umumnya dan masyarakat Bali padakhususnya, sehingga mengakibatkan lumpuhnya perekonomian rakyat Balibaik dari kalangan Pengusaha berskala besar hingga Usaha Kecil termasukjuga usaha Para Pembantah yang satusatunya sumber penghasilan dansumber pengembalian kredit kepada Terbantah, dengan adanya situasiNasional ini, Pemerintah/Negara telah mengeluarkan kebijakan untukmengurangi beban rakyat yang begitu serius dirasakan masyarakat,dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor11/PJOK

tersebut diatas, tentunya patut disambut dan didukung sertaseyogianya diikuti oleh semua lembaga perbankan termasuk olehTerbantah sendiri, guna dapat menciptakan keberlangsunganperekonomian masyarakat Indonesia pada umumnya dan Bali padakhususnya ;Bahwa dengan adanya argument/alasan hukum yang kami uraikan tersebutdiatas, maka tidak tepat jika Terbantah melakukan Eksekusi Lelang atasobyek sengketa, karena belum menerapkan kebijakan pemerintahsebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor11/PJOK

Menghukum Terbantah untuk melaksanakan kebijakan Pemerintahsebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional yang mengaturRelaksasi bagi Pinjaman dibawah 10 Milyar atas pembiayaan ParaPembantah adalah sah menurut hokum;7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Eksekusi Lelang perkara No.1/Eks.HT.Sy/2021/PA.Gia yang diajukan/dimohonkan Terbantah adalahbatal demi hukum;8.

Terlebih diawal tahun 20207,terjadi bencana alam berupa covid 19......Bahwa dengan adanya argument/alasan hukum yang kami uraikantersebut diatas, maka tidak tepat jika TERBANTAH melakukan ekssekusilelang atas objek sengketa, karena belum menerapkan kebijakanpemerintah sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)No. 11/PJOK.03/2020Ada pun alasan penolakan TERBANTAH sebagai berikut :3.1.

Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas terbukti tidak benar covid19 sebagai penyebab menurunnya pendapatan PARA PEMBANTAHsehingga tidak bisa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OtoritasJasa Keuangan (POJK) No.11/PJOK.03/2020 diterapkan dalampermasalahan fasilitas pembiayaan yang telah diterima dan dinikmatiPT PUTRA PANDE RIJASA, karena sesuai fakta hukum fasilitaspembiayaan PT PUTRA PANDE RIJASA telah macet sejak sebelumcovid19 melanda Indonesia di bulan Maret 2020 tepatnya + 1 (satu)tahun

KHOZINUDIN, Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PJOK)Sdr. MAULANA ASROFI, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMND)10Sdr. NURKHOLIS dan Sdri. SAKDIYAH, dan Tim Monitoring Sdr.DARYONO. Dan panitia pelaksana pengadaan kayu yang terdiri dari: Sdr.NURKHOLIS, Sdr.

KHOZINUDIN, Penanggungjawab16Pelaksana Kegiatan (PJOK) Sdr. MAULANA ASROFI, Kader PemberdayaanMasyarakat Desa (KPMND) Sdr. NURKHOLIS dan Sdri. SAKDIY AH, danTim Monitoring Sdr. DARYONO. Dan panitia pelaksana pengadaan kayuyang terdiri dari: Sdr. NURKHOLIS, Sdr.

KHOZINUDIN, PenanggungjawabPelaksana Kegiatan (PJOK) Sdr. MAULANA ASROFI, Kader PemberdayaanMasyarakat Desa (KPMND) Sdr. NURKHOLIS dan Sdri. SAKDIY AH, danTim Monitoring Sdr. DARYONO. Dan panitia pelaksana pengadaan kayuyang terdiri dari: Sdr. NURKHOLIS, Sdr.

Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PJOK) adalah 43 Perkara KorupsiMAULANA ASROFI. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)adalah NURKHOLIS dan SAKDIYAH.

Kegiatan uji publik dilakukan oleh Tim Pelaksana yang terdiri dari :Kepala Desa selaku aparat Kelurahan/Desa bersama dengan PJOK, AparatKecamatan, Aparat Keamanan (Koramil dan atau Polsek), Tokoh masyarakatdan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) ;Selain tidak dilakukan verifikasi dan uji publik, dalam penyusunan dan pengajuanproposal bantuan BLMP RR Susulan tersebut telah terjadi pengusulan dataanggota yang tidak benar, yaitu :a.

Pengesahan KSMP Penerima bantuan hasil dari pengecekan sesuaikriteria diatas dilakukan oleh Kepala Desa/Kelurahan, PJOK, Camat ;4.

