Ditemukan 1899 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.ap suar suan suep suat
Penelusuran terkait : Korupsi Suap menyuap
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-05-2013 — Upload : 14-11-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID/TPK/2013/PT.DKI.
Tanggal 22 Mei 2013 — ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
2377 — 1569
  • berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas,memori banding dari penuntut Umum tidak beralasan hukum, oleh karena penerapanPasal 11 Undang undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang undang No.20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang undang No.31 tahun 1999 telah berdasarkan fakta hukumdipersidangan,doktrin, yurisprudensi dan mengenai pidana tambahan uang penggantitidaklah dapat diterapkan pada delik korupsi yang terkait dengan suap
    menyuap, pidanatambahan dapat diterapkan dalam perampasan terhadap uang suap;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana telah dipertimbangkan mengenaikeadaan yang melingkupi terhadap Terdakwa, yaitu dari hal hal yang memberatkan danmeringankan sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sudah mempertimbangkansegala aspek yaitu rasa keadilan untuk masyarakat, Negara dan Terdakwa ;Menimbang, bahwa alasan alasan keberatan dalam memori banding PenasehatHukum Terdakwa yang telah disimpulkan pada pledoi
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 11 Nopember 2015 — I KETUT WIRTEN
64 — 30
  • Wiyono, SH, op cit hal.86);Menimbang, bahwa kejahatan suap dalam bentuk pemberian atau janji yangdimaksudkan dalam rumusan Pasal 418 KUHP itu harus dilandasi:a. Oleh *pengetahuan atau pun oleh kepatutan dapat menduga dari pegawainegeri yang bersangkutan, bahwa pemberian atau janji itu ada hubungannyadengan sesuatu kekuasaan atau sesuatu kewenangan yang ia miliki karenajabatannya, atau:b.
    Andi Hamzah, pengertian menerimasuap yang dimaksud dalam Pasal 418 KUHP adalah menerima suap yangberhubungan dengan jabatannya (in zijn bedizening) tanpa berlawanan dengankewajibannya (in strijd met zijn plicht). Sering ada yang berpendapat bahwa kalauseorang jaksa atau polisi menerima hadiah asal perkara jalan terus tidak menjadidelik. Pendapat ini menunjukkan kurangnya pengertian tentang perbedaan antaraPasal 418 dan Pasal 419 KUHP.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 46/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 15 Juni 2015 — SETIYOSO SUBARKAH, ST Bin KADIYO
82 — 85
  • lacimeja kerja saksi ;Bahwa sebelumnya Pak Toto Supriyadi pernah menanyakan mengenai IPPTtetapi belum selesai dan Saksi bilang silahkan selesaikan dulu dan Terdakwapernah bilang jangan dikasihkan dulu sebelum selesai ;Bahwa yang dimaksud belum selesai yaitu masalah uang yang dianggap olehsaksi;Bahwa Saksi kenal dengan Setyoso Subarkah di Bapeda ;Bahwa mengenai perizinan ini Saksi dan Setyoso Subarkah mengembalikanuang dan uang tersebut dari Terdakwa ;Bahwa uang dikembalikan karena sudah rame mengenai suap
    ANUGERAH J, ST:Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Kejaksaan Negeri Bogor danketerangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar dan telahditanda tangani ;Bahwa Saksi sebagai Kasubdit Pengelolaan Izin Pembangunan Fisik padaBadan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM);Bahwa Saksi sebagai pembuat gambar site plan ;Bahwa site plan dibuat sebagai salah satu syarat untuk diterbitkannya IzinMendirikan Bangunan;Bahwa Saksi mengetahui masalah ini dari media karena ada suap
Pengadilan PN JEMBER Pidana Khusus
Putus : 09-08-2011 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 952/Pid.Sus/2010/P.N.Jr.
Tanggal 9 Agustus 2011 — DR. Sudarti, M.Kes.
