Ditemukan 10645 data
90 — 10
Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 (vide Buku Prof.Subekti, SH, PokokPokok Hukum Perdata, Penerbit Intermasa Cetakan XVIIIhalaman 133), yang menyatakan sebagai berikut :11.1. Pasal 1365 KUHPerdata :Tiap perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) mewajibkanorang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbulkerugian, untuk membayar kerugian itu. ;11.2.
Putusan Hoge Raad tanggal 31 September 1919 :Onrechtmatig, tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau orang lain,tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harusdiindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda oranglain. ;Bahwa kerugian materiil dan immaterial yang diderita Penggugat sebagaimanayang dimaksud pada angka (9) diatas adalah sebagai berikut :12.1.
24 — 2
hari Pemohon dipanggil JEKIEMenimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan halhal lainnya lagidalam permohonan ini selain mohon penetapan, dan selanjutnya untukmempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimanatercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas :Menimbang, bahwa pada akhimya Pemohon mohon PenetapanMenimbang, bahwa pasal 93 Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
melawan hukumsebagaimana termuat dalam putusan halaman 4448 menurutpendapat kami tidak sesuai dengan pengertian melawan hak meliputiperbuatan Terdakwa; Bahwa melawan hak dalam perkara ini seharusnya tidak hanyadidasarkan terhadap obyek tanah, melainkan meliputi jugaterhadap niat Terdakwa yang tergambar dari tindakan berupakesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang laindengan cara yang bertentangan dengan hukum; Bahwa sejak dijatunkannya putusan dalam perkara LindunbaumCohen pada tahun 1919
oleh Hoge Raad di Negeri Belandaberdasarkan HR tanggal 31 Januari 1919 N.J. 1919 him 161 W.10365, maka perbuatan melanggar hukum pada umumnyadiartikan sebagai berikut : Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; Melanggar hak obyektif orang lain; Melanggar kaidah tata susila; Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengansesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;Karena pengaruh H.R.
Negeri Belanda tahun 1919, Vos seorangpengamat paham melawan hukum yang materil merumuskan"perobuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang olehmasyarakat tidak diperbolehkan". Dr. INDRIYYANTO SENO ADuJl,SH.
SEPTIAN TRI YUWONO, SH.
Terdakwa:
ADI SAPUTRO BIN MARMIN
41 — 6
SedangkanHoge Raad pada tanggal 31 januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat.
29 — 20
Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor474.2/1919/X/2019;2. Bukti bertanda P.2. Fotokop! Kutipan Akta Kelahiran Nomor315/Ist/Srt/Am/2008;3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi Surat Pernyataan Pisah Ranjang;Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat buktibertanda P.1 sampai dengan P.3 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberimeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;ll. BUKTI SAKSI:1.
PengadilanNegeri Singaraja;Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlumempertimbangkan terlebin dahulu apakah perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat sah menurut hukum;Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menuruthukum masing masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap tiapperkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku(vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974);Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kawin Nomor :474.2/1919
94 — 26
pengertian perbuatan dalam Perbuatan MelawanHukum adalah Nonfeasance, yaitu merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan olehhukum, Misfeasance, yaitu perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan manamerupakan kewajibannya atau) merupakan perbuatan dimana adanya hak untukmelakukannya, dan Malfeasance merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunyatidak berhak untuk melakukannya ;2 Perbuatan itu harus melawan hukumDikaji dari aspek teoritik dan praktek peradilan pada hakekatnya sebelum tahun 1919
Kemudian pada tahun 1919, Hoge Raad Belandamelalui Arrest tanggal 31 Januari 1919 menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam artianluas, yang meliputi perbuatan yang melanggar undangundang berlaku, melanggar hak oranglain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatanyang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yangbaik dalam bermasyarakat
H. MASRUCHIN
26 — 3
Abd Hannan, di catat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919 No.81, dengan sebuah Akta Kematian yang menerangkan bahwa di Surabaya pada tanggal 09-02-1999, telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama H. Abd Hannan;
- Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);
71 — 10
Menyatakan perkawinan antara Penggugat DEDDY SETIAWAN dan Tergugat ONG GIOK LING (LISIANI) yang berlangsung di Magelang pada tanggal 5 Mei 2001 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 18/2001 menurut Stbld 1917130 Jo 1919-81 Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang putus karena perceraian ;3.
Supriansyah,SH
Terdakwa:
TRIDIANTO ALIAS OYONG BN M. YASIN
17 — 7
Raja Grafindo Persada,Jakarta, 1991, hal 224).Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 345/Pid.B/2019/PN LigHoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat,antara lain sebagai berikut: onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yangbertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susilamaupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.
Slamet Susianto
2 — 0
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian Samini tersebut kedalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas Samini, agar kematian Samini, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919
81 — 28
Putusan No.29/PDT/2011/PT.PTK.25 April 2011 Nomor. 11/Pdt.G/2010/PN.SBS dapat dipertahankan dalam peradilantingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihakyang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkatbanding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankankepada Penggugat/Pembanding ;Memperhatikan, pasal 1919 Kitab Undangundang Hukum Perdata sertaperaturan
14 — 5
dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Arista Oktriana) dengan Tergugat (Andri) yang dilakukan di Vihara Sakyakirti Jambi di Jambi pada tanggal 09 Desember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 312/Um-1917/2008, dari daftar perkawinan stbld 1917 No.130 jo 1919
26 — 17
No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992(Inkract Van Gewisjsde), dengan amar putusannya yaitu Menetapkanatan Para Penggugat adalah sebenarnya didasarkan (tersirat pembahagian dari sebahagian harta peninggalan almarhumBUAMBOWO HAREFA kepada ahli warisnya tentang kebunkebun dari Halaman 10 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/PDT/2017/PT MDNNomor A.1 s.d A.14 SAH MENURUT HUKUM, Jo.
