Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester I Juni 2015, Nomor: DIR/1383, tanggal 31 Juni 2015,173. 1 (satu) Bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT.Bank Maluku Malut semester II Desember 2014,174. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT.Bank Maluku Malut Posisi Desember 2015, tanggal 21 Januari 2016,175. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT.Bank Maluku Malut Posisi Juni 2015 Nomor: DIR/1357, tanggal 27 Juli 2015,176. 1 (satu) Jilid fotocopy Temuan

Seharusnya pembeli yang meminta, sedangkan temuan dari AuditorIndependen Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil Bank Maluku selakupembeli tidak gunakan jasa appraisal independen. Selain itu Hasil konfirmasiOJK ke KJPP FAST, KJPP FAST tidak pernah menerbitkan hasil penilaiantanggal 28 Oktober 2014 dgn nilai Rp.54,8 Milyar mereka baru diminta olehsaksi LUTFI AFANDI selaku Notaris alamat kantor Jalan H.M.

dari hasil pemeriksaan KAP.Bahwa hasil temuan KAP telah diberikan kepada PT Bank Maluku.Bahwa PT Bank Maluku telah membahas hasil temuan KAP.

Dari 10 temuan yang telah dibahas adalah 5 temuan.Bahwa ada temuan KAP mengenai pembelian lahan dan gedung di jalanDarmo No. 51.Bahwa Hasil temuan KAP, mengenai pembelian lahan dan gedung di jalanDarmo No. 51 menyatakan tidak ada kerugian pada PT Bank Maluku.Tetapi hanya ada prosedur yang belum dipenuhi sesuai dengan SOPbank.Bahwa Hasil audit belum disikapi oleh divisi terkait yakni divisi umum danhukum.Bahwa Hasil temuan dari KAP disampaikan kepada PT Bank Maluku padabulan April tahun 2015.Bahwa

Hasil temuan dari KAP tidak pernah semua disampaikan di annualreport.Bahwa Ada perikatan jual beli pada pembelian tanah dan gedung di JalanDarmo No. 51.Bahwa Pajak pembeli yang sudah dibayar oleh PT Bank Maluku sebagaipihak pembeli kepada Notaris sebesar Rp. 2.994.760.000,00 (dua milyarsembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh riburupiah).Bahwa Ada kelebihan pembayaran pajak.Bahwa Kelebihan pembayaran pajak berjumlah Rp. 262.600.000,00.

Untuk jalurYuridis apakah ada indikasi ada temuan penyalagunaan diteruskan keaparat penyelesaian hukum, ada MOU antara Polisi dengan KPK. Padatahun 2007 ada MOU antara Jaksa dengan BPK yang terindikasi Tipikor.Dalam Mou tersebut hasil pemeriksaan BPK tadi disampaikan kepadaKejaksaan, dibahas bersama agar bisa di tindak lanjuti. Hasil pemeriksaanBPK, hasil audit internal, apabila ada dilaksanakan penyidikan.

BPK denganhasil temuan tadi harus bisa menjadi salah satu pintu apakah berdasarkanhukum atau tidak, tidak menutup kemungkinan tidak berwenangmelakukan proses, dimungkinkan juga ada laporan masyarakat atau LSMdalam penyalahgunaan keuangan Negara, dicurigai ada penyalagunaan,jaksa melakukan penyelidikan. Setelah masuk tahap menghitung kerugiannegara, Jaksa harus melibatkan auditor yang legal, auditor yangterakreditasi.

pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan UsahaMilk Daerah dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakanpengelolaan keuangan negara;Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor31/PUUX/2012 tanggal 23 Oktober 2012, Mahkamah berpendapat sebagaiberikut Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapatberkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindakpidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain,bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan

Namun hingga saat ini belumdipenuhi setoran tunggakan bagi hasil pengelolaan kapalkapalPemda sebesar Rp. 8.745.561.880, (delapam milyar tujuh ratusempat puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratusdelapan puluh rupiah)Halaman 28 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2018/PN Amb Surat Bupati Kabupaten Merauke Nomor : 700/915 tanggal 10Mei 2010, perihal Tindak Lanjut Hasil Temuan atas TUNGGAKAN PT.PELAYARAN MUSAMUS;Bahwa sebagaimana telah di uraikan diatas sangat tidak patut