Ceper antara lain :o MenandatanganiSPPB (Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan) ;o Monitoring penyaluran Bantuan dana BLMP RR Susulan ;o Melakukan sinkronisasi dengan KMW dan Team Fasilitator untuk menanganipermasalahan dan pengajuan di wilayah kerjanya, jika terjadi pengantian PJOK antarwaktu, maka PJOK sebelumnya harus membuat BAP serah terima pekerjaan kepadaPJOK penggantinya ;o Membuat laporan bulanan tentang perkembangan pelaksanaan tugas termasukmembuat laporan ahkir masa jabatannya ;Bahwa petunjuk

;Sedangkan keterangan saksi yang lainnya adalah benar ;Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksike24TRI SIWIDOYO menyatakan :Bahwa saksi tetap pada keterangannya, sebelum bantuan BLMP RR Susulan cair tidakpernah ada pengecekan dari BPKP, Kejaksaan, Perwakilan KSMP, KMW, dan PJOK, karenasesudah menjadiperkaraini baru ada pengecekan dan saksitetap pada keterangannya;351SAKSI. 25.

PenanggungJawab Operasional Kegiatan (PJOK) ;5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;6.

SUDIRMAN UTINABahwa yang hadir dalam rapat internal internal sehubungan dengan adanyahasilaudit dana SPKP Kecamatan Mootilango yaitu BP UPK, BKAD, PJOK, FasilitatorKecamatan;Bahwa sehubungan dengan adanya temuan dari hasil audit dana SPKP KecamatanMootilango tersebut, Terdakwa langsung dimintakan klarifikasi dan dijawab olehTerdakwa bahwa dia akan bertanggung jawab terhadap hasil temuan tersebut;Bahwa ada pengembalian dari Terdakwa sejumlah Rp. 62.500.000, (enam puluh duajuta lima ratus ribu rupiah

HERIWANTOPATEDA,S.H.e Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atausemenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;e Bahwa Saksi bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak laindaripada yang sebenarnya menurut tata cara agama yang dianutnya;e Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;e Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Kejaksaan NegeriLimboto dan keterangan tersebut benar;e Bahwa Saksi selaku Ketua PJOK

/PN GtoBahwa Saksi tidak mengetahui ada penyaluran pinjaman fiktif dengan kerugiansebesar Rp. 153.000.000, (seratus lima puluh tiga juta rupiah);Bahwa setahu Saksi pada tahun 2012, untuk kucuran dana PNPM Mandiri ada sekitarRp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah);Bahwa dari dana PNPM yang berjumlah Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah)tersebut ada dana yang ditujukan untuk SPKP sekitar 25 % (dua puluh lima persen)yang berjumlah sekitar Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);Bahwa PJOK

PJOKsebagai perwakilan pemerintah terkait dengan danadana APBN dan APBD danmemastikan semua program PNPM berjalan;Bahwa tugas PJOK hanya memastikan dari awal sedangkan masalah Terdakwasudah masuk ranah penyetoran sehingga intervensi kami tidak disitu lagi karena adaFasilitator Keuangan dan BP UPK;Bahwa setiap Kecamatan hanya ada satu PJOK;Bahwa yang dilaporkan oleh Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri adalah adanyaselisih antara buku kas dan uang yang ada direkening UPK;Bahwa ada pertemuan dengan semua

Mootilango memperoleh dana bergulir;Hal 95Putusan No. 27/Pid.SusTPK/2015/PN Gtoe Bahwa di Kabupaten hanya sampai pada PJO adalah Penanggung Jawab Operasionalsedangkan ditingkat Kecamatan ada PJOK yaitu Penanggung Jawab OperasionalKegiatan di Kecamatan;e Bahwa rapat rutin bulanan dilakukan terbatas pada Tim Koordinator yang ada ditingkat Kabupaten;e Bahwa rapat Rutin Bulanan diantaranya dihadiri oleh BAPEDA, Keuangan, DinasKesehatan, Dinas Pendidikan;e Bahwa program PNPM di Kabupaten Gorontalo dibagi

2010diterima oleh pemerintah desa dengan rekening kas desa No. 2139005158 sebesar Rp. 48.705.750, (empat puluh delapan juta tujuh ratuslima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ternyata bantuan ADD tahun 2010tahap pertama tersebut dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa tanpamelibatkan perangkat desa yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinyaseperti Bendahara Desa dan Sekretaris Desa dan Tim Pelaksana ADDyaitu Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PUAK) dan PenanggungJawab Operasional Kegiatan (PJOK

No. 2307 K/Pid.Sus/2013ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang tidak dapatdipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalammengelola Keuangan Pemerintahan Desa Keboromo Tahun Anggaran2010 karena pada kenyataannya dana ADD tahun 2010 tersebut dipegangdan dikelola sendiri dengan tidak memfungsikan bendahara desa dan TimPelaksana ADD yaitu PUAK dan PJOK, buku kas umum dana ADD tahun2010 tidak

diselenggarakan oleh bendahara desa karena dana ADDdipegang dan dikelola langsung oleh Terdakwa sehingga bendahara desatidak dapat membukukannya dalam pelaksanaan kegiatannya, PJOK tidakmengetahui secara detail pelaksanaan kegiatan ADD karena pelaksanaankegiatan ditangani langsung oleh Terdakwa;Bahwa akibat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku KepalaDesa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dalam mengelolakeuangan desa tahun anggaran 2010 telah memperkaya Terdakwa atauorang lain dan

kelompok (kelompok alhidayah 2B) Desa Sidomulyo sebesar Rp. 23.000.000, (dua puluh tigajuta rupiah) sisanya Rp. 42.000.000, (empat puluh dua juta rupiah)dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa ;Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 Terdakwa menarik dana darirekening operasional kegiatan perencanaan PNPM Mandiri Pedesaansebesar Rp. 23.000.000, (dua puluh tiga juta rupiah) namun dalampertanggungjawabannya, Terdakwa hanya melaporkan penggunaandana sebagai berikut :e Tanggal 23 Desember 2010 bayar transport PJOK

