hargaberdasarkan penilaian oleh perusahaan penilai independen denganmemperhatikan market price, past earning, book value, liquidationvalue, going concern value dan goodwill dapat menghasilkan satu harga sahamyang tidak wajar.Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan asas appraisal rights (hakPenilaian) didalam proses pembelian saham milik Penggugat dapatdiklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah melanggar pasal55 ayat 1 Undangundang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat yang tidak melakukanasas appraisal rights (hak Penilaian) didalam proses pembelian saham milikPenggugat dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telahmelanggar Pasal 55 ayat 1 UUPT sama sekali tidak benar, karena berdasarkanPasal 127 Undangundang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas(untuk selanjutnya disebut sebagai UUPT) disebutkan bahwa Bagi perseroanyang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal berlaku

ketentuan undangundang ini, sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundangundangan dibidang pasar modal.Dengan demikian ketentuan pasal 127 UUPT tersebut diatas mengikat pula bagiPenggugat dan Tergugat selaku Perseroan yang melakukan kegiatan di bidangpasar Modal, disamping diberlakukan juga pengaturan khusus sesuai Peraturan dibidang pasar Modal.

Oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwatindakan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yangtelah melanggar Pasal 55 ayat 1 UUPT sangatlah tidak tepat.. Tergugat dalam melakukan pembelian kembali saham telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku.

Hal tersebut diatas diperkuat denganbukti Akta Notaris No.05 tanggal 25 april 2018, maka dari itu Terlawansudah seharusnya tunduk dan taat dengan aturan hukum yang berlaku yaituUndangUndang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untukselanjutnya disebut UUPT.Berdasarkan UUPT mengenai pembagian deviden atau keuntunganpemegang saham hanya dapat memperoleh keuntungan dari perseroansebesar saham yang dimilikinya.

Permintaan Terlawan yang memintapembagian hasil Rp 50,000,000 setiap bulannya tidak dibenarkan dandilarang dalam aturan UUPT, mengingat kedudukan Terlawan adalahpemegang saham dari Perusahaan Pelawan.Bahwa sepatutnya Terlawan tidak minta dibuatkan lagi surat perjanjiankerjasama dengan Surat Dibawah Tangan Yang Dibukukan No:02/W/IV/2018 oleh Notaris Fajar Nurrachman Kamarulloh tertanggal 25 April2018, karena Terlawan adalah juga sebagai pemegang saham dariperusahaan Pelawan yang karenanya akan berbenturan

Maka atas dasar tersebutPelawan memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya dapatmenerapkan UUPT sebagai acuan dalam memutuskan a quo ini.Perlu diketahui oleh Majelis Hakim bahwa pada pembicaraan awal antaraPelawan dengan Terlawan bahwa Pelawan telah menyampaikan kalimatdan atau konsep perjanjian kepada Terlawan bahwa : pembagiankeuntungan sesuai saham kepemilikan 10% dan atau senilai Rp 50,000,000setiap bulannya, namun = atas = permintaan Terlawan kalimat inidirubah/direvisi dihnadapan Notaris

Gugatan yang diajukan pelawan (dahulu tergugat) dalam perkara aquo kabur (Obscour libel) karena pelawan (dahulu tergugat) tidakmemiliki dasar hukum (Recht Ground) ataupun Legal Standing yangjelas dalam mengajukan gugatan.Bahwa terkait dengan eksepsi Pembanding (dahulu terlawan) iniMajelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri Cibinong telahPutusan Nomor 190/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 11 dari 20mempertimbangkan dalam halaman 215 Putusan Nomor18/Pdt.Plw/2019/PN Cbi tertanggal 03 Maret 2020.Berdasarkan UUPT

karena itu, kalaupun ada kewayjibanpembayaran pajak dalam bentuk apapun, maka sudah sepantasnya danseharusnya dikenakan kepada pihakpihak yang mempunyai hubunganhukum langsung dengan transaksi tersebut, dalam halini terhadapTergugat III/PTAKV dikenakan PPh 23 dan terhadap Tergugat IV/AAAANdikenakan PPh 26.Tergugat I/Nelia dan Tergugat IIl/Sean Jelas Telah MelanggarFiduciary Duty selaku Presiden Direktur dan Direktur KeuanganPenggugat/PTDV UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT

Pasal 92 ayat (1) UUPT mengatur (kutipan): Direksi menjalankanpengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan. Lebih lanjut, dalampenjelasan Pasal 92 ayat (1) UUPT dinyatakan (kutipan):Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroanyang antara lain meliputi pengurusan seharihari dari Perseroan;B.

Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 92 ayat (2) UUPT, TergugatI/Nelia dan Tergugat II/Sean secara nyata memiliki kewajibanhukum melaksanakan segala tindakan dan kepengurusan secarasah dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku; danC.

dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

1. Menetapkan pelaksanaan RUPS-LB PT Karya Bukit Utama dilaksanakan di Jakarta;
2. Menetapkan Pemohon dan/atau kuasanya sebagai ketua atau pimpinan RUPS-LB PT Karya Bukit Utama;
3. Menetapkan kuorum kehadiran dalam RUPS-LB PT Karya Bukit Utama sesuai dengan yang disyaratkan dalam UUPT

yakni apabila 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;

Latief masingmasing selakuDireksi) yang karena kesalahannya atau kelalaiannya merugikanperseroan PT Blue Bird Taxi;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menggugat pihak ketiga(Tergugat VII sampai dengan Tergugat XIX) tersebut, berdasarkanketentuan Pasal 98 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 5 UUPT, menjadikewenangan direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun diluarpengadilan, sehingga untuk menggugat pihak ketiga (Tergugat VIIsampai dengan Tergugat XIX) tersebut bukan menjadi kewenanganPara Penggugat

sampaidengan Tergugat V selaku pribadi serta menggugat Tergugat VI dantelah menggugat Tergugat VII sampai dengan Tergugat XIX adalahkeliru/salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (error in persona);Menimbang, bahwa hal di atas dikuatkan oleh keterangan ahli Elijana,S.H., yang berpendapat, bahwa pada dasarnya yang berhak mewakiliPT adalah direksi secara umum, jadi kalau dia (PT) melakukan tindakanbaik di luar maupun di pengadilan itu selalu diwakili oleh direksi, tetapidalam Pasal 97 ayat (6) UUPT

Nomor 1515 K/Pdt/20172.PT, maka di Pasal 97 ayat (6) UUPT diatur pemegang saham yangminimal 1/10 (Ssepersepuluh) persen, dia bisa mewakili PT, untuk danatas nama PT menggugat anggota direktur atau direksi yang menurutdia melakukan perbuatan karena kesalahan atau kelalaiannyamerugikan PT, bukan merugikan pribadi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas,berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT, seharusnya ParaPenggugat untuk dan atas nama serta mewakili perseroan selakupemilik/oemegang

Sesuai ketentuan Pasal 81 UUPT, makaHalaman 38 dari 42 hal. Put.

UUPT jelas mengatur bahwa laporan pertanggungjawaban/laporan tahunan suatu perseroan harus ada disampaikan kepadadireksi atau seluruh direktur;11.

Bhakti Ksatrya Utama juga telah memenuhikewajiban hukumnya terhadap 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mewajibkan PT.Bhakti Ksatrya Utama menyesuaikan Anggaran Dasarnya terhadapUUPT, dengan akibat hukum pembubaran perseroan, dalam hal tidakmelakukan penyesuaian anggaran dasar terhadap UUPT sebagaimanadiatur dalam Pasal 157 ayat (4) UUPT;6.

Bhakti Ksatrya Utama belum menyesuaikan anggaran dasarnyadengan Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 157 ayat (3) UUPT.4. Mengenai Keputusan Tergugat Dalam Mengesahkan Perubahan AnggaranDasar PT.

Bhakti Ksatrya Utama;Halaman 47 dari 99 halaman Putusan Perkara Nomor 200/G/2021/PTUNJKTBerdasarkan Pasal 157 ayat (3) UUPT ditentukan : Perseroan yang telahmemperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundangundangan, dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun setelah berlakunya UndangUndang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuanUndangUndang ini;Berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UUPT : Perseroan yang tidak menyesuaikananggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

, penetapan pengadilan negerimengenai pemberian izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum PemegangSaham sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor431/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 19 April 2021 bersifat final danberkekuatan hukum tetap;Pasal 80 ayat (6) UUPT :Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimanadimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.Penjelasan Pasal 80 ayat (6) UUPT :Yang dimaksud dengan bersifat final dan mempunyai

Bhakti Ksatrya Utama (Tergugat II Intervensi) karena seluruh persyaratansebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal 25 AnggaranDasar PT. Bhakti Ksatya Utama (yang berlaku pada saat penyelenggaraanRUPS tanggal 10 Mei 2021) telah terpenuhi sebagaimana tercantum dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

GPM dan juga tidakmencantumkan agenda yang hendak dibicarakan dalam RUPS Luar Biasa;Bahwa UUPT hanya mewajibkan Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan denganmencantumkan agenda acara. Hal ini berkaitan dengan kewajiban Direksi membuatLaporan Tahunan sebagai pertanggungan jawab Direksi dalam RUPS untukdisahkan termasuk menetapkan Deviden jika terdapat keuntungan (Vide pasal 78ayat (2) dan (8) jo Pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 71 UUPT);Jl.

