Ditemukan 1873 data
I Ketut Rundung
Tergugat:
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Karangasem
Intervensi:
I Wayan Mangku Ramia.,dkk
396 — 338
Untuk menghindari adanya dualisme putusan Pengadilanyang berbeda serta dapat menimbulkan tumpang tindin putusanyang kemudian berakibat Nukum akan terjadinya ketidakkepastian hukum serta yang dapat merugikan kepentingan paraPinak. Oleh karenanya Majelis hakim patut menyatakanGugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak :Vi. Gugatan Penggugat Kabur (obscurrlibeli). Banwa gugatanPenggugat Kabur tidak jelas dapat dicermati sebagaimana dalilGugatan Pokok Perkara angka .
1.ANDI NURDIN
2.JAMALUDDIN
Tergugat:
1.PT. BUMI MAS AGRO
2.BASO ALI
104 — 53
Pada saat rapat, kelompok tani ParaPenggugat sulit untuk dilegalitaskan dan semua bilang tidak ada jalan untuklegalitas karena adanya klaim lahan, tumpeng tindin dengan masyarakatdan lahan masuk wilayah HGU PT.
119 — 83
Tergugat KONPENSI untuk melakukan Akta Jual Beli namuntidak mendapat tanggapan dari Para Tergugat KONPENSI hingga bataswaktu izin peralihnan hak atas tanah terlewati adalah dalil yang tidak benardan bertolak belakang dengan faktafakta yang ada;Bahwa selain hal tersebut diatas, itikad tidak baik dari PenggugatKONPENSI semakin nyata terlinat dengan tidak adanya pemberitahuanatau informasi kepada Para Tergugat KONPENSI dan Turut TergugatKONPENSI bahwa atas tanah aquo masih terdapat sengketa atautumpang tindin
Terbanding/Tergugat I : BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Terbanding/Tergugat II : PT. SENTIKA MITRA PEERSADA
60 — 38
Pasal 7 ayat 2 Kepmen ESDM No.1603/2000 mengatur sebagai berikut:Pelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajibmenerapkan system permohonan pertama yang telah memenuhipersyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WilayahPertambangan (first come first served);Selanjutnya Pasal 10 ayat 2 Kepmen ESDM No.1603/2000 mengatursebagai berikut:Dalam hal terjadi tumpang tindin dalam pencadangan wilayah antaramenteri atau gubenur atau bupati/walikota, pemohon yang paling duluditerima
1.HENDRIK JATMIKO WINANDY
2.MISBAH
3.RUSDI
4.MULYADI
5.MOH. ALI SURYANTO
6.ROBBID DHAMIRI
7.UCIK SEPTEYANA NINGSIH
8.MOH. SAPIâ≢I
Tergugat:
KEPALA DESA AENGTONGTONG
179 — 94
Aengtongtongpernah membuat Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya Kepada PerangkatDesa Aengtomgtong tertanggal 27 Pebruari 2020 yang ditujukan kepadaTergugat, yang mana isi surat pernyataan tersebut pada pokoknyamenyatakan Perangkat Desa Aengtongtong (Para Penggugat) tidakmenunjukkan sifat sebagai perangkat desa dalam kehidupan bermasyarakatkarena mereka seolaholah sinis dan tidak mau kenal bahkan cemberut yangmemicu permusuhan dan perpecahan di masyarakat Aengtongtong,kemudian juga terjadi tumpang tindin
142 — 163
Karya DayunMenimbang bahwa terhadap barang bukti ini Majelis Hakim menilaibahwa substansi dari barang bukti ini merupakan rumusan hasil pertemuanpermasalahan terhadap tumpang tindin lahan antara PI. Karya Dayundengan PT. Duta Swakarya Indah lalu berisi mengenai bentuk polapenyelesaian antara PT. Karya Dayun dengan PT.
Ir M Nazar atau nama lain Tgk. H T M Nazar
Tergugat:
1.Majelis Tuha Peuet Lembaga Wali Nanggroe Aceh
2.Wali Nanggroe Aceh
Turut Tergugat:
1.KEURUKON KATIBUL WALI CQ DRS. SYAIBA IBRAHIM SELAKU KATIBUL WALI
2.PEMERINTAH ACEH CQ Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T selaku GUBERNUR ACEH
3.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH CQ SULAIMAN, SE selaku KETUA, Drs. H. SULAIMAN ABDA, M.Si selaku WAKIL KETUA I, TEUKU IRWAN JOHAN, S.T selaku WAKIL KETUA II, DALIMI, S.E, Ak selaku WAKIL KETUA III selaku PIMPINAN DPRA
4.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ Ir. H. JOKO WIDODO selaku KEPALA PEMERINTAHAN INDONESIA
45 — 7
Kemudian, TurutTergugat Ill berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadappenyediaan dan penggunaan anggaran bagi Waliyulahdi dalam bentukpenolakan terhadap pengesahan = anggaran Waliyulahdi yangbertentangan dengan peraturan dan prosedur yang berlaku serta tidaktumpang tindin dengan Keputusan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe No.189.1/39/2016 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan WaliyulahdiLembaga Wali Nanggroe.DALAM EKSEPSI1. Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana pada GugatanPenggugat.2.
