Ditemukan 955 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : komnasa komang kosmas komunal koanak kompas konnas komas konas kombas kosnas
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 11-04-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 45/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 25 September 2019 — Penggugat:
DEWI ROSARIA INDAH PERWIRANTIKA
Tergugat:
1.KEPALA DESA GEMPOL KLUTUK KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO
2.CAMAT TARIK KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO
3.BUPATI SIDOARJO.
Intervensi:
WIWIK RIYANTI
131 — 1886
  • secara profesional dansesuai dengan tugas tugas pokoknya dan melaksanakan kegiatan seharihari sebagai sekretaris desa Gempol Klutuk dengan baik dan benar secaratepat waktu sesuai jam operasional kantor pemerintahan Desa GempolBahwa Tergugat mengalami suatu masalah yang sangat penting dangenting karena dilaporkan oleh warganya pada 1 Oktober 2016 yangbernama Indratno sebagai Kepala Dusun Gedang Klutuk Desa GempolKlutuk ke Kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan dikawal oleh Tiga LSMterdiri dari LSM KOMNAS
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 08-10-2019 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1593/Pdt.G/2019/PA.Pbr
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
135 — 87
  • Bahwa pada bulan Agustus 2015 Penggugat Rekonpensimelaporkan Tergugat Rekonpensi kepada P2TP2A komnas perlindungananak dan perempuan dijalan Sudirman atas kasus penelantaran anaksehingga Tergugat Rekonpensidiproses hukum, pada bulan Maret 2016 dandia ditetapbkan sebagai tersangka kasus penelantaran dan perlindungananak, dan kemudian Tergugat Rekonpensidivonis hakim pada bulanSeptember 2016, selama 7 (tujuh) bulan penjara;15.
Pengadilan PN SEKAYU Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN SEKAYU Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Sky
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
MURSAL
Tergugat:
PT. BUMI PERSADA PERMAI
103 — 41
  • Fotokopi surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tanggal 3Januari 2018 Nomor: 110/R/Mediasi/I/2018 Perihal: Saran Komnas HAMterkait kasus lahan antara Warga Eks Marga Bayat (Suku Anak Dalam Suku Kubu) dengan PT.Bumi Persada Permai (PT.BPP), selanjutnyadisebut dan diberi tanda bukti P13;15.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 02-09-2021 — Putus : 01-10-2021 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Ckr
Tanggal 1 Oktober 2021 — Pemohon:
1.NURIMAH YANTI
2.RUSIN
3.SAIPUL BAHRI
Termohon:
KEPOLISIAN SEKTOR TAMBELANG
131 — 83
  • Bukti P31: Surat dari Gerakan Masyarakat ProJustitia Kabupaten Bekasi Kepada KOMNAS HAM RI Tanggal17 Agustus 2021 (fotocopy);45. Bukti P32: Surat dari Gerakan Masyarakat ProJustitia Kabupaten Bekasi Kepada Lembaga PerlindunganSaksi dan Korban Tanggal 24 Agustus 2021 (fotocopy);46. Bukti P33: Surat dari Gerakan Masyarakat ProJustitia Kabupaten Bekasi Kepada Kepala Divisi PropamMabes Polri Tanggal 18 Agustus 2021 (fotocopy);47.
Pengadilan PN TEGAL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-10-2014 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 24/Pdt.G/2014/PN Tgl
Tanggal 18 Juni 2015 — Abdul Chakim, dkk. Melawan Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia Cq. TNI AL Jakarta Cq. Pangkalan utama TNI AL V Cq. Pangkalan TNI AL Tegal, dkk.
