No. 2513 K/Pdt/2015dan mengadili serta memutus perkara a quo telah salah menerapkanhukum atau melanggar hukum yang berlaku dan telah melampaui bataswewenangnya karena tidak dilakukan secara seksama, partial, tidak jujurdan tidak adil (partial, unfair dan unjust trial) di dalam meneliti, memeriksa,dan mempertimbangkan berkenaan dengan adanya pelunasan dariPemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat kepada Haji Jelani,Djaini Djapon dan Usman Jais, halmana ternyata dari pertimbanganputusannya pada halaman

Majelis Hakim Banding tidak dengan seksama, partial, tidak jujur dan tidakadil di dalam meneliti dan memeriksa pertimbanganpertimbangan yangmenjadi dasar dan alasan dari putusan Majelis Tingkat Pertama yangdimohonkan banding baik terhadap kebenaran dari dasar hukum(rechtelijke grond) dan alasanalasan yang menjadi dasar fakta (feitelijkegrond) dari gugatan perkara a quo, maupun terhadap buktibukti yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi yakni berupa bukti surat P.1 hingga P.24dan bukti saksisaksi yakni Usman

Majelis Hakim Banding tidak dengan seksama, partial, tidak jujur dan tidakadil di dalam meneliti dan memeriksa keberatankeberatan yang menjadidasar dan alasanalasan hukum dari permohonan banding yang diajukanPemohon Kasasi dahulu selaku Pembanding terhadap putusan MajelisTingkat Pertama yang dimohonkan banding;.

hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhisebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (15) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (vide: pertimbangan hukum padahalaman 41, alinea kedua);Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang demikian tersebut terlampausumier, dan subjektif serta telah mengabaikan secara terangteranganprinsipprinsip hukum perdata materil dan atau hukum perdata formil,sehingga telah melanggar azas audi et alteram partem, atau telahbertindak sangat partial

Bahwa berdasarkan faktafakta di atas, sudah sewajarnya jika PemohonKasasi (semula Tergugat) yang tidak sependapat dengan pertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan menyampaikan keberatan kepada Bapak Ketua MahkamahAgung R.1 di Jakarta sehubungan dengan tata cara memeriksa dan memutusperkara a quo, dimana Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan telah memperlihatkan sikap partial ke arahTermohon Kasasi dengan mengabaikan

Sehingga dengan demikiantelah ternyata sekali sikap partial Majelis Hakim a quo ke arah Termohon(semula Penggugat) dalam mengadili perkara ini ;.

Bahwa pemohon (semula TergugatTergugat) sangat keberatan terhadaptata cara mengadili yang dilakukan oleh Majelis Hakim a quo dalamperkara ini, yang kesemuanya itu menunjukkan sikap partial MajelisHakim a quo ke arah Termohon (semula Penggugat) denganmengabaikan secara terangterangan pprinsipprinsip hukum = acaraperdata, sehingga putusan Majelis Hakim a quo tidak berkualitas danatau mengandung cacat percuriam,dan atau tidak mengandung ratiodecidendi, dan atau tidak mengandung motiveringsplicht, dan

demikian pula tidak ada alat buktiapapun yang oleh Tergugat tentang tidak sampainya pemberitahuanmogok kerja kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan; Bahwa oleh karenanya judex facti telah melanggar azas ultra vires; Bahwa bila disimak, pertimbangan judex facti tersebut justrukontradiksi dengan bukti P1 yang dipertimbangkan sebagai dasarputusan tentang perundingan, judex facti sangat tidak konsisten dancenderung subjektif ingin membenarkan tindakan Termohon sehinggamemperlihatkan sikap partial

Bahwa agar putusan tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru makapertimbangan hukum aquo bertentangan dengan hukum, karena seharusnyahak membuka kampung tidak dapat diajukan secara partial, tetapi harusditujukan secara menyeluruh kepada subjek hukum yang tidak membeli ataumenggantirugi kepada Bagindo Hanopan yang berada di seluruh wilayahKampung Hutanopan Julu;.

