Ditemukan 1840 data
Hermantoyo Adikusumo
Tergugat:
Samsul Hadi
Turut Tergugat:
I Putu Chandra, SH
163 — 114
Gede Putu Arthika, MM. tenggal 28 Mei 2014;Hal 29 dari 66 halaman putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PN.Dps2. Bahwa disisi lain setelan MOA berjalan sekitar 1(satu) bulan, TergugatRekonvensi beranggapan uang sebesar Rp. 3.500.000.000, tersebut adalahmerupakan dana landing account (Dana equity) sebagaimana dimaksuddalam MOA (Memorandum Of Agreement) tanggal 26 Mei 2018.
178 — 118
dikesampingkan;Halaman 87 dari 96 halaman Putusan Nomor 287/G/2018/PTUNJKT.Menimbang, bahwa selanjunya terhadap dalil eskepsi Tergugat yang padapokoknya menyatakan bahwa Penggugatbaru mengetahui objek sengketa TUN aquo pada tanggal 11 Agustus 2018, sehingga telah kadaluwarsa karena diajukanmelebihi 90 (Sembilan puluh) hari, yaitu 118 (Seratus delapan belas hari), dimanadalil tersebut telah dibantah oleh Penggugat yang menyatakan pada pokoknyapahwa yang benar penulisannya bukan tanggal 11 Agustus 2018 tetapi tenggal
AMINUDDIN OYOS
Tergugat:
Ir. SOEKOTJO
Intervensi:
BURHAN Bin SEMARANG
99 — 35
Semarang membuat suratpernyataan tenggal 5 Oktober 2016 (bukti T24) dan Saksi sendiri ataspermintaan Sdr.
126 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Gugat Pembatalan Putusan No. 57/Pdt.Plw/2007/PN.Jpr tanggal 19Desember 2007 yang Pemohon Kasasi ajukan gugatan tanggal 12 Februari2008 (boleh juga apabila gugatan Pembtalan menurut Yunsprudensi MARINo. 41K/Pdt/1990 tenggal 27 Februari 1992 tersebut dipertimbangkansebagai jawban atas surat gugat Termohon Kasasi tanggal 4 Oktober 2007yang verstek pada tanggal 19 Desember 2007), akan tetapi haruslah diingatbahwa Jawaban Tergugat tersebut adalah keberatan formal/eksepsi karenamenyangkut cara penerapan
131 — 102
., dapat Sidang untuk Mewakili WEKLIEFNISNONI demi kelancaran Persidangan Proses Acara Cepat,Singkat dan Biaya Murah ;Bahwa sesuai FAKTA dan BUKTI : T.25.1 dari POLDA NTT yangdiajukan dalam sidang ex perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.KPG, berdasarkan LAPORAN Tergugat GEORGEHalaman 4 dari 75 Halaman, Putusan Nomor 173/PDT/201 7/PT.KPGFERDINAND NISNONI pada POLISI tenggal 20 Maret 2014 Nomor :LP/B/IIV2014/SPKT Polda NTT yang mengatakan bahwa PenggugatALEXANDER RANGGA BORO, SH mengurus Surat
209 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ismail Titapele M.Pdsaat melakukan Rapat dengan para Kepala Dinas Pendidikan KabupatenKota Se Provinsi Maluku;Bahwa Pertimbangan hukum dan amar putsan Judex Facti pada peradilantingkat Banding di halaman 64 hingga halaman 76 menurut hemat kamisangatlah keliru misalnya penghitungan jumlah kerugian Negera oleh JudexFacti Pengadilan Tinggi pada halaman 69 yang menggabungkan danaperencanaan dan pengawasan menjadi satu padahal berdasarkan buktisurat No.425.11/833/08 tenggal 12 Oktber 2008 dan perencanaan
117 — 49
Nomor: 1343 K/Sip/1975/tenggal 15 Mei 1979. Tidakrelevan diterapkan pada perkara a quo.3. Bahwa gugatan warisan Penggugat sudah lengkap, karena semua ahliwaris H. Masse (alm). Dan almarhumah Madina, sudah dimasukkansebagai pihak untuk menerima pembagian harta warisan H. Masse (alm)secara sah dari Pengadilan Agama Watampone. Bahwa tidak ditariknyasaudara Massi dan Alakke, sebagai pihak dalam perkara ini, karenaMassi dan Alakke, menguasai obyek sengketa hanya sementara,Hal. 25 dari 84 Hal. Put..
