Pasal 12Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atasPeraturan Menkeu No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan LelangMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti suratsurat yang diajukan parapihak berperkara, Majelis Hakim berkesimpulan dan menilai sebagai sebagaiberikut:e Bahwa Tergugat telah mengajukan permohanan lelang terhadap objekhak tanggungan tersebut secara tertulis kepada Tergugat Il, denganmengajukan Surat Permohonan Lelang Eksekusi No. 118/M/AMDPDG/VIII/2014,

Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menkeu No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Pasal 19Peraturan Dirjen Kekayaan Negara No.

Yudiantra Satya Budhi, S.Hselaku Pejabat Lelang Kelas di kantor Tergugat di Bukittinggi, telahsesuai menurut ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menkeu No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Pasal 40Peraturan Dirjen Kekayaan Negara No.

Oleh karena itu, lelangyang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkansebagaimana berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menkeu No. 93/PMK.06/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai dan berpendapatbahwa sebelum pelelangan objek hak tanggungan dilaksanakan, tindakanTergugat yang memberikan peringatan akan mengambil tindakan penyegelandan akan melelang objek jaminan

Peraturan Menteri KeuanganNomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menkeu Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Jo. Peraturan DirjenKekayaan Negara Nomor PER03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis PelaksaanLelang serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:DALAM KONVENSIDalam Provisi:e Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;Halaman 59 dari 53 hal.

Bahwa mengacu ketentuan Pasal 24 #4xPeraturan Menkeu No.93/PMK.06/2010 jo. Peraturan Menkeu No. 106/PMK.06/2013 padapokoknya menjelaskan, pembatalan lelang hanya dapat dilakukan sebelumpelelangan, di mana lelang itu hanya dapat dibatalkan dengan ataspermintaan penjual, atau penetapan provisional, atau putusan dari lembagaperadilan.

Peraturan Menkeu No. 106/PMK.06/2013 pada pokoknya menjelaskanbahwa pembatalan lelang hanya dapat dilakukan sebelum pelelangan, dimana lelang itu hanya dapat dibatalkan dengan atas permintaan penjual,atau penetapan provisional, atau putusan dari lembaga peradilan tentangpembatalan lelang.Halaman 56 dari78 halaman Putusan Nomor 214/Pdt/2018/PTSMG Bahwa faktanya selama pelaksanaan lelang atas Objek Lelang tersebut samasekali tidak terdapat keberatan atau verzet dari Para Penggugat (ketiadaanverzet

Sementara itu menurut ketentuan Pasal 1 angka 32Peraturan Menkeu No. 93/PMK.06/2010 jo.

Bahwa Risalah Lelang No. 1719/2016 memiliki kekuatan eksekutorial, hal ituditegaskan dalam Pasal 1 angka 36 Peraturan Menkeu No. 93/PMK.06/2010jo.

Peraturan Menkeu No. 106/PMK.06/2013 didefinisikan sebagai ...salinanasli dari risalah lelang yang berkepala Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, artinya Risalah Lelang tersebut memilikikekuatan hukum eksekutorial, setara dengan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap, sehingga kalimat perintah yang tertuang didalamnya wajib segera dilaksanakan.Halaman 59 dari78 halaman Putusan Nomor 214/Pdt/2018/PTSMGBahwa karena yang tertuang dalam Grosse Risalah Lelang No. 1719/2016tersebut

DirjenLembaga Keuangan Departemen Keuangan dari a.n Menteri Perhubunganoleh Sekjen Perhubungan perihal Revisi DIKS No. 007/22/DIKS/2003tanggal 1 Januari 2003 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tanggal 13Agustus 2008 ;Asli Nota Dinas Nomor : 741/III/B.III/08/03 kepada Sekjen dari Kepala BiroKeuangan perihal : Revisi DIKS No. 007/22/DIKS/2003 Direktorat JenderalPerhubungan Laut Tahun 2003, tanggal 12 Agustus 2003 ;Asli DIKS TA 2003 REVISI 15 September 2003 NomorSP.007/22/DIKS/2003 kepada Ditjen Hubla dari Menkeu

, tentang DIKS,Catatan Halaman Ill & PO UPT Ditjen Hubla tanggal 1 Januari 2003 ;Asli DIKS TA 2003 REVISI Il 5 Desember 2003 NomorSP.007/22/DIKS/2003 kepada Ditjen Hubla dari Menkeu, tentang DIKS,Catatan Halaman Ill & PO UPT Ditjen Hubla tanggal 1 Januari 2003 ;Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 729334X/133/116 tanggal 18Desember 2003 kepada PT.

