Ditemukan 1265 data
95 — 28
Kerugian Materil Sebesar Uang disepakai Jual beli Rp. 367.000.000, Uangg sewa kamar> 9kama X Rp. 350.000,/oulan = Rp. 3.150.000,/bulan> Rp. 3.150.000, X 8 bulan = 25.200.000,Shingga total sebesar Rp. 367.000.000, + Rp. 25.200.000, = Rp392.200.000.b. Kerugian ImaterilRp. 1.000.000.000,DALAM Pokok Perkara1.Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalildalil dan halhal lain yangdiajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap halhalyang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
74 — 58
Tim sebesar Rp. 50. 000. 000,(lima puluh juta rupiah) Kerugian membayar pajak penjualan yang merupakan kewajibanTergugat (d R) sebesar Rp. 28. 800.000, (dua puluh delapan jutadelapan ratus ribu rupiah) shingga jumlah keseluruhan maiteriilsebesar Rp. 78.800.000, (Tujuh puluh delapan juta delapan ratusribu rupiah)Kerugian Imateriil :Hal 32 dari 45.Putusan No.425/Pdt/2016/PT.DKI.Kerugian dikarenakan Penggugat Idan Il (d R) telah kehilangan waktu,tenaga, pikiran dan nama baik, yang sekalipun tidak dapat
48 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
LaluBinsar Simanjuntak dan Anto mengikat plank nama dan palang kebelakang dump truck menggunakan kabel sling dan menariknya dengandump truck, shingga plank nama dan palang tercabut. Bahwa lagi pula pencabutan palang itu disaksikan sendiri oleh KepalaDesa, Camat Torgamba dan Aparat Kepolsian.
86 — 18
Bahwa terhadap point 5 replik Penggugat oleh Tergugat didalilkansebagai berikut: Sejak diperoleh dan dari awal sapi dimaksud tidak dapat beradaptasidengan lingkungannya, kemuadian oleh karena keadaan kondisi fisikTergugat yang pada waktu itu sakitsakitan shingga pemeliharaan danperawatan sapi bantuan pemerintah tersebut tidak terurus dan menjaditerabaikan, akibatnya kedua sapi milik Tergugat tersebut sakit dan seringmasuk angin dan akhirnya kedua sapi tersebut mati; ASumsi Pengugat jelas mengadaada
49 — 42
Moral dan Pemobohongan Publik / Perbuatan MelawanHukum;Bahwa Pengguagt menaytakan dalam guagtannya hal gugatan moral danpembohongan public akan tetapi dalal dalil gugatan Pengguagt apda halaman 5menaytakan lagi bahwa guagtan penggugat adalah gugautan Perbuatan MelawanHukum ( PMH ) sehingga dali Penggugat becampur aduk yang seharusnyaPenggugat harus menjelaskan apakah guagtannya mengenai Gugatan Moral danPemobohongan Publik atau perbuatan melawan hukum dengan dalil Penggugattersebut tidak jelas shingga
111 — 32
Joseph Domlay telah melanggar Hak Asasi Manusia dan pasal 14 (ayat 1dan ayat 2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 2003 Tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; Bahwa Penggugat secara keliru menafsirkan pengertian Hak asasi Manusiadalam kaitannya dengan jabatan struktural yang dijabat oleh seorang PegawaiNegeri Sipil (PNS) shingga disimpulkan tindakan Tergugat dalampenerbitanSurat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.2052011tanggal 29 Juli 2011 Tentang
89 — 36
KPTS/1995, lebihlebih lagi alasan penerbitan obyeksengketa sangat tidak obyektif , akan tetapi berdasarkanpertimbangan = subyektif sematamata dan tidak melaluipertimbangan dari SESJEN DEPDIKBUD di Jakarta, BPK diJakarta, INSPEKTUR JENDRAL DEPDIKBUD di Jakarta,DIRJEN CIPTA KARYA DEPARTEMEN PU di Jakarta,DIRJEN TATA BANGUNAN DEPARTEMEN PU di Jakarta;DIRJEN DIKTI DEPDIKBUD di Jakartas KEPALA BIROKEUANGAN DEPDIKBUD di Jakarta; KEPALA BIROPERLENGKAPAN DEPDIKBUD di Jakarta, KEPALA KPKNKUPANG di Kupang, shingga
49 — 13
