alat kelamin Tergugat tidak bisaereksi sama sekali, saat itu Penggugat sempat bertanya masalah tersebutkepada Tergugat, namun Tergugat hanya diam;Bahwa, tidak benar jawaban Tergugat peduli kepada Penggugat, Tergugatselalu keluar tiap malam dan akibatnya kami jarang berhubungan;Bahwa, tidak benar Penggugat mulai berubah dan tidak perhatian kepadaTergugat sejak ikut kegiatan partai politik dan mencalonkan diri sebagaicalon legislative, karena Tergugat sendiri sering mengantar saksi ke lokasikegiatan partal

.# Instruksi Ketum DPPPDA untuk saling berkoordinasi dankomunikasi dengan para pengurus DPW dalam pelaksanaanprogram partal;= Instruksi Ketuaa Umum DPPPDA jangan menutup informasi yangberhubungan dengan kepartaian di Pemerintahan kepadaPengurus;# Instruksi Ketum DPPPDA tidak boleh mengikut sertakan orangyang diluar Partai dalam rapat khusus para pengurus partai;= Menerima dan siap melaksanakan keputusan DPPPDA dalamhal penentuan usulan program tahun 2015.Bahwa segala alasan yang disebutkan Tergugat

sampaidengan sekarang;Bahwa benar MUNASLUB diselenggarakan apabila ada pelanggaranpelanggaran dari partai yang saksi dengar;Bahwa saksi tidak mengetahul mengenai SK Nomor 06;Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Smr Bahwa dasar dilakukannya klarifikasi adalah bukti T.IV 1 yaitu SK No :SKEP/431/DPPHANURA/I/2018 tentang Kepengurusan Dewan PimpinanDaerah Partai Hati Nurani Rakyat Propinsi Kalimantan Timur masa bakti20152020 tanggal 27 Januari 2018 dan bukti T.IV 3 yaitu lembarverifikasi factual partal

Tergugat; Bahwa saksi sebagai pengurus partai Hanura dan sudah sejak tahun 2013; Bahwa sejak tahun 2013 saksi diangkat sebagai Sekretaris di partaiHanura; Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Sekretaris adalah adanya SuratKeputusan namun saksi lupa nomor dan tanggalnya; Bahwa kemudian saksi ditarik oleh DPC sebagai Wakil Sekretaris tahun2014; Bahwa proses pengangkatan saksi adanya musyawarah anak cabang; Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya MUSDA; Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiankejadian partal

Bahwa Termohon mencalonkan DPRD dengan seijin Pemohon bahkanPemohon selalu mengantarkan Termohon dalam urusan kepentingan partal;3. Bahwa Termohon keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon karenarumah tangga Pemohon dan Termohon tetap rukunrukun saja bahkan tidakHal. 4 dari 26 hal. Penetapan No. 1470/Pdt.G/2018/PA. Sit.pernah ada perselisihan dan percekcokan yang berarti, untuk itu PermohonanTalak Pemohon harus ditolak;DALAM REKONVENSI;1.

Calon Nomor Urut 4 atas nama DANIEL PUJO SUDARMO, SSI calegdari partal GERINDRA mendapat 6 suara sah di rubah menjadi 0.Yang kesemuanya untuk calon DPR RI baik calon perseorangan atau pun partaidan hal tersebut diubah berdasarkan salinan DAI yang berasal dari pihak PPKUlu talo Kabupaten Seluma.Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 01.00 WIBKotak suara dikirim ke KPU Kabupaten Seluma dan yang mengawal ialahTerdakwa AZIZ NUGROHO Bin M.

DEWANPIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAl PERSATUAN PEMBANGUNAN(PPP), (Kepengurusan Romahurmuziy dan Arsul Sani sesuai KeputusanMenteri Hukum dan HAM Nomor M.HH06.AH.11.01, Tahun 2016), dan2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI PERSATUANPEMBANGUNAN (PPP), tersebut;2.

