Ditemukan 262 data
81 — 45
Bahwa dengan demikian uraian alasan yang telah disampaikandiatas nampak tindakan Tergugat dalam menerbitkan suratkeputusan obyek sengketa a quo, diantaranya telah melanggara. TELAH MELANGGAR PASAL 4 DAN PASAL 9 PERATURANPEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 1999, karena diantaranyatelah menetapkan luas tanah yang bukan merupakankewenangan dari Tergugat;b.
101 — 54
Bahwa Tergugat juga melanggara asas kecermatan yang terkandung dalamAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), karena tidakmemperhatikan prasyaratan pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara ; Dalam Pokok Perkara ;1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum ProvinsiMaluku Utara Nomor : 07.b/Kpts/KPUPROV.029/Tahun 2011 tertanggal 18 Juli2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten
83 — 6
tidakbertanggng Jawab kepada Penggugat atas akses jalan masukkerumah Penggugat dan anak cucunya sehingga menimbulkanketidak nyamanan seperti Turut Tergugat Il memarkir mobil ambulandidepan rumah Penggugat, akibatnya cucunya ketakutan, terganungakses jalan keluar masuk rumah Penggugat dan anak cucunya,sehingga tindakan Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat llsecara renteng mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiimaupun moril, atau dengan kata lain telah melakukan suatuperbuatan yang melanggara
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : PUJI ASTUTY, SH
94 — 42
Pasal 55 Ayat 1 Ke1 Kitab Undang HukumPidana Majelis Hakim Tingkat Pertama juga menyatakan dalam Putusannyabahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggara Pasal 80 Ayat 2 Jo.
56 — 5
pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatifditentukan oleh undangundang dan didukung pula oleh adanya keyakinan Hakimterhadap eksistensinya alatalat bukti tersebut;Menimbang, bahwa pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan : alat bukti yangsah ialah :a Keterangan Saksi;b Keterangan Ahli;c Surat;d Petunjuk;Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.sus/2015/PN.Unr.e Keterangan Terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal melanggara
300 — 792
perjuaangan PPP dalampasal 4 Anggaran Dasar PPP .Bahwa Mekanisme pemberhentian sesuai Anggaran Rumah Tangga pasal 4Poin 5 jelas pemberhentian dilakukan dengan proses pemberian peringatansebanyak 3 kali secara berturut turut dimana hal ini sebagai kadaer PPP danmenjabat sebagai ketua Majelis Pakar DPC PPP Kabupaten Polewali Mandarhal ini PENGGUGAT tidak pernah dapatkan cenderung putusan ini memotongmekanisme organisasi, sehingga keluarnya Keputusan atas diri PENGGUGAToleh TERGUGAT 1 dan 2 telah melanggara
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HENDRATNO Alias HENDRA Bin AHMAD MARJUNI
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ALI AKBAR Alias AKBAR Bin SAFARUDDIN
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DWI RANGGA PRASOJO S.Sos Alias RANGGA Bin SUGENG
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DEDE ALFAYED Alias DEDE Bin SAFARUDDIN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : DIAN AWALINA ROSILISTIYANI, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : KASMAWATI SALEH SKM,SH
Terbanding/Penuntut Umum II : WAHYUDDIN SH
99 — 37
hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belastahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam denganpidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyal penasihat hukum sendiri,pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosesperadilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.Bahwa pembanding semula Terdakwa pada saat penyidikan tidak didampingioleh Penasihat hukum sehingga melanggara
1.WA ODE AFIFAH ADO
2.RUDIN ILYAS ADO
3.ROMY YASIN ADO
4.ASRUL WAHID ADO
5.IKA MUH. ISHAK ADO
6.RESTU AHMAD SUJUD ADO,
7.ANISA MUNAIDAH ADO
8.HERLINA ADO,
Tergugat:
1.H.SUPOMO ALHARHUM AHLI WARIS HJ. KATIDJAH ISTRII
