Ditemukan 1102 data
351 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.H.dan kawankawan, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,Para Advokat pada ANG Law Firm, beralamat di The H Tower,Lantai 20, Jalan H.R.Rasuna Said Kav. 20 Jakarta Selatan12940, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masingmasing tanggal 5 Desember 2019;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;melawan:MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 JakartaPusat 10110;Halaman 1 dari 76 halaman.
Terbanding/Penggugat : DANIEL KRISTANTO
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Turut Terbanding/Tergugat I : BUTIK EMAS ANTAM DI SURABAYA GEDUNG MEDAN PEMUDA
773 — 879
Gambir Kota Jakarta Pusat,daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10110, selanjutnya disebutsebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor416/PDT/2021/PT.SBY, tanggal 8 Juni 2021 tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;2.
MedanMerdeka Selatan No. 13, Gambir, RT.11/RW.2, RT.11/RW.2, Gambir,Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus IbukotaJakarta 10110, sebagai : Turut Tergugat /saat iniTurut Terbanding II;Bahwa adalah Fakta Hukum yang tidak dapat dibantah lagi, terbuktiselama ini Turut Terbanding I/dahulu Tergugat telah melakukan perbuatanhukum dengan melakukan jual beli Emas Batangan berkalikali, tidak hanyasaja dengan Terbanding/dahulu Penggugat, tetapi juga banyak PihakPihakyang membeli Emas dan pada akhirnya
1.PT.MIRAH SEGAR
2.PT.Mirah Agung Perdana
Tergugat:
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Cq. Komando Resir Militer no.enamsatu suryakencana
Turut Tergugat:
1.Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
2.Kementerian Keuangan Republik Indonesia
187 — 66
Medan Merdeka Barat No. 1314 JakartaPusat 10110, dalam hal ini diwakili Marsekal Pertama TNI DR. AgusMulyadi S.H,M.H dkk, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2019, untuk selanjutnya disebut ................ Turut Tergugat 1;3. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Djuanda 1 Lt.9 JI.
753 — 1552
Jakarta Pusat 10110. Selanjutnya disebutTERGUGAT II;4. PT. PAM LYONNAISE JAYA beralamat di Sentral Senayan , lantai 7, Jl. AsiaAfrika No. 8, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I;5. PT. AETRA AIR JAKARTA, beralamat di Menara Satu Sentra Kelapa GadingLt. 2, Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon Kelapa Gading JakartaUtara 14240, Selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II;Putusan perkara PerdataNo.87/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.6. PT.
191 — 83
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang beralamat di Jl.Medan Merdeka Utara No. 4 Jakarta 10110, selanjutnya disebutSGDAQAI ccnmonmonmonmocss aaa sas cas GeoRREEEREOEAEOENNGOA Koon Koo eo EERE TURUTTERGUGAT ;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca berkas perkara ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 13Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri PangkalpinangRegister No. 19/Pdt.G/2013
183 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Indonesia, Para Advokat danKonsultan hukum pada Firma Hukum Sidin Constitution, A.IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, Advocates & LegalConsultants yang beralamat di Jakarta. berdasarkan SuratKuasa Khusus masingmasing tertanggal 21 Maret 2018;Halaman 1 dari 79 halaman Putusan Nomor 21 P/HUM/2018Untuk selanjutnya disebut PARA PEMOHONmelawan:Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RepublikIndonesia berkedudukan di Jalan Medan Merdeka SelatanNomor18, Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta 10110
115 — 50
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Desember2015 No. 1604/Pen.Pid.B/2015/PN.JKT.PST. sejak tanggal 23 Desember2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016 ; Di Persidangan, Terdakwa didampingi penasihat hukumnya TJUTJUTSULIYATNO,S.H. dari kantor Advokat berkantor pada Kantor DepartemenADVOKASI dan HAM DEWAN PIMPINAN PUSAT KOMITE WARTAWANREFORMASI INDONESIA yang berkedudukan di Gedung Dewan Pers, Jl.Kebon Sirih No.3234 Jakarta 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal
Sahat Maringan Nababan
Tergugat:
1.PT. Elnusa Petrofin
2.PT. ALAM INSAN FORTUNA
3.PT. PERTAMINA
111 — 36
PERTAMINA (Persero) PENGUSAHA/BUMN, yang beralamat diGedung Perwira 6 Lantai 2 Jalan Medan Merdeka Timur 1AJakarta Pusat 10110 / Marketing Operation Region Jalan YosSudarso No 810, Kel. Silalas, Kec.
H.CHAMID EFFENDI, DKK
Tergugat:
PT. BANK SYARIAH MANDIRI Persero
Turut Tergugat:
PT. BANK MANDIRI Persero
112 — 21
Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan mengenaiperselisihan hubungan industrial antara PENGGUGAT I, Il, Ill, IV, V dan VIdengan TERGUGAT, maka selanjutnya PENGGUGAT I, Il, Ill, IV, V dan VImencatatkan perselisihan tersebut pada lembaga mediasi pada DinasTenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemerintah Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 52Jakarta 10110; Untuk selanjutnya permohonan pencatatan tersebut telahHalaman 19 dari 65 hal.
PT HOLCIM INDONESIA Tbk,
Tergugat:
Kepala Kantor ATRatau BPN Kabupaten Cilacap
Turut Tergugat:
PT PERTAMINA Persero
124 — 53
Medan MerdekaTimur A, Jakarta 10110, dalam hal inimemberikan kuasa kepada CorneliusSimanjuntak, Ida Bagus KomangDwijaksara, Paulus Ch Djari, Yosi Ardilla,M. Sungkowo Arybowo, M.