No. 1919 K/PDT/1991, tanggal 28 September 1992,Para Penggugat a quo KEMBALI mengajukan gugatan dengan pihak Tergugat salah satunya yaitu Turut Tergugat RAHMANIAR (a quo),sebagai Tergugat A.XVII dalam perkara No. 10/PDT/G/2004/PN.GST., Halaman 12 dari 55 Halaman Putusan Nomor 125/PDT/2017/PT MDNtanggal 7 Juli 2005, Jo. Putusan PT. Sumatera Utara No.145/PDT/2006/PT.MDN., tanggal 23 November 2006, Jo. PutusanMA.RI.
No. 1919 K/PDT/1991,tanggal 28 September 1992 SAH SECARA HUKUM, yang secarahukum juga kembali menguatkan amar yang berbunyi mbahagian dari sebahagian harta peninggalan almarhum Bkepada ahli warisnya tentang kebunkebun dariMENURUT HUKUM;4. Bahwa objek dan pihak dalam perkara a gq dan pihak dalam perkara perdata No.putusannya diucapkan pada tanggalPT. Sumatera Utara No. 385/PDi199diucapkan pada tanggal 31 Jan a0/PT.MDN., yang putusannya, Jo. Putusan MA.RI.
8 — 1
kedua, kelima sampai denganMenimbang, bahwa pada persidangan yang keenam sampai dengan kedelapan Pemohontidak hadir dan Termohon pada persidangan kedelapan meskipun telah dipanggil dengan sah danpatut tidak hadir di persidangan tanpa adanya alasan yang jelas dan tidak mengutus wakil ataukuasanya untuk hadir di persidangan; Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis, maka Pengadilanmengeluarkan surat teguran untuk menambah Panjar Biaya Perkara sebagaimana SuratnyaNomor : W11A4/1919
36 — 4
Staatsblad Tajun 1919 Nomor81 tentang Pencatatan SipilGolongan Tionghoa;. Adapun dalam pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telahmemiliki 3 orang anak yakni anak pertama yang bernama Dery lahir padatanggal 06 Juni 1992, anak kedua yang bernama Deny lahir pada tanggal 25Agustus 1995, dan anak ketiga yang bernama Desy lahir pada tanggal 29 July1996;.
17 — 3
, saksi saksi dan dihubungkan dengan surat surat bukti yaitu P.1 sampai dengan P.3 serta keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan,satu dan lainnya saling mendukung dan berkaitan sehingga Pemohon dapatmembuktikan tentang maksud penggantian nama Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan penetapannya,terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai aturan yang mengaturtentang permohonan ganti nama ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 93 dan 94 Staatsblad 1917No. 130 jo Staatsblad 1919
10 — 4
Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 Termohon telah mengajukanperkara Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Klas IA Makassardengan Nomor Perkara : 1919/Pdt.G/2015/PA.Mks, namun Termohonmencabut perkara tersebut. .6.
91 — 64
untuk penerbangan tersebuttelah dipesan / dibooking sejak tanggal 17 Oktober 2011, oleh karenanyajelas dan terang kesengajaan yang menimbulkan kerugian ini adalahsebuah perbuatan melawan hukum, yakni seperti dipertegas dalamPasal 1365 sebagai berikutTiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut ,Bahwa selanjutnya ijinkan kami mengutip kembali putusan Hoge Raadtertanggal 31 Januari 1919
25 — 1
Stbl 1919, 81 menentukan :Jika Pengadilan Negeri mengijinkan perubahan/mengganti namanama kecilatau penambahan namanama, maka putusan harus diserahkan kepada pegawaiCatatan Sipil tempat kelahiran si Pemohon, pegawai mana harus membukukannyadalam daftardaftar yang lagi berjalan dan membuat catatan tentang itu dipinggir aktekelahiran yang bersangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan danmempertahankan dalil
1.Hj Hadijah binti Ojo Winata
2.Tedi Nugraha bin H. E. Nurjaman
3.Bambang Moh Tahya Nugraha bin H. E. Nurjaman
4.Aep Dadan bin H. E. Nurjaman
5.Sutia bin H. E. Nurjaman
6.Ayan Alamsyah bin H. E. Nurjaman
7.Didin Wahyudin bin H. E. Nurjaman
8.Gardiana bin H. E. Nurjaman
16 — 5
Nurjaman bin Endin pada tanggal 19September 1919 telah meninggal dunia di Bandung di karenakan sakit,sesuai dengan Surat Kematian dari Kelurahan Sukapura, KecamatanKiaracondong, Kota Bandung dengan Nomor: 474.3/21/SKPR/II/2019,tertanggal 11 Februari 2020, dan saat itu Pewaris meninggal dalamkeadaan beragama Islam.Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.659/Padt.P/2020/PA.Badg4. Bahwa dengan meninggalnya Pewaris H. E. Nurjaman binEndin, maka ahli warisnya adalah:4.1.
Nurjaman bin Endin yangmeninggal dunia pada tanggal 19 September 1919 dalam keadaaanberagama Islam.3. Menetapkan Ahli Waris dari H. E. Nurjaman bin Endin adalah:3.1. Hj Hadijah binti Ojo Winata (isteri)3.2. Tedi Nugraha (anak kandung lakilaki)3.3. Bambang Moh Tahya Nugraha (anak kandung Iakilaki)3.4. Aep Dadan (anak kandung lakilaki)3.5. Sutia (anak kandung lakilaki)3.6. Ayan Alamsyah (anak kandung Iakilaki)3.7. Didin Wahyudin (anak kandung Iakilaki)3.8. Gardiana (anak kandung lakilaki).4.