Sehingga seharusnya ada uang fisik sebesar Rp. 88.000.000,(delapan puluh delapan juta rupiah) di dalam brankas, Namun pada saatsaksi NURYANI Als WENNY melakukan cash count ternyata laporankeuangan tidak sama dengan uang kas fisik di dalam brankas, sehinggaterjadi selisih kekurangan uang kas yang dipegang oleh terdakwa sebesarRp.88.000.000, (delapan puluh delapan juta rupiah);Bahwa benar berdasarkan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan olehKantor Akuntan Publik yaitu AHLI TOTON SUCIPTO pada uraian

Publik TOTON SUCIPTOsebagai pimpinan yang berdiri sejak tanggal 05 November 2014;Bahwa Ahli memiliki ijin akuntan publik dengan Nomor 337/km.1/2014yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan izinkantor akuntan publik dengan nomor 810/KM.1/2014 yang dikeluarkanoleh Menteri Keuangan Republik Indonesia;Bahwa tujuan Audit Ivestigasi adalah untuk :1.

Sehingga seharusnya ada uang fisik sebesar Rp.88.000.000, (delapan puluh delapan juta rupiah) di dalam brankas, Namun padasaat saksi NURYANI Als WENNY melakukan cash count ternyata laporan keuangantidak sama dengan uang kas fisik di dalam brankas, sehingga terjadi selisihkekurangan uang kas yang dipegang oleh terdakwa sebesar Rp.88.000.000,(delapan puluh delapan juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan olehKantor Akuntan Publik yaitu AHLI TOTON SUCIPTO pada

Publik (KAP) pada PT.

Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutBerdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan: Bahwa menurut audit yang dilakukan oleh saksi DEDI MARIANTO, SE dariKantor Akuntan Publik (KAP) pada PT. INDAWO KHARISMA INTERNUSAberdasarkan ikatan kerja No.

Penunjukan auditor eksternal independen Kantor Akuntan Publik Chatim,Atjeng, Jusuf & Rekan Cabang Medan;Bahwa pada tanggal 2 September 2009 Penggugat dan Tergugat melakukan rapatdengan kesimpulan dan kesepakatan sebagai berikut:a. Atas persetujuan dan kesepakatan bersama, maka perjanjian KSO yang termuatdalam Akta Perjanjian Nomor32 tanggal 30 Juni 2007 yang dibuat di hadapanNotaris Erwin Wahyu Putranto diakhiri sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009;b.

Untuk memperoleh data yang definitif tentang hak dan kewajiban Penggugat danTergugat, maka kedua belah pihak akan menunjuk Auditor Independen dan atauKantor Akuntan Publik untuk melakukan audit pada masa Perjanjian KSOdimaksud;c.

No. 47 PK/Pdt/201516.dan pengukuhan di Notaris Erwin Wahyu Purwantoro, SH dengan Akta Nomor 74tertanggal 2 Oktober 2009;Bahwa berdasarkan laporan Audit Kantor Akuntan Publik Chatim, Atjeng, Jusuf &Rekan cabang Medan, masing masing pihak mempunyai Hak dan Kewajibansebagai berikut:a.

Surat Kantor Akuntan Publik Chatim, Atjeng, Jusuf & Rekan, Nomor ML221.2/CAJK.1/M/12/2009, tanggal 3 Desember 2009, perihal: MemorandumAudit atas Laporan Keuangan Manajemen Kerja sama Operasi (KSO) PT.Perkebunan Nusantara I (Persero) dengan PT.

Publik Independen untuk menghitung hak dankewajiban kedua belah pihak, maka hasil perhitungannya mengikat bagi keduabelah pihak;Bahwa kekeliruan yang nyata Judex Juris dalam pertimbangan hukumnyasebagaimana dikemukakan di atas, yang kemudian memperlihatkan pertimbanganhukum Judex Juris tersebut terkesan diskriminatif dan sepihak, adalah:a) Dengan mengakui dan menyatakan hasil kerja dari Akuntan Publik Independenmempunyai kekuatan mengikat bagi Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalamRekonvensi/Terbanding

Menetapkan dan mengangkat ahli akuntan publik Sansun, SE.,MA,.BKP alamat Jalan Riau, Komplek Riau Bisnis Center Blok E No. 9 Pekanbaru untuk melakukan audit terhadap Termohon I sejak 5 Nopember 2014 hingga tanggal 19 Juni 2017 dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli akuntan publik tersebut;7. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya ;8.

