Ditemukan 343 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-09-2022 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 06-09-2022
Putusan PN JAYAPURA Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap Tanggal 14 Desember 2021 — -PT. FREEPORT INDONESIA (Penggugat)
-La Ermin (Tergugat)
123 — 17
123 — 17
Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran tata tertib kerja yang sanksinya pemutusan hubungan kerja (PHK), yakni menolak dipindahtugaskan sesuai kebutuhan perusahaan setelah perusahaan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman pekerja/buruh serta persyaratan pekerjaan yang akan ditugaskan, dan melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (35) PHI PTFI 2015-2017, jo Pasal 26 ayat (35) PHI PTFI 2020-2022, dan Ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster
Register : 24-06-2022 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 24-06-2022
Putusan PN JAYAPURA Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap Tanggal 14 Desember 2021 — -PT. FREEPORT INDONESIA (Penggugat)
-Pieter Wenno (Tergugat)
122 — 24
122 — 24
Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran tata tertib kerja yang sanksinya pemutusan hubungan kerja (PHK), yakni menolak dipindahtugaskan sesuai kebutuhan perusahaan setelah perusahaan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman pekerja/buruh serta persyaratan pekerjaan yang akan ditugaskan, dan melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (35) PHI PTFI 2015-2017, jo Pasal 26 ayat (35) PHI PTFI 2020-2022, dan Ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster
Register : 08-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BANGKALAN Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bkl Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
SUTANTO
Tergugat:
PT. MADURA PARIPURNA
81 — 19
SUTANTO
Tergugat:
PT. MADURA PARIPURNA
81 — 19
MADURA PARIPURNA PADA TAHUN 2010sebagai koordinator Marketing; Bahwa tugastugas saksi di kantor PT MADURA PARIPURNA adalahmempunyai target di klaster penjualan, mencari pembeli dan jugapemasaran, Bahwa tugas yang saksi lakukan selaku marketing di kantor PT, MADURAPARIPURNA berdasarkan SOP adalah menerima pembeli, danmemperlihnatkan lokasi dan mengarahkan pemesanan kavling kemudianmelakukan booking fee dan mengawal User tersebut dari Uang Mukapertama sampal wawancara dengan Bank dan sampai realisasi
Register : 01-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN KENDAL Nomor 129/Pid.B/2020/PN Kdl Tanggal 10 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
SUKMAWATI, S.H., M.H.
Terdakwa:
Fatkhul Mu'iz Bin Mustaghfirin
105 — 19
SUKMAWATI, S.H., M.H.
Terdakwa:
Fatkhul Mu'iz Bin Mustaghfirin
105 — 19
Utama TimurNo 1 Desa Montongsari Kec Weleri Kab Kendal; Bahwa saksi bertugas dan bertanggung jawab untuk mengelola support disemua klaster, Menjaga Stock Ketersediaan barang berupa Kartu Perdana danVoucher fisik internet Telkomsel di Kota Kendal, Mijen dan Semarang; Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya 3.573 (tiga ribu lima ratus tujuhpuluh tiga) Pcs Voucher fisik internet Telkomsel, seharga Rp. 76.541.000,(tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) di Gudang PT.SIANYU PERKASA
Register : 19-04-2022 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 19-04-2022
Putusan PN JAYAPURA Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap Tanggal 13 Januari 2022 — -MORIN YOPI HARIDSON (PEMOHON KASASI/TERGUGAT)
- PT FREEPORT INDONESIA (TERMOHON KASASI/PENGGUGAT)
120 — 21
120 — 21
Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran tata tertib kerja yang sanksinya Pemutusan Hubungan Kerja, yakni tidak masuk kerja/mangkir selama 5 (lima) hari kerja tanpa alasan yang sah dan dapat diterima oleh perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (9) huruf e Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia edisi IX periode 2015-2017, Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, dan Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor
Register : 08-06-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PA BOGOR Nomor 569/Pdt.G/2020/PA.Bgr Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
94 — 34
94 — 34
WaterfallBoulevard No. 26 Perumahan Rancamaya klaster Summit WFB 26, RT 03RW 04, Kel. Bojongkerta, Kec.Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat;4. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohontelah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:4.1 Anak1, lahir di Bogor pada tanggal 11 November, 20164.2 Anak2, lahir di Bogor pada tanggal 26 Juli, 2018;5.