1 April 2009 di Jakarta, yangmenyetujul untuk melakukan penyetoran sesuai tahapan dan tahapanpenyetoran berakhir pada Juli 2009;Namun hingga saat ini belum dipenuhi setoran tunggakan bagi hasilpengelolaan kapalkapal Pemda sebesar Rp. 8.745.561.880,(delapam milyar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus enampuluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah); Surat Bupati Kabupaten Merauke Nomor : 700/915 tanggal 10Mei 2010, perihal Tindak Lanjut Hasil Temuan atas TUNGGAKAN PT.PELAYARAN MUSAMUS

PelayaranMusamus, dimana terdapat temuan tentang pendapatan Hasil Kerja SamaOperasional (KSO) yang belum diterima oleh PEMDA Kabupaten Meraukesampai periode 31 Desember 2009, sebesar Rp.7.950.510.800, (Tujuhmilyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus sepuluh ribu delapamratus rupiah) dari pendapatan charter, revenue sharing dan dendaketerlambatan pembayaran atas Operasional Kapal milik PemerintahKabupaten Merauke adalah Rp. 8.745.561.880, (delapan milyar tujuhratusS empat puluh lima juta lima

Majelis Hakim TingkatPertama yang menghitung besar kerugianNegara hasil temuan BPKP ProvinsiKalimantan Selatan sebesarRp 273.718.510,00 (dua ratus tujuh puluhtiga juta tujuh ratus delapan belas ribu limaratus sepuluh rupiah) ;.

Putusan Peradilan Tingkat PertamaNomor ; 06/PidSus/TIPIKOR/201 2/PN.PL.R halaman 109 paragraf 2menyebutkan : temuan BPKP KalimantanSelatan adanya kerugian negara sebesarRp 273.718.510,00 (dua ratus tujuh puluhtiga juta tujuh ratus delapan belas ribu limaratus sepuluh rupiah) ;.

Pekerjaan kami tidak termasuk pokokpokok temuan dalam LHP BPK RIPerwakilan Kalimantan Tengah Nomor : 14.c/LHP/S/XIX.PAL/05/2010tanggal 27 Mei 2010 dan LHP Inspektorat Provinsi Kalimantan TengahNomor : 700/01/LHPR/2010/INSP tanggal 8 Maret 2010 ;Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.

Fotocopy Undangan Rapat dari Sekretariat Daerah Nomor 005/1401/Itda tanggal 16 Juni 2010 menindaklanjuti Laporan BPK RI Perwakilan Propinsi Bali Nomor : 08.C/BPK.Dps/05/2010 mengenai temuan adanya beberapa kegiatan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.16.

Fotocopy Data print pembayaran cicilan Dana Bergulir UPKDB UK INDAG di rekening BRI Nomor0000024101000036300 periode 2006 s/d 2010.15.Fotocopy Undangan Rapat dari Sekretariat Daerah Nomor005/1401/ltda tanggal 16 Juni 2010 menindaklanjuti LaporanBPK RI Perwakilan Propinsi Bali Nomor : 08.C/BPK.Dps/05/2010 mengenai temuan adanya beberapakegiatan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.16.Fotocopy Surat Perintah Bupati Karangasem Nomor700/2277/ITDA tanggal 07 Oktober 2010 memperhatikanRekomendasi Inspektorat

Fotocopy Undangan Rapat dari SekretariatDaerah Nomor 005/1401/Itda tanggal 16 Juni2010 menindaklanjuti Laporan BPK RIPerwakilan Propinsi Bali Nomor : 08.C/BPK.Dps/05/2010 mengenai temuan adanyabeberapa kegiatan yang tidak sesuaiketentuan yang berlaku.16. Fotocopy Surat Perintah Bupati KarangasemNomor 700/2277/ITDA tanggal O7 Oktober2010 memperhatikan RekomendasiInspektorat Propinsi Bali yang tertuang dalamLaporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor:700.04/31/Itprop tanggal 26 Juli 2010.17.

