Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Juncto Pasal 92 ayat (1)Juncto Pasal 97 ayat (1) Juncto Pasal 98 ayat (1) UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut denganUUPT) jelas diatur bahwa yang berhak dan berwenang mewakili /bertindak untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan adalah Direksi;Pasal 1 angka 5 UUPT, mengatur sebagai berikut :Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk

kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggarandasar;Pasal 92 ayat (1) UUPT, mengatur sebagai berikut :Direksi menjalankan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan;Halaman 7 dari 18 hal.Put.

Nomor 1940 K/Pdt/2016Pasal 97 ayat (1) UUPT, mengatur sebagai berikut :Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);Pasal 98 ayat (1) UUPT, mengatur sebagai berikut :Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;a Bahwa oleh karena itu maka yang berhak dan berwenangmewakili/bertindak untuk dan atas nama PT Darsum dalam mengajukanGugatan a quo adalah Direktur Utama PT Darsum, sedangkan Johan Lieselaku General Manager PT Darsum

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang diatur dalam Pasal52 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT);b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasisebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) huruf b UUPT;c. Mendapatkan Laporan Tahunan yang memuat laporan mengenaikegiatan Perseroan yang disampaikan dalam RUPS sebagaimanayang diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) UUPT;d.

Pemohon memerlukan diadakannya pemeriksaan terhadap Termohon yangbertujuan guna mendapatkan data atau keterangan mengenai kondisikeuangan dari perseroan:42.43.44.45.Bahwa Pemohon adalah Pemegang % bagian dari seluruh sahamTermohon, sehingga telah mencukupi syarat untuk mengajukanPermohonan Pemeriksaan Terhadap Perseroan sebagaimana diaturPasal 138 Ayat (3) UUPT;Bahwa selaku Pemegang Saham Pemohon membutuhkan data atauketerangan mengenai kondisi perseroan termasuk kondisi kKeuangandari Termohon;Bahwa

PT Citra Sari Makmursebagaimana Pasal 138 UUPT;. Adalah berdasar Hukum Pengadilan Negeri untuk menunjuk ahli untukmelakukan pemeriksaan terhadap Termohon:59. Bahwa atas uraianuraian yang telah diungkapkan sebelumnya, adalahberdasar hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkanpermohonan ini;60.

Bahwa selanjutnya adalah berdasar apabila Pengadilan Negeri JakartaSelatan di dalam penetapannya menetapkan dan mengangkat ahliHalaman11 dari 33hal.Put.Nomor 1435 K/Pdt/2017sebagaimana yang dimaksud Pasal 139 Ayat (3) UUPT, dalam hal iniadalah Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik yang memilikireputasi baik serta belum pernah ditunjuk oleh Termohon gunamelakukan pemeriksaan terhadap Termohon yakni Kantor AkuntanPublik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopersIndonesia) yang

Abdul Gani Abdullah, S.H., dan H.Suwardi, S.H., M.H., selaku anggota Majelis Hakim, yang dalampertimbangannya mempertegas sebagai berikut:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab setelahmemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan putusandalam perkara ini, ternyata Pemohon Kasasi belum membuat LaporanAudit 2009, 2008 dan 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan demikianPemohon Kasasi semula Termohon telah melanggar Pasal 68 UUPT...

Dunia Pangan.Oleh karena Direksi maupun Dewan Komisaris dari Termohon tidakmelakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPSLBsebagaimana permintaan dari Pemohon selaku pemegang saham dariTermohon sampai dengan lewatnya jangka waktu yang dimaksuddalam Pasal 79 ayat (5) dan (7) UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), maka sesuai dengan Pasal 80ayat (1) UUPT, Pemohon berhak untuk mengajukan dan memintakepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat kedudukan PerseroanHalaman 3 dari 78

Hal ini bahkan telah diatur dalam UUPT itu sendiri sebagaimanatercantum dalam ketentuan Pasal 79 ayat (10) jo.

Pasal 111 ayat (6) UUPT bahwa Direksi dan Komisaris Pemohon Asal /Termohon Intervensi telah resmi menjabat terhitung sejak tanggalditutupnya RUPSLB PT.

TPSF Tbk. berikut kami kutipkan ketentuan PasalUUPT dimaksud :Pasal 94 ayat (6) UUPT :Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlakusejak ditutupnya RUPS.Pasal 111 ayat (6) UUPT :Halaman 40 dari 78 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2018/PN Sgn31.Se.33.Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian

Pasal 111 ayat (1) UUPT.