SIANYU PERKASA, Desa Nipah Kuning KecamatanSimpang Hilir Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Baratdan Leo Waldi tidur dikantor hanya sendirian ;Bahwa saksi tdak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurianuang tersebut namun pada saat saksi melihat rungan FINANCEpelaku merusak dinding ruangan FINANCE sehingga dindingnyajebol dan pelaku merusak dinding pintu brankas shingga dindingpintu brankas jebol dan pelaku mengambil uang yang ada dalambrankas tersebut ;Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan
40 — 12
penyebabnya dan saksi tidak pernahmendengar terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;Bahwa saksi pernah tanyakan pada Termohon penyebab mereka berpisah danTermohon hanya mengatakan mereka sudah tidak cocok lagi, dan merekapernah berusaha untuk berdamai tetapi tidak berhasil ;Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun orangtua saksi pernah bebrapa kali mendamaikan yaitu di rumah dan di rumah maka,tapi tidak berhasil ;Bahwa orang tua Termohon dan Pemohon tidak pernah bertemu shingga
12 — 1
), Shingga bisadisimpulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSI tersebut adalahkabur ( Obscur libel!
Terbanding/Penggugat : PT BCA Finance
84 — 45
Bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 37/Pdt.Plw/2018/PN.Dpktanggal 10 Juli 2018 tidak sesuai dengan ketentuan dalam hokum acarakarena seharusnya Majelis Hakim menilai dan memutus dulu mengenalkedudukan dan alas hukum terbanding shingga dapat mengajukanperlawanan sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara;Bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 37/Pdt.Plw/2018/PN.Dpktanggal 10 Juli 2018 telah menyalahi asasasas hokum acara perdatamengenai pihakpihak yang ditarik sebagai pihak Terlawan
155 — 63
telah pula terlebih dahulu didalilkan oleh Para Penggugat MKRI, tetapi tidak dapat dibuktikan oleh ParaPenggugat, sehingga dalil a quo sengaja diulangi Para Penggugat untukmenutupi kelemahannya pada persidangan MKRI yang lalu, padahal ParaPenggugat paham bahwa proses Pemilu bukan kewenangan peradilan TUN ;Bahwa Dalil poin 9 halaman 10 1 quo sangat tendensius dan jauh dari LogikaHukum dan Ketatanegaraan, bahwa SK yang telah berakhir bukanlah berartitidak dapat dikeluarkan SK baru atau diperpanjang, shingga
53 — 30
Datang shingga saksi kaget kok anak saksi diproses, padahal sudahnikah siri.e Bahwa Saksi tidak tahu. Kejadian yang sebenarnya dan Menurut Bapaknya NorHikmah yang melakukan persetubuhan dengan anaknya ada 3 orang, Nur, Denidan Alan.
1.ARDIANTO
2.ABDUL HAMID
3.RUSNAH
4.SUTARJO
5.UDIN
6.RUSDI
7.DARNA TEBEN
8.BAMBANG SUPRAPTO
9.SOLIKIN
10.RAPINUS RAPIJU
11.MARSIANUS
Tergugat:
PT.LESTARI ALAM RAYA
225 — 30
Bahwa Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (Tidak Jelas)Bahwa menurut Tergugat dalildalil posita dalam gugatan para Penggugatpoint 2 Sampai dengan 12 tidak Jelas;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi prosesual dan eksepsigugatan para Penggugat yang diungkapkan Tergugat dianggap tidakmemenuhi syarat formal dan tidak jelas shingga menurut Tergugat patutgugatan para Penggugat tidak diterima karena belum diadakan bipartit;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lampiran gugatan paraPenggugat berupa risalan
Terbanding/Penggugat IV : MURNI SINAGA
Terbanding/Penggugat II : GUSMIDA EVADORA PURBA Ahli waris Alm Antauli Sinaga
Terbanding/Penggugat V : SARMAULI SINAGA
Terbanding/Penggugat III : ABDON TAMBA Ahli waris Alm Dameria Sinaga
Terbanding/Penggugat I : LERMIANA PURBA Istri atau Ahli waris Alm Robinhut Sinaga
Turut Terbanding/Tergugat XI : M SURIAWAN SURI S.Pd.i