Jenderal Sudirman Kav. 5253 Jakarta dari Menkeu, perihalPembayaran Pengadaan Barang, Infrastruktur, Data Center, AplikasiPerangkat Komputer sesuai kontrak tanggal 8 Desember 2003 No.01/JL/03 dan BA Tgl. 17 Desember 2003 sebesar Rp. 35.424.607.631, ;Asli Surat Permohonan Pensiun Nomor : Kp.15/3/1403 a.n Sdr. Capt. TWalla Nip. 120028844, tanggal 24 Juli 2003 ;Asli Surat dari Ditjen Hubla Ir. Tiuk Sukardiman, M.Si kepada Bpk.

, tentang DIKS,Catatan Halaman Ill & PO UPT Ditjen Hubla tanggal 1 Januari 2003 ;Asli DIKS TA 2003 REVISI Il 5 Desember 2003 NomorSP.007/22/DIKS/2003 kepada Ditjen Hubla dari Menkeu, tentang DIKS,Catatan Halaman Ill & PO UPT Ditjen Hubla tanggal 1 Januari 2003 ;Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 729334X/1 33/116 tanggal 18Desember 2003 kepada PT.

HPB Pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2011sesuai Surat Menkeu Nomor .220/MK.02/2011tanggal 2 Mei 2011 (20.160 @ Rp 6.450/kg) Rp. 130.032.000.2. HPB Raskin ke13 Kec. Sanggalangi Toraja UtaraYang disetor ke Rek Bulog........ Rp. 32.256.000, +Rp. 97.776.000,Biaya pengangkutan Raskin ke13 (dari gudang bulogKe titik...Ke titik distribusi) 20.160 @Rp.133,/kg Rp. 2.681.280. 3. Nilai Raskin ke13 yang tidak diterima oleh RTSPM Kec.Sanggalangi, Toraja Utara .............

HPB Pemerintah kepada Perum Bulok tahun 2011 sesuaiSurat Menkeu Nomor .220/MK.02/2011 tanggal 2 Mei2011 (20.160 @ Rp 6.450/kg) Rp. 130.032.000,2. HPB Raskin ke13 Kec. Sanggalangi Toraja Utara Yang disetorke Rek Bulog Rp. 32.256.000.z Rp. 97.776.000,3. Biaya pengangkutan Raskin ke13 (dari gudang bulogKe titik distribusi) 20.160 @Rp.133,/kg Rp. 2.681.280. 4.

No. 14 PK/Pid/2005Dinas No. 05/BPPN/0499 tanggal 22 April 1999 (NO No. 05),rapat di Bank Indonesia (Menkeu, Gubernur BI, Direktur BankIndonesia Iwan Prawiranata, Pejabat UPPB BI, PemohonPeninjauan Kembali selaku Wakil Ketua BPPN, PejabatDBL), Rapatrapat besar (Eselon & Il Dep.

Menkeu Nomor : 26/KMK,017/1998 JoSKB dan SKB II jo Surat Kuasa Umum Pemerintah No. SR176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 serta mengikuti petunjuk tertulis maupunlisan dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, ExsecutiveCommittee BPPN, IMF, ADB, World Bank maupun Perbanas.

Dibukanya Rekening No. 502.000.0002 Bendaharawan UmumNegara untuk Obligasi dalam rangka penjaminan, denganSurat Menkeu kepada Bank Indonesia No. SR176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 perihal Surat Kuasa Umum dalamrangka pembayaran penjaminan Pemerintah terhadapkewajiban bank (Surat Menkeu No. SR176) ;b. Di dalam surat Menkeu No.

SR176 itu Menkeu jugamemberikan kuasa antara lain kepada BPPN, bukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali, untuk mendebet RekeningNomor: 502.000.002 untuk pembayaran dalam rangkapenjaminan sesuai dengan Keppres Nomor : 26/1998 ;c.