(kelompok al hidayah 2B) Desa Sidomulyo sebesar Rp.23.000.000, (dua puluh tiga juta rupiah) sisanya Rp. 42.000.000, (empat puluhdua juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa ;Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 Terdakwa menarik dana dari rekeningoperasional kegiatan perencanaan PNPM Mandiri Pedesaan sebesar Rp.23.000.000, (dua puluh tiga juta rupiah) namun dalam pertanggungjawabannya,Terdakwa hanya melaporkan penggunaan dana sebagai berikut :e Tanggal 23 Desember 2010 bayar transport PJOK

yang merupakansalah satu tenaga pendidik (guru olah raga dan guru diniah) di SD Negeri64 Kota Banda Aceh (berdasarkan Nota Dinas dari Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Nomor 822/A6/3444tanggal 01 Juli 2019), telah berdiri didepan pintu kamar mandi, kKemudianterdakwa langsung menarik paksa tangan anak korban PUTRI NAVISABINT ABDULLAH RAHMAN untuk masuk kedalam kamar mandi dananak korban Putri Navisa Binti Abdullah Rahman tidak berani menolakkarena terdakwa adalah guru pelajaran PJOK

Selanjutnya terdakwamenyuruh semua murid kelas IV yang ada diruangan tersebut untukmengeluarkan buku pelajaran PJOK (Pendidikan Jasmani Olah Ragadan Kesehatan). Kemudian terdakwa mendikte pelajaran olah raga padamuridmurid.

Pada saat anak korban NAURAHTUL JANNAH sedangmenulis pelajaran olan raga, terdakwa menghampiri anak korbanNAURATUL JANNAH yang saat itu duduk dikursi paling belakang danterdakwa langsung duduk di sebelah kanan anak korban NAURAHTULJANNAH yang kebetulan pada saat itu teman satu meja anak korbanyakni anak korban IZZA RAIHAN tidak masuk sekolah. selanjutnyaterdakwa berkata kepada anak korban bapak periksa ya dan kemudiansambil mendikte pelajaran PJOK (Pendidikan Jasmani Olah Raga danKesehatan) terdakwa

Bahwa Tergugat akan melakukan penjualan / lelang atas obyeksengketa tersebut dengan bantuan Tergugat III, olen karena itu Penggugatdalam hal ini menyatakan keberatan penjualan lelang obyek sengketa olehTegugat tersebut, karena kondisi saat ini usaha Penggugat terkenadampak dari penyebaran pandemi covid19, sebagaimana PeraturanOtoritas Jasa Keuangan No.11/PJOK.03/2020 tentang StimulusPerekonomian Nasional sebagai kebijakan kontraksiklus dampakpenyebaran covid19, Pasal 2 ayat (1) disebutkan yang dimaksud

Bahwa usaha Penggugat saat ini baru dalam kesulitan kKeuangan karenadampak cocid19 akan tetapi usaha Penggugat tersebut masih berjalanwalaupun terseokseok serta prospek kedepan masih bisa diharapkansehingga Penggugat mengharapkan dari Tergugat dapat memberikan/kelonggaran relaksasi untuk penyelesaian pinjaman Penggugat kepadaTergugat dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNo.11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagaikebijakan kontraksiklus dampak penyebaran covid19

Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kelonggaran/relaksasi kepada Penggugat dalam menyelesaikan pinjamannya kepadaTergugat sebagaimana peraturan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK )No.11/PJOK.03/2020 tersebut ;5. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk tidak melakukan penjualanlelang atas obyek sengketa dengan menunggu putusan perkara ini sudahmempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (in kracht) ;6.

reconditioning tersebut telahsesuai dengan pasal 4 ayat 1 Surat Perjanjian Kredit Nomor 1.025 tanggal 24Agustus 2016 yuncto Akta Perjanjian Adendum Perpanjangan Kredit Nomor: 272,yuncto Akta Perjanjian Adendum Perpanjangan Kredit Nomor: 329, dan yuncto AktaPerjanjian Adendum Perpanjangan Kredit Nomor: 384, Surat Keputusan Direksi PTBank Rakyat Indonesia NO: S. 94DIR/ADK/12/2005, dan NO: S.12DIR/ADK/5/2013 Tentang Restrukturisasi Kredit, Pasal 52 Peraturan Bank IndonesiaNomor : 14/15/PBI/2012, serta PJOK

Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang StimulusPerekonomian Nasional pandemi Covid 19 ;6.