56 — 7
  • Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IMAM SHAHRONI ,terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengarketerangan ahli Dr.M Sholehuddin, SH,.M.HBahwa karena Program P2SEM diawali dengan adanyapenandatanganan NPHD antara Pihak (Bapemas) dan Pihak II (Swataatau YKMS), maka seharusnya tidak semua permasalahan P2SEMadalah Pidana, harus dilihat dulu permasalahannya.Bahwa jika pihak Il (YKMS) tidak melaksanakan kegiatan sesuaiNPHD dan tidak ada unsur suap
    , maka berarti permasalahannyatermasuk perdata bukan pidana.Bahwa yang berwenang untuk memberikan sanksi pidana hanyalahUU atau PERDA bukan PERGUB.Bahwa jika tidak ada unsur suap, dan terjadi pelanggaran terhadapNPHD maka masuk ranah perdata, jika terjadi pelanggaran terhadapPergub maka bisa dikenakan sanksi administrasi.Bahwa seharusnya yang melakukan komplein terhadap Pihak II ataspekerjaan P2SEM yang tidak sesuai NPHD adalah Pihak II (Bapemas),jika melalui tahap peringatan tidak ada niat memperbaiki
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 07-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
1.Hasan Tomu
2.Marthen Murafer
3.Meitty Ebta Rumandewai
Tergugat:
KPU RI
592 — 808
  • Pada kenyataannya, Laporan tersebut tidak adarekomendasi ke APH dan sampai dengan gugatan didaftarkan keHalaman 100 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUNJKTPTUN Jakarta, tidak ada putusan pidana yang inkrahct untukmembuktikan bahwa telah terjadi suap dalam pengadaan tersebut.Maka, sebelum ada putusan pidana atas dugaan suap tersebut, DKPPbelum berwenang menguji tindakan pengadaan jasa distribusi logistiksebagai pelanggaran Kode Etik Penyelengara Pemilu;3) Isi dan Tujuan Putusan DKPP 55/
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 20-01-2014 — Putus : 14-04-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 03/Pid.Sus/2014/PN.Mam
Tanggal 14 April 2014 — ASRI DJAFRI, S.Sos M.AP Bin MUH DJAFRI
46 — 19
  • = Bahwa ia terdakwa ASRI DJAFRI S.Sos M.AP Bin MUH DJAFRIpada hari senin tanggal 2 januari 2012 atau setidaktidaknya pada waktu laindalam Tahun 2012 bertempat di JI.Atiek Sutedja No 24 Kabupaten Mamujuatau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah menerima Gratifikasiyang dianggap sebagai suap
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 01-07-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 110/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat:
MOCHAMMAT HARIYANTO
Tergugat:
BUPATI BOJONEGORO
163 — 205
  • Hendra Wicaksono dan Rawi)yang mendengarkan dan melihat sendiri sewaktu PENGGUGATmenanyakan Kelengkapan Berkas~ atau persyaratanpendaftaran sebagai Calon Kepala Desa, bahwa pada waktu ituKetua Panitia H.Misno dan Anggota Panitia Pemilinan KepalaDesa Gayam meminta uang sejumlah Rp. 75.000.000 (tujuhpuluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan biayaPILKADES.PENGGUGAT mulai mencurigai ulan Ketua Panitia denganpungutan liar atau sengaja Panitia melakukan JebakanTerhadap PENGGUGAT agar ada unsur suap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-03-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2261 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 11 Maret 2015 — RUSTAM ANWAR, S.Pd, M.Si, Dkk
88 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa alasan kasasi Terdakwa/Pemohon pada butir 3, alasan tersebutirelevan untuk dipertimbangkan oleh karena perkara ini bukanlah tindak pidanakorupsi yang merugikan keuangan negara, melainkan tindak pidana korupsimenerima suap atau gratifikasi dan hal ini tidak dapat dibenarkan oleh karenamengenai beratringannya hukuman yang merupakan perbedaan penafsiranyang diperoleh dari fakta hukum persidangan hal mana merupakan penilaianhasil pembuktian yang menjadi kewenangan Judex Facti danbersifatpenghargaan
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 17-07-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 40/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
1.JUNAEDI HUTASUHUT
2.SALIM CERKAS HASIBUAN, S.H.
3.THONY ARITONANG, S.H.