122 — 26
kebenaranatas keterangan/surat dari ke5 distributor tentangpermintaan harga alatalat kesehatan tersebut kepadaKetua Panitia Pengadaan, terdakwa percaya saja kepadaNikosair Tarigan selaku Ketua Panitia Pengadaan;Benar terdakwa tidak pernah meneliti kebenaran hargayang dibuat oleh ke5 distributor tersebut kepadaperusahaan alatalat kesehatan yang resmi sebagaimanayang tertuang di dalam lampiran kontrak, surat keputusanDirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan DepartemenKesehatan RI Nomor: HK.05.DJ.V.AK.122 tenggal
kebenaranatas keterangan/surat dari ke5 distributor tentangpermintaan harga alatalat kesehatan tersebut kepadaKetua Panitia Pengadaan, terdakwa percaya saja kepadaNikosair Tarigan selaku Ketua Panitia Pengadaan;Bahwa terdakwa tidak pernah meneliti kebenaran hargayang dibuat oleh ke5 distributor tersebut kepadaperusahaan alatalat kesehatan yang resmi sebagaimanayang tertuang di dalam lampiran kontrak, surat keputusanDirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan DepartemenKesehatan RI Nomor: HK.05.DJ.V.AK.122 tenggal
212 — 66
kedua kalinya kepada Tergugat I dihadapanTergugat V tanpa terlebih dahulu membatalkan pengikatan jual beli dengan Penggugat ,sehingga karenanya perbuatan Tergugat I, II, Ill, IV, V dan VI dikwalifisir telah melakukanperbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;Menimbang bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat di atas, Tergugat I di dalamjawabannya membantah dengan mengatakan bahwa Tergugat I sama sekali tidak tahu menahuatas apa yang didalilkan Penggugat tentang Perjanjian Pengikatan jual/beli tenggal
1.Inah Binti H.Hasan Bin Mida
2.Munawaroh Binti H.Hasan Bin Midia
3.Martum Bin H.Hasan Bin Mida
4.Suharta Bin H.Hasan Bin Mida
5.Julaelah Binti Juned Bin Hasan Bin Mida
6.Hapid Mujaedi Bin Juned
7.Julaeha Binti Juned
8.Siti Juliah Binti Juned
9.Muhammad Hamidin Bin Juned
10.Junarsih Binti Juned
11.Maya Kusmiati Binti Kusnadi
12.Desy Kusumawati Binti Kusnadi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Intervensi:
1.Agus Tanu
2.Tuti Tanu, S.E.
3.Juliani Tanu
4.Teguh Mulyadi Tanu
237 — 149
Bahwa selanjutnya Gugatan dalam perkara A quo diajukan pada tanggal3 Juni 2021, oleh karenanya gugatan A quo yang diajukan oleh ParaPenggugat masih dalam tenggal waktu yang diatur pada Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata UsahaNegara jo BAB V ayat (8) PERMA Nomor 6 Tahun 1986 TentangPedoman PenyelesaianSengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Adminsitratif dan jo SEMA Nomor 02 Tahun 1991Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undangundang Nomor
107 — 50
di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal19 Maret 2019, dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitanhukandan diserahkan salinannya secara patut kepada Jaksa Penuntut Umummelalui Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagaimana surat BantuanPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori banding tanggal 21 Maret2019 Nomor : W15.U1995/Pid.SusTPK/III/201 9;Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) kepadaJaksa Penuntut Umum tenggal
99 — 35
kredit/debitur wanprestasi, maka dalam rangkapenyelesaian kewajiban penerima kredit/debitur atau penjamin, bank berhak....Untuk selanjutnya dilakukan penjualan oleh bank melalui lelang maupun penjualandibawah tangan, pengumuman mana tidak boleh diubah oleh penerima kredit/debiturlunas.7.Bahwa dalam positnya para Penggugat telah mengakui bahwa terjadi kreditmacet, yang tidak lain ialah wanprestasi yang dimulai oleh Para Penggugatsendiri, oleh karena Para Penggugat terkahir kalinya mencicil kerdit tenggal
Terbanding/Penuntut Umum : Diajeng Kusumaningrum, SH
103 — 31
Sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tenggal 24Oktober 2016;Hal dari 63 hal. Pts.N0.388/Pid.Sus/2016/PT SMG10. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang keduaNomor: 848/Pid/2016/PT Smg, tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23Nopember 2016;11. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampaidengan tanggal 20 Desember 2016;12.
152 — 25
Damar segara Agung LinesNo.010/PSDSAL/XV/2002, tenggal 29 November 2002 ;: Foto copy dari foto copy, Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 20013Foto copy sesuai aslinya, Akta Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT. Damar Segara Agung Lines No. 38 tanggal 28September 2000, Hambit Maseh, SH., Notaris di Jakarta.to copy sesuai aslinya, Akta Pengikatan Jual Beli PT. Damar SegaraAgung Lines No.3, tanggal 5 Juni 2001, Sunarni, SH.