Turut Terbanding/Tergugat IX : MARLINA Br HOMBING
Turut Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIMALUNGUN
Turut Terbanding/Tergugat III : DARWIN LISTON SINAGA
Turut Terbanding/Tergugat I : GIBSON SINAGA
Turut Terbanding/Tergugat X : WIRA SUSANTY MANALU SH.MKn
Turut Terbanding/Tergugat VIII : RUTMAWATY SARAGIH
Turut Terbanding/Tergugat VI : BUDI MARANTIKA PURBA M.Kn
Turut Terbanding/Tergugat IV : SIHOL RAIJON SINAGA
Turut Terbanding/Tergugat II : DEARMA PARNASIP
50 — 39
Bahkan dalam proses suratsurat yang dibutikan olehTerbanding Ill/Tergugat V yaitu Badan Pertanahan Nasional KabupatenSimalungun tidak ada satu Suratpun Tentang Kesepakatan Atas NamaPembagian Sebidang Tanah tersebut, Shingga Bagaimana MungkinPembanding II/Tergugat s/d Ill Menyebutkan telah ada kesepakatan anatarpara ahli waris Almarhum Laurencius Sinaga, bahkan Pembanding II/Tergugat s/d Ill menyatakan dalam surat keterangan ahli waris dan pernyataan warisbahwa anak dari almarhum Laurencius Sinaga
89 — 23
Hal ini sesuai dengan Peraturan Perusahaan di Pasal 28.3 D(Tingkat IV) NO.3, yaitu melakukan tindakan atau perbuatan yang dapatmembuat keonaran ataupun keresahan di lingkungan Perusahaan dan No.5,yaitu mengganggu ketertiban, keamanan dan ketenangan kerja shingga rekankerja tidak dapat menjalankan tugas/pekerjaan dengan semestinya;13.Bahwa setelah diterbitkan surat skorsing kepada Para Tergugat, ternyata ParaTergugat tidak ada niat baik untuk bertemu dengan pihak perusahaan,bahwakan melakukan tindakan
INDRA GUNAWAN / BHIKKHU YASASILO
Tergugat:
DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
384 — 368
ketentuanHalaman 65 dari 68 halaman Putusan No. 148/G/2019/PTUNJKTPasal 686 PMA Nomor 42 Tahun 2016 yang secara yuridis normatifditegaskan : Subdirektorat Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidangpenyuluhan agama Buddha.Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, keputusanyang menjadi obyek sengketa a quo tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan shingga
29 — 19
Sehingga Tergugat merasa bahwabukanlah Tergugat yang melalaikan Penggugat, jusrtu sebaliknya Penggugat (sebagaiistri pada saat itu), yang melalaikan dan yang berkhianat kepada Tergugat, sehinggatuntutan tersebut adalah tidak beralasan dan tersirat adanya pemerasan kepadaTergugat, shingga Tergugat menolaknya dengan tegas.Berdasarkan seluruh jawaban yang telah saya (tergugat) sampaikan, maka di mohonkepada Majelis Hakim :1.
108 — 24
dari unjuk rasa tersebut, namunlebih kepada mengapa aksi unjuk rasa tersebut terjadi, bagaimana pelaksanaannyadan rangkaian tindakan apa yang dilakukan oleh Penggugat terhadap parapengunjuk rasa dan terhadap organisasi SPBM beserta para Pengurusya yang tengahmenjalankan fungsi dan tugasnya sesuai undangundang dan hukum yang berlaku.Bahwa mengingat dalildalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya jelasjelastidak disadari pada bukti dan faktafakta hukum yang kuat, bahkan lebih banyakmengadaada shingga
31 — 15
setiappenyalah guna Narkotika Golongan bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjarapaling lama 4 (empat) tahun ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsurunsurdari pasal yang didakwakan kepada terdakwa FRANDOTO ALIAS FRAN BINSAMIJAN maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar diundangkannyaUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya mengenaiformulasi pidana yang merupakan suatu bentuk perumusan delik / perbuatan pidanayang dituangkan dalam ketentuan hukum pidana, shingga