sebelum jatuh tempo, sesuai klausula didalam perjanjiannomor 01.100.196.00.160789.7 pada pasal 12, diatur apabila debiturkesulitan dalam memenuhi kewajibannya dengan suatu syaratberbunyi apabila ada tindakan moneter dan / atau kebijakan lainnyaoleh pemerintah republik Indonesia berhak atau menyesuaikan jumlahkewajiban pembayaran debitor kepada kreditor sebagaimana akandiberitahukan secara tertulis kepada debitor dan debitor wajib mengikutipenyesuaian jumlah tersebut, hal ini sesuai dengan aturan PJOK

no.11/PJOK./03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagaikebijakan countercyclical mengatur bahwa debitur atau pemilikkewajiban kredit yang mendapatkan perlakuan khusus dalam PJOK iniadalah debitur (termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah) yangmengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank.

presidan agar memberikan kebijakan untuk para debiturdan tidak diperbolehkan melakukan penarikan secara sepihak, makaatas hal tersebut bila disandarkan dengan pasal 1365 KUHPerdatamaka perbuatan kreditur dapat dikatakan perbuatan melawan hukum ;Bahwa pada tanggal 16 juni 2020 tergugat melakukan penarikanterhadak objek sengketa secara sepihak dan secara paksa tanpamempertimbangkan sebagaimana klausula pasal 12 didalam perjanjiandan tidak mengindahkan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah PIOKno. 11/PJOK

SAKSIT HANA LAGARENSE:16Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena diduga terlibat perkara korupsidana PNPM Mandiri;Bahwa saksi sebagai penanggungjawab operasional kegiatan (PJOK) karenaditunjuk oleh Bupati Morowali berdasarkan SK sedangkan terdakwa sebagaifasilitator tehnik pada proyek PNPM Mandiri di desa Bunta Kecamatan PetasiaKabupaten Morowali;Bahwa ada kegiatan normalisasi sungai di desa Bunta dalam proyek PNPMMandiri dengan anggaran sesuai RAB sejumlah Rp.86.550.000, (delapan puluhenam

MUHDAR SALUFO:24Bahwa ahli bekerja di PNPM Mandiri pedesaan sejak tahun 1998 sampaidengan sekarang, dengan tugas pokok sebagai memferifikasi danmemfasilitasi tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri pedesaan yang ada diKabupaten Morowali;Bahwa ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan yakni: pelatihansebagai fasilitator kecamatan (FK) tahun 1998 di Palu;Pelatihan konsultan managemen kabupaten tahun 2002 di Makassar,pelatihan penyegaran managemen Kabupaten tahun 2003 di Makassar,pelatihan PJOK dan FK

, dengan kegiatan normalisasi/penggalian sungai malawulu sepanjang 1.500 (seribu lima ratus) meter dengananggaran sejumlah Rp.86.000.000, (delapan puluh enam juta rupiah yangberasal dari Bank Dunia yang dikelola oleh PNPM Mandiri dan dana sejumlahRp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) yang berasal dari swadaya masyarakat;Bahwa terdakwa sebagai Fasilitator Teknik Kecamatan dalam kegiatannormalisasi/penggalian sungai malawulu di Bunta, saksi Hana Lagarensesebagai penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK

kegiatannormalisasi/ penggalian sungai malawulu sepanjang 1.500 (seribu lima ratus) meterdengan anggaran sejumlah Rp.86.000.000, (delapan puluh enam juta rupiah) yangberasal dari Bank Dunia yang dikelola oleh PNPM Mandiri dan dana sejumlahRp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) yang berasal dari swadaya masyarakat;Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Fasilitator Teknik Kecamatan padakegiatan normalisasi/penggalian sungai malawulu di Bunta, saksi Hana Lagarensesebagai penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK

sungai malawulu di Desa Bunta Kecamatan Petasia Kabupaten Morowalidengan tugas memfasilitasi tahapan pelaksanaan program, menyusun rencana anggaranbiaya (RAB) dan memberikan pertimbanganpertimbangan tehnis lainnya berkaitandengan pelaksanaan proyek tersebut;Menimbang, bahwa disamping terdakwa sebagai Fasilitator Teknik Kecamatanpada kegiatan normalisasi/penggalian sungai malawulu di Bunta, juga ada pihakpihakyang berkompeten yakni saksi Hana Lagarense sebagai penanggung jawab operasionalkegiatan (PJOK

Honor Staf BPP 8.400.000,00d Honor PJOK 1.100.000,00e Honor Staf PJOK 1.400.000,00f Honor Panitia Pengadaan 6.000.000,00g. Monitoring Lapangan 9.720.000,002. Belanja Barang dan Jasa 152.124.000,00a Alat tulis kantor 4.469.000,00b Dokumentasi 3.480.000,00Cc. Jasa pengumuman lelang 5.000.000,00d Penggandaan/pelaporan 2.500.000,00e Makan dan minum rapat 3.900.000,00f Sewa mobilitas darat 70.000.000,00g. Perjalanan dinas 62.775.000,003. Belanja Modal 8.220.601.000,00a.