101 — 12
  • Kates tercatat dalamdinas kependudukan untuk kependudukannya sedangkan untuk rumahnya tidak;Bahwa setahu Saksi, permasalahan warga di tanah sengketa pernah dimediasioleh Komnas HAM.Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Pengugat, KuasaTergugat 1 maupun Kuasa Tergugat 2 menyatakan akan menanggapinya dalamkesimpulan;Saksi Nurochman, tempat/tanggal lahir Tegal/5 Agustus 1968, Pekerjaan PNS,Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Merpati Gg.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 21-04-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 3/G/2015/PTUN-TPI
Tanggal 30 September 2015 — 1. MANUSUN RAJAGUGUK, 2. DONALD MANGATAS TOGATOROP, 3. OMRAD NAINGGOLAN LUMBAN TUNGKUP,S.H., 4. JHON RICARDO; MELAWAN REKTOR UNIVERSITAS PUTERA BATAM
144 — 76
  • terhadapManusun Rajagukguk tertanggal 09 Februari 2015, tentang PanggilanKlarifikasi dugaan Pelanggaran Tata Tertib tanggal 26 Februari 2015 (sesuaidengan asli) ;Bukti P25 : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dewan Perwakilan KotaBatam 01/170//2015 Hal Rekomendasi Aksi Damai BEM (sesuai denganHalaman 87 dari 124 Halaman dari Putusan No.3/G/2015/PTUN.TPI25262728293031Bukti P26: ~Fotokopi Surat No. 085/UPB/II/2015 perihal jawabanRekomendasi Nomor 01/170/1/2015 (asli ada padaBukti P27: Fotokopi Surat dari KOMNAS
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 06-10-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 25/G/2015/PTUN-SMD
Tanggal 12 April 2016 — 1. PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR; 2. PT. BERKAH SAWIT LESTARI; 3. PT. SERIMBA RAYA MAKMUR; melawan BUPATI MALINAU;
109 — 48
  • Dan permasalahan inisempat kami laporkan ke KOMNAS HAM (tahun 2012), ke AMAN (tahun 2012),ke Komisi Ill DPR RI (tahun 2012) ;Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan perkebunan ada ijin dari Bupati dan Saksibersama warga benar hanya mengadakan penolakan untuk kegiatan di desaSaksi ;Bahwa Saksi tahu setelah di tolak di Desa Setulang atau di Desa Setarap untukpembibitan, perusahaan ada melakukan pembibitan di tempat yang lain Di DesaBatu Kajang dan masih ada kegiatan perusahaan dengan warga di Desa BatuKajang
Pengadilan PN STABAT Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN STABAT Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Stb
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.SUKATMA
2.SUKARDI
3.AMINULLAH
4.MALEM KERINA LIMBENG
5.PAINI
6.SURATMIN
7.SUHARSO
Tergugat:
1.PT. AMAL TANI
2.Pemerintah RI cq. Kepala BPN Pusat cq. Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara cq. Kantor Pertanahan (BPN) kabupaten Langkat
Turut Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Langkat cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat
78 — 35
  • Tanggal 15 Maret 2017 bertempat di Ruang Rapat asisten AdmTata Pemerintahan terkait dengan Kunjungan Ketua Komnas Ham RIuntuk upaya penyelesaian permasalahan Para Penggugat denganTergugat I.4. Tanggal 13 Juli 2017 Turut Tergugat mengahdiri rapat atasundangan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, guna membahaspermasalahan Para Penggugat dengan Tergugat I.5.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 15-05-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Smg
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Rohmadi,SH
Terdakwa:
BAMBANG HESTHI WAHYUDI bin PARJO PURWO SUWITO
519 — 282
  • Kesepakatan tersebut sebab saksi danterdakwa ikut tanda tangan.Bahwa saksi tahu gambar tersebut karena dapat dari Kep.Sek AhmadDahlan Boarding School Muhamadiyah.Bahwa saksi tahu MPL atau Masyarakat Peduli Lingkungan karenasaksi sebagai bendaharanya yang kegiatannya antara lain:perjuangkan lingkungan hidup yang baik, sehat sebagai hak asasimanusia, Saksi bersama Terdakwa berikan edukasi kepada warga apaHalaman 62, Putusan No. 294/Pid.Sus/2018/PN Smgitu PT.RUM, saksi melaporkan ke Polres, Polda, komnas
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 18-03-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 101/PDT.G/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 17 Februari 2016 — Penggugat:
EFFENDI
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cq. KANTOR CABANG JAKARTA PLUIT
2.ALEX CHRISTIAN
3.BURHANUDDIN WEDMON
4.SRI ENDAH HAPSARI
5.NIRMAWATI MARCIA, S.H
6.ANNA WONG, S.H
7.BUDIMAN CORNELIUS SANTIAGO HUTAPEA, S.H
8.MAYER, S.H
9.BADAN PERTAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA Cq. KANTOR PERTAHANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
10.KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH VII DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI JKARTA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ("KPKNL") JAKARTA II
11.PT. GLOBALINDO AUCTION
12.WEDMON
13.YANI NURWANINGSIH
136 — 73
  • UU No. 10 Tahun 1998.Halaman 73 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pat.G/2015/PN.Jkt.Utr.15.16.17.18.P20: Foto copy surat dari KomNas HAM RI kepada sdr.
