Ditemukan 9692 data
YAYASAN KAWALUYAAN
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Yayasan Kawaluyaan (James Nangoi)
626 — 513
Kalau deklaratif itu biasanya keputusan yang melanjutisuatu pristiwa hukum sebelumnya;Bahwa terhadap tindakan faktual, terkait keputusan yang sifatnya deklaratif,dimana telah ada perbuatan hukum sebelumnya, maka secara teori terhadapkeputusan pejabat TUN yang bersifat deklaratif ini, dikaitkan denganpengertian deklaratif tadi pendekatan teoritis, menunjuk pada dokrin paraahli, kKeputusan TUN yang deklaratif itu greatnya itu tidak masuk dalamkategori kKeputusan TUN yang bisa menjadi objek TUN di PTUN
158 — 51
:Pasal 8 : Dewan Kehormatan :Ayat (2) Menyelesaikan pelanggaran terhadap dokrin, kode etik, ikrar, paktaintegritas, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sertaperaturan Organisasi lainnya .Ayat (3) Menyelesaikan perselisihan internal partai mencakup :a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepenguurusan.b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik .c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas .d. Penyalahgunaan kewenangan .e. Pertanggungjawaban keuangan, dan.f.
Terbanding/Tergugat I : PT LINDUNG ALAM BATAM
Terbanding/Tergugat II : PT ARSIKON GROUP
Terbanding/Tergugat III : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
61 — 32
Yurisprudensi Mahkamah Agung RIdan juga ajaran/dokrin ahli hukum, menguraikan tentang perbuatan melawanhukum sebagai berikut:a. Adanya perbuatan (onrechtmatig)b. Adanya kerugian (schadel), antara lain tindakan kerugian harus adahubungan sebab akibat;c. Kerugian disebabkan kesalahan (schuld).4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal1365 KUH Perdata, suatu perbuatanmelawan hukum harus mengandung unsurunsur sebagai berikut:a. Ada suatu perbuatan;b.
62 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun pandangan Majelis Hakim sangat bertentangan denganparadigma kebijakan publik yang dipikul oleh seorang aparatur Pemerintah,yakni Terdakwa itu sendiri selaku Sekda Provinsi Irian Jaya Barat waktu kini(kini Papua Barat) ;Dokrin hadirya Pemerintahan di daerah sebagai perpanjangan tanganPemerintahan Pusat adalah sematamata bertujuan untuk melakukan pelayananpublik dan mensejahterakan kehidupan masyarakat (WargaNegara Indonesia) yang ada di daerah secara langsung maupun tidak langsungdemi terwujudnya
85 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2518 K/Pid.Sus/2015Pasal 28 ayat (8) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, di mana diatur danditentukan bahwa jika apabila dalam penawaran hanya ada 1 (satu),makadilakukan negosiasi seperti paa proses penunjukan langsung. bahwa apa yangdilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam konteks hukum administrasidapat dibenarkan berdasarkan kewenangan diskresi dan dokrin mengenaipenemuan hukum;Dalam praktek pengambilan keputusan oleh administrasi negara lazimdigunakan penemuan hukum. menurut Hotma P.
437 — 72
Op.cit. hal. 133) ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangankesengajaan Terdakwa dapat diukur berdasarkan alat bukti yang diajukankepersidangan, yaitu kesengajaan saksisaksi, keterangan terdakwa dansuratsurat ;Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pendapat dan dokrin tersebutdihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan makaMajelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa awalnya saksi Rainita Darmadi selaku financePT.Optimal Kaswall mengirimkan media
Pembanding/Penggugat II : HAMADI BIN PAES Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat III : EDI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat IV : SUDIANA BINTI BUDIMAN Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat V : SANDIRA Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VI : ALI SUBRO Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VII : SAIMAN IMAN Bin BUDJANG Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VIII : SADAM Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat IX : MARIDA Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat X : NING AYU BINTI ABDULLAH Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat XI : MATNUR Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat XII : SAHRIL Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. WASKITA KARYA Tbk
Terbanding/Tergugat II : PT. HUTAMA KARYA
183 — 70
Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG21.22.23.24.25.26.kesimpulan yang jelas dan terang (een duidelijk en bepaaldeconclusive);Bahwa berdasarkan dokrin yang berlaku di Indonesia,sebagaimana yang dituliskan oleh Yahya Harahap, S.H. dalambukunya Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika tahun 2015halaman 58, fundamentum petendi Para Penggugat harus memuatdua unsur untuk agar tidak dianggap sebagai gugatan yang kaburatau obscuur libel, yaitu penjelasan dasar hukum dan dasar fakta;Bahwa dalam Gugatan a quo
166 — 104
harus diputus terlebin dahulu olehPengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.Bahwa ketentuan sebagaimana diuraikan tersebut di atas sejalan denganputusan Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor :11 K/AG/1979,Tanggal 13desember 1979 menyatakan:Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masihterkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasukkewenangan pengadilan agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenanganperadilan umumBahwa menurut pendapat (Dokrin
1191 — 625
Bahwa Terdakwa tidak menghayati dokrin TNISapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.2. Bahwa~ akibat perbuatan terdakwa dapatmencemarkan citra TNI AD dimata masyarakat.3.