Termohon melalui Turut Termohon (in casu Tergugat Il) serta TurutTermohon Il dan jajarannya menghalanghalangi/tidak maubekerjasama dengan Akuntan Publik yang Pemohon hadirkan untukmelakukan Audit Internai pada Termohon.Bahwa karena posita/dalil Permohonan Pemohon dalam perkara No.152/Pdt.P/2017/PN.Jkt/Utr sama dengan posita/dalil gugatan Penggugatdalam perkara a quo, yaitu := Tergugat Il telah mengambil kendali pengurusan atas karyawan TurutTergugat I.

(DN):DN 210981600656,tertanggal 29 Agustus 2016.Surat dari PT Tirta Amarta, tertanggal 07 Februari 2017,tentang Pemberitahuan Akan Dimulainya Proses Audit.Surat dari PT Tirta Amarta, tertanggal 08 Februari 2017,tentang Penunjukan Auditor.Surat Tugas Kantor Akuntan Publik "ERIC SENTOSAHADIWINATA" No.OOI/C/ST/ESH/2017 kepadaBULIHER FRESLY MANURUNGdan ADE ISKANDAR,tertanggal 23 Februari 2017.Notulen Rapat Kantor Akuntan Publik"ERIC SENTOSAHalaman 44 Putusan No.140/Pdt.G/2017/PN.Jkt.

Pst.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.Bukti P37Bukti P38Bukti P39Bukti P40.a :Bukti P40.b :Bukti P41Bukti P42Bukti P43Bukti P44Bukti P45.a :Bukti P45.b :Bukti P46Bukti P47HADIW1NATA" di PT Tirta Amarta dengan agendaPengenalan Indutri Klien, tertanggal 23 Februari 2017.Daftar Hadir Rapat Audit Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA" di PT Tirta Amarta,tertanggal 23 Februari 2017.List Permintaan Data dari Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA" kepada PT Tirta AmartaPrima, tertanggal

23 Februari 2017Berita Acara Kunjungan Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA ke PT Tirta Amarta Prima,tertanggal 02 Maret 2017.List Permintaan Data dari Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA" kepada PT Tirta AmartaPrima, tertanggal 02 Maret 2017.Tanda Terima dari PT Tirta Amarta, tertanggal 02 Maret2017.Berita Acara Kunjungan Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA ke PT Tirta Amarta Prima,tertanggal 06 Maret 2017.List Permintaan Data dari Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA

HADIWINATA" kepada PT Tirta AmartaPrima, tertanggal 06 Maret 2017.Tanda Terima dari PT Tirta Amarta, tertanggal 06 Maret2017.Berita Acara Kunjungan Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA" ke PT Tirta Amarta Prima,tertanggal 08 Maret 2017.List Permintaan Data dari Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA" kepada PT Tirta AmartaPrima, tertanggal 08 Maret 2017.Tanda Terima dari PT Tirta Amarta, tertanggal 08 Maret2017.Surat dari Kantor Akuntan Publik "ERIC SANTOSAHADIWINATA" No. 01/A.LPA

Publik, dengandemikian juga hasil pemeriksaan yang diajukan oleh Penasehat HukumTerdakwa, meskipun dilakukan oleh Akuntan Publik dan laporanpemeriksaannya tidak disampaikan kepada BPK untuk dipublikasikan, akantetapi pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli yang diajukan Penasehat HukumTerdakwa lebih akurat dan lebih tepat baik tentang metode dan cakupanpemeriksaan maupun tentang besarnya biaya yang terserap untukpembangunan sirkuit balap motor tersebut.

JudexFacti mempersamakan pengertian Akuntan Publik dengan Lembaga JasaPenilai Asset (Appraisal). Bahwa yang dimaksud dengan Akuntan Pubik adalahakuntan yang telah memperoleh izin menteri keuangan untuk memberikan jasaakuntan publik di Indonesia, ketentuan mengenai Akuntan Publik di Indonesiadiatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang JasaAkuntan Publik.

Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut AkuntanPublic Indonesia (IAP I), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.

yang dihadirkan didepan persidangan oleh Penasehat HukumTerdakwa bukanlah akuntan publik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 6ayat (4) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dan tidak pernah terdaftar dalamInstitut.