Pengadilan PN BAJAWA
Upload : 22-07-2021
Putusan PN BAJAWA Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bjw
63 — 35
  • Asli cetak gambar rumah diatas obyek tanah yang disengketakan milikkeluarga Alm.Mikael Waso, yang untuk selanjutnya diberi tanda P14;Asli cetak gambar rumah diatas obyek tanah yang disengketakan milikkeluarga Alm.Mikael Waso, yang untuk selanjutnya diberi tanda P15;Asli cetak gambar rumah diatas obyek tanah yang disengketakan milikkeluarga Alm.Mikael Waso, yang untuk selanjutnya diberi tanda P16;Fotokopi, Surat Perihal Larangan/Pengusiran Untuk Tinggal di Rumah danTanah Milik Sendiri kepada Ketua Komnas
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 16-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
SUHERI TERTA
2175 — 1219

  • 1 (satu) bundel fotokopi Surat Wakil Bupati Inhu kepada Ketua Komnas HAM RI No. 31/ADM.PUM/100/I/2013 tanggal 25 Januari 2013, perihal: Penjelasan Permasalahan PT. Palma Satu, berikut lampirannya.

    1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Komnas HAM kepada Bupati Inhu Nomor: 1.459/K/PMT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013, perihal: Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kab. Indragiri Hulu.
    1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Plt. Sekda Kab. Inhu kepada Perwakilan Manajemen PT. Palma Satu Nomor: 090/Distankan-bun/X/2017/3088 tanggal 26 Oktober 2017, perihal: Rencana Penyerahan Lahan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA untuk Masyarakat, dan lampirannya.
    Palma Satu dibatasKabupaten Indragiri HuluIndragiri Hilir, Provinsi Riau.eee.1 1(satu) lembar fotokopi Surat dari Komnas HAM kepada BupatiInhu Nomor: 1.459/K/PMT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013, perihal:Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kab. Indragiri Hulu.fff. 1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Plt. Sekda Kab. Inhu kepadaPerwakilan Manajemen PT.
    Palma Satu dibatas Kabupaten Indragiri HuluIndragiriHilir, Provinsi Riau.HM. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Komnas HAM kepada Bupati InhuNomor: 1.459/K/PMT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013, perihal: TindaklanjutRekomendasi DPRD Kab. Indragiri Hulu.mmmmm.1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Plt. Sekda Kab. Inhu kepada PerwakilanManajemen PT.
    Inhu, berikut lampirannya.PPPPPPP1 (satu) bundel fotokopi Surat Wakil Bupati Inhu kepada Ketua Komnas HAMRI No. 31/ADM.PUM/100/1/2013 tanggal 25 Januari 2013, perihal:Penjelasan Permasalahan PT.