Penerimaan DanaPembinaan Dana Bergulir Usaha Kecil Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Karangasem.13.Fotocopy Laporan Dana Bergulir Dana PembangunanKabupaten Kota (DPKK) Tahun 2010.14 .Fotocopy Data print pembayaran cicilan Dana Bergulir UPK DBUK INDAG di rekening BRI Nomor 0000024101000036300periode 2006 s/d 2010.15.Fotocopy Undangan Rapat dari Sekretariat Daerah Nomor005/1401/lItda tanggal 16 Juni 2010 menindaklanjuti LaporanBPK RI Perwakilan Propinsi Bali Nomor : 08.C/BPK.Dps/05/2010 mengenai temuan

tersebut, Terbanding/Tergugat membuat Berita AcaraTidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen.Terbanding/Tergugat melaksanakan pemeriksaan tidak hanyamendasarkan pada rekening penggugat yaitu rekening bankBukopin dengan Nomor rekening 0201060469, akan tetapiberdasarkan data informasi yang dimiliki oleh Terbanding/Tergugatdan juga dengan mendasarkan pada Buku, Catatan dan Dokumenyang dipinjamkan sebagian oleh Penggugat.Dalam pemeriksaan tersebut, Terbanding/Tergugat telahmenyampaikan Daftar Temuan

PemeriksaMenyampaikan Surat peringatan 1 Peminjaman Dokumen dengan suratnomor: S09/WPJ.25/KP.0105/2009 tanggal 8 September 2009 dantelah disampaikan kepada Pembanding/Penggugat.5)Atas surat tersebut Pembanding/Penggugat tidak memberikantanggapan yang baik, sehingga Terbanding/Tergugat kemballimengirimkan Surat peringatan Peminjaman Dokumen kepadaPembanding/Penggugat dengan Surat Nomor : S41/WPJ.25/KP.0105/2009 tanggal 03 Desember 2009.6) Dalam pemeriksaan tersebut, Terbanding/Tergugat telahmenyampaikan Daftar Temuan

Hasil Pemeriksaaan Nomor : PHP01/WPJ.25/KP.0100/TF/2010 kepada Pembanding / Penggugat melaluistaf administrasi Pembanding/Penggugat yang bernama Sidin padatanggal 08 Februari 2010.7) Pembanding/Penggugat tidak memberikan respon/tanggapan tertulisatas Daftar Temuan Hasil Pemeriksaaan yang disampaikan olehTerbanding/Tergugat8) Sebelum melakukan penyanderaan Terbanding/Tergugat MengirimkanHimbauan Terakhir Pelunasan Tunggakan Pajak Nomor:S0397/WPJ.25/KP.0104/2016 tanggal 14 # April 2016, namunPembanding

baiksengaja maupun lalai, begitu pula dengan pasal 1 angka 22 Undang UndangHalaman 45 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN KfmNomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakankerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barangyang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baiksengaja maupun lalai, selanjutnya mengenai secara nyata telah ada kerugiankeuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnyaberdasarkan hasil temuan

Penjelasan pasal 32 Undang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi);Menimbang, bahwa atas pemahaman diatas mengenai kerugiankeuangan Negara maka kerugian keuangan Negara harus secara nyata dapatdihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atauakuntan publik yang ditunjuk, dan bukan berdasarkan asumsi jikaterjadikekurangan volume maka dapat disimpulkan terjadi kerugian keuangan Negara,dalam praktek hukum acara pidana untuk menentukan suatu kesalahan tidaklahdidasarkan

lembaga yang berwenang melakukan penghitungan kerugiankeuangan negara, dalam hal ini Pengadilan memberikan pandangnnya, bahwadidasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 / PUUX / 2012,maka terkait dengan dengan penghitungan kerugian negara tidak hanyasematamata menjadi Kewenagan BPK, namun dalam rangka pembuktian suatuHalaman 46 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kfmtindak pidana korupsi, pihak berwenang dapat juga berkoordinasi denganinstansi lain, bahwa bisa membuktikan sendiri diluar temuan

POERYANTO, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi sebagai Karyawan PT Pegadaian (Persero) Banda Aceh; Bahwa Terdakwa sebagai Nasabah di Pegadaian;e Bahwa saksi perlihat melihat terdakwa (satu) kali dipergadaian saat ditemukanpelanggaran berupa transfer modal Fiktif dari UPS Brawe kirim ke UPS Lambaroyang dilakukan oleh Taufik;e Bahwa yang dimaksuk fiktif adalah gadai tidak ada barangnya (uang keluarbarang tidak ada);e Bahwa setelah ada temuan tersebut, menurut pengakuan