Honor PJOK 1.100.000,00e. Honor Staf PJOK 1.400.000,00 Hal. 16 dari 37 hal. Put. No.231 K/Pid.Sus/2016 f. Honor Panitia Pengadaan 6.000.000,00g. Monitoring Lapangan 9.720.000,002. Belanja Barang dan Jasa 152.124.000,00a Alat tulis kantor 4.469.000,00b Dokumentasi 3.480.000,00C. Jasa pengumuman lelang 5.000.000,00d Penggandaan/pelaporan 2.500.000,00e Makan dan minum rapat 3.900.000,00f Sewa mobilitas darat 70.000.000,00g. Perjalanan dinas 62.775.000,003. Belanja Modal 8.220.601.000,00a.

suratpernyataan bersedia ditempatkan dan melaksanaan tugas dmana sajadidaerah terpencil , tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati Bahwa selain itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Bambang agaristri dan keponakannya mengumpulkan kekurangan persyaratan berupasurat keterangan sehat, surat bebas Narkoba, SKCK , Daftar RiwayatHidup materai @ 6000 sebanyak 6 lembar, foto 4x6 sebanyak 5 lembardan semuanya rangkap 3 sedangkan untuk keponakannya ditambahdengan kelengkapan berupa surat tugas mengajar PJOK

suratpernyataan bersedia ditempatkan dan melaksanakan tugas dmana sajadidaerah terpencil , tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati Bahwa selain itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Bambang agaristri dan keponakannya mengumpulkan kekurangan persyaratan berupasurat keterangan sehat, surat bebas Narkoba, SKCK , Daftar RiwayatHidup materai @ 6000 sebanyak 6 lembar, foto 4x6 sebanyak 5 lembardan semuanya rangkap 3 sedangkan untuk keponakannya ditambahdengan kelengkapan berupa surat tugas mengajar PJOK

suratpernyataan bersedia ditempatkan dan melaksanaan tugas dimana sajadidaerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati; Bahwa selain itu Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi agar istridan keponakannya mengumpulkan kekurangan persyaratan berupa suratketerangan sehat, surat bebas Narkoba, SKCK , Daftar Riwayat Hidupmaterai @ 6000 sebanyak 6 lembar, foto 4x6 sebanyak 5 lembar dansemuanya rangkap 3 sedangkan untuk keponakannya ditambah dengankelengkapan berupa surat tugas mengajar PJOK

suratpernyataan bersedia ditempatkan dan melaksanaan tugas dmana sajadidaerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati Bahwa selain itu Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi agar istridan keponakannya mengumpulkan kekurangan persyaratan berupa suratketerangan sehat, surat bebas Narkoba, SKCK , Daftar Riwayat Hidupmaterai @ 6000 sebanyak 6 lembar, foto 4x6 sebanyak 5 lembar dansemuanya rangkap 3 sedangkan untuk keponakannya ditambah dengankelengkapan berupa surat tugas mengajar PJOK

bersedia ditempatkan dan melaksanaan tugas dmanaSaja didaerah terpencil , tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati;Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa menyampaikan kepada saksiBambang agar istri dan keponakannya mengumpulkan kekurangan persyaratanberupa surat keterangan sehat, surat bebas Narkoba, SKCK, Daftar RiwayatHidup materai @ 6000 sebanyak 6 lembar, foto 4x6 sebanyak 5 lembar dansemuanya rangkap 3 sedangkan untuk keponakannya ditambah dengankelengkapan berupa surat tugas mengajar PJOK

Naskah Kesepahaman Nomor MOU.52 / BNPB / XIl /2011 dan Nomor 197.1 / 66 / HUKORG / SWL / 2011, tanggal 16Desember 2011 berupa Petunjuk Operasional (PO) Dana BantuanSosial Berpola Hiban Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana Tahun 2011, Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) KegiatanRehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2011 (Kota Sawahlunto) danRencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kegiatan Rehabilitasi danRekonstruksi Tahun 2011 (Administrasi Pengelolaan PJOK):Hal. 4 dari 22 hal Put.

Revisi Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Rehabilitasi danRekonstruksi Tahun 2011, Administrasi Pengelolaan PJOK tanggal 17September 2012;Hal. 6 dari 22 hal Put.

ADMINISTRASI KELOMPOK.Bahwa terhadap ADM Kelompok dimana dana tersebut dikelola olehKelompok sebesar yaitu Rp155.000, (seratus lima puluh lima riburupiah) x 10 (sepuluh) orang anggota kelompok/penerima manfaatsehingga berjumlah Rp1.550.000, (satu juta lima ratus lima puluh riburupiah) dalam pelaksanaannya dana tersebut dikelola sendiri olehTerdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.Bahwa terhadap kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya Terdakwatidak pernah melaporkannya kepada PJOK dan AFK