TERGUGAT II) adalah sebanyak 1000 lembar saham dengannominal Rp 1.000.000.000, (satu milyar Rupiah) terhadap PT IDEDUA SEN (/n Casu TURUT TERGUGAT I) yang berbasis saham 4000Hal 3 dari 18 halaman No.346/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.lembar senilai nominal Rp 4.000.000.000, (empat milyar Rupiah) Bukti P1 Bahwa sikap PENGGUGAT terhadap tanggung jawab hukumnyasebagai pemegang saham TURUT TERGUGAT sebagaimanaperintah ketentuan hukum :Pasal 33 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT

PERBUATAN PARA TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT): Paling sedikit 25%(duapuluh limapersen) dari modal dasar sebagaimanadimaksuddalamPasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh, dengandemikian sangatlah jelas amanah yang diwajibkan oleh UndangUndang tersebut untuk mewajibkan penyetoran modal, namunfaktanya hingga sampai saat ini) PARA TERGUGAT telah melakukankelalaian dan melawan hukum yang mengakibatkan

melawan hukum sebagaimanayang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata antara lain: Adanya Suatu PerbuatanBahwa selain ketidakacuhan PARA TERGUGAT dalammemperhatikan aspek finansial TURUT TERGUGAT jugaperbuatan PARA TERGUGAT yang tidak melakukan penyetoranmodal secara tersebut yang seharusnya dilaksanakan sebagaiHal 7 dari 18 halaman No.346/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.bentuk perbuatan yang sakral sebagai pemegang saham JUSTRUPARA TERGUGAT tidak patuhi sebagaimana perintah hukumkhususnya Pasal 33 ayat (1) UUPT

, sehingga perbuatan PARAPENGGUGAT sangat jelas bertentangan dengan peraturan danperundangan yang berlaku;= Perbuatan Tersebut Melawan HukumBahwa perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT secaranyata dan terang melanggar peraturan dan perundangundanganyang berlaku khususnya di bidang hukum perusahaansebagaimana hal tersebut diwajibkan dan diatur dalam Pasal 33ayat (1) UUPT beserta turunan peraturan hukum kaitannya; Bertentangan Adanya Kesalahan Dari Pihak PelakuBahwa dengan kelalaian PARA TERGUGAT

TERGUGAT 1) pada awal pendirian berdasarkan AktaAnggaran Dasar PT Ide Dua Sen No. 22 Tanggal 23 Mei 2015 yang dibuatoleh Bimo Seno Sanjaya, S.H, Notaris di Yogyakarta (TURUT TERGUGATIl) (Akta Anggaran Dasar IDDS) adalah sebagai berikut: Komisaris: Doktor Tohir Abdulkadir (In Casu TERGUGAT 1); Direktur Utama: Lukman Wiryahadi (In Casu TERGUGAT II); dan Direktur: Imam Bahariyanto (In Casu TERGUGAT III); Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

Sinar Jaya Wijaya terbaru, yaituDeny sebagai Direktur dan Edison sebagai Komisaris.Dimana pengangkatan ini sudah dilaksanakan sesuaidengan Pasal 94 ayat (1) UUPT dan Pasal 111 ayat(1) UUPT. Yang selanjutnya perubahan pengurus initelah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi HukumHal. 47 dari 91 hal. Put.

Sinar Jaya Wijaya, sehingga tidak dapatdimintakan pertanggungjawaban sebagai pengurus PT.Sinar Jaya Wijaya, Pengalihan saham telah dilaksanakansesuai dengan ketentuan Pasal 12/7 ayat (2) UUPT,dimana Direksi PT.

Dimana pengangkatan ini sudah dilaksanakansesuai dengan Pasal 94 ayat (1) UUPT dan Pasal 111ayat (1) UUPT. Yang selanjutnya perubahan pengurus initelah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia cq. Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum sebagaimana dinyatakan dalam SuratKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI DirektoratHal. 57 dari 91 hal. Put.

Sinar Jaya Wijaya (vide Bukti T33), sehingga telahmemenuhi Pasal 94 ayat (7) UUPT dan Pasal 111 ayat (7)UUPT,Kemudian Para Pemohon Kasasi tidak lagi menjabatsebagai pemegang saham PT.