Akuntan Publik Indonesia dan hasil pemeriksaannya tidak pernahdisampaikan kepada BPK dan dipublikasikan selain itu pemeriksaan yangdilakukan oleh ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dilakukanpada saat proses persidangan dimana Terdakwa masih melanjutkanpembangunan sirkuit tersebut, sehingga keterangannya seharusnya tidak dapatdipertimbangkan oleh Judex Facti ;Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh ahli Nasri Alisan, ST., dilakukanberdasarkan harga sesuai standar harga satuan dan upah

(ii) Dokumen hardcopy penerimaan iuran JKN/BPJS Kesehatan dari pesertaNonPBI.Merupakan dokumendokumen yang menjadi satu kesatuan denganLaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program dan LaporanKeuangan BPJS Kesehatan (PEMOHON KASASI) yang merupakan materidari Audit Akuntan Publik yang akan disampaikan kepada Presiden dengantembusan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Bahwa laporan keuangan BPJS disusun dan disajikan dengan standardakuntansi keuangan yang berlaku.Bahwa laporan pengelolaan

melalui media massaelektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yangmemiliki peredaran luas secara nasioal paling lambat 31 Juli tahunberikutnya.Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka permintaandokumendokumen yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI tidak dapatdipenuhi oleh PEMOHON KASASI, satu dan lain karena datadata tersebuttidak akan diterbitkan sebelum adanya Audit Akuntan Publik dan lebih dariitu datadata yang akan diberikan setelah Audit Akuntan Publik merupakandata yang

laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan akandipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massaelektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yangmemiliki peredaran luas secara nasioal paling lambat 31 Juli tahunberikutnya.Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka permintaandokumendokumen yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI tidak dapatdipenuhi oleh PEMOHON KASASI, satu dan lain karena datadata tersebuttidak akan diterbitkan sebelum adanya Audit Akuntan

Publik dan lebih dariitu datadata yang akan diberikan setelah Audit Akuntan Publik merupakandata yang disajikan dalam bentuk ringkasan eksekutif sehingga permintaanTERMOHON KASASI tidak dapat dipenuhi.Putusan Medias!

.: Akuntan Publik.: Kristen.: $1.> WNI. Disebut sebagaiNamaNIKTempat Tg! LahirAlamatPekerjaanAgamaPendidikanKewarganegaraanPemohon I;: Drs. Husen Shahab: 3174012011400003: Palembang, 20 November 1940: Jin. Tebet Timur Ill G/5 Rt. 005, Rw. 007, Kel. TebetTimur, Kec. Tebet, Jakarta Selatan: Akuntan Publik.: Islam.: $1.> WNI.Pemohon Il; Disebut sebagaiDalam hal ini memberi kuasa kepada 1.DR. T. MANGARANAP SIRAIT, S.H.,M.H.CTA., 2.DR. WIRAWAN, S.H., M.H., M.Si., BKP., 3.SUPRIYADI, S.HI.

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenanmenunjuk Kantor Akuntan Publik Lauddin Sudin & Rekan, beralamat di Gedung GrandSoho Slipi, Lantai 9, Suit 9L, Jl. S. Parman Kav.2224, Jakarta 11480 selaku auditor yangakan melakukan pemeriksaan atau melakukan audit atas keuangan PT.

SMP dari segi keuangan, termasuk memberikanwewenang kepada Akuntan Publik tersebut untuk meminta rekening koran atas namaPerseroan di bankbank dimana Perseroan membuka rekening koran serta memintadatadata, dokumen dan keteranganketerangan yang diperlukan terkait dengankegiatan usaha Perseroan kepada semua pihak terkait;4. Menyatakan dan menetapkan biaya audit ditanggung sepenuhnya oleh Termohon;5.

Menetapkan dan mengangkat Kantor Akuntan Publik Lauddin Sudin & Rekan untukmemeriksa dan mengaudit PT. Sahid Megatronik Perkasa dari segi keuangan,termasuk memberikan wewenang kepada Akuntan Publik tersebut untuk memintarekening koran atas nama Perseroan di bankbank dimana Perseroan membukarekening koran serta meminta datadata, dokumen dan keteranganketerangan yangdiperlukan terkait dengan kejadian kegiatan usaha Perseroan kepada semua pihakterkait;4.

Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepadaPenggugat sebesar Rp1.595.309.872,00 (satu miliar lima ratus sembilanpuluh lima juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus tujunh puluh duarupiah), sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Spesial Audit PerhitunganHasil Penjualan Periode 2009 sampai 2010 dan Laporan AuditorIndependen yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Amachi ArifinMardani & Muliadi, tertanggal 18 November 2016, secara tunai dansekaligus, terhitung sejak Putusan a quo mempunyai kekuatan

Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepadaPenggugat sebesar Rp1.595.309.872,00 (satu miliar lima ratus sembilanpuluh lima juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus tujunh puluh duarupiah) sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Spesial Audit Perhitungan HasilPenjualan Periode 2009 sampai 2010 dan Laporan Auditor Independenyang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliaditertanggal 18 November 2016, secara tunai dan sekaligus, terhitung sejakputusan a quo mempunyai kekuatan

Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepadaPenggugat sebesar Rp1.595.309.872,00 (satu miliar lima ratussembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus tujuhpuluh dua rupiah) sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Spesial AuditPerhitungan Hasil Penjualan Periode 2009 sampai 2010 dan LaporanAuditor Independen yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik AmachiArifin Mardani & Muliadi tertanggal 18 November 2016, secara tunalHalaman 7 dari 9 hal. Put.

Surabaya Agung Industri Pulp &Kertas per tanggal 31 Desember 2012 yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang telahdilaporkan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan maupun Bursa Efek Indonesia dan buktidokumen tagihan maupun piutang yang diserahkan ZTHolding Pte.Ltd kepada Pengurus PKPU PT.

Surabaya AgungIndustri Pulp & Kertas per tanggal 31 Desember 2012 yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekandan dilaporkan ke Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan maupun Bursa Efek Indonesia bahwaPT. Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas memiliki hutangkepada ZT Holding Pte.Ltd, PT.

Surabaya Agung Industri Pulp &Kertas per tanggal 31 Desember 2012 yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang telahdilaporkan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan maupun Bursa Efek Indonesia dan buktidokumen tagihan maupun piutang yang diserahkan ZTHolding Pte.Ltd. kepada Pengurus PKPU PT.

Surabaya Agung Industri Pulp& Kertas per tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang telah dilaporkan keHal. 13 dari 63 hal. Put. No. 231 K/Pid/2015Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan maupunBursa Efek Indonesia memiliki piutang terhadap PT.

SAIP telah dilakukan audit oleh akuntan publik dari KantorAkuntan Publik Anwar & Rekan dan laporan keuangan PT. SAIPyang telah diaudit oleh akuntan publik tersebut telah dilaporkan keBadan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan maupunBursa Efek Indonesia dan sesuai laporan keuangan tersebut PT.Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas memiliki hutang kepada :Tranche A merupakan hutang berjangka dengan jaminan dan tanpajaminan kepada para Kreditur dengan rincian :a.

Publik Independen nomor.6001/RPT/VIV2016 tertanggal 1 Juli 2016 dan berdasarkan penerapanprosedur yang disepakati, telah didapatkan hasil sebagai berikut:1.

Bahwa Laporan Akuntan Publik Independen Nomor6001/RPT/VIV2016, tetanggal 1 Juli 2016, seperti yang didalilkanPenggugat point 24, tidak ada kerugian Materiil, sehingga GugatanPerbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian yang diajukan olehPenggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya tidak dapatditerima (niet onvankelijk verklaard).g.

Hal ini harus dibuktikan secara terobuka dan disepakatibersama siapa Akuntan Publik yang ditunjuk untuk memeriksakeuangan Penggugat.28.

Menyatakan sah dan Berharga laporan Akuntan Publik Independen nomor.6001/RPT/VIV2016 tertanggal 1 Juli 2016;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.351.000, (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;6.

Menyatakan laporan akuntan publik independen Nomor 6001/RPT/VIV/2016Tertanggal 1 Juli 2016 Tidak Sah7.

Publik JakartaNomor : 036R/BAMSSYT/IV/2020 tanggal 07 April 2020 periode tahun2010 sampai dengan 2018 ; Bahwa terdakwa dapat mencairkan dnmenguasai uang tersebut karena terdakwa bekerja sebagai stafAdministrasi Tabungan dan Deposito Pt.