Hal ini bukanlah masalahprinsip dan telah diselesaikan dalam waktu singkat ;Perbedaan prinsip antara prosedur lama dan prosedur baruadalah sebagai berikut :Prosedur lama:Setelah BPPN mengambil sikap terhadap suatu klaim (dalam halklaim Bank Bali, kKeputusan Excom terhadap Memo No.008 BL),maka BPPN membuat Nota Dinas kepada Menkeu (dalam halklaim Bank Bali: Nota Dinas No.ND05) dimana sikap BPPNmenjadi usul kepada Menkeu, selanjutnya Menkeu apabilamenyetujui usul BPPN akan menerbitkan surat perintah

dimaksud pada ayat (2) mempunyaikekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagaipengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah;Bahwa posita Pelawan pada angka 4 (empat) yang menyatakan jikasenyatanya penentuan besamya limit Lelang telah melanggarPeraturan Menteri Keuangan Pasal 38 Nomor 93/PMK.06/2010adalah menyesatkan, karena perlu dipahami oleh Pelawan bahwasebagaimana diatur dalam: Pasal 1 angka 12 Keputusan Menkeu

Nomor 304/KMK.01/2002 jo.Nomor 450/KMK.01/2002 dimana definisi nilai limit adalah nilaiminimal yang ditetapbkan Penjual untuk dicapai dalam suatupelelangan; Pasal 23 ayat 2 Keputusan Menkeu Nomor 304/KMK.01/2002ditegaskan yang menentukan nilai limit adalah Penjual; Pasal 15 ayat 1 Keputusan DJPLN Nomor 35/PL/2002 yangmenegaskan "Penjual menentukan nilai limit barang yang akandilelang secaratertulis untuk masingmasing barang atau paketbarang yang akan dilelang,hal 14 dari 21 hal Put.No.99/Pdt/2015

dituangkandalam keputusan BAPEK Nomor 155/KPTA/BAPEK/2012 tanggal 7Agustus 2012 pada konsideran Menimbang huruf a angka 4 yangmenyatakan: Tidak merubah perilaku yang tidak disiplin padahalsudah pemah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan gajiberkala 6 bulan pada Oktober 2008, dan pada tahun 2009 diberikanSurat Tegoran , Surat Tegoran II dan pembinaan serta dikenakanPembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional (Supervisor)Pemeriksa Pajak Muda pada Januari 2010;Tuduhan pada pertimbangan Kep Menkeu

Jadi pengenaanhukuman disiplin di atas tidak ada kaitan dengan tuduhan poin 4Kep Menkeu Nomor 330 yang menuduh saya seringmeninggalkan tempat pada jam kerja tanpa ada penugasan;Surat tegoran , Il Yang ditembuskan ke Kantor Pusat (DirekturKITSDA) dan Kanwil Pajak Sumatra Utara Il, saya terimabersamaan pada tanggal 7 Juli 2009 (bukti P.31), Pada SuratTegoran tanggal 24 Juni 2009, ditudunkan bahwa saya tidakmasuk kerja 17 hari kerja berturutturut tanpa alasan yang jelasdari tanggal 2 Juni 2009 s.d.

Jadi bukan merupakansanksi atas mengulangi pelanggaran disiplin meninggalkankantor pada jam kerja tanpa penugasan seperti disebutkan padapoin 4 Kep Menkeu Nomor 330 (bukti P38);Jadi saya tidak pernah mengulang perbuatan pelanggarandisiplin yang sama dan saya telah membuktikan bahwa tegoran, Il tidak benar, dan tidak masuk kerja bukan dengan tanpaalasan yang jelas, tetapi karena sakit.

samping berhasil memasukkan uang ke negaratersebut di atas, di tahun 2009 saya telah bekerja keras (bahkankadang lembur sampai larut malam) berhasil menyelesaikanpemeriksaan sebanyak 69 laporan (bukti P.26), melebihistandart ratarata nasional yang cuma 8 laporan per pemeriksa;12.Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan BAPEK terlalumemaksakan tuduhan agar saya tetap bersalah, hal ini terlihat dariketidakkonsistenannya tuduhantuduhan, isi dari pengaduan wajibpajak, tuduhah dalam Keputusan Menkeu