Sinar Jaya Wijaya terbaru, yaituDeny sebagai Direktur dan Edison sebagai Komisaris.Dimana pengangkatan ini sudah dilaksanakan sesuaidengan Pasal 94 ayat (1) UUPT dan Pasal 111 ayat (1)UUPT.

adalah bertanggung jawab tentang kerugianyang diterbitkan oleh pelayanpelayan alau bawahanbawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mono orangorang ini dipakainya",13.Bahwa Tergugatlll selaku Direktur Ulama Tergugatl secara hukummerupakan pihak yang mewakili Tergugat dan juga memiliki tanggungjawab fidusia (fiduciary duties) terhadap perusahaan sebagaimanadiamanatkan oleh Pasal 97 ayal (1) dan ayal (2) juncto Pasal 92 ayal (1) danayal (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT

")yaitu melakukan pengurusan Perseroan in casu TergugatI dengan iktikadbaik dan penuh langgung jawab;Pasal 97 ayat (1) dan ayal (2) UUPT berbunyi sebagai berikut:(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dilaksanakansetiap anggota Direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab;Pasal 92 ayat (1) dan ayal (2) UUPT berbunyi sebagai berikut:(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan

Nomor 794 K/Pdt/2016angkutan, Tergugatlll selaku Direktur Ulama Tergugat sebagai suatuperusahaan di bidang angkutan memperhatikan dengan seksama dan tekun(vide Penjelasan Pasal 97 ayat (2) UUPT) perihal kesiapan dan kelayakansetiap truk trailer yang dimilikinya agar truk trailer tersebut dapat dipakaidengan baik, termasuk pemeriksaan secara seksama terhadap rem truktrailer tersebut yang merupakan bagian vital dari sebuah truk Trailer;15.

Nomor 794 K/Pdt/2016satu orang direktur. maka salah satunya menjadi direktur atau wakil direktur.Menurut Pasal 1 butir 5 UUPT, direksi adalah organ perseroan yangberwenang dan bertanggung jawab penuh alas pengurusan perseroan untukkepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sertamewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai denganketentuan anggaran dasar.

Selanjutnya Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukanbahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentinganperseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. KemudianPasal 92 ayal (2) VUPT menentukan bahwa direksi berwenang menjalankanpengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang lepat, dalambalas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.

Bahwa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai KomisarisPerseroan sekaligus sebagai Pemegang Saham Perseoran,berdasarkan Pasal 97 UUPT, berhak mengajukan gugatan terhadapDirektur yang tidak bertanggung jawab dan merugikan Perseroan.Pasal 97 ayat (6) dan (7) UUPT (kutipan) :Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Btm(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili palingsedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara dapat mengajukan gugatan

Itikad Buruk Tergugat Sebagai Direktur Perseroan.re Bahwa menurut hukum, Tergugat sebagai DirekturPerseroan seharusnya menjalankan Perseroan dengan itikad baik.Pasal 97 UUPT (kutipan) :(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajibdilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuhtanggung jawab.8.

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak beritikad baikmenjalankan Perseroan yang melanggar Pasal 97 UUPT danmenimbulkan kerugian ditubuh Perseroan, adalah suatu perbuatanmelawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata.Pasal 1365 KUHPerdata (kutipan):Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaseseorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut29.

Bahwa telah Penggugat jelaskan secara rinci pada poin 7sampai dengan poin 17 diatas, mengenai perbuatanperbuatanTergugat yang menunjukan adanya itikad buruk Tergugat dalammenjalankan Perseroan.Hal mana perbuatan Tergugat tersebut jelas bertentangan dengan Pasal97 UUPT, sehingga jelas dan tidak terbantahkan unsur adanya perbuatandan perbuatan tersebut harus melanggar hukum telah terpenuhi denganmutlak.Adanya Kerugian, Disebabkan Dari Perbuatan Tergugat.31.

Bahwa dengan adanya itikad buruk Tergugat tersebut,maka sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) UUPT, sepatutnya Tergugatdibebankan untuk menanggung kewajiban Perseroan tersebutsampai kepada harta pribadinya.Pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas (kutipan):(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secarapribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalahHalaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Btmatau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud

PTP) berkedudukan di Desa Gempol,Kecamatan Gempol, Kabupaten CirebonHalaman3 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG10.11.12.13.14.Bahwa berkaitan dengan gugatan ini, Penggugat mempunyai hak untukmengajukan gugatan terhadap para tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuanyang terdapat dalam Pasal 61 UUPT (kutipan), yaitu :.(1).

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2)Anggaran Dasar jo Pasal 57 Ayat (1) dan Pasal 58 Ayat (1) UUPT, yaitu sebagaiberikut :Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar (kutipan) :Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harusmenawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain denganmenyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepadadireksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.Pasal 57 Ayat (1) UUPT (kutipan) :Dalam anggaran dasar dapat diatur

Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yangberwenang sesuai dengan ketentuan perarturan perundangundangan.Pasal 58 Ayat Ayat (1) UUPT (kutipan) :(1).

57 Ayat (1) UUPT (kutipan) :Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenaipemindahan hak atas saham, yaitu :a.

Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansiyang berwenang sesuai dengan ketentuan perarturan perundangundangan.Pasal 58 Ayat Ayat (1) UUPT (kutipan) :(1).