BPR RARAT GANDA tahun 2010 2018 yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin,Mumajad & Sayuti.41 (empat puluh satu) buah Buku Pembantu Penerimaan Kas danPengeluaran Kas (Kasir) PT. BPR RARAT GANDA tahun 2010 2018.4 (empat) lembar Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas(Print Out Program) PT. BPR RARAT GANDA BANYUASIN.3 (tiga) lembar job Description Bagian Tabungan dan Deposito PT. BPRRARAT GANDA BANYUASINDikembalikan kepada PT.

BPR RARAT GANDA tahun 2010Halaman 14 dari 18 Hal.Putusan Nomor 33/PID/2020/PT PLG2018 yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin,Mumajad & Sayuti; 41 (empat puluh satu) buah Buku Pembantu Penerimaan Kas danPengeluaran Kas (Kasir) PT. BPR RARAT GANDA tahun 20102018; 4 (empat) lembar Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas(Print Out Program) PT. BPR RARAT GANDA BANYUASIN; 3 (tiga) lembar job Description Bagian Tabungan dan Deposito PT.

Bahwa Majelis hakim dalam putusannya halaman 71 berkesimpulanbahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp.790.039.752, (tujuh ratus sembilan puluh juta tiga puluh sembilan ributujuh ratus lima puluh dua rupiah) padahal berdasarkan faktadipersidangan berdasarkan hasil Audit internal BPR Rarat Ganda yangdikuatkan dengan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik BAMSperbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp.3.074.291.624, (tiga milyar tujuh puluh empat juta dua ratus sembilanpuluh

satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dan Penuntut Umumdalam persidangan tidak mungkin melakukan penyitaan terhadap seluruhtransaksi nasabah dengan total sebesar Rp. 3.074.291.624, (tiga milyartujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus duapuluh empat rupiah) namun Penuntut Umum telah menghadirkan alatbukti berupa hasil perhitungan dari Akuntan Publik yang merangkumkerugian yang dialami PT.

Publik Drs.

bahwa hasil Auditnya akan dilanjutkanataupun dilakukan pemeriksaan, Tetapi karena ini bersifat audit khususmaka hal itu tidak diperlukan, dan itu sudah sesuai dengan UndangUndangAkuntan Publik, Kantor Akuntan Publik Drs.

Dari saksi ahli kantor akuntan publik Drs.Mohammad Thoha menerangkan bahwa dalam UndangUndang AuditUmum auditorauditor tidak boleh masuk melakukan audit apabilaperusahaan sedang di audit oleh kantor akuntan publik atau auditor lain.Berdasarkan keterangan saksi ahli kantor akuntan publik Drs.

MohammadThoha menerangkan kalau itu sifatnya audit umum itu benar, peraturannyasebelum terima job dari client, auditor mengirim surat konfirmasi kepadaAuditor sebelumnya untuk menanyakan keberatan atau tidak bahwa hasilauditnya akan dilanjutkan ataupun dilakukan pemeriksaan, tetapi karena inibersifat audit khusus maka hal itu tidak diperlukan, dan itu sudah sesuaidengan UndangUndang Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik Drs.Mohammad Thoha pernah dibekukan selama 3 (tiga) bulan dari bulanFebruari

Padahal Penggugat tidak melakukansuatu pelanggaran terhadap UndangUndang Pasar Modal, dalam menjalankanprofesinya sebagai akuntan publik, dengan diterbitkannya surat keputusan olehTergugat tersebut, terlihat dengan jelas adanya suatu pembatasan yang sangatpenting terhadap hakhak Penggugat untuk bekerja, karena Penggugat terusmenerus tidak dapat melaksanakan kegiatan profesionalnya sampai denganwaktu tidak tentu dan juga tidak jelasnya sanksi administratifnya ;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat

Publik (KAP) yang afiliasi dengan Kantor AkuntanPublik Asing (KAPA) Grandt Thorton Indonesia dan juga sebagai anggota/member Grant Thorton internasional dan yang telah ditunjuk oleh PT.Telekomunikasi Indonesia Tok (PT.