102 — 9
ABI PRATAMA NUGRAHA,SH, semuanya adalahPejabat Struktural pada Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan,berkedudukan di Jalan Medan Merdea Barat No. 9 Jakarta 10110, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 803/M.KOMINFO/HK.06.01/11/2012 tertanggal 26 Nopember2012 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, Republik IndonesiaCQ.Bupati Bekasi, berkedudukan dan beralamat di Komplek Perkantoran PemerintahKabupaten Bekasi,Desa Sukamahi Kecamatan
653 — 464 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor83 PK/Pdt.SusPailit/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara perdata khusus permohonan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIKINDONESIA,yang = diwakili oleh Menteri Komunikasi danInformatika Republik Indonesia Rudiantara, berkedudukan di JalanMedan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, 10110, dalam halini memberi
1.Sanih Binti Sake
2.Wandi Bin Ener
Tergugat:
1.Chandra Anggara
2.Nata
3.PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Turut Tergugat:
1.Nyi. Lamria Merry Simamora, S.H., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bekasi
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi
213 — 130
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beralamat di JIn LadaJakarta Kota 10110, Indonesia, selanjutnya disebutSQDAQAL.... 0.20. ccc cee eee eee eee cee eee eee setae eeetesserseeeeeees Dergugat III;Tergugat III dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya NikkiRamadhani Mahendra, Kemas Najmi Agustra, HadiRahardja, Audry Valentine Purba dan Ahmad GhalibGumilang Sakti, masingmasing Pegawai PT.
Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom.
Tergugat:
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
325 — 118
,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat padaKantor Hukum AHMAD & PARTNERS yang beralamat diCluster Grand Pamulang Residence Jalan Suka MulyaRaya Blok B 12 Ciputat, Tangerang Selatan, ProvinsiBanten 15414, berdasarkan surat kKuasa khusus Nomor05/SK/AP/VII/2019 tanggal 21 Juli 2019, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANMENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 JakartaPusat 10110, dalam hal ini telah memberikan kuasakepada:1.
52 — 21
KEMENTERIANENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIKINDONESIA, beralamat di Jalan Medan MerdekaSelatan Nomor 18, Jakarta Pusat 10110, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Hufron Asrofi, S.H.,M.H., dkk.,para Pegawai pada Kantor Kementerian Energi DanSumber Daya Mineral Republik Indonesia, beralamat diJalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9Nopember 2015, selanjutnya disebut Terbanding II semulaTergugat Il;3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.
Nason Uti, S.E
Tergugat:
MENTERI DALAM NEGERI RI
Intervensi:
Jhony Banua Rouw. Dkk
242 — 207
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di JalanMedan Merdeka Utara Nomor: 7, Jakarta Pusat 10110;Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/2503/SJ, tanggal 20 Maret 2020, memberikan kuasa kepada:1. R. GANI MUHAMAD, S.H., MAP., Jabatan Kepala BiroHukum Kementerian Dalam Negeri;2. WAHYU CHANDRA KUSUMA P., S.H., M.Hum., JabatanKabag. Advokasi Hukum pada Biro HukumKementerian Dalam Negeri;3. MUNZIAR, S.H., Jabatan Kasubbag.
277 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dani Bahdani, S.H, danKawankawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kayumanis VNomor 13B Jakarta 13130, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 6 Nopember 2013;Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I dalamKonvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalamKonvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi/Terbanding I danTerbanding III;Melawan:KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RIberkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta 10110 (dahulu DEPARTEMEN PENERANGAN
Pembanding/Penggugat II : ISKANDAR MAULA
Pembanding/Penggugat III : Prof. DR. MATHIUS TAMBING SH. MSI.,
Pembanding/Penggugat IV : M. SALEH KHALID, IR., MM.,
Pembanding/Penggugat V : NINASAPTI TRIASWATI. PHD.
Pembanding/Penggugat VI : IR. HARIYADI BS. SUKAMDANI,
Terbanding/Tergugat I : BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Terbanding/Tergugat II : DEWAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq Presiden RI
Terbanding/Turut Tergugat I : DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
Terbanding/Turut Tergugat II : DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
77 — 58
., M.H. dan kawankawan, para karyawan BPJS Ketenagakerjaanpada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKS/114/042019, tanggal 4 April 2019,selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula TurutTergugat I;6.Dewan Jaminan Sosial Nasional Republik Indonesia,berkedudukan dan berkantor di Gedung Kemenko PMK Lantai IV, JalanMedan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110,selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula TurutTergugat Il;Setelah
1.H.TONDI RONI TUA
2.H. SYARIFUDDIN HSB
Tergugat:
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
178 — 93
Putusan Nomor 53/G/2019/PTUN.JKT.ARIA & PARTNERS, beralamat di Jalan Raya PasarMinggu, Kompleks Liga Mas Blok E.1 Nomor 3Pancoran, Jakaria Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 25 Maret 2019;Untuk selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT ;LAWAN:MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di JalanMedan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat 10110;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1.R.
108 — 68
DAERAH KHUSUS' IBUKOTA JAKARTA,berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 89,Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal iniberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/1.876,tanggal 28 Februari 2017 memberikan Kuasa kepada :1. Nur Fadjar, S.H., M.Si.2. Imron Hasan, S.H.3. Haratua D.P. Purba, S.H.4. Johan Horas Irwanto, S.H.5. Adityo Nugroho, S.H.6. Canang Datu Hariyoso, S.H.7. Handry Hidayat, S.H.8. Mariem Triasmita, S.H.9. Nadia Zunairoh, S.H.10.