), pengertian Direksi adalah:Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalamMmaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.Mengenai tugas dan wewenang Direksi lebih jauh diatur dalam Pasal 92 (5)UUPT bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara

Jika kemudian ternyata RUPS tidakmenetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, makapembagian tugas dan wewenang direksi ditetapbkan berdasarkan keputusanDireksi (Pasal 92 ayat 6 UUPT).Selain berwenang untuk pengurusan seharihari Perseroan, Direksi jugaberwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal98 ayat 1 UUPT).

Dan dalam hal anggota Direksi terdiri lebin dari 1 (Satu)orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi,kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar (Pasal 98 ayat 2 UUPT).Dalam Anggaran Dasar perusahaan disebutkan bahwa 2 orang anggota Direksibersamasama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksiserta mewakili Perseroan.Bahwa, dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (1), serta Pasal 98ayat (1) UUPT juga disebutkan mengenai kewenangan Direksi dalam mengurusPerseroan

Pasal 92 ayat (1).Pasal 98 ayat (1) UUPT:Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.Mengacu, Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 111 ayat (3) UUPT hanya menyatakanbahwa anggota Direksi dan DK diangkat untuk jangka waktutertentu dan dapat diangkat kembaii.Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UUPT ini dijelaskan:Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu tertentu,dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidakdengan sendirinvya meneruskan

RUPS yang tidak dibuatrisalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada sehingga akibatnya halhalyang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.Risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta notaris menurut ketentuan pasal90 ayat (1) UUPT wajib ditandatangani oleh:1. Ketua Rapat2.

Bahwa dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan telah diatur danditetapbkan mengenai tata cara dan prosedur pelaksaan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dalam Pasal 18 s/d Pasal 23, yang jugamerujuk pada ketentuan UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT);Hal. 3Put. No.571/ PDT/2020/PT.DKIBahwa dalam Anggaran Dasar tersebut, apabila terjadi perubahanagenda RUPS, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 3disebutkan:3.

Dalam hal terdapatperubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Perusahaan Terbuka wajid menyampaikan perubahan mata acaradimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saatpemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;Bahwa selain itu terkait adanya perubahan mata acara/agenda RUPSjuga telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 75 ayat (3) dan (4)UUPT, yang menyebutkan:(3)RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan

PARA TERGUGAT selaku Dewan KomisarisPerseroan, maka PARA PENGGUGAT langsung menyatakankeberatan dan walk out dalam RUPST tersebut bersama beberapaPemegang Saham Perseroan, sehingga tidak ada suara bulatseluruh pemegang saham yang menyetujui adanya perubahanAgenda Keempat RUPST;Bahwa penambahan dan/atau perbuahan agenda RUPST ke4,yakni Persetujuan perubahan sususan Direksi dan/atau DewanKomisaris Perseroan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yangberlaku sebagaimana Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT

No.571/ PDT/2020/PT.DKIperubahan dan/atau pergantian susunan Dewan Direksi dan/atauDewan Komisaris Perseroan;Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, terkait adanya pembahasanagenda RUPS yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan ADPerseroan dan UUPT, TURUT TERGUGAT sebagai pihak Notaris wajibuntuk tidak mencatatkan dan/atau menuangkan kegiatan pemungutangsuara yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam Berita Acara RUPSTPerseroan, dan selanjutnya tidak mendaftarkan dan/atau melaporkan keTURUT TERGUGAT II

DanAnggaran Dasar Perseroan Merupakan Perbuatan Melawan HukumYang Mengakibatkan Kerugian Bagi Para Penggugat SebagaimanaDiatur Dalam Pasal 1365 KuhperdataBahwa tindakan PARA TERGUGAT yang memaksakan perubahanAgenda Keempat RUPST Perseroan tanggal 27 Juli 2018, jelasmelanggar ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.

Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU 40/2007tentang Perseroan Terbatas, Direksi diangkat oleh Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) untuk bertugas melakukan pengurusanPerseroan demi kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dantujuan Perseroan, sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalambatas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau anggarandasar.Bahwa jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UUK danketentuan UUPT yang telah disebutkan, jelas bahwa status Direksimerupakan pengusaha

HakHak yang DimilikiBerdasarkan Pasal 96 ayat (1) UUPT, hak yang dimiliki oleh DireksiPerseroan adalah hak atas gaji dan tunjangan yang besarnya ditetapkanoleh keputusan RUPS. Selain itu, Direksi juga berhak untuk mewakili PTHalaman 19 Putusan Nomor 233/ Pdt/2021/PT.DKIbaik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 1 angka 5 jo.