Telkom Indonesia Tbk dan Grant Thorton Internasionalmenugaskan Grant Thorton Austria selaku auditor Telkon Austria untukmemberikan bantuan teknis dan supervise yang diperlukan oleh Penggugat ;Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian pengadaan audit ataslaporan keuangan konsolidasi tahun buku 2002, Penggugat pada tanggal 7 8Januari 2003 berkomunikasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tuanakotta &Mustofa, afiliasi dan Deloitte Tauche Tohmatsu ( HTM DTT) sebagai auditorTelkom 2001 dan Pengugat diminta

S01/PM/AP/S.1/2004 tertanggal 19 Maret 2004 tersebut yangtelah merugikan Penggugat tidak sedikit jumlahnya dan juga telah tercemarnyanama baik Penggugat dibidang Pasar Modal dan atau selaku auditor dengantidak dapat menjalankan pekerjaannya selaku akuntan publik maka adalahberdasar menurut hukum dan sah sesuai dengan Pasal 120 ayat (1) UndangHal. 5 dari 15 hal. Put.

Bahwa Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : SPRIN18/PM/2003 tanggal13 Juni 2003 dan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : SPRIN27/PM/2003 tanggal 17 Oktober 2003 (Bukti T3 dan Bukti T4) merupakanSurat Perintah Pemeriksaan terhadap Kantor Akuntan Publik Eddy PiantoCs. yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundangundangansebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 46Tahun 1995 ;Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 508 K/TUN/2005b.

Chiringuito Del Kabron) dengan menunjuk dan mengangkat, memberi wewenang serta kuasa kepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Ketut Budiartha dan Anggriawan untuk melakukan pemeriksaan audit publik Turut Termohon (PT.

Chiringuito Del Kabron) demi kepentingan audit tersebut secara jujur dan transparan;

publik adalah para pihakyang berkepentingan untuk itu;Bahwa kriterianya adalah auditor/akuntan publik tersebut sudah mempunyaisertifikat/lisensi/ijjin oleh pemerintah untuk melakukan audit;Bahwa untuk pemberhentian direktur dilakukan dalam RUPS namun untukmengetahui keadaan dalam perseroan perlu dilakukan audit yang mana hasilaudit tersebut akan dibahas dalam RUPS dengan kata lain audit duludilakukan baru RUPS;Bahwa Berdasarkan asas kepatutan batas pelaksanaan audit dilaksanakan 6(enam) bulan sampai

Chiringuito DelKabron) dengan menunjuk dan mengangkat, memberi wewenang serta kuasakepada Kantor Akuntan Publik Terdaftar Drs. Sri Marmo Djogosarkoro besertadengan tim dibawah supervisinya untuk melakukan pemeriksaan audit publik TurutHalaman 40 dari 49 Penetapan Nomor 137/Padt.P/2021/PN DpsTermohon (PT.

Publik TerdaftarDrs.

Sri Marmo Djogosarkoro telahmeninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2021 ;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan penggantianterhadap Akuntan Publik Drs.

verifikasi terhadap biayabiaya yang telah dikeluarkan olehPemohon adalah Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohondan Termohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusanmajelis dibacakan ;Menghukum apabila Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapaikesepakatan mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebutdalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penunjukan KantorAkuntan Publik akan dilakukan oleh majelis setelah magjelismemperoleh laporan dari salah satu pihak yang

Tuntutan ganti rugi yang tidak dapat dikabulkan Majelis Arbitersebelum diverifikasi oleh Akuntan Publik mengenai kebenarannya adalahhalhal sebagai benkut .........Hal. 6 dari 51 hal. Put. No. 188 K/AG/2010Bahwa terkait dengan perubahan isi butir 48 putusan di atas, Pemohonmelalui Surat Ref.

Bahwa terdapat isi amar putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non10.executable) berdasarkan faktafakta yang terjadi dan berkembangsampai dengan tanggal pengajuan permohonan pembatalan a quo yaituyang berbunyi sebagai berikut :Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasi untukmelakukan verifikasi terhadap biayabiaya yang telah dikeluarkan olehPemohon adalah :Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohon dan Termohondalam jangka waktu 30 (tiga puluh ) hari sejak putusan majelisdibacakan

berusaha melaksanakan isi putusan yaitumenunjuk Kantor Akuntan Publik dengan kronologis sebagai berikut :(a) Pada tanggal 7 Oktober 2009 Termohon Il melalui kuasa hukumnya dengan Surat No 097/HIS/ASBSM/X/2009 perihal PengajuanKantor Akuntan Publik, mengajukan Kantor Akuntan Publik (KAP)Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang (DBS &D) sebagai AkuntanPublik yang akan melakukan verifikasi biayabiaya sesuai isiputusan BASYARNAS, untuk disetujui Pemohon (bukti P8) ;(6) Menanggapi surat Termohon Il tersebut

:DNA/080/X/09 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Tanggapan AtasPengajuan Kantor Akuntan Publik, yang isinya menyetujuipenunjukan KAP DBS & D yang diajukan Termohon Il (bukti P9);Hal. 10 dari 51 hal. Put. No. 188 K/AG/2010(c) Pemohon dan Termohon Il bersamasama kemudian pada tanggal23 Oktober 2009 melalui Surat Ref.

