Ditemukan 889 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ppat ppak pratu petak ppaua ppats ppati ppatr ppatã
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 07-06-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 30/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm.
Tanggal 7 Juni 2012 —
78 — 12
  • murni hubungan keperdataan namun juga ada aspek hukumadministrasi (hubungan publik/masyarakat dengan pemerintah), sehinggaapabila terjadi pelanggaran/penyimpangan maka penyelesaiannya bisadengan hukum perdata, hukum administrasi atau bahkan dalam hal adaindikasi pidananya maka dapat diselesaikan secara proses pidana; Bahwa dalam kajian mengenai Keuangan Negara dan Keuangan Daerahada referensi yang menarik yang bisa dijadikan bahan pertimbangandalam persidangan, yaitu pendapat YUNUS HUSIN (Kepala PPATK
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 31-07-2017 — Putus : 15-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 16/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 15 September 2017 — RUDI PURWANTO
183 — 297
  • Cabang agar melengkapi investigasi terhadap nasabah danseluruh pengurusnya dengan terlebih dahulu melakukan verifikasipada data newsletter PPATK.8. Cabang agar memastikan koperasi memiliki kondisi kinerja yangbaik secara keseluruhan.11. Cabang wajib memastikan pemenuhan persyaratan kepadalembaga penjamin guna mencegah terjadinya gagal klaim.13. Cabang harus rutin melakukan rekonsiliasi data koperasi terkaitdengan penyaluran pembiayaan dari BSM.16.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 16-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 17 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 16 Mei 2013 —
123 — 20
  • Bank Mandiri (Persero) Tok Kantor PusatJakarta, sejak tahun 2007 dengan jabatan sekarang sebagai profesionalstaf yang mempunyai tugas dan tanggung jawab : menjembatanikomunikasi antara pihak bank dengan penyidik (Polri, KPK, PPATK, BNN)terkait dengan pemenuhan permintaan data maupun pemberianketerangan mengenai harta kekayaan nasabah yang tercatat pada database Bank;Bahwa saksi menerangkan WARDANA merupakan nasabah bank Mandiridi Kantor Cabang Pembantu Pelaihari, Kalimantan Selatan tercatat sejak
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 05-03-2020 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 27 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ABUHAR, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
325 — 634
  • ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLMBahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK);Bahwa Ahli lulusan S1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, LulusTahun 1996 dan S2 di Rijksuniversiteit Groningen,the Netherlands, Lulus Tahun 2003;Bahwa riwayat pekerjaan Ahli, dua pekerjaan terakhir sebagai Analis Hukum diDirektorat Hukum, Bank Indonesia, April 2004 s.d Desember 2011, kemudian AnalisHukum Senior di Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis
    Transaksi Keuangan(PPATK), 2012 s.d. sekarang/saat ini;Bahwa Ahli, yang bersangkutan pernah dimintai keterangan sebagai ahli tindak pidanapencucian uang sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, kurang lebih 300 kasus baikdi tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan.Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan saudara dengan Ir.Abdul Rifai.Bahwa Ahli menjelaskan, dalam TPPU itu terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secarapasif.e Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-04-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi
Tanggal 7 April 2017 — Drs. ASWAD SULAIMAN P, M.Si
185 — 147
  • tapikalau ini pencairan terjadi berarti duluan pencairan 71% baru uang mukadimana bukti verifikasi di kKeuangan berupa SP2D disitu tertera Juni2011;Bahwa memang ada tanda tangan saksi dalam TBK akan tetapi itubukan saksi yang bertandatangan oleh karena logikanya bagaimanamungkin saksi bertandatangan lalu saksi melaporkan pemalsuantandatangannya sendiri ke Polda;Bahwa yang menjadi dasar pencairan uang muka 20 % adalah kontrakdan jaminan uang muka dan yang memeriksa kelengkapan dokumenadalahPPK dan PPATK
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-12-2015 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 160 /Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 11 April 2016 — Pidana Korupsi - Drs. PARTOGI PANGARIBUAN
314 — 133
  • pemberantasan tindakpidana pencucian uang;Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di BAP sebagai Ahli saat di tingkatPenyidikan Polda Metro Jaya;Bahwa keahlian yang dimiliki ahli berkaitan dengan tugastugasnya di PPATKyaitu untuk memberikan bantuan hukum, termasuk memberikan keteranganahli kKhususnya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidanapencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh PenegakHukum baik di tingkat Penyidikan malupun pemeriksaan di sidang pengadilan;Bahwa fungsi PPATK
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 26-06-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.