Pasal 98ayat 1 UUPT).Sementara, hak yang dimiliki oleh pekerja antara lain:a.b.C.Hak atas upah (Pasal 1 angka 30 UUk);Hak atas upah lembur (Pasal 78 UUK);Hak untuk memperoleh perlindungan atas kesehatan dankeselamatan kerja (Pasal 86 ayat 1 UUK);Hak atas cuti (Pasal 79 s.d.

memenuhinya.Walaupun Direksi dan pekerja keduanyamendapatkan imbalan berupa gaji untuk Direksi dan upah untukpekerja, tetapi pemberian imbalan tersebut berbedaalasannya.Pekerja mendapat upah karena menjalankan perintahkerja yang biasanya di atur dalam perjanjian kerja.Sedangkan Direksimendapat gaji karena menjalankan pengurusan PT berdasarkankeputusan RUPS.Kewajiban yang dimilikiKewajibankewajiban yang dimiliki oleh Direksi PT antara lain:a.Wajib menjalankan pengurusan untuk kepentingan PT (Pasal 92 ayat1 dan 2 UUPT

)Wajib membuat daftar pemegang saham (Pasal 50 ayat 1 UUPT)Wajid membuat risalah RUPS dan risalah rapat Direksi (Pasal 90 jo.Pasal 100 ayat 1 UUPT)Wajib membuat laporan tahunan PT (Pasal 66 UUPT)Wajib memelihara dan menyimpan dokumendokumen PT (Pasal 100ayat 2 UUPT)Wajib melaporkan saham yang dimiliki oleh anggota Direksi besertakeluarganya (Pasal 50 ayat 2 UUPT)Sedangkan, kewajiban yang = dimiliki oleh pekerja adalahmelaksanakan perintah kerja sebagaimana yang diatur dalamperjanjian kerja;Halaman

Pasal 105 ayat (1)UUPT, dan bukan~ diangkat dandiberhentikan oleh Presiden Direktur dariPemohon Kasasi/semula Tergugat,sehingga Judex Facti keliru dalammenerapkan hukum terkait denganpenyelesaian pemberhentian TermohonKasasi/ semula Penggugat sebagaiANGGOTA DIREKSI, karena seharusnyapenyelesaian sengketa yang terkaitpemberhentian Termohon Kasasi/semulaPenggugat sebagai ANGGOTA DIREKSIbukan masuk dalam wilayah PHI ;Judex Facti juga mengabaikan fakta hukumbahwa seolaholah pada saat TermohonKasasi/semula

Sus/2010Agreement padahal sejak TermohonKasasi/semula Penggugat diangkat sebagaiANGGOTA DIREKSI yang bersangkutanbertanggung jawab kepada pemegangsaham melalui mekanisme RUPSsebagaimana diatur dalam Pasal 66 jo.Pasal 67 UUPT, mengingat berdasarkanprinsipprinsip Perseroan Terbatas bahwasetiap anggota Direksi bertanggung jawabpenuh secara pribadi atas kerugianPerseroan.

Menurut hukum, anggota Direksi adalahpihak yang bertanggung jawab atas pengurusanPerseroan (vide Pasal 97 UUPT) sedangkan pemegangsaham adalah pihak yang mengambil bagian danmenyetor penuh atas sahamsaham yang dikeluarkanoleh Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, jikadikaitkan dengan ketentuan UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU TenagaKerja") mengenai definisi "Pengusaha" disebutkan salahsatu. definisi Pengusaha adalah ...

Sus/2010Pemohon Kasasi/semula Tergugat sesuai dengan pasal96 ayat 2 jo. ayat 3 UUPT;g. Bahwa menurut hukum, Employment Agreement seharusnya tidak berlaku lagipada saat Termohon Kasasi/semula Penggugat diangkat menjadi ANGGOTADIREKSI karena secara hukum tugas dan tanggung jawab TermohonKASASI/semula Penggugat sebagai Tenaga Kerja/Karyawan dengan jabatanCFO berbeda dengan sebagai ANGGOTA DIREKSI Perseroan.

Dan Judex Facti mengabaikan fakta hukumbahwa pengajuan tuntutan kompensasi PHK oleh Termohon KASASI/semulaPenggugat dilakukan melalui PHI setelah yang bersangkutan diberhentikansebagai ANGGOTA DIREKSI oleh Keputusan RUPS ;Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, karena ini menyangkut sengketa hukumpemberhentian Direksi Perseroan oleh Keputusan RUPS yang diatur dalam UUPT, dimana UU PT dan Anggaran Dasar juga mengatur mengenai mekanismejika seorang Direktur berkeberatan diberhentikan sebagai Anggota Direksi

Hal ini bahkan telah diatur dalam UUPT itu sendiri sebagaimanatercantum dalam ketentuan Pasal 79 ayat (10) jo.