Bahwa agar putusan tuntas dan tidak menimbulkan ekorperkara baru maka pertimbanagan hukum a quo bertentangandengan hukum, karena seharusnya hak membuka kampung tidakdapat diajukan secara partial, tetapi harus ditujukan secaramenyeluruh kepada subjek hukum yang tidak membeli ataumengganti rugi kepada Baginda Hanopan yang berada di seluruhwilayah Kampung Hutanopan Julu;f.Bahwa lagi pula, tidak ada satu pun dasar hukum yangmembenarkan hak pembuka kampung sebagai pemilik tanah dariseluruh wilayah yang

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2019telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA.Pwt,tanggal 18 Januari 2019, dengan dalildalil sebagai berikut:1.bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Juni2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan MM Kabupaten Banyumas, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikahtanggal 21 Desember 2018 Nomor: 28/DN/XII/2018 dan sampai sekarangbelong partial

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah bertindak partial (memihak) kepadaTerbanding/ semula Penggugat, karena tidak melihat fakta posisi TergugatIl sebagai suami sah dari Penggugat;ill. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalammemeriksa dan mempertimbangkan bukti Tergugat I/Pembanding sertamenunjukkan sikap berpihak ke Terbanding/ Penggugat;iv.

Nomor 817 K/Padt.SusPHI/201711.12.13.Penggugat kurang baik (partial meet) sehingga Pelawan/semula Tergugatmenjalankan Program Perbaikan Kinerja (PIP) untuk Terlawan/semulaPenggugat, namun Terlawan/semula Penggugat menolak ProgramPerbaikan Kinerja (PIP) yang ditawarkan oleh Pelawan/semula Tergugat;Bahwa melihat kinerja Terlawan/semula Penggugat yang kurang baik dantidak mengindahkan Program Perbaikan Kinerja (PIP) maka Pelawan/semula Tergugat menawarkan program pemutusan hubungan kerja (PHK)dengan

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim padapertimbangan hukumnya pada halaman 33 dan 34 yang isinya:Menimbang, bahwa alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja kepadaTerlawan/Penggugat asal berdasarkan keterangan saksi Pelawan/Tergugatasli yang bernama Wahyu Satyo Harsono disebabkan oleh penilaian kinerjaTerlawan/Penggugat asal oleh atasannya untuk tahun 2012 dan tahun 2013,memperoleh hasil partial meet atau tidak mencapai target sehinggaTerlawan/Penggugat asal diberi sanksi berupa

Nomor 817 K/Pdt.SusPHI/2017penilaiannya dikeluarkan pada tanggal 1 April 2015, Terlawan/PenggugatAsal juga memperoleh hasil partial meet lagi sehingga diikutkan dalam PIPatau program perbaikan kinerja tanggal 8 Juni 2015 tetapi Terlawan/Penggugat asal menolaknya dengan cara tidak menandatangani dan tidakmengikuti program tersebut;Pemohon Kasasi menyampaikan bahwa pertimbangan yang disampaikanMajelis Hakim dalam perkara a quo adalah salah dan keliru dengan alasansebagai berikut:Bahwa penilaian kinerja

Net weight: 52,000.00kgs, Gross weight:53,040.00kgs,Delivery Time : 5x40 will be shipped at Sep 17,12 (PIL),Shipment Partial : not allowed,Port of Discharge : Semarang, Indonesia,Payment : by TT will pay maximal three month after ETD,Documents RequiredBill of lading stating consignee/Notify party as the buyer,Commercial invoce,Packing list,Phytosantary Certificate,Health Certificate.e Force Majeure : As according to Cahmber of International Commercee Arbitration : Two parties pledge to realize full

Sedangkan untuk pelaksanaan SGU1, padapembayaran uang guna usaha ke13 (tiga belas) yang jatuhtempo pada tanggal 12 Juli 2004 para tTergugat hanyamembayar kewajibannya secara partial saja yaitu sebesarRp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dari besarnyauang sewa guna usaha yang seharusnya dibayarkan oleh paraTergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 70.000.000, (tujuhHal. 5 dari 32 hal. Put.

Begitu. juga dengan pelaksanaan S@GU2, padapembayaran uang sewa ke 14 (empat belas) yang jatuh tempopada tanggal 12 Agustus 2004 para Tergugat hanya melakukanpembayaran uang sewa guna secara partial saja yaitu sebesarRp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dari besarnya uangsewa guna usaha yang seharusnya dibayarkan oleh paraTergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000, (tigapuluh juta rupiah), sehingga kekurangan uang sewa gunausaha yang harus dibayarkan oleh para Tergugat kepadaPenggugat adalah