Tanggal 10 Juni 2015 — WAHYONO HARYADI Bin SOEPINGI
82 — 77
  • keuangan negara sudah dikembalikan maka tidakada lagi dugaan kerugian keuangan negara ;Hal 161 dari 248 hal No. 01/ Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk.Bahwa dengan adanya adagium bahwa pengembaliankerugian keuangan negara tidak menghapus tindakpidananya karena konsep ilmu hukumpenafsirannyaberbedabeda dan dalam hukum pidana pengembalian tidakmenghapus tindak pidananya makanya harus sama dalammelakukan penafsiranpenafsiran hukum ;Bahwa apabila pihak BPK menyatakan tidak ada kerugiankeuangan negara sedangkan pihak PPATK
Pengadilan PN MASOHI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-01-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN MASOHI Nomor 117/PID.SUS/2011/PN.MSH
Tanggal 31 Januari 2012 — IR. TEDI SIBUALAMO
167 — 87
  • kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungankeluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan ;Bahwa saksi pernah diperiksa pada Penyidik Kejaksaan terkait denganperkara ini;Bahwa tugas dari pada saksi sebagai pendamping petani danmembantu petani secara fisik saja ;Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan kami melakukan sosialisasi yangdilakukan oleh KPA bertempat di Balai Desa dihadiri pula pejabatpenandataganan permintaan pembayaran dalam hal ini saudara Muh.Hatala selaku Bendahara dan PPATK
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 04-02-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 20 Juni 2019 — Penuntut Umum:
RENOL WENDI SH
Terdakwa:
TASNUL IKHWAN Bin M. IDRUS NUR Alm
120 — 88
  • Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan atau pendapat Ahli yangdibacakan oleh Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan yangTerdakwa berikan diPenyidik adalah benar ;Bahwa Pada Pekerjaan proyek Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) padaDinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015, Terdakwa selakuPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 08-03-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 30 Juli 2021 — Penuntut Umum:
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
HERI JAMARI
222 — 35
  • PN.SBYRekening 0652013945, tetapi belum bisa memastikansebelum melihat secara rinci transaksi yang ada didalamrekening tersebut, dan dapat ditambahkan untuk transaksikeuangan yang mencurigakan atau tidak bisa melalui bataslimit transaksi seperti ketika nasabah datang di Bank danmelakukan transaksi setoran tunai dengan nominal Rp. 100juta Rp. 500 juta harus mengisi form CTR (CashTransaction Report) dan STR (Suspicion Transaction Report)dan transaksi penarikan diatas Rp. 500 juta harus mengisiform PPATK
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-03-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 13/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 23 April 2015 — KARTONO SH
160 — 75
  • DU 623559 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;367 SPM No.183/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp110.287.004, untuk pembayaran Pembayaran PPh Pasal 23 Notaris &PPATK Kartono, SH dibayarkan kepada KAS NEGARA dengan cek.No. BGCI 112699 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;368 SPM No.184/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesar Rp49.797.547, untuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, uangpengganti hak kepada Alm.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 23-04-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 11/Tipikor/2014/PT PBR
Tanggal 24 Juli 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H.M. RUSLI ZAINAL Diwakili Oleh : EVA NORA SH.,MH dan Rekan
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
162 — 90
  • (BB I703);Copy 1 (satu) lembar No. referensi PPATK nama file$120301001 No. referensi QH5403C1203010010000120120301.(BB I704);Copy 1 (satu) lembar Dokumen transaksi CTR antaraDolarindo Primatama dengan Bagus Tumulyo Dwi Cahyono.(BB I705);1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Ketua DPRD ProvinsiRiau yang ditujukan kepada Ketua Fraksifraksi DPRD ProvinsiRiau tentang Permintaan Namanama Anggota PanitiaKhusus Tanggal 28 Maret 2012.
    (BB I703);1052) Copy 1 (satu) lembar No. referensi PPATK namafile S120301001 No. referensi QH5403C1203010010000120120301.(BB I704);1053) Copy 1 (satu) lembar Dokumen transaksi CTR antara Dolarindo Primatama dengan Bagus Tumulyo Dwi Cahyono.(BB I705);1054) 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Ketua DPRDProvinsi Riau yang ditujukan kepada Ketua Fraksifraksi DPRDProvinsi Riau tentang Permintaan Namanama Anggota PanitiaKhusus Tanggal 28 Maret 2012.
    (BB 703);1052) Copy 1 (satu) lembar No. referensi PPATK nama file S120301001No. referensi QH5403C1203010010000120120301.(BB I704);1053) Copy 1 (satu) lembar Dokumen transaksi CTR antara DolarindoPrimatama dengan Bagus Tumulyo Dwi Cahyono.(BB 705);1054) 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Ketua DPRD Provinsi Riauyang ditujukan kepada Ketua Fraksifraksi DPRD Provinsi Riautentang Permintaan Namanama Anggota Panitia Khusus Tanggal 28 Maret 2012.