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
152 — 62
  • atau Tindak Pidana Kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan.Kerjasama BKN RI dan KPK RI yang dituangkan melalui SuratDeputi Bidang Pencegahan KPK RI Nomor B1213/KSP.00/1016/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 (Vide T16 ), kerjasama tersebutmenyepakati 2 hal sebagai berikut :Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang telahditetapkan dalam Keputusan Hukum Tetap (Inkracht) dinyatakanbersalah dalam kasus Tindak Pidana Korupsi.Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian jabatanterindikasi dugaan suap
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-05-2017 — Putus : 28-10-2016 — Upload : 13-08-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 124/Pdt.G/2016/PN Pbr
Tanggal 28 Oktober 2016 — MEDI ELSERIA NAIBORHU VS RISMA RIA NAINGGOLAN, Dkk
95 — 24
  • (Bukti P31)Bahwa dalam kesaksian Ketua RW. 03 Soedirno Handoko pada tanggal 25Agustus 2015 di Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untukmenandatangani 1 (satu) SKPT dan 3 (tiga) SKGR tersebut di atas dibayaroleh Risma Ria Nainggolan di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dansangat jelas tertulis dalam Putusan Nomor: 16/ G/ 2015/ PTUNPBR tanggal15 September 2015 halaman 63 Bahwa saksi dibayar oleh Risma RiaNainggolan untuk menandatangani objek sengketa yang merupakantindakan gratifikasi / suap
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-10-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 78/PID.SUS/2015/PT SBY
Tanggal 19 Nopember 2015 — Drs. H. SUKONO , MM
70 — 44
  • secara terpisah), sekitarbulan September 2006 sampai dengan bulan Pebruari 2007, atau setidaktidaknya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di KantorDPRD Kabupaten Trenggalek di Jalan Ahmad Yani Nomor 4 KabupatenTrenggalek atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya, telah melakukan atau turut serta melakukan yaitugratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggappemberian suap
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 04-10-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 28/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
USDI NINGSIH
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
152 — 61
  • Dalam hal adanyapenyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru dapatdiklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasiterhadap kerugian negara (kecuali untuk tindak pidana korupsi Suap,gratifikasi atau pemerasan), pelaku diuntungkan secara melawanhokum, masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebutmerupakan tindakan tercela;14.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-12-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1380 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — Drs. PARDAMEAN SILALAHI
195 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertama, mantan Anggota DPR dari Fraksi PDIP AgusTjondro Prayitno yang divonis bersalah menerima suap terkait pemilihanDeputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) tahun 2004. Agussendiri sudah memperoleh pembebasan bersyarat sejak akhir Oktobertahun lalu;Selain itu, mantan Direktur Marketing PT. Anak Negeri MindoRosalina Manulang juga memperoleh label justice collaborator. MindoHal.66 dari 77 hal. Put. No.1380 K/Pid.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Tanah
Putus : 13-12-2018 — Upload : 15-01-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 104/PDT/2018/PT PLG
Tanggal 13 Desember 2018 — SOHARGAN, DKK VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DKK
146 — 62
  • Bahwa berdasarkan Testimoni /Pengakuan Sulaiman Budi Darma Candrapada tanggal 03 Juni 2018, bahwa putusan perkara perdata Nomor:8/Pdt.G/2017/PN.Kag sebelum diputus tanggal 22 Mei 2018, bahwadiduga adanya suap dalam perkara ini, oleh karena itulah Majelis HakimTingkat Pertama, dalam suatu putusannya banyak TERDAPAT SUATUHalaman 72 dari 75 hal.Put.No.104/PDT/2018/PT PLGKEKHILAFAN HAKIM atau TERDAPAT SUATU KEKELIRUAN YANGNYATA DALAM MENERAPKAN HUKUM;Demikianlah keberatankeberatan Penggugat/Pembanding
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 11-09-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