KETENTUAN PASAL 94 AYAT (6) JO.PASAL 111 AYAT (6) UUPT DIREKSI DAN KOMISARIS PEMOHONASAL / TERMOHON INTERVENSI RESMI MENJABAT TERHITUNGSEJAK TANGGAL RUPSLB DITUTUP.

Pasal 111 ayat (6) UUPT bahwa Direksi dan Komisaris Pemohon Asal /Termohon Intervensi telah resmi menjabat terhitung sejak tanggalditutupnya RUPSLB PT.

Pasal 111 ayat (1) UUPT.

Berikut kamikutipkan ketentuan dalam UUPT dimaksud :Pasal 94 ayat (1) UUPT :Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.Pasal 111 ayat (1) UUPT :Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.Pemohon Asal / Termohon Intervensi merupakan pemegang sahammayoritas sebesar 99,9% dari Termohon Asal / Termohon Intervensi II.Sehingga dengan demikian, maka sangatlah janggal, tidak patut, danmenujukkan tidak adanya itikad baik dari direktur atau komisaris TermohonIntervensi II apabila mereka menolak untuk diganti dan bahkan

RidwanKhairandy dalam bukunya ("Perseroan Terbatas, Doktrin PeraturanPerundangUndangan, dan Yurisprudensi", Edisi Revisi, Penerbit TotalMedia, 2009, hal. 214) menyebutkan bahwa salah satu tugas Direksiberdasarkan UUPT adalah menyelenggarakan RUPS Tahunan danRUPS lainnya, baik atas inisiatif Direksi maupun atas permintaanpemegang saham maupun Dewan Komisaris;Perlu diingat, ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT adalah bersifatimperative (mandatory rule).

dari jumlah seluruh saham dengan haksuara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil;Pasal 78 ayat (1) dan (4) UUPT:(1) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya;(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan;Pada bagian penjelasan dari Pasal 78 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwa yangdimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagaiRUPS luar biasa;Dengan merujuk kepada ketentuanketentuan hukum tersebut di atas,Penggugat

Nomor 1800 K/Pdt/2017Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sahammemberikan hak kepada pemiliknya untuk:a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; danc. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UndangUndang (UUPT);4.

Pasal 50 ayat (1) UUPT secara jelas menyatakan bahwa yangmempunyai kewajiban mengadakan dan menyimpan DaftarPemegang Saham suatu perseroan terbatas adalah Direksi. Pasal 50ayat (1) UUPT tersebut adalah sebagai berikut:(1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan DaftarPemegang Saham, .........

, saham memberikan hakkepada pemiliknya untuk:(a) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;(b) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaanhasillikuidasi;(c) menjalankan hak lainnya berdasarkan undangundang ini;(ii) Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UUPT, ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berlaku setelah dicatat dalam daftarpemegang saham atas nama pemiliknya;Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UUPT di atas,Penggugat baru berhak atau menuntut hak untuk hadir ataudiundang

PT Budi Mutu Prima: Santoso Winata (Direktur) dan Widarto(Komisaris);Ketentuan Paal 1 ayat 4 jo Pasal 82 UndangUndang Nomor: 1Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebutsebagai UUPT) menyatakan bahwa:Direksi adalah organ peseroan yang bertanggungjawab penuh ataspengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan sertamewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuaidengan ketentuan AnggaraN Dasar (Pasal 1 ayat (4));Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan

bahwa direksi bertindak sebagaikuasa menurut hukum (wetteliike vertegenwoordig legalrepresentative) untuk mewakili kKepentingan perseroan di dalam dandi luar pengadilan tanopa memerlukan surat kuasa dari perseroan;Bahwa selanjutnya, dalam hal direksi berhalangan maka tugasmewakili perseroan di dalam atau di luar pengadilan dapat dilakukanmelalui pegawai perseroan yang ditunjuk untuk perbuatan tersebutdalam hal perseroan berkedudukan sebagai Penggugat dipengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 89 UUPT

Pada PT Tunas Baru Lampung Tbk., Bapak Sudarmo Tasminmenjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sehingga BapakSudarmo Tasmin mempunyai kapasitas untuk mewakili PT TunasBaru Lampung, Tbk. di Pengadilan;Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) UUPT yang menyatakanbahwa:Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuhataS pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuanperseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;Dan Pasal 82