Nomor 194 K/PID.SUS/2014 tersebut adanya kesepakatan untuk menjual sapi tersebut, namunterhadap penjualan tersebut tidak ada melaporkan kepada PJOK danAFK/G serta BPM Aceh, sehingga diperoleh jumlah seluruh penjualanyang kembali ke kelompok hanya sebesar Rp115.350.000, dan danatersebut selanjutnya dimasukkan ke rekening kelompok sebesarRp98.000.000, dan sisanya Rp17.350.000, berada dalampenguasaan Terdakwa;Bahwa dalam hal ini kelompok membuka rekening yang baru di bankBRI KCP Kuala Simpang dengan

ADMINISTRASI KELOMPOK.Bahwa terhadap ADM Kelompok dimana dana tersebut dikelola olehKelompok sebesar yaitu Rp155.000, (seratus lima puluh lima riburupiah) x 10 (sepuluh) orang anggota kelompok/penerima manfaatsehingga berjumlah Rop1.550.000, (satu juta lima ratus lima puluh riburupiah) dalam pelaksanaannya dana tersebut dikelola sendiri olehTerdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.Bahwa terhadap kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya Terdakwatidak pernah melaporkannya kepada PJOK dan

Asli Laporan Pertanggungjawaban PemberdayaanEkonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu (PEMMPMT)Tahun 2011;9. 1 (satu) Eks. asli Laporan PJOK Pelaksanaan Kegiatan ProgramMandiri Terpadu Jenis Usaha Penggemukan Sapi;10. 1 (satu) Eks. asli Laporan Asisten Fasilitator Pelaksanaan KegiatanProgram Mandiri Terpadu Jenis Usaha Penggemukan Sapi (otsus);11.1 (satu) Eks.

Asli Laporan Pertanggungjawaban PemberdayaanEkonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu (PEMMPMT)Tahun 2011;1 (satu) Eks. asli Laporan PJOK Pelaksanaan Kegiatan ProgramMandiri Terpadu Jenis Usaha Penggemukan Sapi;1 (satu) Eks. asli Laporan Asisten Fasilitator Pelaksanaan KegiatanProgram Mandiri Terpadu Jenis Usaha Penggemukan Sapi (otsus);1 (satu) Eks.

PEDRO, PJOK Sadr.ENDANG SUNARYO menanyakan langsung ke Ketua UPK terdakwaANENG RUSKANDI dan ada sebagian yang diakui, ada juga yangdibantah, yang diakui dibuatkan Surat Pernyataan yang intinya akandigantikan, kemudian melakukan pengecekan (Crosscek) ke KetuaKelompok pada bulan lupa tahun 2011, diantaranya di Ds. MulangsariKPMD (merangkap Ketua Kelompok) Sdri. NATI, dan Ds. MedalsariTPK (merangkap Ketua Kelompok), Sdri.

RATNAJUWITA, SH., sebagai anggotanya pada bulan Januari 2012,kemudian temuan tersebut dibawa ke Tim Penanganan Masalah (UPK, FK, FT, BP, PJOK, BKAD, Tim Kecamatan ) karena tidak dapatdiselesaikan diteruskan ke Tim Penyehat dan dibentuk MAD khusus Halaman 32dari 84,Putusan No, 162/Pid. SusTPK/2015/PN. Bdgkemudian MAD Khusus Il yang dilaksanakan pada tanggal 18Pebruari 2014, diduga dilakukan oleh Sdr. ANENG RUSKANDIKetua UPK PNPM MP Kec. Pangkalan Kab.

Pangkalan periode TA 2009 s/d TA2012, saksi pernah diklarifikasi oleh Tim ldentifikasi, kemudiantemuan tersebut dibawa ke Tim Penanganan Masalah (UPK, FK, FT,BP, PJOK, BKAD, Tim Kecamatan) dan saksi pernah jugadiklarifikasi, karena saksi biasa dititipi setoran SPP anggota kelompokuntuk disetorkan ke UPK, dan ternyata ada sebagian uang setoransaksi tersebut tidak masuk ke Kas SPP (menunggak ). Bahwa ada berapa kelompok yang ada di Ds.

Pangkalan periodeTA 2009 s/d TA 2012, saksi pernah diklarifikasi oleh Tim Identifikasi,kemudian temuan tersebut dibawa ke Tim Penanganan Masalah(UPK, FK, FT, BP, PJOK, BKAD, Tim Kecamatan) dan saksi pernahjuga diklarifikasi, karena saksi biasa dititipi setoran SPP 2 kelompokdi Ds. Jatilaksana untuk disetorkan ke UPK, dan ternyata adasebagian uang setoran saksi tersebut yang tidak masuk ke KasSPP(menunggak).Bahwa ada berapa kelompok yang ada di Ds.

Karawang yang sudah ditandatangani PejabatKecamatan bersama PJOK (penanggungjawab operasionalKegiatan ).2. Setelah proposal pengajuan pencairan dana tersebut masukkemudian dilakukan penelitian dan ferifikasi oleh saya yangselanjutnya dibuatkan SPM.3.