Terbanding/Tergugat I : PT HUTAMA KARYA
Terbanding/Tergugat II : PT HK REALTINDO
224 — 147
Niaga.Jkt.Pst tanggal 26 Juli 2012, :Menimbang.....sehingga tidak dapat lagi Putusan Arbitrase No: 01/X/ADHOC/2001 tenggal 3 Oktober 2001 maupun pelaksanaan putusannyadijadikan dasar bahwa Pemohon PKPU memelliki tagihan kepadatermohon PKPU, sehingga Pemohon PKPU tidak bisa disebut kreditur dariTermohon PKPU dengan mendasarkan atas Putusan adHoc No: 01/X/ADHOC/2001 tanggal 3 Oktober 2001 karena telah terjadi Perdamaian.Halaman 12 dari 86 halaman Putusan Nomor 385/Pdt/2018/PT.DKI.Menimbang, bahwa sedangkan
MOHTAR TIDORE
Tergugat:
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
325 — 282
Bahwa selanjutnya pemeriksaan persidangan DKPP tenggal 19Maret2021 para Teradu telah mengajukan saksi sebanya k 5 (lima) orang kepadamajelis pemeriksa, akan tetapi majelis pemeriksa hanya menerima 1 (Satu)orang atas nama Sumar dan Lasongo, itu pun dinya takan oleh majelispemeriksa bukan sebagai saksimelainkan sebagai Pihak Terkait yang dibatasiketerangan nya hanya sebatas insiden yang terjadi antar a Pemohon (TeraduIl), akan tetapi DKPP tetap melaksanakan pemeriksaan dan memutusPengaduan dugaan pelanggaran
44 — 12
HINDIYONO Als SINGO selaku KadesSanankulon setelah saksi memenuhi pesanan untuk pembangunan jalanmakadam di Dusun Genengan Rt 3 Rw 5 Desa Sanan Kulon, KecamatanSanankulon Kabupaten Blitar selanjutya saksi juga memenuhi pesananterdakwa HINDIYONO Als SINGO yaitu :1) Mengirim pasir urug sebanyak 3 truk kejalan menuju sawahsebagaimana bukti kwitansi tanggal 20 Januari 2008 seharga Rp270.000, ;2) Mengirim semen bata merah sebanyak 3 truk untuk lapangan Voly DesaSanankulon sebagaimana bukti kwitansi tenggal
INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si bin LUKMAN
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
270 — 188
Pembayaran biaya tiket pesawat untuk pesertaakselerasi Bimtek bidang pertambangan ke PropinsiBangka Belitung pada dinas ESDM Kabupaten KuantanSingingisebanyak 51 orang dengan jumliah Rp.200.736.000, (dua ratus juta tujuh ratus tiga puluh enamribu rupiah).f. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir SuratPerintah Tugas Nomor : 147/UM/SPT/2013 tenggal 04April 2013 untuk mengikuti Akselerasi KegiatanWorkshop/Bimtek bidang Pertambangan ke PropinsiKepulauan Bangka Belitung pada tanggal 04 s/d 07
106 — 82
HENDY GUNAWAN.86. 1(satu) bundel foto copy harga satuan bangunan gedung danrumah Negara perM2 yang di keluarkan oleh DepartemenPekerjaan Umum, Dirjen Perumahan dan Pemukiman ProvinsiKep.Bangka Belitung, 02 Januari 2006.Hal.81 dari 95 hal.Put.No.04/PID/TPK/2013/PT.BBL8287. 1(satu) bundel foto copy harga satuan Pembangunan Bangunangedung Negara TA 1999/2000 yang di keluarkan oleh BAPENNASdan DEPARTEMEN KEUANGAN pada Januari 1999.88.1(satu) buku foto copy Kepmenkimpraswil Nomor : 332/KPTS/M/2002, tenggal
136 — 115
HENDY GUNAWAN.86. 1(satu) bundel foto copy harga satuan bangunan gedung danrumah Negara perM2 yang di keluarkan oleh DepartemenPekerjaan Umum, Dirjen Perumahan dan Pemukiman ProvinsiKep.Bangka Belitung, 02 Januari 2006.Hal.81 dari 95 hal.Put.No.04/PID/TPK/2013/PT.BBL8287. 1(satu) bundel foto copy harga satuan Pembangunan Bangunangedung Negara TA 1999/2000 yang di keluarkan oleh BAPENNASdan DEPARTEMEN KEUANGAN pada Januari 1999.88.1(satu) buku foto copy Kepmenkimpraswil Nomor : 332/KPTS/M/2002, tenggal