Kemudian menurut informasi dari polisi 3(tiga) mobil sudah ditarik;e Bahwa dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah pengelolanya;e Bahwa hasil temuan tersebut kami ada membuat laporan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;2 Saksi MULIA Bin ABDUL MANAF, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi sebagai Karyawan PT Pegadaian (Persero) Banda Aceh;e Bahwa plafon pinjaman yang dapat diberikan oleh unit kepada nasabah sebesarRp. 35.000.000

saya pinjam uang tersebut pada Muhammad Taufik;Bahwa ketka melakukan peminjaman terdakwa berhubungan langsung denganMuhammad Taufik;Bahwa ahli menemukan pembukaan kredit fiktif, dan untuk pelunasan fiktif diUnit Pegadaian Darussalam, dimana sebagian ada barang jaminansebagiannya tidak ada barang jaminan;Bahwa pada awalnya kredit di Unit Pegadaian Darussalam tidak sesuaidengan prosedur dan sebelum pindah ke Beurawe, maka di Unit Darussalamdilakukan penuntupan dengan cara pelunasan fikti;Bahwa hasil temuan

SPP) sebesarRp. 171.661.350, (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluhsatu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan jasanya Rp. 30.665.700,(tiga puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) danuntuk selisin Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pokok sebesar Rp.48.519.241, (empat puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu26dua ratus empat puluh satu rupiah) dan jasanya sebesar Rp.10.291.500, (Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratusrupiah) ;Bahwa selain temuan

tersebut ada temuan lain yaitu :1.

Temuan saya pada kelompok BUNGA PADI di desa Banua Anyar,kelompok sudah membayar dengan bendahara Unit PengelolaKegiatan (UPK) yaitu saksi KARTINAH menggunakan tanda terimaakan tetapi tidak disetorkan ke Bank dan yang bertanggung jawabatas tidak disetorkannya pinjaman tersebut adalah sdri KARTINAH,yang mana uang pinjaman sejumlah pokok Rp. 7.000.033, (tujuh jutatiga puluh tiga rupiah) dan jasa Rp. 1.260.000, (satu juta dua ratusenam puluh ribu rupiah) ;2.

saksi Johanes Pardede yang mengetahui haltersebut langsung memanggil programmer yang membuat sistem aplikasikeuangan pada pabrik gula takalar saudara Budi Raharjo untuk melakukanpemeriksaan sistem aplikasi kKeuangan pada pabrik gula takalar yanghasilnya tertuang dalam berita acara peninjauan/pemeriksaan sistemaplikasi nomor XXBA/III/2017/006 tanggal 23 Maret 2017 yangmenyatakan bahwa sistem berjalan dengan normal dan benar,permasalahan berada antara jumlah fisik kas terhadap pembukuan kasir.Atas temuan

,Zaelani selaku Asisten Manager Keuangan atau ResponcibilityCenter Keuangan (RC Keuangan)tidak dapatmempertanggungjawabkan temuan selisih kas sebesarRp. 1.548.603.000, (satu milyar lima rartus empat puluh delapanjuta enam ratus tiga ribu rupiah) ;Hal tersebut tidak sesuai dengan :1.

Atas temuan tersebut, saksi JohanesPardede melaporkan hal tersebut ke Satuan Pengawas Intern (SPI)PTPN X untuk memohon diadakan pemeriksaan khusus terkait selisihtersebut, selanjutnya saksi Suwondo Prasetyo selaku anggota SPI PTPN Xmelakukan pemeriksaan khusus pada pabrik gula takalar pada tanggal 15sampai dengan 19 Mei 2017 yang menghasilkan kesimpulan bahwa saldokas menurut pembukuan per tanggal 17 Mei 2017 senilai Rp1.598.813.776, (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan jutadelapan ratus

ketiga/penyediabarang/Jasa Baik secara Kualitas Maupun Kuantitas dan disusun pula darikwitansi/nota pembayaran pada intern PanwasLu Kab.Sidrap sendiri yangdibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan terdakwa II dan hanyadidasarkan/disesuaikan dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yangmenjadi acuan awal kegiatan Panwaslu Kab.Sidrap dalam pemiluGubernur dan wakil QUDernUT ;2 monn nnn ne nnn nnn n cnn n nnnBahwa secara rinci penyimpanganpenyimpangan dalam penggunaanAnggaran tersebut sebagaimana dalam temuan