Nomor 484K/Pdt/Sus/201110Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dimaksud, diDPP PKB (Tergugat III) telah terbentuk lembaga khususyang menangani penyelesaian kasus kasus/perkarakonflik internal partai yang disebut Majelis Tahkimyang mempunyai tugas serta wewenang untuk menerima,menyidangkan serta memutus perkara perkara/kasuskonflik internal partal yang diajukan olehanggota/pengurus PKB diseluruh Indonesia ;.

suaranya melakukan pencoblosan surat Suara; Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 04 dimulai pada pukul07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, dimana selama prosespemungutan suara saksi berada di TPS 04 dan tidak ada meninggalkantempat tersebut; Bahwa sebelum dimulai proses pemungutan suara, terlebin dahulusaksi melakukan penyumpahan kepada seluruh petugas KPPS yangakan bertugas kemudian dilakukan penghitungan jumlah surat suaradengan disaksikan oleh seluruh petugas KPPS TPS 04 dan seluruhsaksi partal

setelahdilakukan penghitungan diketahui sisa surat Suara yang tidak terpakaimasingmasing sejumlah 48 (empat puluh delapan) untuk tiap suratsuara Pemilinan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRDPropinsi dan DPRD Kabupaten; Bahwa sampai dengan menjelang maghrib, petugas KKPS TPS 04melakukan penghitungan surat Suara yang tercoblos untuk pemilihanPutusan Nomor :81/Pid.Sus//2019/PN Srl Halaman 22 dari 46 halamanPrseiden dan Wakil Presiden, DPD RI dan DPR RI, kKemudian semuapetugas serta saksisaksi partal

dan Belanja Daerah sertamelakukan pembangunan serta menolak reklamasi, oleh karenanyaterdapat kepentingan pemilih/pencoblos khususnya desa Penggugat yangdiwakili oleh Penggugat untuk mengembangkan desa dan pembangunanyang sedang berjalan, yang apabila obyek sengketa dijalankan maka akanmerugikan Penggugat dan masyarakat desa selaku pemilih langsung;Bahwa secara internal partai, Penggugat tidak pernah melanggar anggarandasar dan anggaran rumah tangga partai ataupun ketentuanketentuanyang ada di partal

apakah Tergugat berwenang atau tidak dalam hal menerbitkanobjek sengketa Majelis Hakim bertitik tolak pada ketentuan Pasal 406 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut :(1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksuddalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c,huruf e, huruf h, dan huruf diusulkan oleh pimpinan partal

Bahwa, DPC Partai HANURA yang telah di cabut kewenangannya olehDPP Partal HANURA untuk mendaftarkan Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati Kabupaten Purwakarta dan menugaskan DJONIROLINDRAWAN untuk mewakili DPP Partai HANURAtelah hadir untukfiendatiarkan PARA PENGGUGAT pada hari Rail tanggal 10 Januarivr * 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, sehingga . TERGUGAT seharusnyaae menerima pendaftaran PARA PENGGUGAT. wane nnn nnn n nnn nnn n nnn n nnn nn nee14.

oleh Ketua dan Wakil Sekretarissebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 yang berbunyi :Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkatKabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutanHal 20 dari 61 hal Put No 6/Pid.SusTPK/2019/PT TJKlainnya kepada Bupati/Walikota untuk menyalurkan dana bantuan keuanganke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dancap stempel partal

Copy Rencana Penggunaan Dana bantuan keuangan partal PKPI DPKLU Tahun 2013 dan 2014;4. Copy SP2D Pencairan dana hibah Partai PKP! DPK LU Th.2012 s/dTh.2015;5. Peraturan Daerah Kab. Lampung Utara Nomor 06 Tahun 2006 TentangBantuan Keuangan Partai Politik;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 24 Tahun 2009;7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;8. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor 2 Tahun 2015;9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2012;10.

Tindakan A bertentangan dengan prinsip partal kontrakyang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata.BERDASARKAN ALASANALASAN TERSEBUT DI ATAS, MAKAADALAH WAJAR DAN BERALASAN APABILA MAJELIS HAKIM YANGMEMERIKSA PERKARA A QUO MENYATAKAN MENOLAK GUGATANPENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAKTIDAKNYAMENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIETONTVANKELIJKE VERKLAARD).C.