Putusan Nomor 940/B/PK/PJK/2017Bahwa koreksi fiskal positif atas pajak masukan jasa manajemensebesar Rp. 47.558.300 berdasarkan Per Menkeu No : 78/KM.03/2010 tanggal05 April 2010 jo Kep Menkeu No : 575/KMK.04/2000 tanggal 01 Januari 2000tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan BagiPengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak danpenyerahan yang tidak terutang pajak;Alasan Banding menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut

KEP Menkeu No.575/KMK.04/2000 tanggal 01 Januari 2000 tentang PedomanPenghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP yang melakukanpenyerahan yang terutang pajak dan penyerahan tidak terutang pajak.Pada Pasal 9 ayat 6 Undangundang Nomor 42 Tahun 2009 yangberbunyi:"apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selainmelakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahanyang tidak terutang pajak, sedangkan PM untuk penyerahan yang terutangHalaman 8 dari 45 halaman.

Pada Pasal 1KEP Menkeu No575.KMK.04/2000, PKP yang menggunakan BarangModal untuk kegiatan usaha menghasilkan BKP/JKP yang penyerahannyaterutang PPN dan tidak terutang PPN atau dibebaskan dari PPN dapatmengkreditkan PM atas perolehan Barang Modal tersebut yang besarnyasebanding dengan prosentase penggunaan Barang Modal yang digunakanuntuk kegiatan menghasilkan BKP dan JKP yang penyerahannya terutangPPN;Bahwa oleh karena itu, menurut Pemohon Banding pihak pemeriksa telahmelakukan kesalahan dalam koreksi

U/1991, tanggal 23 Maret 1991 yang ditujukankepada Dirjen Listrik dan Energy Baru, tentang Persetujuan Menkeu atasPenjualan rumah negeri golongan Ili bagi penghuni rumah APBNdilingkungan PLN yang berstatus non PNS.b. Surat Direktur Jenderal Listrik dan Energi Baru DepartemenPertambangan dan Energi RI, Nomor 1705/90/600.1/91, Tanggal 12 April1991 kepada Direktur Utama PLN , perihal Persetujuan Menkeu tentangPenjualan rumah negeri golongan III dilingkungan PLN.Halaman 14 dari 37 hal. Put.

PersetujuanPenjualan Rumah Negeri yang dihuni oleh Pegawai PLN;Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 89/MK.013/1991, tanggal25 Januari 1991, tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva TetapBUMN;Surat Menteri Keuangan RI kepada Menteri Pertambangan RI Nomor$.572/A/452/02/91, tanggal 26 Februari 1991, tentang PersetujuanPenjualan Rumah Negeri yang dihuni oleh Pegawai PLN.Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi RI,Nomor 1059/9493/SJ.U/1991, tanggal 23 Maret 1991. tentangPersetujuan Menkeu

tentang Penjualan rumah negeri golongan Illdiiingkungan PLN.Surat Direktur Jenderal Listrik dan Energi Baru DepartemenPertambangan dan Energi RI, Nomor 1705/90/600.1/91, Tanggal 12 April1991, tentang Persetujuan Menkeu Tentang Persetujuan Menkeutentang Penjualan rumah negeri golongan III dilingkungan PLN.Keputusan Direksi PLN Nomor 086.K/7850/DIR/1991, Tangga!

Menkeu No.304 KMK.01/2002jo No.350 KMK.01/2002 Pasal 40 Perihal larangan orang atau pejabat tertentumenjadi pembeli lelang, yang salah satu diantaranya adalah Penjual (ic. Pejabatpada PT. Bank Panin Thk.

