Ditemukan 2740 data
136 — 109
Bukti T 2425. Bukti T 2526. Bukti T 26Nopember 2015 ditujukan kepada Safrudin u/an.
MIRZAN IKBAL
Tergugat:
1.GUMARI
2.MAHKAMAH PARTAl DEMOKRAT
Turut Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAl DEMOKRAT
257 — 92
Putusan Perkara No.96/Pdt.GParpol/2017/PN.JKT.PST Hal. 2425.Dengan demikian dalil PENGGUGAT mengenai TERGUGAT , TERGUGATIl dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum danTERGUGAT harus mengganti kerugian adalah dalil yang keliru dan tidakberdasarkan hukum.26.Bahwa mengingat PENGGUGAT tidak mempunyai Dasar hukum dalammengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan atasPutusan Mahkamah Partai dianggap Cacat Hukum karena telah menerimaPermohonan TERGUGAT, maka patut dan cukup
98 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 41 K/Pdt.SusPHI/201530.ingin melihat langsung dari handphone Pemohon Kasasi, maka PemohonKasasi akan menunjukkannya;Bahwa terhadap fakta bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan semuainstruksi Suyatmo pada 2425 Oktober 2013 yang benar disampaikankepada Pemohon Kasasi, yakni instruksi pembebasan tugas untuk tidakmenghadiri meeting dimaksud yang nama sebenarnya adalah MCD StaffMeeting, bukan weekly meeting, dan instruksi penempelan tersebut di atas,terbukti oleh alatalat bukti/fakta hukum berikut
62 — 29
Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan sebagaimana didalamSurat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nomor K. 2620/V.2425/99 tanggal 10Desember 2001, sedangkan pengangkatan Terdakwa II sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh BaratDaya Nomor 910/327/SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentangPenunjukan/Pengangaktan pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) pada RumahSakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat
sepenggalsepenggal danmengabaikan alat bukti yang lain sebagaimana telah diajukan didalam persidangan.Memang benar pendapat ahli Tauchid Djatmiko, S.H, M.Si dari BadanKepagawaian Negara (BKN) Pusat yang telah didengar keterangannyahalaman 54 Perkara Tipikor Nomor. 30/Pid.Tipikor/2015/PTBNAdipersidangan, terhadap jabatan Pelaksana Tugas (Plt) tidak dibenarkanmenandatangani DP3 dan menandatangani surat Keputusan, sebagaimana diaturdidalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K. 2620/V.2425
694 — 2227 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2427 K/Pid.Sus/2014b Pecahan Euro 20sebanyak 45lembar total Euro900 ;c Pecahan Euro 50sebanyak 57lembar total Euro2.850 ;9 BB No. 2258 uang tunai rupiah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiahdengan perincian sebagai berikut :a Uang pecahanRp100.000,00(seratus riburupiah) sebanyak100 lembar ;b Uang pecahanRp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah)sebanyak 100lembar ;10 BB No. 2425 uang tunai sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta limaratus ribu rupiah) dari IIham Mendrofa dan telah dititipkan
Oleh karena itu Barang bukti No. 2425 yang berupa uang sejumlahRp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yangditerima oleh Ilham Mendrofa dari PT.
sebanyak lembar total AUSD 100 ;No. 2212 : Uang EURO sejumlah EURO 3.765 denganperincian :d Pecahan Euro 5 sebanyak 3 lembar total Euro 15 ;e Pecahan Euro 20 sebanyak 45 lembar total Euro 900 ;f Pecahan Euro 50 sebanyak 57 lembar total Euro 2.850 ;No. 2258 : Uang tunai rupiah sebesar Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :e Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)sebanyak 100 lembar ;f Uang pecahan Rp50.000,00 Cima puluh ribu rupiah)sebanyak 100 lembar ;No. 2425
80 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang Hukum Acara Pidana jika hanya keterangan 1 (satu)orang saksi bukan saksi yang disebut Nulus Testis Ulus Testis) dan Majelismengabaikan hakhak saksi lainnya walaupun sudah disumpah menurutagamanya masingmasing, melanggar Pasal 185 Ayat (2) KUHAP sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 991 K/Pid/2001 tanggal29 November 2001;KEDUA :Bahwa keterangan saksi Parijan (halaman 2324 Putusan Pengadilan NegeriRokan hilir Perkara in casu) dan saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe,(halaman 2425
1.ATUMBULA WAâÂÂANA
2.MURNIATI LAIA
3.YURIANA LAOWO
4.MARDINUS BAZIKHO
5.AGUSIANA PERTIWI DUHA
6.Atumbula Waoma
Tergugat:
1.Kepala Desa Baruyu Sibohou
2.Kepala Desa Baruyu Sibohou, Kec. Hibala, Kab. Nias Selatan
107 — 41
Bukti T 2425. Bukti T 25LAOWO, dan a.n.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN
Terbanding/Terdakwa : SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH
65 — 27
Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan sebagaimana didalamSurat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Nomor K. 2620/V.2425/99 tanggal 10Desember 2001, sedangkan pengangkatan Terdakwa II sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh BaratDaya Nomor 910/327/SK/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentangPenunjukan/Pengangaktan pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) pada RumahSakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat
pertimbanganPutusannya yang mengutip faktafakta persidangan hanya sepenggalsepenggal danmengabaikan alat bukti yang lain sebagaimana telah diajukan didalam persidangan.Memang benar pendapat ahli Tauchid Djatmiko, S.H, M.Si dari BadanKepagawaian Negara (BKN) Pusat yang telah didengar keterangannyadipersidangan, terhadap jabatan Pelaksana Tugas (Plt) tidak dibenarkanmenandatangani DP3 dan menandatangani surat Keputusan, sebagaimana diaturdidalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K. 2620/V.2425
67 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagai dasar dalam dakwaanPrimair telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;(Putusan PTMdn Hal. 2425, alinea ke7) Tanggapan/keberatan :e Bahwa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Medan telah secara runtut dan terperinci memberipeitimbangan hukumnya mengenai penilaian atas fakta hukum dankeadaaan yang diperoleh berdasarkan
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada verzet, Bandingmaupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);Menyatakan dalam hukum bahwa segala suratsurat yang diterbitkan TergugatRekonvensi maupun Pihak lain sepanjang atas tanah adat marga Sipahutar yangdimiliki oleh Manahan Sipahutar (Ompu Heldiun Sipahutar) beserta keturunannyaadalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum (null and void);Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini;Subsidair:2425
282 — 94
ecstasy 10.000 2500 10 3 9990 2497 A.18 17 19 Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy 10.000 2500 10 3 9990 2497 A.1920 Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy 10.000 2500 10 3 9990 2497 A.2021 Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy 10.000 2500 10 3 9990 2497 A.2122 Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy 10.000 2500 10 3 9990 2497 A.2223 Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy 10.000 2500 10 3 9990 2497 A.2324 Satu bungkus plastik berisi tablet ecstasy 10.000 2500 10 3 9990 2497 A.2425
122 — 65
Bukti P 2425. Bukti P 2526.
Terbanding/Tergugat : HASNAH Diwakili Oleh : BAHTIAR, S.H., M.H. Dkk
36 — 29
Hal. 2425) ; 2. Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bukti surat maupun buktisaksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang dapatmembuktikan mengenai kepemilikan penggugat atas objek sengketasehingga bukti tersebut harus dikesampingkan.(vide Put.
120 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Gubernur Jawa Barat dengan suratnya No. 593.2/2425/Pem.Um.tanggal 14 September 1999, No. 593/1433/Pem.Um. tanggal 27 Mei 2000dan No. 593/2305/Pem.Umum/2000 tanggal 8 Agustus 2000, telah memintaWali Kota untuk menangani dan menyelesaikan tanah milik almarhum OeheHal. 7 dari 38 hal. Put.
32 — 4
., Advokat pada Kantor Advokat danPenasehat Hukum yang berkantor di LEMBAGA BANTUANHUKUM ADIKARA PANCASILA INDONESIA (LBH API),berkantor di Jalan Pelita Nomor 2425 Tamansari Bondowoso,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Surat KuasaKhusus tertanggal 28 Juli 2019 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan RegisterNomor 124/Kuasa/VIII/2019/PA.Bdw., selanjutnya disebutsebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/
AKBAR AHMAD ZULFAKAR
Termohon:
Kepala Kepolisian Sektor Banguntapan
117 — 162
AABAR AHMAD ZULFAKAR ditetapkan sebagai Tersangka,Daftar Hadir tanggal 10 Juni 2018, Foto Gelar Perkara tanggal 10 Juni 2018selanjutnya di sebut bukti T 2425.Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 09.00Wib an.
191 — 139
T 2425. T 2526. T 26tertanggal 6 Maret 2008 dan lampiran (Fotokopi sesuai denganKeputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor:39/P/2008 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil UniversitasNegeri Semarang atas nama Dra. Udi Ciptini, M.Pd tertanggal10 Maret 2008 (Fotokopi sesuai dengan Asili);Surat dari Direktur Ketenagaan Nomor: 678/D4.5/2008, Perihal:Pegawai UNES a/n Dra.
36 — 20
tanah keseluruhan milik Penggugatdan mana yang menjadi tanah obyek sengketa masingmasing denganluas dan batasbatasnya, vide dalil posita gugatan angka 1 tentang tanahkeseluruhan milik Penggugat beserta luas dan batasbatasnya yangkebenaranya masih harus dibuktikan lebih lanjut dalam perkara a quo,dan vide dalil posita gugatan angka 6 tentang tanah yang menjadi obyeksengketa dalam perkara a quo beserta luas dan batasbatasnya,sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pertama a quo dalam putusanaquo halaman 2425
27 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Dalam Rekonvensi : Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ; Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji/wanprestasi; Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada PenggugatRekonvensi sanksi pelanggaran Pasal 10 Akta Perjanjian No. 18, tanggal 22Oktober 2002 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) ; Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;Dalam Konvensi dan Rekonvensi :2425
Terbanding/Tergugat : DEWI THEREMSIA
62 — 23
Gatot SubrotoKav.2425 Jakarta Selatan 12950, sebagai Kuasa Pembanding semula Pelawan,Halaman 11 dari 38 halaman Put.No.159/PDT/2019/PT MNDtelah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor:469/Pdt.Bth/2018/PN.Mnd., tanggal 28 Mei 2019, oleh karena Permohonanbanding aquo diajukan menurut tata cara dan tenggang waktu yang ditentukanoleh Undang Undang, maka permohonan banding aquo secara formal harusdinyatakan diterima;Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan didalam Memoribandingnya