184 — 62
Barito Kuala tersebut kepada anaknya yaitu Saksi AhmadSofyan Hutapea.S.sos ;Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ini diketahuikarena awalnya pada bulan Agustus 2018 Saksi Ahmad Sofyan Hutapea.S.sos inginmelakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 101 milknya yang masih terteraatas nama Akhmad Fathony bin Haji Mansyur Kasim, kKemudian diketahui bahwa tanahtersebut tumpang tindin (over lap) dengan Sertipikat Hak Milik nomor 508 milikHj.Nuririanisyah,S.SIT,MM, Sertipikat
339 — 746 — Berkekuatan Hukum Tetap
Segala ketentuan mengenai posisigubernur maupun walikota sangat jelas diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,termasuk kewenangan dan tugastugas sebagai kepala daerah.Tidak terjadi sinkronisasi dan koordinasi, yang menimbulkandualisme dan tumpang tindin kewenangan, karena seharusnyakepala daerah yang merupakan wakil dan perpanjangan tanganpemerintah pusat di daerah adalah gubernur dan bukan walikota,sehingga kalaupun pemerintah pusat harus menunjuk ex OfficioKepala
Soleman Amnahas
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang
Intervensi:
MARKUS TUNBONAT
191 — 106
Kesalahan objek hak, kesalahan jenishak, f. kKesalahan perhitungan luas, g. terdapat tumpang tindin Hakatas Tanah, h. Data yuridis atau data fisik yang tidak benar dan, i.Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasiBahwa TERGUGAT melanggar Asas Asas Umum Pemerintahanyang baik ( AAUPB ):a. Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasanperaturan peundang undangan , kepatuhan dan keadilan ;Halaman 43 dari 113 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.KPGb.
Terbanding/Tergugat : PT. Sebuku Inti Plantation .SIP.
Terbanding/Turut Tergugat I : Bupati Nunukan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
68 — 49
Memohon diberikan areal pengganti;c. areal yang tumpang tindin dan sudah diland clearing namun belumditanami agar diserahkan kepada PENGGUGAT;d.
122 — 43
yangketiga di dekat kolong hijau sudah saksi lepaskan kepada Terdakwa ;Bahwa setahu saksi tanah Abu Bintur berada disebelah Utara;Bahwa saksi pernah tanda tangan sebagai saksi batas pada tahun 1995;Bahwa setahu saksi sebelumnya ada yang mengelola tanah yaitu sdr.Mulyadi dan Mursahroni;Bahwa saksi tidak mengetahui batasbatas tanah dari ketujuh belasOrang yang tanahnya dibeli Terdakwa ;Bahwa tanah milik saksi sudah saksi buat suratsuratnya pada tahun1990;Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tumpang tindin
SALVINUS ULIN
Tergugat:
PT. HARAPAN RIMBA RAYA
116 — 47
Tongken dkk sementara tanah yang diakui olehPenggugat sebagai hak miliknya faktanya adalah tumpang tindin dengantanah yang dimiliki oleh sdr. Tongken dkk ;Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 31, olehkarena lokasi tanah yang diakui oleh Penggugat dalam perkara ini adalahsama/tumpang tindih dengan tanah yang diakui oleh Sdr.
NASIR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
Intervensi:
1.SUHARTI
2.WAHYU WICHAKSONO
3.DIANA TJUA MOTTOH
4.ROBERTY BAIKOLE
206 — 78
Bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Penggugat berada di atas tanah terkaitdengan 14 objek sengketa, sedangkan 1 objek sengketa yaitu objek sengketa 8tanahnya tidak tumpang tindin dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat;(Vide bukti T35)2. Bahwa seluruh objek sengketa benar diterbitkan oleh Tergugat; (vide bukti T1s.d T15, T.ll.Int3 dan T.ll.Int.21)3. Bahwa Penggugat saat ini menguasai tanah seluas 200x150 m?
