Ditemukan 244 data
Urut Berdasarkan
Register : 24-03-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BONTANG Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Bon Tanggal 4 April 2016 — Dody Rondonuwu Lawan KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONTANG DI BONTANG
121 — 40
121 — 40
Negara hukum yang telah diadpsi dalamUUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki Hak Asasi Manusi(HAM) yang mewajibkan orang lain termasuk di dalamnya Negara untuk menghormatinya,oleh karena itu Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan,penegakkan, dan pemenuhan terhadap HAM (Pasal 28I ayat 4 UUD 1945) ;Menimbang, bahwa prinsip sebagaimana terurai diatas,melahirkan suatu prinsip yanglain yaitu proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran material
Register : 25-08-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 1310/Pid.Sus/2021/PT MDN Tanggal 22 September 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Ricky Tohom Adolf Pasaribu, S.H.,M.H.
Terbanding/Terdakwa : Rinawati Als. Rina
31 — 12
Terbanding/Terdakwa : Rinawati Als. Rina
31 — 12
Terdakwa melainkan sebagai usaha preventif danrepresif agar Terdakwa bisa menyesali dan menginsyafi perbuatanya, namundisisi lain hukum yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan untuk menurunkanderajat Terdakwa sebagai manusia ciptaan Tuhan, akan tetapi bersifatedukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebutdimasa yang akan datang; Bahwa dengan kata lain penjatunan pidana yang diterapkan kepadaTerdakwa lebih mengedepankan nilainilai pendidikan dan keimanan kepadaTerdakwa sebagai manusi
Register : 25-10-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 195/G/2013/PTUN.JKT Tanggal 27 Maret 2014 — NAZWAR NAZAR, SE., MBA;MENTERI HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
129 — 36
129 — 36
tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusiasedangkan yang dimaksud Menteri didalam Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH01.AH.01.01 Tahun 2011adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukumdan Hak Asasi Manusia ; 20 nnn noon nnnnnn nn nnn ccnaMenimbang, bahwa berdasarkan rumusan norma yang terkandungdidalam Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Perseroan Terbatas dan Pasal8 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi
PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor:M.HH01.AH.01.01 Tahun 2011 ;Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud denganprosedural formal adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu samalain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelasdan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas,untuk mencapai kejelasan dan kepastian prosedur tersebut tertulis dan termuatdalam peraturan perundangundangan ; Menimbang,
Register : 11-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 29/G/2019/PTUN.GTO Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat:
MARWAN B. SULEMAN, S.T., M.M.
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN GORONTALO
141 — 69
MARWAN B. SULEMAN, S.T., M.M.
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN GORONTALO
141 — 69
dariPENGGUGAT tetapi TERGUGAT baru mengirimkan balasan atas UpayaAdministratif pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2019 Nomor:800/BKDIKLAT/388/IV/2019, namun didalam surat balasan atas UpayaAdministratif tersebut dimana pada pont (15) dijelaskan BahwaKeputusan Bupati Gorontalo Nomor: 780/29/XII/2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tidak Pidana Kejahatan Yang adaHubungannya dengan Jabatan telah melalui proses sesuai ketentuanperundangundangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan HakAzasi Manusi
Register : 16-03-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Jmb Tanggal 4 Mei 2017 — DWI CAHYONO Als DWI Bin PARJUAN
60 — 19
60 — 19
Unsur Senjata api, amunisi;Bahwa senjata api adalah Nat hasil cipta karya manusia yang terbuat dari besi dansenjata logam serta kayu sebagai bahan dasar yang diproduksi oleh pabrik yangmemiliki izin khusus untuk mendukung terciptanya letusan ataupun ledakan dariamunisi yang terbagi menjadi beberapa bagian (laras , kerangka, selinder, grep)yang berguna untuk menciptakan bunyi atau ledakan laju proyektil dad amunisi ,senpi rakitan adalah slat hasil cipta karya manusi yang terbuat dari besi dansejenis
Putus : 13-03-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553 PK/Pdt/2013 Tanggal 13 Maret 2014 — Tuan ANDANG TARUNA alias ANG U SHIO, dkk ; Tuan KASIM alias ONG CHING LIONG,
89 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
YayasanPerguruan Wahidin dengan dasar Akta Pendirian Nomor 21tanggal 17 April 2004, telah mendapat ganti rugi materiilsebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) untukkepentingan Kasim dan Rajadi selaku Ketua Pengurus/Wakil Ketua Pengurus;Dengan adanya temuan bukti suratsurat yang bersifatmenentukan atau Novum: Perselisinan yang timbul antaraPengurus, tidak tunduk pada undangundang tentangYayasan, karena Yayasan Perguruan Wahidin belummemperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HakAsasi Manusi
