Ditemukan 10620 data
28 — 3
Bangka di Sungailiat;Bahwa Pemohon mohon akan perbaikan Akte Kelahiran pemohontersebutBahwa untuk sahnya ganti nama Pemohon tersebut diharuskan adaPenetapan dari Pengadilan Negeri Sungailiat ;Menimbang, bahwa dari seluruh hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, ternyatapermohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka biaya biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan kepada Pemohon ;StbldMengingat, pasal pasal dari peraturan Undang Undang yang bersangkutan terutama1917 No.130 Jo Stbld 1919 No. 81
Bahwa untuk sahnya perbaikan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebutdiharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sungailiat ;Menimbang, bahwa dari seluruh hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, ternyatapermohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka biaya biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, pasal pasal dari peraturan Undang Undang yang bersangkutan terutamaStbld 1917 No.130 Jo Stbld 1919 No. 81, serta peraturan perundang undangan lain yangbersangkutan ;MENETAPKANMengabulkan
SUGENG BAKTI MARGONO
20 — 4
Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian orang tua Pemohon tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Markuat, agar kematian orang tua Pemohon dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919
Taufik Hidayat
7 — 1
Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian orang tua Pemohon tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SITI KALSUM, agar kematian orang tua Pemohon dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919
Hendry
25 — 4
M E N E T A P K A N :
- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama HENDRY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 27 Agustus 1979, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3465/JB/1979, menurut stbld. 1917 no.130jo.1919 no.81, dalam pencantuman nama ibu Pemohon tertulis Sumery Rita menjadi Kwan Siu Teng;
KARTINAH
20 — 5
- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Untuk melakukan Pencatatan atas kematian Bapak Pemohon tersebut kedalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas Alm Ngadimun, dicatat dalam daftar kematian tambahan untuk golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl 1917 No. 130 Stbl 1919
HENDRA DWI GUNANDA,SH
Terdakwa:
MUJI SURYADI Alias ULUN Bin SUNARDI.
100 — 83
pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakimberkesimpulan unsur Barang siapa tersebut telah terpenuhi menurut hukum;Ad.2 Yang Tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan mempunyai dalammiliknya senjata penikam atau senjata penusuk:Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur tanpa hak (onrechmatig)dalam pasal ini adalah berkaitan dengan unsur melawan hukum (wederrechtelitjk)yang telah ditetapkan dalam uraian unsur oleh pembuat undangundang.Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919
J. 1919, W. 10365 berpendapat, antaralain sebagai berikut:Onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lainatau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yangbertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulanmasyarakat.(Leden Marpaung. 2005. AsasTeoriPraktik Hukum Pidana.
SUHARIYANTO,ST
Terdakwa:
SYARIF HIDAYATULOH
10 — 1
1919/Pid.C/2020/PN Sby
1.NURUL SUHADA, SH
2.HJ.BAIQ SRI SAPTIANINGSIH,SH.
3.NI MADE SAPTINI
Terdakwa:
MASNUN
65 — 63
(TeguhPrasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian KebijakanKriminalisasai dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 3132) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N.
J. 1919, W. 10365berpendapat, antara lain sebagai berikut :"onrechmatig tidak lagi hanya berartiapa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengankewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengantata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat."(Leden Marpaung,AsasTeoripraktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44). Suatuperbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggarundangundang yang ditetapkan oleh hukum.
Terbanding/Tergugat : SUNARJONO PERMANA
Terbanding/Turut Tergugat : KARNISUAYTI
44 — 23
Bahwa sejak arrest kasus LindenbaumCohen tanggal 31 Januari 1919(Mahkamah Agung Hindia Belanda HR tanggal 31 Januari 1919), pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukumkeperdataan diartikan lebih luas, tidak hanya perbuatan yang melanggarundang undang/hukum tertulis melainkan juga yang telah melanggarhukum tidak tertulis, yaitu. (1) melanggar hak orang lain; (2)bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau; (3)bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau; (4) bertentangandengan kepatutan
Adanya yurisprudensi dalam arrest kasus LindenbaumCohentanggal 31 Januari 1919 (Mahkamah Agung Hindia Belanda HR tanggal31 Januari 1919), pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapanganhukum keperdataan diartikan lebih luas, tidak hanya perbuatan yangHal. 17 dari 25 hal.
28 — 24
Bahwa gugatan Para Penggugat adalah keliru, bohong besar dan dibuat secara akalakalan, Para Penggugat dan ibunya bernama Habibah binti Mat Sah tidak ada memilikidan tidak ada mempunyai sebidang tanah sawah di Seberang Air Kemantan, karenayang punya tanah sawah objek sengketa seluas 26 piring adalah Mat Sah suamiisteriyang dibelinya dari Samlah di Desa Sungai Medang pada tahun 1340 Hijriah atau padatahun 1919 Masehi ;2.
Tangkuhu mempunyai sebidangtanah sawah seluas 26 piring terletak di Desa Sungai Medang, Kecamatan Air HangatTimur Kabupaten Kerinci dengan cara dibelinya dari Samlah di Desa Sungai Medang padatahun 1340 Hijriah atau pada tahun 1919 Masehi, yang sekarang merupakan tanah sawahobjek sengketa ; 3.