SEDIHANDI
Tergugat:
BUPATI SELUMA
119 — 46
seseorang yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, karenadengan terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa a quo sehinggaPenggugat tidak bisa menjadi Kepala Desa Serian Bandung KecamatanSemidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;Menimbang, bahwa mencermati uraian di atas Majelis Hakimberpendapat Penggugat dalam mengajukan Gugatan telah memenuhiketentuan Pasal 53 Ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara serta Dokrin
63 — 10
Akan tetapi sudah cukup dan terdapatkesadaran kerja sama;Menimbang, bahwa menurut dokrin penyertaan (deelneming) menurut sifatnyaterdiri dari:a deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargaisendirisendiri ;b deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satudigantungkan pada perbuatan peserta lain ;Halaman 93 dari 102 Putusan No.:112/Pid.Sus.TPK/2015/PN.SBYMenimbang, bahwa jika turut serta mensyaratkan adanya kerjasama yang
58 — 35
Rokajah Jootje sebagaiahli waris Rd RG Ardiwilaga mempunyai cukup kepentingan untuk menggugat KeputusanTata Usaha Negara karena merasa dirugikan dengan telah diterbitkannya sertipikat objeksengketa a quo;Menimbang, bahwa hak gugat (persona standi in judicio) atau Legal Standing adalahmerupakan syarat mutlak dalam pengajuan gugatan karena menggugat tanpa adanyakepentingan adalah siasia dan tidak berdasar sebagaimana adagium point dinterest, pointdaction ;Menimbang, bahwa kepentingan tersebut menurut dokrin
72 — 67
Itupun saya masih melanjutkan denganmenitipbkan anak kedua belajar membaca AlQuran di temansaya dan anak pertama mendapat bimbingan saya langsung.e Penggugat telah memiliki mindset yang salah (pola pikir yangmembahayakan) karena dokrin aliran keras.Jawab : Aliran keras yang bagaimana? Siapa pemimpinnya? Dimana pusatnya? Ajaran keras apa yang tergugat ketahui daripenggugat. Bahkan anak lakilaki saya pun tahu tentangpemahaman itu dan pernah ke masjid tersebut.a.
74 — 16
Bahwa terhadap perkara terdahulu (dengan objek dan subjek yangsama), telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (in16kracht van gewijsde), karena sesuai dengan dokrin danpraktikperadilan, suatu putusan menurut hukum telah mempunyai kekuatanhukum tetap apabila: Terhadap putusan tersebut telah tertutup upaya banding; Terhadap putusan tersebut tidak diajukan upaya hukum;Dalam kaitannya dengan gugatan Penggugat, sudah pernah diputusdalam putusan kasasi oleh Mahkamah Agung RI Jo.
362 — 128
maupunpihak Turut Termohon;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan perkara permohonan dalamperkara a quo yang telah menarik pihak ketiga untuk diposisikan sebagai pihakTurut Termohon tersebut secara formal tidak diperkenankan karena dalamsuatu perkara perdata yang menarik pihak ketiga untuk diposikan sebagai pihakTurut Tergugat hanya dikenal dalam perkara gugatan biasa karena kedudukanpihak ketiga yang ditarik/diposisikan sebagai Turut Termohon atau sebagaipihak Turut Tergugat pada hakekatnya menurut dokrin
117 — 68
subsiderdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut,akan tetapi dengan memperhatikan unsur pokok dari pasal 2 dan pasal 3 yaitumelawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, dan juga bahwa pelaku delik/ subjek hukum dalam pasal 3 juga setiap orang yang harus memangku suatujabatan atau kedudukan, sehingga di dalam Dokrin
61 — 14
(putusanMahkamah Agung RI Nomor 913 K/Pdt/1995 tertanggal 15 Januari 1998 yangberpendapat bahwa berdasarkan dokrin maupun yurisprudensi serta praktekperadilan standar hukum acara yang menggariskan sesuai dengan sifatassesoir yang melekat pada gugatan rekonpensi dan intervensi terhadapgugatan Konpensi, maka apabila gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapatditerima dengan sendirinya gugatan Rekonpensi dan Intervensi pun harusdinyatakan tidak dapat diterima), dengan demikian maka berdasarkanpertimbangan
137 — 41
1338 ayat (2) KUHPerdata menentukan perjanjian wajibdilaksanakan dengan itikad baik ;Bahwa itikad baik terdapat pada tiga periode perjanjian yaitu itikad baikpra kontrak, itikad baik dalam pelaksanaan kontrak dan itikad baik pascakontrak ;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, itikad baik prakontrak didasrkan pada kejujuran sedangkan yang dimaksud dalam pasal13338 ayat (3) adalah itikad baik dalam pelaksanaan kontrak dimanapara pihak melaksanakan perjanjian secara Rasional dan patut;Bahwa dokrin
52 — 13
Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatan pidanaDalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dinyatakan: dihukum sebaga pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yangmelakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;Oleh karena itu rumusan tersebut terdapat 3 bentuk penyertaan yaitu :1 Yang melakukan ( Plegger )2 Yang menyuruh melakukan ( doen Pleger )3 Yang turut melakukan ( mede Pleger )Dalam dokrin hukum pidana , tuurt serta dikenal
87 — 24
berita acara persidangan perkara ini dianggap telah ikut termuat danmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putuan ini ;Menimbang, bahwa apakah dengan faktafakta hukum tersebut para terdakwasudah dapat dinyatakan bersalah, maka untuk menentukan kesalahan para terdakwatersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah faktafakta hukum tersebuttelah memenuhi dari seluruh unsurunsur tidak pidana yang didakwakan kepada paraterdakwa ;Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dokrin