KMK.01/2002 yang diperbaharui oleh Peraturan MenteriKeuangan No.40/KMK.07/2006 yang diperbaharui oleh Peraturan MenteriKeuangan No.61/PMK.06/2008/ diperbaharui oleh Peraturan MenteriKeuangan No.93/PMK.06/2010, yang didalamnya terdapat mengenailarangan peserta lelang ;18.Bahwa dalam peraturanperaturan tersebut adanya larangan mengenaipeserta lelang, yang sifatnya imperatif, dan dalam peraturan tersebutdisebutkan siapasiapa saja pihak yang tidak boleh menjadi peserta lelangsebagaimana pasal 40 Kep Menkeu

M.XVI/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi Positif atas Pajak Masukan sebesar Rp657.699.286,00;(koreksi merupakan PM yang tidak dapat dikreditkan atas perolehan BKPyang dimanfaatkan untuk memproduksi (dalam rangka memperoleh) TBSyang merupakan barang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, terkait dengan Keputusan Menkeu

Bahwa terhadap Pembiayan seluruh Pembangunan atau Pendanaan untukmelaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayah Pasca BencanaAlam di Aceh tersebut, bersumber dan dibiayai dari APBN secara langsungdibawah kewenangan dan kendali secara langsung Menteri Keuangan(Menkeu), bukan dari APBD Kota Banda Aceh dan bukan dibawah kendaliTergugat I dan Tergugat II (Pasal 20 s/d Pasal 22, PERPU No. 2 Tahun2005 Jo Pasal 15 PerPres Nomor : 34 Tahun 2005);3.

Bahwa terhadap seluruh kegiatan Pelaksanaan BRR di Aceh, laporanPertanggungjawaban Pelaksanaan BRR secara langsung kepada Presiden R.I(Pasal 22 PERPU No. 2 Tahun 2005 Jo Pasal13 PerPres Nomor : 34 Tahun2005), bukan kepada Para Tergugat selaku Pemerintah Kota Banda Aceh;Maka oleh karena secara Tuntutan Hak Ganti kerugian Tanah atau gugatanhukum secara hak ditujukan kepada Pemerintah Pusat Cq KementerianKeuangan (Menkeu) secara langsung sebagaimana yang diuraikan oleh ParaTergugat pada uraian diatas

(sepuluh) lembar Akta Notaris Nomor 12 tanggal 5 November 2009.5 (lima) lembar Akta Notaris Nomor 20 tanggal 9 November 2009.12 (dua belas) lembar Peraturan Menkeu RI Nomor 23/PMK.06/2010tanggal 28 Januari 2010.1 (satu) lembar Surat Perjanjian bulan April 2010.2 (dua) lembar surat Telegram Pangdam V/Brw Nomor ST/427/2010tanggal 29 April 2010.1 (satu) lembar Surat Telegram Pangdam V/Brw Nomor ST/436/2010tanggal 3 Mei 2010.2 (dua) lembar Surat Telegram Danrem 084/Bj Nomor ST/332/2010tanggal 5 Mei 2010

berupa suratsurat :11 (sebelas) lembar Akta Notaris Nomor 8 tanggal 4 Desember 2009.6 (enam) lembar Akta Notaris Nomor 9 tanggal 5 November 2009.6 (enam) lembar Akta Notaris Nomor 10 tanggal 5 November 2009.5 (lima) lembar Akta Notaris Nomor 11 tanggal 5 November 2009.10 (sepuluh) lembar Akta Notaris Nomor 12 tanggal 5 November 2009.~ 929 5 p10 (sepuluh) lembar Akta Notaris Nomor 16 tanggal 7 November 2009.5 (lima) lembar Akta Notaris Nomor 20 tanggal 9 November 2009.12 (dua belas) lembar Peraturan Menkeu

Kementerian Keuangan (Menkeu) Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara4. Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara Purwakarta5. Kepala Kantor Pajak Pratama Kabupaten Purwakarta6. Kepala Kantor Kelurahan Nagri Kidul Purwakarta

didasarkan pada fasilitaspenundaan sesuai dengan Keputusan Presiden No. 22 tahun 1989jo Keputusan Menteri Keuangan No. 572/ KMK.01/1989 tanggal25 Mei 1989 terkait dengan Penundaan Pembayaran PajakPertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Pencarian SumberSumber Dan Pengeboran Minyak, Gas Bumi dan Panas Bumi BagiKontraktor Yang Belum Berproduksi, maka penerapan ketentuanpasalpasal dalam UU KUP diatas secara substansi, harusdikaitkan dengan aturanaturan ini;Bahwa didalam Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 4 Kep Menkeu

Didalam membuat kesimpulan, Majelis Judex Factie PengadilanPajak, telah secara keliru menilai Penerapan Pasal 13 ayat 2UU KUP oleh Termohon Peninjauan Kembali denganmengabaikan adanya keterkaitan antara ketentuan Pasal 13ayat 2 UU KUP dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat 1 UUKUP dan kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 dan4 Kep Menkeu No. 572/ KMK.01/1989;b.