Surat Menjual Sawah tahun 1340 Hdalam bahasa Arab Melayu, Bukti P II yaitu Terjemahan Surat Menjual Sawah tahun 1340 Hdalam bahasa daerah Sungai Medang dan Bukti P II yaitu Terjemahan Surat Menjual Sawahtahun 1340 H dalam bahasa Indonesia, semakin memperkuat fakta hukum yang terungkapdimuka sidang yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu bahwa asalusul tanahsawah objek sengketa berasal dari pembelian suamiisteri Mat Sah dan Tangkuhu dari Samlahpada tahun 1340 H bertepatan dengan tahun 1919
78 — 7
Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Akta Kematian Suaminya tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Blora, agar kematianPAUL FREDERIK LASSO, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warganegara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919 No. 81, dengan sebuah Akta yang menerangkan bahwa di rumah sakit umum dr.Karyadi Semarang pada tanggal 28 April 2008 telah meninggal seorang laki-laki yang bernama PAUL
dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukumyaitu :a Perpres 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan catatan sipil pasal 81 s/d pasal 83 ;b UU No. 23/2006 tentang administrasi Kependudukan pasal 44 dan pasal56 sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 24 Tahun2013;c Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaanUndang undang No. 23/2006 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor Nomor 24 Tahun 2013;d Stbl. 1917 No.130 jostbl. 1919
21 — 3
menjadi NAFISHAKHAIRITYA GUNAWANMenimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan halhal lainnya lagidalam permohonan ini selain mohon penetapan, dan selanjutnya untukmempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimanatercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas :Menimbang, bahwa pada akhimya Pemohon mohon PenetapanMenimbang, bahwa pasal 93 Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919
FRANCISCA YOFI MEYLIA
14 — 0
1919/Pdt.P/2023/PN Sby
DAVID RICARDO, SH
Terdakwa:
MOHAMAD IRFAN AL RASYID Bin IRWAN RIJANTO
50 — 17
1919/Pid.B/2021/PN Tng
INTAN, SH
Terdakwa:
SANGKALA, SKM.M.Kes
84 — 14
1919/Pid.B/2017/PN Mks
JEFRI NEVLY THAMARA
40 — 16
Stbl 1919, No. 81, dengan sebuah Akta yang menerangkan bahwa di Bebekan Baru RT.07 RW.02 Kel/Desa Bebekan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 15 Mei 1991, telah meninggal dunia seorang Perempuan, yang bernama ALTJE MARAMIS, dalam usianya ke 49 Tahun, terakhir bertempat tinggal di Bebekan Baru RT.07 RW.02 Kel/Desa Bebekan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp,191.000,- (seratus
32 — 13
Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Medan pada tanggal 12 April 1990 sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan No. 237/1990, dan daftar perkawinan No. 1017 No. 130 yo. 1919 No. 81, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Stbld Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, putus karena penceraian dengan segala akibat hukumnya.3.
Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohonyang dilakukan di Medan pada tanggal 12 April 1990 sesuai dengankutipan Akte Perkawinan No. 237/1990, dan daftar perkawinan No.1017 No. 130 yo. 1919 No. 81, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorStbld catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, putuskarena penceraian dengan segala akibat hukumnya.3.
Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatyang dilakukan di Medan pada tanggal 12 April 1990 sesuai dengankutipan Akte Perkawinan No. 237/1990, dan daftar perkawinan No.1017 No. 130 yo. 1919 No. 81, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorStbld Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, putuskarena penceraian dengan segala akibat hukumnya.3.
WIDAYATI
25 — 5
melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas Kematian Ibu Pemohon tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas Marjati, agar kematian Marjati, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919
179 — 17
PST,tanggal 30 Oktober 2015 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : 1.Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinandi Gereja Kristen Indonesia (GKI) Gunung Sahari Jakarta Pusat, padatanggal 15 Juni 2002 dan tercatat pada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan akta perkawinan Nomor2178/I/2002 menurut stbld no.130 yo 1919 no.81 atas nama Penggugatdan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2002 ; 0n nnn nne nenaBahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT
Terbanding/Tergugat : GUNAWAN
77 — 31
, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslahmengandung unsurunsur sebagai berikut, Adanya suatu perbuatan,Perbuatan tersebut melawan hukum, Adanya kesalahan dari pihak pelaku,Adanya kerugian bagi korban:Perbuatan melanggar Undangundang; Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi Hukum; Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum; Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku; Perbuatan yang bertentangan dengan Kesusilaan.Dan sebagaimana putusan Hoge Raad 1919
Areest 31 Januari 1919, yangdimaksud Perbuatan Melawan Hukum yaitu: Bertentangan dengan kewajiban si Pelaku; Melanggar hak Subyektif orang lain, Melanggar kaidah tata susila; Bertentangan dengan azas kepatutan, Ketelitian serta tidak hati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhdap harta benda orang lain.Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menguasai tanah tanpa hak, yangnyatanyata bahwa tanah tersebut bukan milik TERGUGAT melainkan milikPENGGUGAT