2013 tersebutsebahagian besar didasarkan dan disusun dengan menggunakan Notanota /Hal.27 dari 79 hal.Put.41/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Mks.kwitansikwitansi (Bukti Bayar) fiktif dari pihak ketiga/penyedia barang/Jasadimana terdapat satuan harga (Kuantitas) yang tidak sesuai dan dibuat sendirioleh terdakwa II dan hanya didasarkan dan disesuaikan dengan RencanaKegiatan Anggaran (RKA) yang menjadi acuan awal ; Bahwa secara rinci penyimpanganpenyimpangan dalam penggunaanAnggaran tersebut sebagaimana dalam temuan

Pemerintah Provinsi SulawesiSelatan mengalami kerugian sebesar Rp. 102.546.729,00 (Seratus Dua Juta LimaRatus Empat Puluh Enam riou Tujun Ratus Dua Puluh Sembilan rupiah) atau setidaktidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana dengan hasil temuan InspektoratK@b.

Atas temuan tersebut,selanjutnya saksi langsung melaporkannya kepada Kepala Jaga Rutandan petugas keamanan Rutan, yang kemudian Terdakwa langsungdibawa ke ruang keamanan; Bahwa saksi tidak mengetahui proses selanjutnya di ruangkeamanan karena saksi tidak mengikutinya; Bahwa adapun cara Terdakwa membawa paket narkotika jenissabu tersebut adalah dengan cara membungkus benda tersebut denganplastik klip warna bening kemudian diisolasi lalu memasukannya kedalambungkusan nasi dan dititipokan kepada saksi

Atas temuan tersebut, selanjutnya saksi Matius Rudi Suzantolangsung melaporkannya kepada Kepala Jaga Rutan dan petugas keamananHalaman 34 dari 58 Putusan Nomor 61/Pid.SUS/2018/PN BlaRutan. Dan atas temuan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kemudiansaksi Sariyo yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Bloradiperintahkan oleh Kasat Resnarkoba untuk mendatangi Rutan Blora danbertemu dengan petugas Rutan yang pada saat itu telah mengamankanTerdakwa I.

Pasal 12 ayat (3) UU KUP, sebagai pihak yangmenanggung beban pembuktian atas ketidakbenaran dari SuratPemberitahuan, Terbanding harus dapat menunjukkan bahwa temuanpemeriksaan yang mengungkapkan ketidakbenaran tersebut, telah didasaripada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan;Bahwa hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c PeraturanMenteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 (selanjutnya disebut dengan PMK199) yang selengkapnya menyatakan bahwa:"Temuan

Dengan demikian, bebanpembuktian yang ditanggung oleh Terbanding merupakan beban pembuktianatas temuan pemeriksaan yang didasarkan pada bukti kompeten yang cukupserta berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Halaman 7 dari 99 halaman Putusan Nomor 491/B/PK/PJK/2015Bahwa ketentuan mengenai penentuan pihak yang menanggungbeban pembuktian juga diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP.

Penjelasan Pasal 29 ayat (1)UU KUP, yang berbunyi:Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajibanperpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran SuratPemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajibanperpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usahasebenarnya dari Wajib Pajak.Halaman 33 dari 99 halaman Putusan Nomor 491/B/PK/PJK/20154.Les8.6Namun faktanya, Pemeriksa (Termohon Peninjauan Kembali) tidakmelakukan pengujian tersebut, sehingga temuan

4Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pembentahuan tidak benar maka DirekturJenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya Se cele ee Termohon Peninjauan Kembali (dalam hal ini Pemeriksa) selaku pihakPoteet ee tee Ree eRe eg clei li gece rainy Bahwa atas dasar penentuan pihak yang menanggung bebanpembuktian dalam Pasal 12 ayat (3) UU KUP, sebagai pihak yangmenanggung beban pembuktian atas ketidakbenaran dari SuratPemberitahuan, Direktur Jenderal Pajak harus dapat menunjukkanbahwa temuan