Pengadilan PN BANTUL Pidana Umum Penggelapan
Register : 10-07-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN BANTUL Nomor 191/Pid.B/2019/PN Btl
Tanggal 18 Nopember 2019 — EDY SUWANDI BIN HASYIM JOHAN
199 — 120
  • Pasalnya berdiri sendiri,menurut Ahli yang lebih dulu adalah perbuatan pidana pokoknya yaitupenggelapan baru ada pencucian uang;Bahwa apabila didasarkan pada prinsipprinsip yang sudah Ahli jelaskan,kalau memang TPPU itu berdiri sendiri dan diketemukan adanya tran saksiyang mencurigakan berdasar laporan dari perusahaan atau dari perbankankarena ada kewajiban dari bank untuk membuat laporan apabila adatransaksi lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudianberdasarkan laporan itu, PPATK
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 04-02-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 20 Juni 2019 — Penuntut Umum:
RENOL WENDI SH
Terdakwa:
1.Ir. JHOINHARD Bin K. SITOMPUL Alm
2.VENY MARDIANSYAH, ST Bin SUDIRMAN JASID
109 — 82
  • IDRUS NUR (Alm) ;Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyaihubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa ;Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan yang saksiberikan diPenyidik adalah benar ;Putusan Nomor 16/ Pid.SusTpk/2019/PN.Bgl Hal 84 dari 272Bahwa Pada Pekerjaan proyek Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) padaDinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015, saksi selakuPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) ;Bahwa panitia yang terlibat dalam pembangunan
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-01-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN PARIAMAN Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pmn
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
PENGKI SUMARDI,SH
Terdakwa:
HANDANI Als AAN Als CONG AN Als KO AN Als MAMAK
194 — 44
  • ., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Ahli adalah Spesialis Hukum Senior di Direktorat Hukum, Pusat Pelaporandan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dari tahun 2013 sampai dengansekarang;Bahwa Ahli sudah pernah diminta memberikan keterangan ahli dalam perkaratindak pidana pencucian baik pada tingkatan penyidikan maupun pada tingkatansidang pengadilan;Bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah setiap upaya atauperbuatan dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016
Tanggal 20 Nopember 2017 — EDDY SUTJAHYO BUSIRI T1; Ir. MARJAN NASUTION T2; ANAS MUDA SIREGAR T3;
1048 — 502 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kementerian Kehutanan, BLH(Bapedalda), Mahkamah Agung, BPK, PPATK, KPK, UKP4khusus bidang tanah dan kerusakan lingkungan, dan telahmenangani kasus sebanyak 200 perkara. Bahwa ahli pernah melakukan pengamatan, penelitianlapangan, pengambilan sampel tanah dilokasi kebakaranlahan di PT. Surya Panen Subur (PT. SPS2) bersamasamaPPNS KLH, Penyidik Polda Aceh, Bareskrim Polri padatanggal 30 s/d 05 Mei 2012, 15 Juni 2012 dan 05 Juli 2012,Hal. 206 dari 302 hal.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 04-02-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 20 Juni 2019 — Penuntut Umum:
RENOL WENDI SH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, S.T., S.E. Bin RAHIMI Alm
105 — 77
  • IDRUS NUR (Alm) ;Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak mempunyaihubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa ;Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan yang saksiberikan diPenyidik adalah benar ;Putusan Nomor 18/ Pid.SusTpk/2019/PN.Bgl Hal 81 dari 270Bahwa Pada Pekerjaan proyek Jembatan Air Tik Teleu (lanjutan) padaDinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2015, saksi selakuPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPATK) ;Bahwa panitia yang terlibat dalam pembangunan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
452 — 382
  • Bahwa berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang (UU TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang.Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang adalah sebagai berikut:pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;pengawasan terhadap kepatuhan
    menyimpang dari profil, karakteristik, ataukebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut didugadilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksiyang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesualdengan ketentuan UndangUndang ini;3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan denganmenggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindakpidana; atau4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-09-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 52/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 14 Februari 2017 — M. ROZALI DJAFRI Bin (Alm) DJAFRI
163 — 112
  • Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untukdilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkanHarta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindakpidana.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
264 — 123
  • Tindak Pidana Korupsi diserahkankepada lembaga yang berwenang dan profesional demi kehatihatian untukmenghindari kekeliruan dan tindakan kesewenangwenangan, sesungguhnya haltersebut pernah ditegaskan oleh Bapak Hendarman Supandji saat beliau mejabat sebagaiJaksa Agung Republik Indonesi telah memperlihatkan komitmennya untuk menghindarikesewenangwenangan dengan menyatakan bahwa penanganan kasus Korupsi harusmenggunakan audit BPK , sementara untuk mengetahui kemana aliran dananyaharus meminta bantuan PPATK