Menetapkan agar barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mompang Julu Nomor : 141/09/K/2007 tanggal 20 Februari 2007 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa dan Kepala Urusan) Desa Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kepala Desa Mompang Julu berikut 1 (satu) lembar lampirannya;- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mompang Julu Nomor : 141/03/V/2007 tanggal 04 Mei 2007 tentang Pengangkatan Penangung Jawan Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggung

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mompang Julu Nomor: 141/09/K/2007 tanggal 20 Februari 2007 tentang PengangkatanPerangkat Desa (Sekretaris Desa dan Kepala Urusan) Desa MompangJae Kecamatan Panyabungan Utara Kepala Desa Mompang Juluberikut 1 (satu) lembar lampirannya; 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mompang Julu Nomor141/03/V/2007 tanggal 04 Mei 2007 tentang PengangkatanPenangung Jawan Operasional Kegiatan (PJOK) dan PenanggungJawab Administrasi

, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan bukti suratberupa:1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mompang Julu Nomor :141/09/K/2007 tanggal 20 Februari 2007 tentang Pengangkatan PerangkatDesa (Sekretaris Desa dan Kepala Urusan) Desa Mompang Jae KecamatanPanyabungan Utara Kepala Desa Mompang Julu berikut 1 (satu) lembarlampirannya;1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mompang Julu Nomor :141/03/V/2007 tanggal 04 Mei 2007 tentang Pengangkatan PenangungJawan Operasional Kegiatan (PJOK

agar barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mompang Julu Nomor :141/09/K/2007 tanggal 20 Februari 2007 tentang PengangkatanPerangkat Desa (Sekretaris Desa dan Kepala Urusan) Desa MompangJae Kecamatan Panyabungan Utara Kepala Desa Mompang Juluberikut 1 (satu) lembar lampirannya; 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mompang Julu Nomor :141/03/V/2007 tanggal 04 Mei 2007 tentang PengangkatanHal. 27 Putusan No. 241/Pid.B/2013/PN.Mdl.Penangung Jawan Operasional Kegiatan (PJOK

Pengadaan Kayu untuk Kandang Sapi dan Jembatan Gantung sesuaidengan Surat Perjanjian Kontrak tanpa nomor tanggal 16 September2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPKsebagai Pihak Pertama dengan Asdi selaku Suplier sebagai PihakKedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengannilai Rp.103.620.000,(seratus tiga juta enam ratus dua puluh riburupiah) dengan wakiu pelaksanaan tidak ditentukan..

Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan PenyelesaianPelaksanaan Kegiatan (SP3K) bersama Penanggung JawabOperasional Kegiatan (Pjok).Membuat rencana operasional dan pemeliharaan aset hasil kegiatanPNPM Mandiri Perdesaan.Bahwa terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagai penanggung jawaboperasional kegiatan di desa memiliki tugas dan tanggung jawabberdasarkan Penjelasan V Petunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan angka 5.2.4. sebagai berikut:a.

Pengadaan Galian C untuk Saluran Irigasi sesuai dengan SuratPerjanjian Kontrak tanpa nomor tanggal 16 September 2014 yangditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPK sebagaiPihak Pertama dengan saksi Juhari selaku Suplier sebagai PihakKedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengannilai Rp.206.380.000, (dua ratus enam juta tiga ratus delapan puluhribu rupiah) dengan wakiu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari sejakpenandatanganan..

Pengadaan Kayu untuk Kandang Sapi dan Jembatan Gantung sesuaidengan Surat Perjanjian Kontrak tanpa nomor tanggal 16 September2014 yang ditandatangani oleh terdakwa Tahirman selaku Ketua TPKsebagai Pihak Pertama dengan Asdi selaku Suplier sebagai PihakKedua diketahui oleh Yeten Gustati selaku PJOK Kecamatan dengannilai Rp.103.620.000,(seratus tiga juta enam ratus dua puluh riburupiah) dengan waktiu pelaksanaan tidak ditentukan..

Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan PenyelesaianPelaksanaan Kegiatan (SP3K) bersama Penanggung JawabOperasional Kegiatan (Pjok).f.

program dan Pelaksanaan pembangunan sarana danprasarana ; Pelaksanaan penyusunan program pembinaan dalam rangka peningkatanpertumbuhan ekonomi, produksi dan distribusi ; Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga lembaga Perekonomian Desadan Pendataan Industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong ;1819 Pelaksanaan program kegiatan penyuluhan / pembinaan peningkatanKepariwisataan dan Pertambangan ; Tugas tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat Bahwa benar saksi menerangkan tugas sebagai PJOK

Anwar Musadat ;1 Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK): Sdr. Sujarwadi ;2 Badan Pengawasan /BPUPK : Sdr. Drs H Nasrirudin ;3. Tim Verifikasi /TV : Ketua Sdr. Hari Prasetyo Hutomo ;4. Tim Penanganan Masalah/ TPM : Ketua sdr. M Sudiono;5 Tim Penyehatan Pinjaman / TPP : Tidak ada ketua belum dibentuk ;6. Unit Pengelola Kegiatan / UPK ; Ketua sdr. Kurnia Jannati ;Sekretari sdr. Wahyu Munawaro ;Bendahara Sdr. Illah Kurnia Ida Fanti ;1. Pendamping Lokal /PL: Sdr. Edi Supianto ;2.