2.WA ODE INDAHA ALMARHUMA AHLI WARIS DI JLN Dr. SOETOMO
3.Ir.SOEPIATI
4.SOEWARNO
5.SOEWARNI
6.GATOT SUTRISNO, S.E
7.SOEMIJAH
8.SOETOPO ALMARHUM AHLI WARIS SUMIATI ISTRI
9.SOEKAMTO ALMARHUM AHLI WARIS RAHMATIA
10.SOEMARJO
11.SOENINGRAT
12.SOEHASPINA ALMARHUM AHLI WARIS ANDI RAHMAT SUAMI
13.SOEBANDRIO ALMARHUM AHLI WARIS SITI NURYETI
14.SOEPIAH ALMARHUMA AHLI WARIS UJANG. S ANAK
Turut Tergugat:
1.SOEPINAH
2.SOEKIMAN AHLI WARIS SINTA SUDARSIH ANAK
3.SOEWANDI ALMARHUM AHLI WARIS SOETOYO SOEWANDI ANAK
4.RUKMINI ALMARHUMA AHLI WARIS SRI SUHARTINI
5.SOEWARSO ALMARHUM AHLI WARIS SOEPATI ISTRI
6.SUHASTI ALMARHUMAH AHLI WARIS HERMAN PIDRU SUAMI
7.H. SOEPARYO
8.SOEROSO
9.Dra. SUHARTI
10.Dra. SULASMI
11.SOEWITO,
12.SOEWANDI
13.RAHMAT SANTOSA
14.SOEDJITO ALMARHUM AHLI WARIS ROSMAWATY ISTRI
15.LILY SULIASTY
88 — 61
Bahwa para Penyita / para turut Menyita telah,secara melanggara hukum yaitu Tanpamelaksanakan / menjalankan PENETAPAN Nomor :O2 / PLW. EKS / 1999 / PN. Raha. Tanggal 10Januari 2011 yaitu) : TIDAK / BELUM MELAKUKANTUTUTAN SECARA PIDANA TERHADAP PARA TERSITA /PARA TURUT TERSITA .
121 — 54
Hal inipenting untuk memberikan gambaran secara komprehensif kepada Majelis Hakim,apakah perbuatan/tindakan Tergugat a quo, terbukti telan melanggara asasasasdimaksud.
52 — 11
TERGUGAT Il berdasarkan uraian Fakta Hukum tersebutdi atas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalamPasal 2 Perppu No. 51 Tahun 1960 yang berbunyi: Di/arang Memakai tanah tanpajin yang berhak atau kuasanya yang sah;13.Bahwa TERGUGAT dan TERGUGAT II telah mengakui secara sepihak atasObyek Sengketa sebagai miliknya dan mengaku bahwa di atas obyek sengketatelah ada jalan pada tahuntahun sebelumnya yang dibangun oleh TERGUGAT dan TERGUGAT Il secara nyata merupakan bentuk perbuatan melanggara
MASITOH
Termohon:
PEMERINTAH R.I Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA METRO JAYA Cq KAPOLRES
128 — 145
Tersangka HAMINANTO ADINUGRAHAyang disangka melanggara Pasal 44 UURI No.23 Tahun 2004 tenteng PKDRTuntuk dilengkapi (kelengkapan Materiil) (Bukti T22);28. Bahwa oleh karena sudah dipenuhinya Berkas Perkara a quo tersebutberupa pemanggilan kepada dr. NIA YULIATRI, SpBS, oleh TERMOHON selakuPenyidik Perkara a quotersebut, namun dibalas dengan adanya SuratKeterangan dari Direktur Mayapada Hospital Jakarta Selatan maka sesuaipetunjuk Hakim Praperadilan pada putusan Pra No.74/Pid.Prap/2017, PN.
Terbanding/Penggugat : JULIATY
Turut Terbanding/Tergugat II : WALIKOTA SAMARINDA
64 — 51
.5.000.000.000, ( lima milliard rupiah ) walaupun penderitaan itu tidakmungkin bisa dihitung dengan uang, untuk itu Penggugat memohon kepadayang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum ParaTergugat untuk membayar kerugian immateril Penggugat tersebut;Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah mengganggu ketenangan hidupPenggugat dan ketidak perdulian Tergugat dan keberpihakan danpembiaran Tergugatll terhadap tindakan Tergugat telah benarbenarmelanggar hak subjektif Penggugat serta melanggara
105 — 37
TERGUGAT Il berdasarkan uraian Fakta Hukum tersebutdi atas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalamPasal 2 Perppu No. 51 Tahun 1960 yang berbunyi: Di/arang Memakai tanah tanpaijin yang berhak atau kuasanya yang sah ;13.Bahwa TERGUGAT dan TERGUGAT II telah mengakui secara sepihak atasObyek Sengketa sebagai miliknya dan mengaku bahwa di atas obyek sengketatelah ada jalan pada tahuntahun sebelumnya yang dibangun oleh TERGUGAT dan TERGUGAT Il secara nyata merupakan bentuk perbuatan melanggara
55 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Turut Tergugat 105 10 2011 s/d 04 12 2011 Kontrak ke Enam pada TergugatHalaman 6 dari 37 hal.Putusan Nomor 688 K/Padt.SusPHI/2017 05 12 2011 s/d 04 02 2012 Kontrak ke Tujuh pada Turut Tergugat 205 02 2012 s/d 04 06 2012 Kontrak ke Delapan pada Tergugat05 06 2012 s/d 25 09 2012 Kontrak ke Sembilan pada Turut Tergugat 326 09 2012 s/d 04 10 2012 Kontrak ke Sepuluh pada Turut Tergugat 3Bahwa Penggugat 4 sudah di kontrak sebanyak sepuluh kali hal sangatjelas dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat sudah melanggara