Bahwa putusan Judex Facti dan Judex Juris S.o.r.secara nyata telah khilaf dan keliru, karena samasekali TIDAK MEMBERI PERTIMBANGAN MENU RUT HUKUMPEMBUKTIAN, sebab tanpa dasar hukum secara partial(tidak mengkaitkan dan menghubungkan dengan buktibukti Termohon Peninjauan Kembali yang bertanda P.6,P.7 dengan P.8 dan P.9) telah MENGENYAM PINGKAN SERTATIDAK MEMERIKSA DAN MEMPERTIMBANGKAN dan menilaisecara utuh (satu kesatuan) fakta hukum yang terungkapdi dalam bukti bukti tersebut, sehingga dengandemikian

hukum belum lengkap karena belum mendapat jawaban dari pihaksupplier dari China atau instansi penerbit dan hal ini telah diakui sendiri olehTerbanding di bagian Analisa di SUB Terbanding.bahwa Pemohon Banding keberatan dan menolak dalil Terbanding padabagian permohonan/saran yang menyatakan Pemohon Banding tidak dapatmembuktikan dalil bandingnya sehingga harus ditolak seluruhnya, denganalasan sebagai berikut :bahwa Terbanding tidak membaca dan memberikan analisasecarakomprehensif tetapi secara partial

Bahwa Majelis Hakim hanya secara partial dalam mempedomani SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tersebut, karena selainmensyaratkan bahwa pada saat tertangkap tangan ditemukan barang buktipemakaian untuk 1 (satu) hari, dengan perincian antara lain untukmetamfetamina (Ssabusabu) seberat 1 (satu) gram, SEMA Nomor 04 TahunHal. 6 dari 11 hal. Put.

Putusan Nomor 96 K/Ag/2015quo, dimana Judex facti telah memperlihatkan sikap partial ke arahTermohon Kasasi dengan mengabaikan secara terangterangan prinsipprinsip hukum perdata meteril dan atau hukum perdata formil atau telahbertentangan dengan ketentuan hukum acara dan praktek peradilan yangberlaku di forum peradilan perdata;7. Bahwa selaras dengan alasanalasan keberatan Pemohon Kasasi tersebutdiatas, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.

STAI Acprilesma Indonesia telah melakukanklarifikasi ke KOPERTAIS dan KementrianAgama RI bahwa lembaga tersebut tidak lagimenyelenggarakan perkuliahan kelas jauh;Bahwa Tergugat telah membuat dan mengeluarkankeputusan yang memutuskan mencabutPersetujuan Pendirian Perguruan Tinggi AgamaIslam Swasta, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam(STAI) Acprilesma Indonesia secara tibatiba,sepihak (partial) dan tanpa memberikan alasanyang jelas serta tanpa ada pemberitahuan atauteguran terlebin dahulu kepada Penggugatsebagaimana

Dj.1/802/2008 Tentang PersetujuanPendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Tahun2008, tanggal 20 Mei 2015, tanpa memberikan suratHalaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 315 K/TUN/20161.3)1.4)1.5)teguran dan alasanalasan yang jelas kepada Penggugat,sehingga tindakan Tergugat merupakan tindakansewenangwenang dan sepihak (partial) ;Asas AkuntabilitasBahwa Tergugat tidak memenuhi Asas Akuntabilitasdalam melakukan verifikasi Administrasi yang faktanyasangat bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal

Pertiwi Lestari yang tidak melakukan pemukulanterhadap salah seorang warga;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam pertimbangannya hanyamenilai dan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan keterangansaksisaksi secara partial/tidak utun dan menyeluruh yang menguntungkanbagi diri Terdakwa sendiri, dengan tidak sungguhsungguh memperhatikanbahkan mengesampingkan keterangan para saksi di bawah sumpah dipengadilan secara utuh, bila dilihat dan salinan putusan halaman 24 26keterangan Terdakwa Il.

dimaksud, dalamPutusannya TIDAK disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki olehundangundang, kurang adanya pertimbangan/alasanalasan, ataupunalasanalasannya kurang jelas sehingga dikhawatirkan menimbulkansebagai suatu kelalaian dalam melaksanakan hukum acara, yaitu dalam hal: Pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknyasuatu tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, hanyaberdasarkan pada faktafakta yang terungkap dan keterangan Terdakwadan keterangan saksisaksi secara partial

Tata cara memeriksa dan mengadili yang dilakukan Majelis Hakima quo, telah bertindak terlampau sumir dan proforma belaka,bahkan memperlihatkan sikap partial Majelis Hakim a quo denganmengabaikan secara terangterangan prinsipprinsip hukumpidana materiil dan atau hukum pidana formil tanpaHal. 11 dari 14 hal. Put.