Kata Nomina (kata ben da) 1) sisi (vang sebelah); bagian 2) arah; jurusan, 3) satudari goiongan (partal, orang) yang bertentangan atau beriawanan (daiam perang,Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Lbbpermainan, poiitik, pejanjian, dan sebagainya), 4) (pada~) daiam hal; mengenai, 5) orangyang termasuk daiam satu lingkungan dan kepentingan; kaiangan, 6) orang; goiongan,Menimbang, bahwa penghaiang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):penghaiang penghaiang: Kata Nomina (kata ben

belliatas tanah tersebut mohon diberi tanda bukti P.1 pembanding, Dengandemikian keabsahan jual beli atas tanah kebun tersebut telah dapatdibuktikan dengan statusnya sekarang sebagai harta Suarang atauharta gono gini milik suami isteri Penggugat.Disamping itu surat jual beli( Bukti P1 ) yang ditandatangani oleh Ali Amran ( penjual danNurlailiSuryani / pembeli dan penghulu suku melayu kecil sebagai saksimaka surat jual beli tersebut harus dikonstruksi sebagai Akta dibawahTangan (ABT ) yang bersifat partal

Perihal saudara GANEPO berada di dalam TPS 01,dikarenakan saudara GANEPO merupakan saksi dari PartaiDemokrat dan memiliki surat mandat, yang mana para saksi partaipolitik cukup menunjukan surat mandat dari partal politik maka dapatmasuk kedalam TPS. Bahwa terdakwa F.Z GANEPO tidak mencelupkan jarinya kedalam tinta setelan melakukan pencoblosan di TPS 01.

Putusan Nomor 543/K/TUN/2014Usul Pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana di maksuddalam pasal 102 ayat (2) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengansalinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Huruf c:Usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksuddalam pasal 102 ayat (t2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengansalinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapdalam hal anggota partal politik yang

,M.Si bukanpengurus partai tetapi hanya konsultan hukum partal;Bahwa Penggugat An.Sepriandison Saragih,S.H.

No. 470 K/Pdt.Sus/2009partai, yang membuat dan menjalankan kebijakankebijakan strategispartai.e Bahwa menurut ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Bukti P.4,berupa Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB, Pasal 21 ayat (1), DewanTanfidz adalah Dewan Pelaksana Harian yang bertugas mengelolaorganisasi dan program partai di setiap tingkatan.Sedangkan, menurut Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB (Bukti P.4),Pasal 10 ayat (9), Dewan Syuro tidak mempunyai tugas dan kewenangan dibidang eksekutif partal, melainkan

ketentuanyang berlaku ; Jawaban Tergugat tterhadap posita gugatan ParaPenggugat nomor 14 dapat dijawab sebagai berikut :Bahwaberita acara No.007/BA/KPU MBR031/V1I/2010, tanggal 15Juni 2010 tentang hasil pendaftaran bakal pasangancalon kepada daerah dan wakil kepada daerah serta hasilverifikasi syarat dukungan 15 % dari partai pendukungbakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepadadaerah adalah hasil verifikasi terhadap syarat mutlakdukungan pasangan 15 % sudaah sah ataua kursi di DPRDdari partal

Melarang Para Tergugat baik sendirisendiri maupun secarabersamasama melakukan atau pihak ketiga untuk tidakmelakukan sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan33proses pemberhentian antar waktu dan peresinian calonpengganti antar waktu Anggota DPRD Kofta Ambon yangdiusulkan oleh Partal Amanat Nasional (PAN) untukmenggantikan penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Ambondengan Anggota PAN lainnya, selain itu. dimohon agarPengadilan Negeni Ambon dapat melakukan penyitaan atassuratsurat:1.

Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU$J/019/V/2012 tanggal 31 Mel 2012 tentang PemberhenfianTetap Saudaraku Abdul Harun La Bune S.Pd.1 SebagaiAnggota Partal Amanat Nasional ;2. Surat Keputusan DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/045/VII/2009 tangga 17 Juli 2009 tentang pembagianparuh waktu ;3. Surat Keputusan DPP PAN Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ/076/XI/2009 tanggal 4 september 2009 tentangpbembagian paruh waktu ;4.