    Palma Satu dibatas Kabupaten Indragiri HuluIndragiriHilir, Provinsi Riau.SSSSSSS.1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Komnas HAM kepada Bupati Inhu Nomor:1.459/K/PMT/V/2013 tanggal 24 Mei 2013, perihal: TindaklanjutRekomendasi DPRD Kab. Indragiri Hulu.ttttttt.1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Plt. Sekda Kab. Inhu kepada PerwakilanManajemen PT.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 01-04-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 47- K/PM-I-03/AD/IV/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — Serma Muzarlim
67 — 23
  • Taher MalinMalelo ke Kantor Lurah Lubuk Lintah Kec Kuranji KotaPadang, namun Lurah dan Camat tidak bersedia menandatangani surat keterangan ahli waris yang diurus olehSaksi1 dan Saksi4 kemudian Lurah dan Camat Kuranjidilaporkannya ke Komnas HAM, sehingga suratketerangan ahli waris tersebut terpaksa ditanda tangganioleh Lurah dan Camat Kuranji Kota Padang.Terdakwa selaku mamak kepala waris dalam suku gucimencoba melakukan pendekatan kepada Saksi4 (Sdrisefniati) kKerumahnya bersamasama dengan kaum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-03-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 736 K/PDT/2010
Tanggal 23 Maret 2011 — DIDI SUMARDI, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
55 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .7.119.615.000,00 (tujuh miliyar seratus sembilan belas juta enam ratuslima belas ribu rupiah) atas tanah dan kurang lebih Rp.1.113.746.832,00(satu miliyar seratus tiga belas juta tujunh ratus empat puluh enam ribudelapan ratus tiga puluh dua rupiah) untuk selisin uang yang diterimadengan uang yang tertulis di dalam kwitansi serta pengganti biayabiayayang di keluarkan selama melakukan berbagai upaya perjuangan dengandemonstrasi, musyawarah lobby, hearing dengan Para Tergugat, DPR Rl,DPRD DKI Jakarta, Komnas
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 22-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 228/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 9 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : NURDIN DG NOMBONG Diwakili Oleh : NURDIN DG NOMBONG
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT cq PANGDAM XIV Hasanuddin Diwakili Oleh : TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT cq PANGDAM XIV Hasanuddin
Terbanding/Tergugat II : MUHAMMAD NUR
Terbanding/Tergugat III : SUBAEDAH
Terbanding/Tergugat IV : NURHAYATI
Terbanding/Tergugat V : BAHRUL saudara Nurhayati
Terbanding/Tergugat VI : BASRI NADJA
Terbanding/Tergugat VII : BURHANUDDIN NADJA
Terbanding/Tergugat VIII : SUBAEDA SUBUH
Terbanding/Tergugat IX : HALIJAH
Terbanding/Tergugat X : RACHEL
Terbanding/Tergugat XI : SEM SAKARIA
Terbanding/Tergugat XII : YOSEPH
Terbanding/Tergugat XIII : ADOLF
Terbanding/Tergugat XIV : BENYAMIN
Terbanding/Tergugat XV : MERI
Terbanding/Tergugat XVI : SRI ASTUTI
Terbanding/Tergugat XVII : YOSEPH NAGO
Terbanding/Tergugat XVIII : AMINA
Terbanding/Tergugat XIX : MUH. TAUFIQ
Terbanding/Tergugat XX : SALMA
521 — 222
  • Moedhinoeng DaengMatika (Alm) disebut SPII;e Bukti P21 adalah Surat Edaran dari Kodam XIV/HSN tanggal 07 Juli2017 ditujukan kepada Para penghuni RT.01/RW.01 sejumlah 8 KK danPara Penghuni RT.06/RW.04 sejumlah 20 KK;e Bukti P22 adalah Hasil pertemuan antara PANGDAM VII/WRB MayjenTNI AGUS SB menerima Tim Komnas HAM yang dipimpin Prof.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Tanah
Putus : 10-11-2009 — Upload : 24-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 650/Pdt.G/2008/PN.Sby
Tanggal 10 Nopember 2009 — Pengguggat : 1. SUYANTO, 2. AGUS SISIANTO TJIPTOWARDOYO, BSC Tergugat : 1. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA Turut Tergugat : . H. NURHANA TIRTAMIJAYA 5. Drs. RAJA SIRAIT Penggugat Intervensi : 1. ONG HERY SUHINDRA 2. Ir. PETER SUSILO 3. SUGIYANTO,
115 — 9
  • Fotocopy Dokumentasi Media dari harian RADAR SURABAYA, Kamis 11Nopember 2004 dengan judul Kapolwiltabes dilaporkan ke Kapolri ;e T30 Fotocopy Dokumentasi Media dari Surabaya sore, Kamis wage 23 Desember 2004,judul Kapolwiltabes diperiksa Provost Mebes polri ; T31 Fotocopy Dokumentasi Media dari Surabaya Sore, Selasa Pahing 25 Januari 2005judul Kapolwil dilaporkan ke KOMNAS HAM, Kapolri dan Presiden BambangYudhoyono ; T32 Fotocopy Dokumentasi Media dari Surabaya Sore, Rabu Pon 26 Januari 2005judul