87 — 42
Bahwa perlu Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili PerkaraRekonvensi ini ketahui, bahnwa selama ini sejak tahun 2016 telah diisukanatau diopinikan oleh Tergugat Rekonvensi dkk bahwa tanah kosong milikPenggugat Rekonvensi tumpang tindin dengan Cahyadi guy, dan isu opinitersebar dilingkungan bisnis dan kehidupan sosial Penggugat Rekonvensikemudian oleh karena keterangan palsu Berita acara Pengembaliaan Bataspada tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oknum BPN KotaSamarinda, sehingga seolaholah
997 — 1838 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 77 P/HUM/201914.merujuk Lampiran UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan,sinkronisasi sudah dilakukan dari proses penyusunan naskahakademik, sehingga tumpang tindin dan penyimpanganketentuan tidak terjadi;Bahwa terhadap Rumusan Pasal 51 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 104 Tahun 2015 yang menyimpangperaturan perundangundangan yang lebih tinggi, Ahli AlliMasyhar Mursyid menerangkan sebagai berikut:e Rumusan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah
44 — 15
Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perobuatan menyalahgunakankewenangan, karena terdakwa telh melaksanakan tugas sesuai dengantupoksinya, kalaupun ada keterbatasan dalam pelaksanaannya haltersebut dikarenakan adanya kebijakan Walikota Semarang yangmengakibatkan tumpang tindin kewenangan antara terdakwa denganPanitia yang dibentuk oleh Kepala Dinas PSDA dan ESDM;3.
perbuatan yangmenyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telahdiuraikan di atas, maka pendapat dari Penasihat Hukum terdakwa yangmenyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatanmenyalahgunakan kewenangan, karena terdakwa telah melaksanakantugas sesuai dengan tupoksinya, kalaupun ada keterbatasan dalampelaksanaannya hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan walikotaSemarang yang mengakibatkan tumpang tindin
68 — 22
Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perobuatan menyalahgunakankewenangan, karena terdakwa telh melaksanakan tugas sesuai dengantupoksinya, kalaupun ada keterbatasan dalam pelaksanaannya haltersebut dikarenakan adanya kebijakan Walikota Semarang yangmengakibatkan tumpang tindin kewenangan antara terdakwa denganPanitia yang dibentuk oleh Kepala Dinas PSDA dan ESDM;3.
perbuatan yangmenyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telahdiuraikan di atas, maka pendapat dari Penasihat Hukum terdakwa yangmenyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatanmenyalahgunakan kewenangan, karena terdakwa telah melaksanakantugas sesuai dengan tupoksinya, kalaupun ada keterbatasan dalampelaksanaannya hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan walikotaSemarang yang mengakibatkan tumpang tindin
1.Ir. Mangatur Pardede
2.Armawaty Butar Butar
3.Haris Kristanto Pardede
Tergugat:
Hj.Marlaini
Turut Tergugat:
1.Maryono
2.Zulwardi
3.Zaipul
4.Yelita Okviyeni
5.Kepala Desa Karya Indah
Intervensi:
1.Ruwaida
2.Fauzi Anwar
3.IRZAY ANWAR
4.Azizah
122 — 160
pada perkara perdata nomor 108/Pdt.G/2019/PN Bkn;Bahwa setelah mempelajari Seluruh SKGR milik Terguggat 1,II, IIIdalam Rekonvensi, masing masing SKGR tersebut terbit hanyaHal 56 dari 93 Putusan Nomor : 04/Pdt.G/2021/PN.Bknberdasarkan Surat Keterangan Sempadan Tanah (SKST) atas namaTergugat IV,V,VI,VII dalam Rekonvensi;Bahwa alas hak atas tanah milik Tergugat IV,V,VI,VII dalamRekonvensi yang kemudian dibeli oleh Tergugat , Il, Il dalamRekonvensi sangatlah meragukan keabsahannya karenaterjaditumpang tindin
94 — 54
Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perobuatan menyalahgunakankewenangan, karena terdakwa telh melaksanakan tugas sesuai dengantupoksinya, kalaupun ada keterbatasan dalam pelaksanaannya haltersebut dikarenakan adanya kebijakan Walikota Semarang yangmengakibatkan tumpang tindin kewenangan antara terdakwa denganPanitia yang dibentuk oleh Kepala Dinas PSDA dan ESDM;3.
perbuatan yangmenyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telahdiuraikan di atas, maka pendapat dari Penasihat Hukum terdakwa yangmenyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatanmenyalahgunakan kewenangan, karena terdakwa telah melaksanakantugas sesuai dengan tupoksinya, kalaupun ada keterbatasan dalampelaksanaannya hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan walikotaSemarang yang mengakibatkan tumpang tindin