/121/SPM/Bant/2009tanggal 5 Mei 2009.Menimbang, bahwa penerbitan SP2D atas SPM tersebutterhambat karena ada pergantian Kepala Daerah termasuk pergantianKepala DPKAD

ribu rupiah) denganperincian:Jannes Johan Karubaba sebesar Rp638.243.000,00(enam ratustiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);Staf Kadis Pertambangan sebesar Rp42.850.000,00 (empatpuluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);Panitia Pengadaan dan Pemeriksa Barang sebesar Rp 339.250.000,00; (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluhribu rupiah);PPTK sebesar Rp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua jutalima ratus ribu rupiah);Untuk pengurusan SP2D di DPKAD

rupiah) dengan perincian : Jannes Johan Karubaba sebesar Rp638.243.000,00 (enam ratustiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah); Staf Kadis Pertambangan sebesar Rp42.850.000,00 (empat puluhdua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); Panitia Pengadaan dan Pemeriksa Barang sebesar Rp339.250.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus limapuluh ribu rupiah); PPTK sebesar Rp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua jutalima ratus ribu rupiah); Untuk pengurusan SP2D di DPKAD

Halaman 110 s/d 214Pelaksana Teknis Kegiatan) dan bendahara pengeluaran setelah SPP terbitdibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh KuasaPengguna Anggaran (KPA) setelah SPP dan SPM terbit kemudian rekanananmengantar SPP dan SPM ke Dinas PKAD (Pendapatan Pengelolaan keuangandan Asset Daerah) Pemkab Banjar kemudian SPP dan SPM diverifikasi oleh stafbagian keuangan DPKAD kemudian terbitlah SP2D (Surat Perintah PencairanDana) yang ditandatangani oleh Bendaharawan Umum Daerah (BUD

perangkat daerah KabupatenRembang tahun anggaran 2013 dan berdasarkan Surat KeputusanBupati Rembang Nomor : No. 900/0009/2014 tanggal 02 Januari 2014tentang penunjukan bendahara peneriman dan bendahara pengeluaranpada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Rembang tahunanggaran 2014Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai bendara pengeluaran, saksiberpedoman pada SK No 900/1001/2012 tanggal 28 Desember 2012 danSK Nomor : No. 900/0009/2014 tanggal 02 Januari 2014 serta peraturanyang diberlakukan di DPKAD

yangdi tandatangani oleh pihak kedua yaitu penyedia / rekanan dengan PihakHal 148 dari 374 halaman, Putusan Nomor 138/ Pid.SusTPK/2015/PN Smg.pertama yaitu terdakwa selaku PPK dan pengajuan permohonanpembayaran dari PPK yang di tandatangani oleh terdakwa yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kemudian saksiselaku bendahara pengeluaran membuatkan SPP di tandatangani olehbendahara pengeluaran dan PPTK kemudian untuk SPM ditandatanganioleh pengguna anggaran kemudian baru dikirim ke DPKAD

MUNANDAR, S.STP, M.Si Bin MUKTAR dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa, Saksi adalah Kabid Pemerintahan pada Dinas DPKAD Kab.Pidie ;Bahwa, Saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa GampongMesjid yaitu saksi selaku Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Mukimdan Gampong Kab.Pidie selaku Sekretaris Tim Verifikasi dalampelaksanaan pengelolaan Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong danBagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yangdialokasikan kepada Gampong dalam

Ada permintaanbutuh duit tetapi Saksi lapor ke Terdakwa Kata Terdakwa yah berikan saja, Saksiserahkan kisaran Rp60 juta Sampai Rp100 juta;Bahwa ada juga Saksi serahkan uang ke RICKI Kabid di DPKAD sekitarRp125 juta Saksi diperintahkan Terdakwa serahkan di Bandar Lampung antaraNovember Desember 2017;Bahwa Saksi kurang tahu dalam rangka apa, tetapi infromasinya dariTerdakwa.

SMI di Jakarta; Halaman 75 dari 346 Putusan Nomor 37/Pid.Sus TPK/2018/PN.Jkt.PstBahwa pada tanggal 12 Februari 2018, Saksi mendapat informasi dari SaksiMadani (Kepala DPKAD Lamteng) ada pembatalan penandatanganan Mou antaraPemda Kabupaten Lampung Tengah dengan PT SMI karena ada surat pernyataanyang belum ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Lamteng;Bahwa Saksi belum pernah melihat surat pernyataan pemotongan DAUsebagai syarat penandatangan MOU antara Pemda Kabupaten Lampung Tengahdengan PT.

pelayanan dari masyarakat yang datingke RS, yang penggunaannya diatur oleh SK Direktur dan PerGubNomor 33/2016 dengan tindak lanjut SK Direktur tersebut;Bahwa sepengetahuan Saksi, selaku Penata Usaha Keuangan, tugasSaksi adalah meneliti SPP maupun SPM untyuk pembayaranpembayaran;Bahwa sepengetahuan Saksi, pada intinya Saksi mengklarifikasikeuangan;Bahwa sepengetahuan Saksi, penghitungan dana jaspel berasal dariTim Penghitung yang selanjutnya kepada PPTK kemudian kepadaBendahara lalu kepada PPK dan DPKAD

Setelah PPTK menerima berkas SPM (Surat Perintah Membayar) danSPP (Surat Permintaan Pembayaran) maka PPTK menyerahkankepada Penyedia barang/Jasa dan selanjutnya Penyedia barang/Jasamembawa ke DPKAD untuk menerbitkan SP2D oleh Kuasa BUD.Setelah terbit SP2D maka Penyedia barang/Jasa melakukan pencairandi BankAtas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanketerangan saksi tersebut;Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telahmengajukan Ahli sebagai berikut:1. RIKI SAPUTRA, ST.