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Agama Perceraian
Register : 29-04-2019 — Putus : 21-06-2020 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Juni 2020 — PRITHVI SURESH VASWANI, warga negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Batu Tulis No. 17, Jakarta Pusat, sekarang bertempat tinggal di Jalan Brawijaya III No. 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DR. Amir Syamsudin, SH.,MH, Dkk, dari kantor Advokat “Amir Syamsudin & Partners”, beralamat di Menara Sudirman, Lt. 9, Jl. Jend Sudirman, Kav. 60, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 127/AS/19 tanggal 23 April 2019, Ivonne Woro Respatiningrum, SH,C.N, MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Respati & Widjaja, Alamat Jl.Veteran I No. 8-9, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2019, M.Taufik, SH dan Hugo S.Tambunan, SH, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Prof.Sofyan Mukhtar, SH Law Firm, beralamat di Jl.Bungur Besar Raya, Komplek Central Bungur, No.40 F/G lantai 2, Kemayoran, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai - Penggugat; Lawan: ROSHNI LACHIRAM PARVANI SADHWANI, warga negara Republik Panama, Nomor Passport: 1893660, beralamat di Jalan Batu Tulis No. 17, Jakarta Pusat, sekarang bertempat tinggal di Jalan Brawijaya III No. 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
481 — 193
  • Ahli sebagai Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesiadan dulu juga Komnas Perlindungan Anak selalu apapun juga melihat bukandemi ayah atau ibunya, tapi demi kepentingan terbaik bagi anak.Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai anak lebih nyaman kepadaayah atau ibunya adalah sebagi saksi fakta, ahli mendengar sendiri,merasakan sendiri bahwa saat ini memang ada unsur takut dan bencikepada ayahnya. Tapi ini bukan untuk selamanya jika ada perubahan dariayahnya.
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus
Register : 30-08-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn
Tanggal 13 September 2021 — Pemohon:
Drs. H. JAINUDIN SAPRI
Termohon:
PEM. NEGARA R.I. Cq. KEJAKSAAN R.I. JAKSA AGUNG Cq. KEJATI KALTENG Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN
375 — 680
  • Pengawasan, Komnas HAM, Menkopolhukamdan kepada pihakpihak terkait lainnyva. DENGAN DEMIKIAN DAPATDIBUKTIKAN BAHWA PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP DIRIPEMOHON ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN BUKTIPERMULAAN YANG CUKUP BERDASARKAN HUKUM.
Pengadilan PN CURUP Pidana Khusus
Register : 21-06-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 16-07-2018
Putusan PN CURUP Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crp
Tanggal 10 Juli 2018 — Pemohon:
Frizal Romeo Alias Ical Bin Iskandar Zainudin
Termohon:
3.Kapolres Rejang lebong cq Tim Penyidik Perkara Pidana
4.Kajari Rejang Lebong cq Jaksa Peneliti Perkara Pidana
74 — 53
  • ., dibawah sumpah padapokoknyamenerangkan sebagai hal halberikut : Bahwa ahli diajukan pemohon sebagai ahli hak asasi manusia ; Bahwa ahli pernah menjadi Komisioner KOMNAS HAM ; Bahwa putusan Mahkamah Kontitusi berkaitan dengan Hak AzaziManusia, karena Putusan MK berkaitan dengan penjaminan Hak; Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130/PUUXIII/2015 yangberbicara tentang SPDP bersifat imperatif, tidak ada penafsiran lain; Bahwa SPDP harus disampaikan langsung dalam bentuk asli; Bahwa SPDP harus
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 07-02-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 05-09-2017
Putusan PN BATULICIN Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bln.
Tanggal 26 April 2017 — TRISNO SUSILO, S.P. Bin NGADIMIN
383 — 53
  • Kodeco yang mempermasalahkan lahanyang Terdakwa kuasai tersebut yaitu masyarakat dayak namun sudahTerdakwa selesaikan;Bahwa Terdakwa tidak pernah menyewakan lahan kepada masyarakathanya mengizinkan masyarakat untuk menanam padi;Bahwa Terdakwa membangun pondok di lahan tersebut sekitar tahun2007 atau 2008;Bahwa lahan tersebut sampai saat ini masih Terdakwa pertahankanberdasarkan SK MK No. 35 dan SK MK No. 45, sudah juga menempuatau memperjuangkan lahan di KM. 26 tersebut sampai ke Komnas Hampada tahun