97 — 39
Dalam hal ini dipandang terdapatkelalaian, apabila pembuat mengabaikan suatu kewajiban hukum terhadap suatuhal, yaitu mendugaduga pengabaian kewajiban hukum tersebut dapat dipandangsebagai suatu bentuk kelalaian jika menimbulkan kejadian tertentu yang dilarangatau melanggara hukum.Menimbang, bahwa terhadap unsure ini, karena kekuasaanya ataukewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran Putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2017/PNTteHal. 34 dari...orang yang memberikan hadiah
52 — 47
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PARAPENGGUGAT sendiri mengalami kerugian bukan faktor subjektifsebagaimana yang didalikan PARA PENGGUGAT kepadaTERGUGAT ; 22nneeBerdasarkan Pasal 10 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor38 tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Daerah menyatakan PNSyang menduduki Jabatan Fungsional Guru, Fungsional Kesehatan danWidyaiswara diberikan tambahan TKD sebesar Rp 2.000.000, (Dua JutaSesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) menyatakan kepada setiap PNS danCPNS yang melanggara
69 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Bukti P16);Bahwa berdasarkan norma hukum dalam kedua peraturan diatas, taksatupun yang memberikan mandat atau delegasi untuk menerbitkan S.Eyang dimohonkan dan oleh karena itu syarat berdasarkan Pasal 8 ayat (1)dan (2) UU PPPtidak terpenuhi, sehingga S.E melanggara ketentuan diperintahkan oleh Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi, atau dengan kata lain : Ternyata tidak ada peraturan perundangundangan yanglebih tinggi(dari pada Surat Edaran) yang memerintahkan pembentukan(ataupun pengeluaran
251 — 243
Melanggar Ketentuan Perundangundangan yangBerlaku :e Bahwa Tergugat dan Tergugat Il telahmenerbitkan objek sengketa a quo sebagaimana20dikemukakan di atas melanggara ketentuanPeraturan Perundangundangan yang berlaku,dimana Tergugat dan Tergugat Il sebelummenerbitkan objek sengketaa quo harus terlebih dahulu melakukan verifikasi baik dataadministrasi maupun fisik yakni tentang riwayat tanah dimanaakan dilakukan pembangunan bangunan yang dimohonkanizinnya, akan tetapi Tergugat dan Tergugat II diduga
976 — 1150
dilakukanTergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebagaimana disebutkandiatas, atas saran Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensikepada Tergugat Il dalam Konvensi, maka Tergugat II dalam Konvensimenyurati Tergugat Rekonvensi/Pengugat dalam Konvensi untukmengadakan RUPS menyempurnakan Sirkuler yang dibuatnya yang tidaksesuai ketntuan tersebut.Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi berkerasmenyatakan bahwa Sirkuler yang dihasilkan dan/atau dibuatnya itu meskidiketahui telah melanggara
Tergugat dan TergugatIl sesuai ketentuan dimaksud dan kesepakatan tidak akan ada perubahankecuali hanya menyesuaikan diri terhadap perintah Undang Undang No40 Tahun 2007 maka Tergugat dan Tergugat II menyetujui penyesuaiantersebut.Bahwa tentang kekhawatiran Penggugat yang dalam kedudukannyasebagai pemegang saham minoritas dalam Turut Tergugat l,sebagaimana dijelaskan diatas, Penggugat tidak perlu terlalu khawatirhingga memaksakan kehendaknya dengan cara melanggara hukum.Sebab di dalam ketentuan dalam
115 — 63
besarnya akan disebutkan dalam amar putusandibawah ini;Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan putusan kepadaterdakwa,Majelis Hakim tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akanmempertimbangkan halhal yang =memberatkan dan halhal yangmeringankan terdakwa sebagai berikut :Halhal yang memberatkan :Perbuatan terdakwa menghambat pelaksanaan program Pembangunankota Palembang ; Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI. dalampemberantasan Korupsi ; Terdakwa sebagai penyelenggara Negara telah melanggara