., MEMBUAT LAPORAN TERTULIS DAN JUGALISAN BAHWA UNTUK PEKERJAAN DI DINAS KESEHATAN ADA YANG TIDAKDIBERIKAN DOKUMEN SEHINGGA KESIMPULAN DARI KAMI BAHWA UNTUKKEGIATAN YANG TIDAK ADA DOKUMENNYA MENJADI TANGGUNG JAWAB SKPDTERKAIT DAN KAMI AKAN MENGELUARKAN REKOMENDASI KEPADA SKPDTERKAIT TEMUAN DAN JUGA HALHAL TEKNIS SEPERTI DOKUMEN KEGIATANAGAR DIPERSIAPKAN PADA SAAT AKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN DARIINSPEKTORAT.BAHWA BERNAR SEPENGETAHUAN SAKS!I SDR. STEVEN MUSTARI, SE.

DAN DUAWAB OLEH SEKRETARISDINAS UNTUK DOKUMEN KEGIATAN FISIK YANG LAIN AKAN MENYUSULSETELAH SAYA BERTEMU MASINGMASING PP TK NAMUN PADA PERTE MUANKEDUA SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA KEMBALIMENYAMPAIKAN BAHWA SUDAH DISAMPAIKAN DENGAN PPTK SEHINGGABERDASARKAN WAKTU 7 (TUJUH) HARI SEBAGAIMANA TERTUANG DALAMSURAT PERINTAH TUGAS MAKA LANGKAH SELANJUTNYA MELAKUKANKONFIRMASI TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KAMI BERSAMA TIM UNTUK 4(EMPAT) KEGIATAN FISIK DAN KAMI MENYAMPAIKAN TEMUAN DARI 4 (EMPAT)KEGIATAN

FISIK TERSEBUT SERTA MEMBERIKAN KESEMPATAN DINAS UNTUKMENANGGAPI TEMUAN INSPEKTORAT SELAIN ITU KAMI JUGA MENYAMPAIKANTERKAIT KEGIATAN FISIK LAINNYA YANG SAMPAI BATAS WAKTU PEMERIKSAANTIDAK DIBERIKAN DOKUMEN MAKA TIM ANGGAP TERHADAP KEGIATANTERSEBUT TIDAK PERNAH KAMI PERIKSA;18).

MIMIKA TETAPI JASA KONSULTAN TETAP MENGGUNAKAN LELANG NON EPROCUREMENT;e BELUM ADA SURAT EDARAN BUPATI ATAU SURAT KEUTUSAN BUPATI YANGMENGINSTRUKSIKAN SKPD UNTUK MELAKUKAN LELANG E PROCUREMENT;e BELUM PERNAH ADA TEMUAN BPK SAMPAI DENGAN TAHUN 2016 TERKAITDENGAN PELAKSANAAN LELANG NON EPROCUREMENT;ePADA APLIKAS LPSE KAB. MIMIKA MASIH TERDAPAT MENU PILIHANLELANG NONEPROCUREMENT.21). BUDIMAN, ST.BAHWA BENAR SAKSI KENAL DENGAN TERDAKWA PILIPUS KEHEK,SH.

KOSTER SILAEN, MT dan PARMAN, ST, MT terdapat temuan sebagaiberikut :1) Terdapat penyimpangan dalam Aspek Perencanaan. Gambar hasilperencanaan kurang representatif yang mengakibatkan kurangnyapemahaman dalam proses pelaksanaan. Akibatnya hasil pekerjaan galiandan timbunan (cut and fill) tanah tidak dapat dihitung volumenya.

Hasil Uji Lab dari Ahli Teknik Mekanikal dan Elektrikal Universitas Riau atasnama Ahli AMIR HAMZAH, ST.MT terdapat temuan sebagai berikut :1) Pekerjaan Gambar dan Konsuil tidak ada dokumennya.2) 1set Selector Switch (auto/manual) tidak ada.Halaman 31 dari 370 Halaman Putusan No. 56/Pid.SusTPK/2018/PN.

ARMAINI,M.Si terdapat temuan sebagai berikut :Halaman 307 dari 370 Halaman Putusan No. 56/Pid.SusTPK/2018/PN.

Bahkan suratsurat persyaratan permohonan pinjaman dipalsukan datanya dantandatangannya.Bahwa temuan Audit yaitu 58 (lima puluh delapan) file pinjaman fiktif diKantor KSP ARTHA MULIA Cabang Kebumen, alamat JI.