UUPT yang menyatakan bahwa:Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroanuntuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroanbaik di dalam maupun di luar pengadilan;c. pada PT Budi Acid Jaya, Tbk., Bapak Sudarmo Tasmin menjabatsebagai Wakil Presiden Direktur sehingga Bapak SudarmoTasmin mempunyai kapasitas untuk mewakili PT Budi Acid Jaya,Tbk., di Pengadilan;Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (4) UUPT yang menyatakanbahwa:Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab

penuhataS pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuanHal. 26 dari 36 hal.Put.No. 513 PK/Pdt/2007perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;Dan Pasal 82 UUPT yang menyatakan bahwa:Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroanuntuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroanbaik di dalam maupun di luar pengadilan;d.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT),diatur dengan tegas dan jelas bahwa:Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untukcadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskanoleh RUPSAdapun penjelasan resmi Pasal 71 ayat (1) UUPT tersebut adalahsebagai berikut:Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atauseluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepadapemegang saham, cadangan

Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (1) UUPT tersebut adalahsesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b AnggaranDasar Penggugat, yang berbunyi Dalam RUPS Tahunan:Ditetapbkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyaisaldo laba yang positif.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UUPT dan AD tersebut,maka pemberian/pembagian tantiemme/bonus terhadapDireksi dan Dewan Komisaris dapat dilakukan jika perseroanmemperoleh laba dan ada persetujuan atau keputusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu;10.Bahwa dengan demikian, ternyata pembagian/pemberiantantiemme/ bonus yang diterima oleh Para Tergugat untukmasa kerja tahun buku 2007 tersebut, telah dilakukan denganmelanggar ketentuan yang diatur dan/atau dipersyaratkandalam UUPT dan AD

Penggugat (Bukti P1) juncto Pasal 71 ayat (1)UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) beserta penjelasannya, yang mengatur/berbunyi sebagaiberikut:e Pasal 8 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar Penggugat (Bukti P1)DALAM RUPS TAHUNAN: Ditetapkan penggunaan laba, jikaperseroan mempunyai saldo laba yang positif.e Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Pemohon Kasasi dh.Pembanding/ Penggugat ;laba bersin perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantumdalam neraca dan perhitungan yang telah

Penggugat juncto Pasal 71 ayat(1) UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) beserta penjelasannya;d.

QRG BALI No. 161 Tanggal25Januari 2010, Direksi berhak Mewakili perseroan di dalam dan diluarPengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian ;Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonanini dikarenakan kekosongan Jabatan Direksi maupun Komisaris perseroansehingga pemohon tidak dapat mengajukan permohonan penyelengaraan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) UUPT, Direksimewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan

;Menimbang, bahwa tentang pembubaran suatu perseroan yang kaitannyaserta relevansinya dengan permohonan ini harus diperhatikan beberapa ketentuandalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), tentang PerseroanTerbatas, yakni Pasal 146 UUPT;Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 146 Ayat (1) huruf c UUPT,menentukan Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonanPemegang Saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroantidak mungkin dilanjutkan;Hal 10 dari 13 hal Penetapan

2007 berbeda dengan ketentuan dalam UndangUndangNomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 1995) yangberlaku sebelum tahun 2007.b.

Hal ini sesuai dengan ketentuandalam UUPT 1995 dan UUPT 2007 yang berlaku ketika Penggugat menjadipemegang saham Tergugat sebagai berikut:Pasal 60 (1) UUPT 1995:Halaman 66 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.

Padahal, tidak adasatupunketentuan di dalam UUPT 1995, UUPT 2007, maupun Anggaran Dasar Tergugat yang menyatakan bahwa dalam setiap keadaan dan tanpa syarat Tergugat wajib memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya.71.

Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) UUPT 1995 dan Pasal 71 ayat (2) dan (3) UUPT2007, pembagian suatudividen hanyalah dapat dilakukanapabilasuatuperseroan memiliki laba bersih dan setelah laba bersih tersebut dikurangi danacadangan maka perlu dahulu disepakati di dalam RUPS untuk dibagikan sebagaidividen.Berikut kutipan pasalpasal di dalam UUPT 1995 dan UUPT 2007 yang jelasmenyatakan hal tersebut di atas.Pasal 62 ayat (2) UUPT 1995:(2) Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelahdikurangi

Dengan demikian unsurperbuatan yang melawan hukum tidak terpenuhi.2) Unsur Kesalahan3)4)Dari keseluruhan rujukan peraturan perundangundangan yang ada di atas,khususnya UUPT 1995 dan UUPT 2007, tidak ada kesengajaanmaupunkelalaian dari Tergugat Il, Tergugat Ill, dan Tergugat IV untuk melakukanperbuatan yang merugikan Penggugat.

Perjanjian Jual Beli Batubara jelas dapat diterapkandoktrin Piercing the corporate veil yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2)UUPT. Terbukti Tergugat 2 melakukan kerjasama dengan Penggugatdengan itikad buruk dan tidak memenuhi kewajibannya dalampemenuhan tanggung jawab kepada Penggugat.b.