;Bahwa jelas penerapan ketentuan Pasal 13 ayat 2 UU KUP dalamperkara a quo, secara sistematika hukum, tidak bisa berdiri sendirikarena harus dikaitkan dengan Kkondisi apakah syaratsebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 ayat 1 huruf a UU KUP,Halaman 31 dari 42 Halaman Putusan Nomor 531 /B/PK/PJK/201358.Dd.60.61.62.serta syarat berdasarkan Pasal 2 ayat 2 dan 4 Kep Menkeu No.572/ KMK.01/1989 telah terpenuhi?

;Bahwa kondisi tersebut penting untuk dipastikan, karena dalamperkara a quo, penerapan sanksi berdasarkan Pasal 13 ayat 2 UUKUP, hanya bisa diterapbkan hanya apabila syarat sebagaimanadinyatakan dalam Pasal 13 ayat 1 huruf a UU KUP, serta syaratberdasarkan Pasal 2 ayat 2 dan 4 Kep Menkeu No. 572/KMK.01/1989 telah terpenuhi.

Bahwa Perbuatan atau tindakan hukum Tergugat tersebut di atas telahmelanggar ketentuan Pasal 12 PP Menkeu Nomor 93/PMK.06/2010, yangtentunya dapat dikwalifikasi sebagai suatu pelanggaran terhadap suatuketentuan perundangundangan yang berlaku sehingga dapat dikwalifikasisebagai suatu perbuatan melawan hukum, yang tentunya menimbulkanakibat kerugian formal dan materiil Penggugat, sebagai pihak yang tidakberada dalam posisi baik sebagai pihak apapun dalam perkara antaraFrendys Lu alias Lu Sau Kiun melawan

Bahwa Penggugat menyatakan dalam posita 3 dan posita 4,PARA Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumberdasarkan PP Menkeu Nomor 93/PMK.06/2010 padahalsenyatanya tindakan Para Tergugat berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010;7.1.3.

Bahwa Penggugat menyatakan dalam posita 3 dan posita 4, ParaTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkanPP Menkeu Nomor 93/PMK.06/2010 padahal senyatanya tindakanPara Tergugat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010;4.2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas mengenai dasarfakta (feiteliike grond) yakni bertentangan antara validitas bukti padauraian posita dengan petitum gugatan.

Sehubungan dengan modal pinjaman ini, Bank telahmenerima, antara lain Surat dari Menteri Keuangan RepublikIndonesia ("Menkeu") tanggal 23 April 2007. Dalam surattersebut, Menkeu telah meminta Bank untuk membayarkepada Negara/Pemerintah Republik Indonesia sejumlahuang yang jumlahnya sama dengan jumlah modal pinjamanini sebagai kelebihan rekapitalisasi oleh Pemerintah.

Bank telahmenerima beberapa surat lainnya dari Menkeu sehubungandengan modal pinjaman ini, termasuk surat tanggai 23Oktober 2007, dimana Menkeu mengulangi permintaannyaagar Bank membayar sejumlah uang yang jumlahnya samadengan modai pinjaman kepada Negara/Pemerintah.b.

Bank Danamon Indonesia Tbk. tertanggal 28Desember 2006 (untuk selanjutnya disebut Surat Menkeu No. S004), yangmenyatakan:oerihal penyelesaian kelebihan dana rekapitalisasi PT Bank Danamon Indonesiatelah disampaikan oleh Bank Indonesia dalam suratnya No. 4/89/DPwB2/PwB26tanggal 23 Mei 2002 kepada PT Bank Danamon Indonesia Tok yang menyebutkanbahwa modal pinjaman yang diterima dari PT.