Register : 24-02-2023 — Putus : 27-04-2023 — Upload : 15-05-2023
Putusan PN JAYAPURA Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap Tanggal 27 April 2023 — Penggugat:
PT Freeport Indonesia
Tergugat:
Yohanes Dogopia
183 — 12
PT Freeport Indonesia
Tergugat:
Yohanes Dogopia
183 — 12
li>
- Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yakni, membantu, turut serta, atau memfasilitasi kegiatan pendulangan liar di area kerja atau area Perusahaan sebagaimana Pasal 30 ayat (11) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 dan Pasal 29 ayat (11) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XII Periode 2022-2024 serta Pasal 154A ayat (1) huruf k Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja klaster
Register : 25-10-2022 — Putus : 22-08-2022 — Upload : 25-10-2022
Putusan PN JAYAPURA Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap Tanggal 22 Agustus 2022 — -PT. FREEPORT INDONESIA (Penggugat)
-Sdr. Lindert Sarewo (Tergugat)
202 — 34
202 — 34
mengambil, membawa, memindahkan, menyimpan, menitipkan dan/atau memperjualbelikan konsentrat milik Perusahaan tanpa ijin dari petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (10) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi X Periode 2017-2019 dan Pasal 30 ayat (10) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 serta Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster
Register : 21-07-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 275/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn Tanggal 1 Nopember 2021 — Penggugat:
ISDIANTO
Tergugat:
PT. Supra Matra Abadi Tanah Datar Asian Agri Group
101 — 24
ISDIANTO
Tergugat:
PT. Supra Matra Abadi Tanah Datar Asian Agri Group
101 — 24
strong>DALAM EKSEPSI,
Menolak Eksepsi Tergugat tersebut seluruhnya,;
DALAM POKOK PERKARA,
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus berdasarkan UU No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster
Register : 03-10-2022 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 03-10-2022
Putusan PN JAYAPURA Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap Tanggal 7 Juli 2022 — -PT. FREEPORT INDONESIA (Penggugat)
-Sdr. Lamber Nussy (Tergugat)
168 — 23
168 — 23
Kerja (PHK), yakni melakukan dan/atau membantu melakukan pencatatan kehadiran kerja secara tidak benar, menyalahgunakan pencatatan jam kerja yang dilakukan oleh diri sendiri, orang lain atau suruhan yang tidak berwenang/tidak berhak, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (6) Pedoman Hubungan Industrial Edisi X PTFI Periode 2017-2019 dan Pasal 26 ayat (6) Pedoman Hubungan Industrial Edisi XI PTFI Periode 2020-2022 serta Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster
Register : 19-04-2022 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 19-04-2022
Putusan PN JAYAPURA Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap Tanggal 25 Januari 2022 — Penggugat: PT. FREEPORT INDONESIA
Tergugat: Willem Steven Yawan
155 — 46
155 — 46
Pasal 30 ayat (7) PHI PTFI 2019-2022, dan Ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja klaster Ketenagakerjaan Jo. Pasal 36 huruf k dan pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja;4. Menyatakan, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan; 5.
Register : 29-11-2022 — Putus : 16-03-2023 — Upload : 17-03-2023
Putusan PN MANADO Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd Tanggal 16 Maret 2023 — Penuntut Umum:
1.YUNIARTO, SH, MH
2.EVANS EMANUEL SINULINGGA, S.E., S.H., M.H.
Terdakwa:
ESTER HELDA HAMBUAKO alias ESTER HILDA HAMBUAKO alias ESTHER HELDA HAMBUAKO
211 — 61
1.YUNIARTO, SH, MH
2.EVANS EMANUEL SINULINGGA, S.E., S.H., M.H.
Terdakwa:
ESTER HELDA HAMBUAKO alias ESTER HILDA HAMBUAKO alias ESTHER HELDA HAMBUAKO
211 — 61
kredit 1181319010024415 sebesar nilai taksiran Rp24.918.802,00 dengan uang pinjaman sebesar Rp23.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Sertifikat kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikat Profesi di bidang Pergadaian No. 64921 3315 1 0002501 2018 tanggal 30 April 2018 atas nama ESTER HILDA HAMBUAKO dengan kualifikasi / kompetensi Klaster
Penaksiran barang jaminan Emas;
- 1 (satu) lembar Sertifikat kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikat Profesi di bidang Pergadaian No. 64921 3315 1 0003291 2018 tanggal 30 April 2018 atas nama ESTER HILDA HAMBUAKO dengan kualifikasi / kompetensi Klaster Penaksiran barang jaminan Berlian;
- 1 (satu) lembar Sertifikat kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikat Profesi di bidang Pergadaian No. 64921 3315 1 0001711 2018 tanggal 30 April 2018 atas nama ESTER HILDA HAMBUAKO dengan kualifikasi
/ kompetensi Klaster Penaksiran barang jaminan Elektronik, kendaraan bermotor, dan barang gudang lainnya;
Barang bukti nomor 31 sampai dengan 34 Fotocopy tetap terlampir di dalam Berkas Perkara dan yang asli dikembalikan ke UPC 17 Agustus;
Barang bukti nomor 35 sampai dengan 37 Fotocopy tetap terlampir didalam Berkas Perkara di kembalikankepada ke PT.
Register : 09-12-2014 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 6575/Pdt.G/2014/PA.Jr Tanggal 7 April 2015 — PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI
melawan
TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI
15 — 3
15 — 3
Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai SuamiIstri denganmemilih tempat tinggal bersama di Perum Puri Bunga Nirwana Klaster KelapaGading Blok AA25 Jember dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : ANAKI, lahir Mei 2009. Dan ANAK I, lahir Jum 2010.3.