H. DADANG, S,IP., M.EPID.
Tergugat:
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
299 — 223
  • bersama terkait pengawasan dan pengendaliankepegawaian yang pada intinya menyampaikan bahwa telahHalaman 40 dari 77 halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.SRGada kesepakatan antara BKN dan KPK untuk mendorongpenegakkan peraturan terkait Manajemen ASN yaitu :Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadapASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap(inkracht) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidanakorupsi dane Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentiandari jabatan yang terindikasi dugaan Suap
Pengadilan PN SUMEDANG Pidana Khusus
Register : 04-02-2020 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN SUMEDANG Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Smd
Tanggal 25 Februari 2020 — Penuntut Umum: ZAINAL MUTTAQIN, S.H. Terdakwa: 1.BAYU TOFAENI RIYANSYAH 2.MAKSUM RESUTISNA DRS 3.HERI RIZKY 4.SAPTA HADI BAGIO
154 — 51
  • ., Terdakwa III Heri Rizky dan Terdakwa IV Sapta Hadi Bagio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta memberikan suap ;
    • Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan ;
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 03-08-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 10-01-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 28/G/2018/PTUN.PDG
Tanggal 19 Desember 2018 — Penggugat:
SYAFRI.M.S.Pt.MM
Tergugat:
BUPATI TANAH DATAR
226 — 2124
  • Karena keputusan merupakan suatu pernyataan kehendak, makakeputusan tidak boleh mengandung kekurangankekuranganyuridis, seperti penipuan, paksaan atau Suap (Omkoping) maupunkesesatan (dwaling);3. Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu;4.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 15-11-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 8/Pid.Pra/2017/PN SDA
Tanggal 4 Desember 2017 — Pemohon:
MOH SUYONO
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
139 — 41
  • Unsur delik dalam pasal tersebut soal delik suap dalam tidakpidana tipikor yang tidak terkait dengan kerugian kKeuangan Negara, jadi alatbukti yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara tidak diperlukan,yang diperllukan surat yang ada kaitannya dengan unsur delik tadi misalnyaHalaman 44 dari 70 Putusan Nomor 08/Pid.Prap/201 7/PN.SdaSurat yang menjanjikan akan memberikan sesuatu.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 24-05-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 371/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT ANEKA TAMBANG TBK Diwakili Oleh : Christien Natalia., S.H
Pembanding/Tergugat V : EKSI ANGGRAENI Diwakili Oleh : Yohan Dwi Kurniawan., S.H
Terbanding/Penggugat : BUDI SAID
Terbanding/Turut Tergugat I : BUTIK EMAS LOGAM MULIA SURABAYA I PT ANEKA TAMBANG TBK
Terbanding/Turut Tergugat II : YOSEP PURNAMA Vice President Precious Metal Sales and Marketing
Terbanding/Turut Tergugat III : ABDUL HADI AVICIENA General Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat IV : NUR PRAHESTI WALUYO Trading Asisten Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat V : YUDI HERMANSYAH Trading dan Services Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VI : NUNING SEPTI WAHYUNINGTYAS Retail Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT INCONIS NUSA JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : ENDANG KUMORO Kepala BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat III : MISDIANTO Tenaga Administrasi BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : AHMAD PURWANTO General Trading Manufacturing And Service Senior Officer
1068 — 1124
  • Bukti P656).Selayaknya Judex Facti menggali lebih jaunh maksud pemberian komisidan insentif kepada orang yang dianggap karyawan atau staf marketing.Bukankah pemberian uang itu dapat dianggap semacam suap agarTerbanding diuntungkan dengan mendapatkan emas dengan hargadiskon?141.
    Pemberian komisi dan insentif tersebut patut didugamerupakan, atau dapat dianggap semacam suap agar TerbandingRekonvensi diuntungkan dengan mendapatkan emas dari PembandingRekonvensi dengan harga diskon secara melawan hukum.Dugaan Pembanding Rekonvensi tersebut sejalan dengan pertimbanganHakim Pidana yang menjatuhkan Putusan Pidana PN Surabaya No.2576/05.12.2019 atas nama Terdakwa Eksi Anggraeni dan PutusanPidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019 atas nama Terdakwa EndangKumoro, Terdakwa Misdianto
    Bahwa kemudian dalam permohonan banding Memori Bandingini, Pembanding I/Penggugat Rekonpensi merubah esensi pokok perkarasebagaimana disebutkan di dalam memori bandingnya angka 153halaman 73 disebutkan, "Pemberian komisi dan insentif tersebut patutdiduga merupakan, atau dapat dianggap semacam suap agar TerbandingI/Tergugat Rekonpensi diuntungkan dengan mendapatkan emas dariPembanding l/Penggugat Rekonpensi dengan harga diskon secaramelawan hukum.Tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata
    Di Peradilan tingkat Banding ini, menuduh TerbandingI/Penggugat melakukan suap kepada Pembanding II/Tergugat V untukmendapatkan emas harga diskon, sehingga kredibilitas Pembanding merasa tercemar nama baiknya.189.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2367 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 13 Juni 2013 — ARIS MUNANDAR, ST., MT. Bin DJAMIN
92 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.B. 1237/ F/ Fd.1/ 06/ 2009 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggidi seluruh Indonesia perihal penanganan laporan dugaan tindak pidanakorupsi pada proyek pemerintah yang masih pada tahap pelelangan, dimana pada point (3) menyebutkan :Penyelidikan atau penyidikan terhadap proyek yang belum selesaidikerjakan atau yang belum diserahkan oleh Pemborong kepadaPejabat Pembuat Komitmen atau Kuasa Pengguna Anggaran ataumasih dalam tahap pemeliharaan tetapi hanya berdasarkan dugaanterkait adanya suap