Oleh karena modal pinjaman tersebut berasal dari Pemegang Saham,maka kedudukan modal pinjaman dimaksud bersifat konkuren dan dapatdibayarkan jika kewajiban kepada Pemerintah (dana rekapitalisasi) selesai6.Bahwa berdasarkan Surat Menkeu No.

Bank telahmenerima beberapa surat lainnya dari Menkeu sehubungandengan modal pinjaman ini, termasuk surat tanggal 23 Oktober2007, dimana Menkeu mengulangi permintaannya agar Bankmembayar sejumlah uang yang jumlahnya sama dengan modalpinjaman kepada Negara/Pemerintah.b.

v Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menkeu R.I No. 190/PMK.05/2012 tentangTata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN yangberbunyiKhusus untuk pembayaran komitmen dalam rangka pengadaanbarang/jasa berlaku ketentuan sebagai berikut :huruf a :Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterimaBahwa menindaklanjuti administrasi pencairan 100 % yang dibuat olehNurnaningsi Halusi,S.Kom maka pada tanggal 19 November 2015 terdakwalramaya Maga,S.ST.

v Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menkeu R.I No. 190/PMK.05/2012 tentangTata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN yangberbunyiKhusus untuk pembayaran komitmen dalam rangka pengadaanbarang/jasa berlaku ketentuan sebagai berikut :huruf a :Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterimaBahwa Pada tanggal 20 Nopember 2015 diterbitkan Surat PermintaanPembayaran (selanjutnya disebut SPP) Nomor: 00226/447560/ LS/2015,yang ditanda tangani oleh terdakwa lramaya Maga,S.ST.

v Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menkeu R.I No. 190/PMK.05/2012 tentangTata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN yangberbunyi Khusus untuk pembayaran komitmen dalam rangka pengadaanbarang/jasa berlaku ketentuan sebagai berikut :huruf a :Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterimaHalaman 16 dari 76 Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.Bahwa untuk pembayaran 100 % tersebut terdakwa lramayaMaga,S.ST.

v Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menkeu R.I No. 190/PMK.05/2012 tentangTata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN yangberbunyiKhusus untuk pembayaran komitmen dalam rangka pengadaanbarang/jasa berlaku ketentuan sebagai berikut :huruf a :Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterimaBahwa kemudian terdakwa lramaya Maga,S.ST.

Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis ataumutu barang yang ditetapbkan dalam kontrak, PPK dan/atauPejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berhak untukmenolak brang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajibanHalaman 37 dari 76 Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2018/PT GTO.untuk memperbaiki atau mengganti barang tersebut.v Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun2004, tentang Perbendaharaan Negarav Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menkeu R.I No

MenKeu jo. pasal 7 KepDJPLN jo. Pasal 9 Kep.

Menkeu jo. Pasal 7 Kep.DJPLN jo. Pasal 9Kep.DJUPLN, No. 35/PL/2002 dan bertentngan dengan Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor: 40/Pmk.07/2006tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Jo. Peraturan Direktur JenderalNomor : PerQ2/PI/2006 Tentang Petunjuk Teknis PelaksanaanLelang Jo.

Bahwa dengan adanya Perlawanan Pelawan/ Pemohon Kasasiterhadap KPKNL Mataram bertujuan untuk mendapat/ memperolehputusan/ Penetapan Pengadilan Negeri Mataram tersebut yangmengenai Pembatalan terhadap lelang karena Pelaksanaanya tidakmemenuhi syarat dan Prosedur yang bertentangan dengan pasal 7Kep Menkeu jo. Pasal 7 Kep DJPLN jo.Pasal 9 Kep. DUPLN, No. 35/ PL/2002 dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republikindonesia Nomor 40/Pmk.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan LelangJo.

Menkeu RI cq. Bank Indonesia di Jakarta cq. BankIndonesia Medan.2.

Menkeu RI cq. BankIndonesia di Jakarta cq. Bank Indonesia Medan ic. Turut Terlawan adalaherror in persona. Oleh karena itu, gugatan perlawanan kepada Pemerintah RIcq. Menkeu RI cq. Bank Indonesia di Jakarta cq. Bank Indonesia Medan ic.Turut Terlawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard).B. TURUT TERLAWAN TIDAK RELEVAN DIIKUTSERTAKAN SEBAGAI PIHAKDALAM PERKARA A QUO1.