Bank Tabungan Negara nomor 13/BDG/SUPP/V/2015 tanggal 6 Januari 2015Perihal Persetujuan Roya Partial a.n Einer Bulgar Hutagalung ( vide bukti P.3);Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi juga menerangkan padapokoknya penggugat telah sungguhsungguh menguasai/ menempati rumahyang telah selesai dibangun turut tergugat tersebut tanopa ada keberatan daripihak manapun;Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan tersebut diatas makamenurut hemat majelis benar penggugat telah memenuhi kewajibannya selakupembeli

., M.H untukmengajukan Permohonan Roya Partial ( Pelunasan Kredit ) dan padatanggal 3 Agustus 2015 secara Tertulis mengajukan Permohonan yang padapokoknya yaitu mengajukan Permohonan untuk melunasi Hutang danPermohonan Roya Parsial untuk agunan : Sebuah rumah tempat tinggal terletak di jl Raya Ketitang Rt.03/ Rw.1No.73 Kabupaten Pekalongan sesuai sertipikat Hak Milik No. 00477 /Ketitang lor , seluas + 377 m2 atas nama Hj Mahsulah, dan ; Sebuah Ruko di jl Raya Paesan Utara No.54 Kedungwuni KabupatenPekalongan

Bahwa Majelis Hakim hanya secara partial dalam mempedomani SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tersebut, karena selainmensyaratkan bahwa pada saat tertangkap tangan ditemukan barang buktipemakaian untuk 1 (satu) hari, dengan perincian antara lain untukmetamfetamina (sabusabu) seberat 1 (satu) gram, SEMA Nomor 04 Tahun2010 ini juga mensyaratkan adanya surat uji Laboratorium positifmenggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik dan perlu suratketerangan dari dokter jiwa/psikiater

kegiatan perkreditan perbankan terlibat beberapa pihak yaituPenggugat dan Tergugat serta beberapa pihak terkait, sehingga dalam Undang Undang No.4 tahun 1996 tentang hak tanggungan ( UUHT ) kepentinganpara pihak tersebut diperhatikan dan diberikan keseimbangan dalamperlindungan dan kepastian hukumnya yaitu adanya droit de suite bagiobyek hak tanggungan ( pasal 7 UUHT ), adanya kemungkinan untuk menjualobyek hak tanggungan secara dibawah tangan ( pasal 20 ayat (2) UUHT ) ,adanya kemungkinan roya partial

kreditjatuh jatuh tempo/tidak dapat/tidak mampu melunasi seluruh atau sebagai kewajiban pokok danbunga pada Penggugat,2 nnn nnn nnn nnnjgat dan atau Tergugat II telah beberapa kali mengadakanpertemuan antara lain pada tanggal 24 .September 2003/. untuk membahas kewajiban pembayaranTergugat dan Tergugat XL Dari basil pertemuan tersebut disepakati oieh Para Pihak bahwa TergugatIl bersedia dan setuju untuk membayar kewajiban pembayaran/tunggakan Tergugat kepada Penggugat dengan cara pembayaran sebagian (partial

Menghukum Tergugat , Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung menanggung dan/atau tanggung rentenguntuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sebagai pemenuhan seluruh kewajiban dari fasilitaskredit yang telah diterima Tergugat dari Penggugat sebesar Rp.10.031.607.289,35, (sepuluhmilyar tiga puluh satu juta enam ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiahtiga puluh limasenydengan perincian sebagai berikut: Kewajiban pokok : Rp. 12.348.829.612, Partial Payment

tidak dilaksanakan baik oleh tergugat I,tergugat II maupuntergugat Ill,demikian juga tergugat IV dan tergugat V selaku personal gurantee yang memiliki kewajibanhukum secara bersamasama dan tanggung renteng dengan tergugat II,IIl dan untuk membayarkewajiban tergugat II yang masih tertunggak kepada penggugat;Bahwa besarnya sisa kewajiban Tergugat yang masih belum dipenuhi dan harus dibayarkankepada Penggugat dapat diperincikan sbb :Kewajiban POKOK..........cccccceseceeeeeeeeeeeees Rp...12.348.829.612.Partial

demikian dalilPenggugat tersebut telah dapat dibuktikan.Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya bahwa Tergugat telahwanprestasi kepada Penggugat, maka harus dibuktikan selanjutnya berapakahjumlah kewajiban Tergugat atas kreditnya yang telah tertunggak kepadaPengguQat; $2 2 nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nn nn nn nn nnn nnn nnn neeMenimbang, bahwa dalam dalil penggugat telah diberikan perincianmengenai jumlah hutang Tergugat yang tertunggak :sbb;Kewajiban pokok : Rp. 12.348.829.612,Partial