Ditemukan 9446 data
HASRUL, SH
Terdakwa:
ABAS KUDA, S.Sos
175 — 130
SULISTYO BUDI (anggota),saudara MARTHINUS W.K.MUDARIHI, ST(anggota) dan Saksi sendiri selaku Ketua Panitia Pelelangandan item yang di evaluasi yakni Administrasi ,DokKumen Perusahaan, Nilaipenawaran,sedangkan hasil evaluasi kami adalah dari ketiga perusahantersebut yang lulus dan memenuhi sarat hanya dua perusahaan yakniCV.MAMUR JAYA dan CV.ALAM BARU sedangkan untuk CV.MEKAhalaman 65 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.SusTPK/2019/PN.MnkMPUDER JAYA dalam evaluasi teknis tingkat satu sudah gugur karnapersonil
76 — 23
persediaan.Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya.Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.Meneliti kelengkapan dokumen pendukung surat perintah pembayaranlangsung (SPP LS) yan diberikan oleh Pejabat pelaksana teknis kegiatan(PPTK).Mengembalikan dokumen pendukung surat perintah pembayaran langsung(SPP LS) yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)apabila dokumen tersebut tidak memenuhi sarat
1.SESCA TABERIMA, SH
2.ARDY, SH. MH
3.HENLY LAKBURLAWAL, SH.
4.YUDI ADIYANSAH, SH
Terdakwa:
SELYAM HUNGAN, A.M.d
168 — 68
(Sarat tambahan oleh masyarakat).11.4. Seleksi Lokasi1.Seleksi Lokasi dimulai dengan Pemerintah Kota/Kabupatenmenetapkan calon lokasi penerima Sanitasi LingkunganBerbasis Masyarakat dalam bentuk daftar panjangpemukiman/kampong/kelurahan..
90 — 64
sejalan dengan pendapat Prof.Soetandyo Wignjosoebroto, SH, yang menjelaskan bahwa pada masatransisi atau berkembang, negara cenderung mengabaikan hakhakprivat penduduk dengan cara menggunakan kekuatan ekstralegaldaripada mengedepankan aturan hukum (rule of the law) dalammenyelesaikan masalah.Hukum yang memprioritaskan prosedur dan proses privaatrechtelijkyang pada hakikatnya merupakan proses demokratis yangmendahulukan publiek rechtelijk yang dalam masamasa transisi dinegaranegara berkembang terkesan sarat
106 — 110
belenggupositivismekarena dengan menjadikan legalistikpositivistik yang hanyaberbasis peraturan tertulis (RuleBound) maka akan sulit menangkap hakikatkebenaran;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Pengadilanitu bukan suatu institusi hukum yang steril yang hanya berurusan denganpengkongkritan undangundang melainkan memiliki jangkauan yang lebih luasdaripada itu, Pengadilan harus menjadi institusi sosial yang peka terhadapdinamika yang bergerak disekitarnya, la adalah pengadilan yang sarat
Terbanding/Penggugat : HUSEIN LEWA
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. BANK MANDIRI Tbk SURABAYA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. PEMUDA PRIMA USAHA
105 — 39
;Bahwa perilaku PENGGUGAT yang suka melakukan halhal yang tidakterpuji dan cenderung melakukan halhal yang tidak pantas dan tidak patutdilakukan oleh orang yang masih bermoral, bersamasama dengan kronikroni dan oknumoknum aparat menggunakan Lembaga Peradilan sebagaialat untuk merampas hakhak keperdataan TERGUGAT ~~ walapunperbuatannya itu jelasjelas sarat dengan tindak pidana dan beresiko untukmendapat hukuman badan sebagaimana yang terjadi selama ini dan yangsedang dalam proses PENYIDIKAN di Polrestabes
175 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam gugatannya, kecuali yang diakuisecara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa ke dalam bagian pokokperkara a quo, mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebih dahulumemeriksa bantahan/tangkisan Tergugat atas gugatan Para Penggugat;Hal ini tidak lain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, tepat,adil, dan biaya ringan, serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektifdan efisien, mengingat pada faktanya gugatan Para Penggugat tidakberdasar dan sarat
140 — 83
Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa bagian pokok perkara a quo,mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebin dahulu memeriksabantahan/tangkisan Para Tergugat atas gugatan Penggugat Hal ini tidak laindemi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sertaterwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingat padafaktanya gugatan Penggugat tidak berdasar dan sarat akan cacat formil(pelanggaran formil) yang menyebabkan gugatan a quo tidak sah dan sudahselayaknya
104 — 59
disidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yangdidakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah danmeyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan.Bagi Hukum Pidana juga dikenal suatu azas /n Dubio Pro Reoyang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasanuntuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harusmemberikan keputusan yang menguntungkan Terdakwa(Reus = antara lain Terdakwa) Prinsip ini dilaksanakan untukmenghindari penanganan perkara yang subyektif dimanakebanyakan perkara pidana sarat
91 — 34
Bahwa yang melaksanakan negosiasi harga tanah adalah terdakwa dan saksisendiri;Bahwa seluruh dana sebesar Rp. 900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah)sudah dicairkan untuk pengadaan tanah proyek tersebut;Hal. 25 dari 107 Putusan No39/Pid.SusTPK/2015/PN PdgBahwa Proses pembayaran dilakukan dengan cara terlebih dahulu dilakukanpermintaan pencairan dana ke KPPN Bukittinggi sebesar Rp. 900.000.000,(sembilan ratus juta rupiah) ;Bahwa sarat pencairan dana tersebut dengan mengajukan SPM ;Bahwa Tanah tersebut
50 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 801 K/Pdt.SusPHI/2015Bahwa selama berkerja pada Tergugat, Para Penggugat hanya diberikanmakanan yang terdiri dari nasi, tempe dan garam yang jauh dari sarat gizi.Demikian pula Para Penggugat tidur hanya beralaskan tikar dalam suaturuangan kecil berukuran 8 x 6 meter yang ditempati bersama sekitar empatpuluh orang. Ruangan mana tanpa ventilasi dan lembab sehinggasangatlah tidak layak huni. Selain itu Tergugat pun tidak memberikanfasilitas dan peralatan keamanan kerja yang memadai.
210 — 131
IDOLA TUNGGAL.12.Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor : 283/PDT.P/2006/PN.JKT.BAR.tanggal 07 Agustus 2006, pada tanggal 25 Agustus 2006, Tergugat II telahHal 8 dari 188 Hal Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.DKImengadakan RUPS Ketiga yang sarat dengan pelanggaran hukum denganagenda pokok :1) Laporan Keuangan dan Kegiatan Usaha Perseroan Tahun 1998 s/d2005;2) Pembebasan dan Pelepasan Pertanggung jawaban PengurusPerseroanTahun 1998 s/d 2005;3) Perubahan Susunan Pengurus;4) Pengeluaran Modal dalam Simpanan;
Terbanding/Tergugat : PT DAM UTAMA SAKTI PRIMA
Turut Terbanding/Penggugat II : Ratu Ayu Ardita Lestari
194 — 144
Apalagi jika proses penerbitan sertiipikat hakguna bangunan sarat dengan pelanggaran administrasi danhukum.Halaman 347 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.5.2. Bahwa berdasarkan pada fakta persidangan dan buktibukti yangdiajukan di depan persidangan justru menujukan seharusnyaSertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/KelurahanCiumbuleuit yang seharusnya dinyatakan tidak berkekuatanhukum, karena:a.
Proses penerbitan sertiipikat hak guna bangunan sarat denganpelanggaran administrasi dan hukum, diantaranya denganmenggunakan dokumen yang beberapa kali menjadi objekperkara baik di PTUN maupun di PN;d.
Proses penerbitan sertipikat hak guna bangunan sarat denganpelanggaran administrasi dan hukum ............... St.d. Menggunakan data dan informasi yang tidak akurat, yangmenyatakan bahwa diatas tanah objek perkara yang ...........++dst.e. Bahwa TERBANDING , Il/Tergugat I, Il DK/Penggugat DRdalam mengajukan permohonan hak guna bangunaan .............dst.Bahwa tanah ex hak Erfpacht Verponding Nomor 12 berdasarkanbukti P.56, T.! dan T.lI. 16, dalam konsideran ............