Artha Mulia ; Bahwa kerugian yang diderita olen KSP Artha Mulia atas kejadian ini adalahsebesar Rp.2.122.255.252. ; Bahwa 58 file pinjaman debitur tersebut adalah jenis pinjaman musiman, artinyasetiap bulan debitur wajib membayar bunga saja, pada saat pinjaman jatuhtempo melunasi pokok pinjaman beserta pokok pokok pinjaman terakhir ataupinjaman tersebut bisa diperpanjang setelah analisa pinjaman tersebut layakdiperpanjang ; Bahwa saksi memanggil sdr.Sugeng Varid ke kantor dan menanyakanmengenai temuan

Dan jaminan asli tersebut bisa dikeluarkan apabila pinjamansudah selesai/lunas;Bahwa dari jumlah 58 data kredit yang tidak terdapat jaminannya, semuanyatidak diproses sesuai dengan SOP yang berlaku, bahkan suratsuratpersyaratan permohonan pinjaman dipalsukan data dan tanda tangannya ;Bahwa benar temuan audit yaitu 58 pinjaman fiktif di kantor KSP Artha Muliacabang Kebumen sudah tidak ada jaminannya;Bahwa saksi mengetahui ke 58 data kredit yang tidak ada jaminannya adalahfiktif dan tanda tangan pemohon

permohonanpinjaman.e Memeriksa hasil kerja kasir.e Bertanggung jawab untuk menyimpan dokumen jaminan dan membuatlaporan keuangan KSP kepada kantor Pusat dan sesuai dengan struktursaya langsung bertanggung jawab kepada manager KSP ARTHA MULIAcabang Kebumen;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah memalsukan data permohonanpemohon pinjaman dan perjanjian pinjaman karena saksi menerima berkaspermohonan tersebut dari terdakwa sudah dalam keadaan lengkap berikutdengan surat / dokumen jaminannya ;Bahwa menurut hasil temuan

Bahwa sepengehatuan saksi pembangunan TPA danpembangunan Bronjong sudah selesai dikerjakan dan sudahdibuatkan berita acara serah terima pekerjaan dari Tim TPK danKepala Desa kepada BPD; Bahwa saksi tahu kemudian ada datang pihak Inspektorat kedesa Kadataran untuk memeriksa pekerjaan pembuatanbronjong dan pembangunan TPA Desa Kedataran KecamatanMaje, namun terhadap temuan tersebut dari pihak Inspertorattidak ada mempresentasikan desa Kedataran mengenai apaapa temuannya tersebut ; Bahwa Pihak Inspektorat

Bahwa saksi selaku ketua BPD tidak tahu kalau terhadappekerjaan Pembangunan Beronjong dan Pembangunanpembuatan TPA tersebut ada temuan lebih kurang sebesar Rp.300.000.000. (tiga ratus juta rupiah). Bahwa saksi selaku ketua BPD tidak tahu berapa besarAnggaran dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) DesaKedataran Kecamatan Maje Kabukapaten Kaur ini.

RAB danBelanja Negara ; Bahwa contoh Mark Up yang ahli ketemukan tersebut Mark Upterhadap pembuatan beronjong dengan RAB sebesar Rp.194.902.000,( seratus sembilan puluh empat juta sembilanratus dua ribu rupiah), dan pada realisasinya yaitu sebesar Rp.182.350.000,,(Seratus delapan puluh dua juta tiga rtus limapuluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih yaitu sebesar Rp.12.552.000,(dua belas juta lima ratus lima puluh dua riburupiah) ; Bahwa menurut ahli temuantemuan tersebut Semuanya ada17 item temuan

meubeler ; Bahwa terhadap dokumundokumen tersebut ahli dapatkandari penyidik kejaksaan ahli pelajari dan juga termasuk SPJpada kegiatan Dana Desa Desa Kedataran ; Bahwa menurut ahli total temukan kerugian Negara yangditemukan dari pemeriksaan terhadap Dana Desa KedataranPutusan Nomor. 87/PIDSUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 56 dari 100 Halamantersebut sebesar Rp. 337.898.383, (tiga ratus tiga puluh tujuhjuta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratusdelapan puluh tiga rupiah) ; Bahwa terhadap temuan