Register : 03-03-2014 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 32/Pid.B/2014/PN.Kot Tanggal 22 April 2014 — - ISKANDAR Bin HAPISI;
64 — 10
64 — 10
Unsur Barang Siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalahsiapa saja yaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebuttidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapatmenghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telahdilakukannya ataupun alasan peniadaan kesalahan, dalam perkara ini yangdimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa ISKANDAR Bin
Putus : 31-05-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 K/PID.SUS/2017 Tanggal 31 Mei 2017 — TOMMY
131 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
yaitu bahayaperbuatan membunuh oleh negara itu akan memancing suatupenyusulan pula terhadapnya.Bahwa menanggapi tentang penerapan hukuman mati terhadap pelakupelaku kejahatan di dunia, ternyata ditanggapi serius oleh negaranegara Internasional, terbukti pada tahun 2010 sebanyak 141 negaraanggota Perserikatan BangsaBangsa (PBB) sudah tidak lagimenerapkan pidana mati, oleh karena pada dasarnya penerapanhukuman mati tidak sejalan dengan semangat dari ketentuan Pasal 3Deklarasi Universal HakHak Asasi Manusi
Putus : 26-11-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1854 K/Pdt/2015 Tanggal 26 Nopember 2015 — PT. KUALA RAJA, dk vs Dra. CUT LAILAWATI
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Raja Syahnan,berkedudukan di Lhok Sukon, Aceh, berdasarkan Akta PendirianNomor 5 tanggal 01 November 2000, yang telah mendapatpengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusi RI,beralamat di Jalan Merdeka Timur, Desa Uteunkot, KecamatanBanda Sakti, Kota Lhoksumawe;Termohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi/Terbanding IV;danI. KUASA PENGGUNA ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN BIDANG SUNGAI, DANAU DAN WADUKDINAS PENGAIRAN ACEH, berkedudukan di JalanIr.
Register : 10-02-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 21/G/2014/PTUN.JKT Tanggal 3 Juli 2014 — JUSTINUS SINURAT;DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk
58 — 42
58 — 42
BuktiT2 : Keputusan Mentert Hukum dan Hak Asasi Manusi RepublikIndonesia Nomor : AHU48353.AH.01.02.Tahun 2008 TentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;(Fotocopy) ; 3. BuktiT3 =: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesiamenjadi Perusahaan Perseroan (Persero), tanggal 29 April 1992 ;(Fotocopy) ; 4.
Register : 28-01-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT GORONTALO Nomor 2/PDT/2021/PT GTO Tanggal 25 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat I : Hi. DAHLAN MUDA
Pembanding/Penggugat II : HJ. RUGA H. DJAILANI
Terbanding/Tergugat I : PT BANK MANDIRI GORONTALO persero Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo
289 — 126
Pembanding/Penggugat II : HJ. RUGA H. DJAILANI
Terbanding/Tergugat I : PT BANK MANDIRI GORONTALO persero Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo
289 — 126
Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 Ayat 2 UndangundangNo. 39 Tentang Hak Asasi Manusi (HAM)Bahwa Tiada SeorangpunBoleh Merampas Miliknya Dengan Sewenangwenang Dan SecaraMelawan Hukum;. Bahwa Pelawan dan Pelawan Il telah mendapatkan SuratPemberitahuan Lelang Agunan Kredit NomorMNR.RCR/REG.MKS.GTO.541/2020 tanggal 08 April 2020 yang dimanakedua objek tersebut adalah milik Pelawan dan Pelawan Il;.
Register : 05-07-2012 — Putus : 02-10-2012 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 297/PDT.G/2012/PN JKT.PST Tanggal 2 Oktober 2012 — SYAFRUDDIN NGULMA SIMEULUE >< JIMLY ASSHIDDIQIE,Cs
106 — 27
106 — 27
Azasiae Bahwa Tergugat VIII dalam kapasitas Ketua Komisi Hak Azasi Manusiadan Turut Tergugat dalam kapasitas sebagai Sekretaris Jenderal KomisiNasional Hak Azasi Manusia mempunyai kedudukan, tugas danwewenang berdasarkan ketentuan Undangundang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Azasi Manusia dan Peraturan Komisi Nasional HakAzasi Manusia Nomor : 11/KOMNAS HAM/IV/2008 tentang Tata TertibKomisi Nasional Hak Asasi Manusia; Menimbang, bahwa Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota KomisiNasional Hak Azasi Manusi
Register : 28-02-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN MALILI Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Mll Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Ramaditya Virgiyansyah SH., MH
Terdakwa:
Jasmin Bin Bakri
79 — 36
Ramaditya Virgiyansyah SH., MH
Terdakwa:
Jasmin Bin Bakri
79 — 36
HASNAWIR benarmerupakan darah manusi dan berasal dari individu berjenis kelamin lakilaki (X,Y).2. 21 (dua puluh satu) Loci marka STR dari setengah pasang alel daridarah pada pisau pink terdapat bercak darah diduga milik Korban cocokdengan 21 (dua puluh satu) Loci marka STR dari setengah pasang alel(alel paternal) dari sampel darah milik sdr.