186 — 107
oleh orang atau badan hukum yang tidak bersetatussebagai pemegang hak maka tentu akte pelepasan entah akte itu dibawah tangan atau akte otientik atau akte ini dibuat dihadapan kantorpertanahan maka akte ini artinya yang melepaskan itu tidak memenuhisalah satu syarat yaitu dia tidak mempunyai kewenangan bertindak atastanah itu dan tidak memiliki kebebesan atas hal itu artinya dia tidakmemenuhi syarat formal dari sebuah akte pelepasan oleh karena itukalau ini nanti menyangkut tentang sertifikat atau sarat
Terbanding/Tergugat I : NURMALA ONIKE HOTNIDA NAPITUPULU
Terbanding/Tergugat II : WALUYO
Turut Terbanding/Penggugat II : NENENG KURNIA Binti Djajudi
Turut Terbanding/Penggugat III : WAHYUDI Bin Djajudi
Turut Terbanding/Penggugat IV : RETNO SARI Binti Djajudi
130 — 89
TERBANDING Tersita didalamJawaban/Duplik gugatan PERLAWANAN TERHADAPEKSEKUSI;JIKA klaim sepihak pada Bukti TP19 ini benar adanyabahwa SEAKAN AKAN ANITA WULANDARI saat masihmenjadi TERGUGAT II dalam Perkara Awal masuk DPO,tentuanya ANITA WULANDARI tersebut tidak akan beranitampil bebas seperti orang biasa pada umumnya, dantentunya juga akan bersikap menutup diri, menghilang, ataumenjauhkan diri dari tempat umum maupun resmi sepertiKantor Polisi, Pengadilan atau dimuat diri dimedia terkaitkasus yang sarat
154 — 96
Bahwa oleh karena eksepsieksepsi PARA TERGUGAT dalam Jawabnyatidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum yangsebenarnya serta sarat penuh kebohongan, maka dari itu. PARAPENGGUGAT mohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa perkara a quomengesampingkan dan menolak' seluruh eksepsieksepsi PARATERGUGAT dalam Jawabanya serta membatalkan Penetapan PengadilanAgama Tigaraksa Nomor: 04/Pdt.P/2009/PA.Tgrs.Dalam Pokok Perkara:1.
47 — 14
kali ;Bahwa tugas pokok terdakwa sebagai Penanggung Jawab OperasionalKegiatan (PUOK) mengawasi atau mengevaluasi pekerjaan PNPM PISEWtahun 2011 dan juga mengkoordinir pekerjaan PNPM PISEW tahun 2011 ;Bahwa benar terdakwa tidak pernah membuat laporan karena yang membuatlaporan biasanya adalah LKD bekerjasama dengan TTL ;Bahwa dari awal kegiatan PNPM PISEW tahun 2011 keterlibatan saksiBarena Ambarita dan terdakwa adalah menandatangani Berita AcaraPencairan serta laporan kemajuan pekerjaan sebagai sarat
PT INTERNUX
Tergugat:
PT HUAWEI TECH INVESTMENT,
320 — 118
Kontrak Awal.Terkait dalil bahwa TERGUGAT masih belum melakukan pengiriman danpemasangan 255 (dua ratus lima puluh lima) unit BTS, FAKTANYAadalah PENGGUGAT belum memberikan detil lokasi pengiriman (site /ist)yang telah siap untuk menerima penyerahan Layanan (ready forinstallation).Bahwa TERGUGAT MENSOMIIR PENGGUGAT agar dapat memberikanbukti bahwa belum dikirimkannya BTS dan/atau penyediaan Layananoleh TERGUGAT disebabkan oleh kelalaian TERGUGAT semata,sehingga argumentasi hukum PENGGUGAT tidak sarat
230 — 47
Masalahnya, Terdakwa Il.BERNADOTTE REGAR pun tidak tidak melakukan tindakan yang hatihatidalam peralinan saham, dan tidak melakukan cukup sarat sehingga tidakmembebaskan Terdakwa BERNADOTTE REGAR untuk ikut bertanggungjawab, sekecil apapun tindakannya, sebatas peran dan kerugian yangditimbulkan;Menimbang, bahwa adalah patut jika hukum harus ditegakkan secaramenyeluruh untuk mewujudkan nilainilai kepastian hukum yang berkeadilan,oleh karena itu adalah adil jika perkara ini ditarik dari tahun 2012
80 — 20
SOS ; dibawah sumpah135memberikan keterangan sebagai berikut ;Bahwa saksi menjadi Pustakawan diangkat berdasarkan SKGubernur ;Bahwa dalam pengadaan buku perpustakaan melibatkanpustakawan ;Bahwa Pustakawan membantu menyusun buku buku yangdiperlukan ;Bahwa HPS bisa diajukan oleh Kepala Kntor (PA) , tapi harusberdasarkan katalog penerbit ;Bahwa harga perhitungan sendiri (HPS) harus beracuan kepadaKatalog Penerbit ;Bahwa Yang membuat HPS harusnya Panitia , yang menyetujiKepala Kantor (PA ), dengan sarat