Dengandemikian dapat terbukti dengan jelas dan terang jika Tergugat 2 selakupemegang saham Tergugat 1 baik langsung maupun tidak langsungdengan itikad buruk memanfaatkan Tergugat 1 untuk kepentinganpribadi, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b UUPT Olehkarenanya, sangat layak jika Tergugat 2 dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai harta kekayaan pribadinya karena telah menyebabkanTergugat 1 tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat..

merupakan bentuk alter egonya.Dengan Tergugat 2 selaku Direktur yang telah lalai dalam menjalankantugasnya dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalamPerjanjian Jual Beli Batubara dan dengan tidak beritikad baik yaitudengan menipu Penggugat selaku kreditor (defrauding creditor) dengantidak mampu menyerahkan batubara sebagaimana diperjanjian kepadaPenggugat dimaksud maupun mengembalikan uang muka yang telahditerima dari Penggugat, maka hal tersebut telah melanggar Pasal 97ayat (2) dan (3) UUPT

Dengan demikian maka sangat layak dan sudah sepantasnyadapat dibuktikan dengan jelas dan terang jika terdapat indikasi yangsangat kuat telah terjadi pencampuran harta kekayaan diantara Tergugat1 dengan Tergugat 2 sehingga Tergugat 1 tidak dapat melaksanakankewajibannya kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat(2) huruf d UUPT, dan oleh karenanya sudah selayaknya dapatdimintakan pertanggung jawaban hingga harta pribadi kepada Tergugat2.Halaman 7 Putusan No. 179/PDT/2018/PT. DKIe.

Oleh karena itu perbuatanTergugat 2 selaku pemegang saham dan pengurus dari Tergugat 1 yangmerupakan alter egonya telah terbukti menyalahi ketentuan Pasal 3 ayat(2) huruf c UUPT sehingga layak dimintakan pertanggung jawabanhingga kepada harta pribadinya.Bahwa, berdasarkan uraian fakta di atas maka sudah sangat tepat apabilaTergugat 2 didudukkan sebagai pihak tergugat dalam perkara inisehubungan peranan dan kedudukannya dalam perseroan.13.Prof.

sertifikat a quo kepada Para Pemohon Kasasisebagaimana janji Termohon Kasasi I dalam surat jawaban a quo;Pasal 1 angka 5 UUPT yaitu, Direksi adalah organ perseroan yangberwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroanuntuk kepentingan Perseroan,sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan serta mewakili Perseroan,baik didalam mau pun diluarPengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;Pasal 92 angka (1) UUPT yaitu, Direksi menjalankan pengurusanPerseroan untuk kepentingan Perseroan

dan sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan.Pasal 97 angka (1) UUPT yaitu, Direksi bertanggungjawab ataspengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat(1).Pasal 97 angka (2) UUPT yaitu, Pengurusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksidengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;Pasal 98 angka (1) UUPT yaitu,Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan;Bahwa dengan adanya Surat Nomor 643/PSIDIR/FS/06 tertanggal22 September 2006

cara yang tidak benar.jadipara direktur sebelum sayalah yang bertanggung jawab terhadapkerugian yang terjadi;Bahwa dalil Termohon Kasasi I tersebut bertentangan dengan UUPTdibawah ini karena sudah jelas sebagai Direktur yang mengeluarkansuatu Surat Jawaban maka Termohon Kasasi I adalah pihak yang harusbertanggung jawab karena sesuai hukum yang berlaku permasalahanyang terjadi adalah sehubungan dengan status Termohon Kasasi Isebagai Direktur yang membuat Surat Jawaban tersebut;a Pasal 1 angka 5 UUPT

yaitu, Direksi adalah organ perseroan yangberwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroanuntuk kepentingan Perseroan,sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan serta mewakili Perseroan,baik didalam mau pun diluarPengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarb Pasal 92 angka (1) UUPT yaitu, Direksi menjalankan pengurusanPerseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan;c Pasal 97 angka (1) UUPT yaitu, Direksi bertanggungjawab ataspengurusan Perseroan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat1);d Pasal 97 angka (2) UUPT yaitu, Pengurusan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi denganitikad baik dan penuh tanggung jawab;e Pasal 98 angka (1) UUPT yaitu, Direksi mewakili Perseroanbaik di dalam maupun di luar pengadilan;Majelis Hakim Agung yang Mulia bahwa terbukti dalam jawabanTermohon Kasasi I yaitu apabila suatu saat nanti perusahaanberkembang dengan baik dan menghasilkan keuntungan serta bisamelunasi kredit