Pelaksana Lopangan P2TL meliputi :a.melakukan pemeriksaan terhadap JTL, STL, APP = danperlengkapan APP serta Instalasi Pemakai Tenaga Listrik dalamrangka menertibkan Pemakaian Tenaga Listrik;. melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik;mencatat kejadiankejadian yang ditemukan pada waktu dilakukanP2TL menurutjenis kejadiannya;. menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL dan BeritaAcara lainnya serta membuat laporan mengenai pelaksanaanP2TL;. menyerahkan dokumen dan barang bukti hasil temuan

PLN di periksa 1(satu) persatu Sampai 4 (empat) hari mulai tanggal 1Juni 2016 sampaidengan tanggal 4 Juni 2016;Bahwa 1 (satu) regu melakukan pemeriksan penertiban pemakaian tenagalistrik (P2TL) terhadap 20 (dua puluh) pelanggan dan pada waktu itudilakukan pemeriksan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) pada 120(seratus dua puluh) pelanggan;Bahwa ada 17 (tujuh belas) temuan pelanggaran dalam melakukanpemeriksan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) pada parapelanggan;Bahwa ditemukan kabel

KarBahwa saksi menjadi Petugas P2TL sejak tahun 2014 sampai sekarang;Bahwa regu saksi menemukan pelanggaran terhadap terhadap aliran listrikpelanggan sebanyak 3 (tiga) temuan dengan pelanggaran sama;Bahwa setelah dilakukan penertiban pemakaian tenaga listrik oleh petugas(P2TL) PT.PLN para petugas (P2TL) berkumpul dan rapat di PT.PLNRayon Tulunggagung dan dari hasil rapat tersebut kedapatan 17 (tujuhbelas) pelanggaran aliran listrik di Desa Pojok dan pada saat itu juga parapetugas menyerahkan berita

(Pagu definitif);1 (satu) bundel Surat Penetapan Satuan Anggaran per Satuan Kerja(SPSAPSK) Tahun 2006 Nomor STAP0880/AP/2005 tanggal 28November 2005;2 (dua) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA DDTTahun Anggaran 2006 tanggal 03 Januari 2006;3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Temuan Hasil Audit BPKRI NomorXIV. Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Tanah senilaiRp21.726.090.000,00 tidak didukung bukti kepemilikan dan tanggapanSatker DDT (Ir.

(Pagu definitif);1 (satu) bundel Surat Penetapan Satuan Anggaran per SatuanKerja (SPSAPSK) Tahun 2006 Nomor STAP0880/AP/2005tanggal 28 November 2005;2 (dua) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA DDTTahun Anggaran 2006 tanggal 03 Januari 2006;3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Temuan Hasil Audit BPKRINomor XIV Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Tanah senilaiRp21.726.090.000,00 tidak didukung bukti kepemilikan dantanggapan Satker DDT (Ir.

DitjenPerkeretaapian Jakarta, 7 Maret 2005;1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran DepartemenPerhubungan Tahun 2006 Jakarta, 17 Oktober 2005;1 (satu) bundel Rekapitulasi RKKAKL per UPT / Satuan Kerja Tahun2006 Ditjen Perkeretaapian (Pagu definitif);1 (satu) bundel Surat Penetapan Satuan Anggaran per Satuan Kerja(SPSAPSK) Tahun 2006 Nomor STAP0880/AP/2005 tanggal 28November 2005;2 (dua) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA DDT TA2006 tanggal 3 Januari 2006;3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Temuan

korban memberitahukan kepada saksi bahwa dirinyasedang berada diklinik Bidan Nursyam di Sibolga, kemudian sekira pukul 22.00Wib saksi AGUS HARIANTO datang bersama dengan Terdakwa dan temantemannya untuk bertemu dengan korban, dan setelah bertemu korban langsungmengatakan kepada Terdakwa apa tidak kasian kalian samaku, kalaumembuat berita tanya dulu saya, kalau dibaca orang berita itu sudah sepertikoruptor buronanlah aku dianggap orang, kasihanlah keluargaku, padahalsudah diaudit BPK itu, tidak ada temuan

Sudah seperti koruptor buronanlah akudianggap orang, kasihan keluargaku, padahal sudah diaudit BPK dantidak ada temuan. Mendengar perkataan saksi, Terdakwa mengatakanbukan saya yang membuat dugaan tersebut, mahasiswa yang punyadata, saya hanya memberitakan.