Register : 03-10-2022 — Putus : 19-09-2022 — Upload : 03-10-2022
Putusan PN JAYAPURA Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/PN Jap Tanggal 19 September 2022 — -PT. FREEPORT INDONESIA (Penggugat)
-Sdr. Melkias Takimai (Tergugat)
159 — 9
159 — 9
Hubungan Kerja (PHK), yakni menghasut, membujuk, melakukan atau ikut serta dalam kerusuhan atau boikot atau tidak mematuhi perintah yang sah, termasuk menghalang-halangi Pekerja/Buruh lain untuk melakukan pekerjaan dengan ancaman menutup kantor, jalan atau jalur operasi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (31) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 dan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster
Register : 19-04-2022 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 19-04-2022
Putusan PN JAYAPURA Nomor 49/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap Tanggal 25 Januari 2022 — Penggugat: PT. FREEPORT INDONESIA
Tergugat: Wempi Maker
122 — 54
122 — 54
Pasal 28 ayat (8) PHI PTFI 2019-2022 merujuk ke table Hukuman Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Lampiran XXVI, yakni mengemudikan kendaraan dibawah pengaruh minuman keras (alkohol) hasil tes Alkohol 0,08 % BrAC atau lebih Tinggi sanksinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan Ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja klaster Ketenagakerjaan Jo.
Register : 13-05-2022 — Putus : 09-09-2022 — Upload : 03-10-2022
Putusan PN JAYAPURA Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap Tanggal 9 September 2022 — Penggugat:
PT. FREEPORT INDONESIA
Tergugat:
Sdr. Gemius Wanimbo
152 — 17
PT. FREEPORT INDONESIA
Tergugat:
Sdr. Gemius Wanimbo
152 — 17
Pasal 28 ayat (17) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 dan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan serta Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Menyatakan, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini diucapkan.
Register : 09-10-2023 — Putus : 28-09-2022 — Upload : 09-10-2023
Putusan PN JAYAPURA Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap Tanggal 28 September 2022 — -PT. FREEPORT INDONESIA (Penggugat)
-Sdr. Petra Jaya Borumey (Tergugat)
232 — 0
232 — 0
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yakni mangkir/tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak dapat diterima oleh Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat (10) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi X Periode 2017-2019 dan Pasal 26 ayat (10) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022, serta Pasal 154A ayat (1) huruf j dan k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster
Register : 03-10-2022 — Putus : 16-08-2022 — Upload : 03-10-2022
Putusan PN JAYAPURA Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap Tanggal 16 Agustus 2022 — -PT. FREEPORT INDONESIA (Penggugat)
-Sdr. Pither Kogoya (Tergugat)
184 — 19
184 — 19
melakukan pelanggaran kerja serius yangsanksinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yakni mangkir/tidak masukkerja selama 5 (lima) hari atau lebih berturut-turut tanpa suatu alasan yangsah atau dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Perusahaansebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat (10) PHI PTFI 2020-2022 dan Pasal 168 ayat (1) UU 13/2003 serta Pasal 36 huruf j PP No. 35Tahun 2021 dan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster
Register : 30-05-2022 — Putus : 28-09-2022 — Upload : 08-03-2023
Putusan PN JAYAPURA Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap Tanggal 28 September 2022 — Penggugat:
PT. FREEPORT INDONESIA
Tergugat:
Sdr. Kundrat Ramar
226 — 23
PT. FREEPORT INDONESIA
Tergugat:
Sdr. Kundrat Ramar
226 — 23
kendaraan atau peralatan bergerak atau tidak bergerak milik Perusahaan atas perintah Penyelia dan/atau kehendak sendiri tanpa memiliki SIM/linsensi yang sah sesuai ketentuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 ayat (17) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi X Periode 2017-2019 dan Pasal 28 ayat (17) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 serta Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster
Register : 07-04-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 01-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 P/HUM/2016 Tanggal 5 Oktober 2016 — M. H. PANJAITAN., DKK VS MENTERI PERINDUSTRIAN RI;
193 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
193 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
Secara logis, distribusi dan konsumsi hasiltembakau hanya bisa dibatasi jika jumlah produksinya pun dibatasi.Dalam status quo, Termohon menerbitkan Objek Permohonan sematamatakarena jumlah konsumsi dan produksi hasil tembakau meningkat melebihibatasan yang dahulu ditetapbkan dalam Peraturan Menteri PerindustrianNomor 117/MIND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map)Pengembangan Klaster Industri Hasil Tembakau.
Alihalih mencoba untuk menekan jumlahproduksi hasil tembakau agar tidak melampaui batasan dalam PeraturanMenteri Perindustrian Nomor 117/MIND/PER/10/2009 tentang PetaPanduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Hasil Tembakau,Termohon justru meningkatkan batas dari kapasitas produksi. Tujuannyaapa? Sederhana: agar produksi hasil tembakau seolaholah selalu tidakHalaman 21 dari 79 halaman.