Register : 11-09-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 196/Pid.Sus/2013/PN.KTA Tanggal 30 Oktober 2013 — - XXXXXXXXXXXXXX;
28 — 11
28 — 11
Unsur Barang Siapa: Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa sajayaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasanpenghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumatas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwaXXXXXXXXXXXXXXXX
Register : 09-07-2015 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 409/Pdt.G/2015/PN Tng Tanggal 20 April 2016 — Penggugat
LAILI ANITA,S.Pd.
Tergugat
Cartam,S.Pd.M.Pd.
51 — 20
51 — 20
yang ditujukankepada Ketua PGRI Kota Tangerang Selatan, perihal : Mohon Perintahkan,diberi tanda P83 ;Foto copy Pengurus Cabang Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)Kecamatan Serpong No. 089/PGRI.Cab/IV/2009 tanggal 25 April 2009 yangditujukan kepada Ketua Perkumpulan LembagaLembaga Pendidikan PGRI(PPLP PGRI) Kabupaten Tangerang, perihal : Rekomendasi KepalaSekolah SMP PGRI Serpong, diberitanda P84 ;Foto copi surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RIDirektorat Janderal Hak Asasi Manusi
Putus : 21-05-2013 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN KALABAHI Nomor 32/Pid.Sus/2013/PN Klb Tanggal 21 Mei 2013 — - BOAS FRAMOL, DKK
56 — 18
56 — 18
Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam KUHPmemberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusi dan yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa I. BOAS FRAMOL, terdakwa II.THOMAS LETIE, terdakwa III. ERASTUS LETDE, terdakwa IV. KRISTOMASLANDE, terdakwa V. LUTER MAURE dan terdakwa VI.
Register : 04-11-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 7/G/2019/PT.TUN.JKT Tanggal 5 Maret 2020 — YULI TIANDIKA; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
136 — 96
136 — 96
PT.TUN.JKTBahwa Penggugat tidak diberi kesempatan dalam hal ini panggilan danpemeriksaan untuk memberikan pembelaan diri dengan tidak dilakukanproses hukuman yang berjenjang sehingga bertentangan dengankententuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;Bahwa dengan demikian berdasarkan alasanalasan hukum tersebut diataskeputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia menerbitkan SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi
Putus : 21-05-2013 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN KALABAHI Nomor 33/Pid.Sus/2013/PN.KLB Tanggal 21 Mei 2013 — - EDUARD LETDING, DK
54 — 16
54 — 16
Unsur Barang Siapa*.wonn Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam KUHP memberikanarah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusi dan yang diajukan di persidangandalam perkara ini adalah terdakwa terdakwa . EDUARD LETDING,terdakwa Il. YOHANIS LANGMAU, terdakwa Ill YAKOB LAUTANG terdakwa lV.MELIANUS TANDE terdakwa V. FILMON LEBO dan terdakwa VI. ONISIMUS LAURE,dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami dantuntutan pidana ini.
Register : 10-03-2016 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN MAJENE Nomor 1/Pid.Prap/2016/PN.Mjn Tanggal 11 April 2016 — Drs. Ahmad Hasan, MM
Melawan
Kepala Kejaksaan Negeri Majene
188 — 113
188 — 113
./ R.4.25/Fd.1/11/2015 tanggal 09 Nopember 2015,Print1.b/R.4.25/Fd.1/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 adalah tidaksah dan merupakan tindakan sewenangwenang, melawan hak danmelanggar hukum serta melanggar hak azasi manusi;Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik, harkat danmartabat Pemohon, dan mengumumkan baik di media cetak maupun dimedia elektronik, baik lokal maupun nasional, selama 7 (tujuh) hariberturutturut;Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.3.000.000,
Register : 01-12-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 23/P/FP/2020/PTUN.JKT Tanggal 6 Januari 2021 — Pemohon:
Fritz Todung Pamostang Rajagukguk
Termohon:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
391 — 639
Fritz Todung Pamostang Rajagukguk
Termohon:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
391 — 639
tanggal 18 Juni 2020, Tentang TanggapanAtas Surat Nomor : HKI.2.KI.01.0832 tanggal 28 Mel2020, (foto kopi Sesuai dengan aslinya);Berita Acara Penerimaan Dokumen LMK Nomor:HKI.2.UM.YANKUM.01.0158, tanggal 19 Juni 2020, (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Daftar Hadir Verifikasi Faktual Kemenkumham Perkumpulan LMK PELARI Nusantara Tanggal 17 Juli2020, (foto kopi Sesuai dengan aslinya);Surat Direktur Hak Cipta Dan Desain Industri DirektoratJenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum DanHak Asasi Manusi