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit keuangan Perseroan ; Bahwa dalam RUPS LB telah hadir : a. Tn SHEN WEI, Komisaris Utama Perseroan Terbatas pemegang200.000, SAAN seseeese esate teenb. Tn. DING DONGSHENG, Komisaris Perseroan Terbatas pemegang75.000, saham ; $=" 2 2 ono nnn on neem non nce cnc cen neec. Tn. LIU JIANQIANG,Direktur Utama Perseroan Terbatas pemegang205.000, saham ; 22225 222 rn noe nne en nee nne neeTn.

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit keuangan Perseroan ; Telah dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat 4 AngaranDasar PT FORTUNE FOREST sehingga Komisaris dapat menjadiPimpinan Rapat, disini telah terjadi penafsiran yang salah sebab denganjelas Pasaltersebut berbunyi : RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, Selain itu sebagai alternativeRUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor :311/PDT/2016/PT SMG10.11.12.Bahwa dalam hal ini rapat langsung dipimpin

BPR Pancadana (DL).Bahwa sesuai dengan neraca penutupan PT.BPR Pancadana (DL) tanggal 06Februari 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Luthfi Muhammad &Rekan, terdapat nama tergugat sebagai salah satu debitur PT.,BPR Pancadana(DL) dengan rincian kewajiban sebagai berikut :Nama : Heru Agus PramonoNomor Rekening : 9143Kolektibilitas : MacetPokok : Rp.197.000.000,Bunga : Rp. 48.000.000,Denda > Rp.

BPRPancadana (DL) telah mengalami kerugian sebesar Rp.245.000.000, (DuaRatus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)sesuai dengan neraca Penutupan PTBPR Pancadana (DL) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.8.

Bahwa putusan P4P No.856/1327/4613/VI/PHK/052002 telah khilaf atau keliru menerapkanhukum dimana dalam pertimbangan putusan P4P halaman 7 paragraf 8, P4P telahmelakukan kekhilafan karena tidak mempertimbangkan suatu akta authentic yang dibuat padabulan Oktober 2002 oleh Akuntan Publik Drs. Abubakar Sidik & Rekan berupa ManagemenHal. 3 dari 7 hal. Put.

telah melakukan penjualan secara party kepada pedagang (apotik lain) dansekaligus menerima uang dari hasil penjualan tersebut tanpa melibatkan unit kerja yang lain,ee melakukan pembelian kepada pedagang besar Farmasi dan melakukan pembayaranuang langsung kepada PBF yang bersangkutan, ....... tanpa melibatkan unit kerja yang lain,venees setiap melakukan stock Tacking (inventarisasi) persediaan obat yang ada di apotiktanpa melibatkan unit kerja yang lain ;Pada halaman 8 paragraf 2 diuraikan oleh Akuntan

Publik bahwa wewenang yang begitubesar tanpa melibatkan unit kerja yang terkait, telah menyalahi prinsipprinsip sistempengendalian interen yang baik.

putus terhitung sejak akhir bulan Januari 2003,padahal yang senyatanya SK Direktur RS Islam Siti Khadijah No.882/KPTS/PERS/ II.3/XII/2002 tanggal 24 Desember 2002 ;Oleh karena itu mengingat kepada Pasal 67 huruf (f) Undangundang No.5 Tahun 2004tentang Mahkamah Agung, maka putusan P4P harus dibatalkan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :mengenai alasan ad. 1 :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, P4P telah mempertimbangkan buktiotentik berupa Laporan Akuntan

Publik ;mengenai alasan ad. 2 :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pasal 158 Undangundang No.13Tahun 2003 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasar putusan MKNo.012 Tahun 2004 dan lagi pula pada saat Pemohon Peninjauan Kembali mem PHK TermohonPeninjauan Kembali Undangundang No.13 Tahun 2003 belum diberlakukan ;mengenai alasan ad. 3 :Hal. 5 dari 7 hal.