Anwar Musadat ;1 Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK): Sdr. Sujarwadi ;2 Badan Pengawasan /BPUPK : Sdr. Drs H Nasrirudin ;3. Tim Verifikasi /TV : Ketua Sdr. Hari Prasetyo Hutomo ;4. Tim Penanganan Masalah/ TPM : Ketua sdr. M Sudiono;5 Tim Penyehatan Pinjaman / TPP : Tidak ada ketua belum dibentuk ;6.SUnit Pengelola Kegiatan / UPK : Ketua sdr. Kurnia Jannati ;ekretari sdr. Wahyu Munawaro ;Bendahara Sdr. Illah Kurnia Ida Fanti ;1. Pendamping Lokal /PL: Sdr. Edi Supianto ;2.

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK): Sdr. Sujarwadi ;2. Badan Pengawasan /BPUPK : Sdr. Drs H Nasrirudin ;3. Tim Verifikasi /TV : Ketua Sdr. Hari Prasetyo Hutomo ;4. Tim Penanganan Masalah/ TPM : Ketua sdr. M Sudiono;5. Tim Penyehatan Pinjaman / TPP : Tidak ada ketua belum dibentuk ;6.Unit Pengelola Kegiatan / UPK : Ketua sdr. Kurnia Jannati ;Sekretari sdr. Wahyu Munawaro ;Bendahara Sdr. Illah Kurnia Ida Fanti ;1. Pendamping Lokal /PL: Sdr. Edi Supianto ;2.

Copy Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 400/133/HK/424.013/2011 tanggal28 Maret 2011 tentang Pengangkatan Penanggung jawab Operasional Kegiatan(PJOK) PNPMMP Tahun 2011 di Kabupaten Pasuruan.4. Copy Surat Perintah Tugas Kepala Badan Pemberdayaan MasyarakatKabupaten Pasuruan tanggal 3 juni 2011 kepada fasilitator Kecamatan danFasilitator Teknik PNPMMP Kabupaten Pasuruan.5.

Sih Puji Astuti menyatakanbahwa Suparlan Aminudin menggunakan uangsebesar Rp. 95.000.000, dengan menunjukkansurat pernyataan tertanggal 24 Mei 2011, namunSuparlan Aminudin tidak mengakuimenggunakan uang tersebut dan bukan Suparlan 29 Perkara Korupsiyang membuat surat pernyataan tersebut.Sampai bulan September 2011 Terdakwa SihPuji Astuti baru mengangsur yangkeseluruhannya sebesar Rp. 9.500.000, ;Bahwa Pada tanggal 17 Desember 2011diadakan pertemuan di kelurahan Banmati yangdihadiri oleh Camat, PJOK

, Lurah, BKN,Korkot, FMK, tim Faskel tanpa dihadiriTerdakwa Sih Puji Astuti dengan alasan bekerja,selanjutnya diadakan pertemuan lagi tanggal 21Desember 2011 yang dihadiri oleh Camat,PJOK, Lurah, BKN, Korkot, FMK, tim Faskeltanpa dihadiri Terdakwa Sih Puji Astuti, namunTerdakwa Sih Puji Astuti menitipkan sertifikattanah atas nama Kromo Wijya sebagai jaminan.Selanjutnya ada pertemuan lagi pada tanggal 12Februari 2012 yang dihadiri oleh Camat, PJOK,Lurah, BKN, Korkot, FMK, tim Faskel,Suparlan Aminudin

belumdistempel;e BahwaTerdakwasudahmengembalikan uang tetapisaksi tidakmengetahuijumlahnyaberapa dansudahdimasukkan diBank;5 Saksi JOKO SARJANA, di persidangan di bawah sumpah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BeritaAcara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Kejaksaan NegeriSukoharjo ;e Bahwa saksi menjabat PNS di Kecamatan Sukoharjo sebagaistaf pemberdayaan Desa Kelurahan selain itu ada tugas lain : 39 Perkara Korupsimenjadi PJOK

Rp.Rp. 9.500.000, (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;e Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukandipersidangan;6 Saksi MUKHLIS S.S., di persidangan di bawah sumpah memberikanketerangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : 41 Perkara Korupsie Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BeritaAcara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Kejaksaan NegeriSukoharjo ;Bahwa saksi menjabat sebagai Fasilitator ManajemenKecamatan sukoharjo (FMK);Bahwa Sebagai FMK yang membantu tugas PJOK

sebesar Rp 8.400.000 ;Bahwa setelah mengetahui adanya masalah penyalahgunaandan perguliran PNPM MP diBKM Manunggal KelurahanBanmati kecamatan Sukoharjo oleh UPK Terdakwa Sih Puji 43 Perkara KorupsiAstuti dengan kordinator BKM manunggal yang lama yaituSUPARLAN AMIRUDIN Solusi yang sudah ditempuh :Melakukan Mediasi dalam menyelesaikan masalah sudah berulangulang mulaipermasalahan UPK di BKM manunggal pada bulan april 2011.Saksi sebagai FKM melaporkan keadaan UPK BKM manunggal kelurahanBanmati kepada PJOK