Bahwa UUPT, tidak mensyaratkan dicantumkannya agenda acara dalam undanganuntuk RUPS Luar Biasa yang menentukan sah tidaknya RUPS Luar Biasa. Bahwaakan tetapi yang menentukan sah tidaknya RUPS Luar Biasa sesuai ketentuan Pasal82 ayat (5) UUPT yaitu seluruh pemegang saham perseroan dengan hak suara nadiratau di wakili dalam RUPS, dan keputusan disetujui dengan suara bulat; 27.

Ketentuan Pasal 79 ayat (3) UUPT menyatakan "Permintaan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya":33. Bahwa yang diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UUPT yaitu yang meminta RUPS LuarBiasa menyampaikan alasan permintaan RUPS bukan mencantumkan agenda RUPS:34. Bahwa oleh karena itu dalil PENGGUGAT dalam butir 8.

GPM baik yang Kurator/TERGUGAT tujukan kepada PENGGUGAT II (Viriyawan Murti) selaku Direktur PT.GPM dan kemudian kepada Dewan Komisaris telah sesuai dengan UUPT;Bahwa karena itu Kurator/TERGUGAT I menolak dengan tegas segala dalil dalilgugatan Penggugat seolah olah permintaan diadakan RUPS Luar Biasa PT. GPMtidak sah karena bertentangan dengan UUPT;Bahwa PT.

Bahwa kewenangan untuk mengundang RUPS termasuk RUPS Luar Biasa dansiapa yang diundang dalam RUPS sesuai UUPT dan Anggaran Dasar perseroan adapada Direksi atau Dewan Komisaris dan bukan pada Kurator/TERGUGAT yang memintadiselenggarakannya RUPS Luar Biasa;59.

Istilan acquit et de charge initidak ditemukan dalam UUPT akan tetapi dalam UndangUndang No.19Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 71 ayat (1)Penjelasannya menegaskan bahwa opini eksternal auditor yang diwajibkanPasal 71 (1) UndangUndang BUMN adalah diperlukan untuk dasarpemberian acquit et de charge. Dalam praktik acquit et de charge banyakdigunakan oleh hampir semua Perseroan setelah Laporan Pertanggungjawaban Direksi diterima oleh RUPS.

dalam Daftar PemegangSaham dan memberitahukan perubahan Susunan Pemegang Sahamkepada Menkumham untuk dicatat dalam Daftar Perseroan paling lambat30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan. hak(Pasal 56 ayat 3 UUPT).

Maka dapat saya kemukakan disini bahwa berdasarkanketentuan Pasal 584 KUHPerdata dan Pasal 56 ayat 1 UUPT serta dapatjuga didasarkan pada Pasal 613 KUHPerdata, kepemilikan atas sahamtersebut beralih dari Pemilik semula kepada Pemilikan yang baru misalnyaPembeli sejak saat selesai ditandatanganinya akta pemindahan hak atassaham tersebut .

Namundemikian ia belum mempunyai hakhak yang timbul berdasarkankepemilikan saham tersebut samapi pada saat dicatatnya pemindahan hakatas saham tersebut dalam Daftar Pemilikan Saham (Pasal 52 ayat 2 joayat 1 UUPT) ;Berkaitan dengan pertanyaan kedua apa akibatnya jika pemindahan hakatas saham tersebut tidak dicatat datam Daftar Pemegang Saham?

Jika perubahan pemegangsaham karena adanya pemindahan hak tersebut tidak diberitahukan kepadaMekumham maka segala permohonan persetujuan perubahan AD yangditujukan kepada Menkumham atau pemberitahuan perubahan AD dan lainlain kepada Menkumham akan ditolak oleh Menkumham, karena diajukanberdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belumdiberitahukan kepada Menkumham (Pasal 56 ayat 4 UUPT).

Kemudian saya mendapat tugas untuk ituberdasarkan Surat Perintah dari Dekan FH Universitas Parahyangan Nomor :III/AFH/201809/189E tanggal 17 September 2018.Halaman 41 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2019/PNCkr Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UUPT, OrganPerseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan DewanKomisaris.

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugasmelakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengananggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi (Pasal 1 angka 4, 5 dan6 UUPT).Halaman 42 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2019/PNCkr Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 97 Ayat (1) UUPT, Direksibertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 92 Ayat (1) UUPT.

Pasal 92 Ayat (1) UUPT mengatakan bahwa Direksimenjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan. Berdasarkan Pasal 92 Ayat (2) UUPT,Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yangditentukan dalam Undangundang ini dan/atau anggaran dasar.

Adapununtuk mengetahui apa maksud dan tujuan perseroan, biasanya sudah diatursecara terperinci di dalam Anggaran dasar Perseroan yang bersangkutan.Berdasarkan Pasal 97 Ayat (2) UUPT : Pengurusan sebagaimana dimaksuddalam Ayat (1) di atas, wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikadbaik dan penuh tanggung jawab.

Bahwa Ahli menerangkan bahwa Pasal 103 UUPT mengatur bahwa Direksidapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan ataulebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukanperbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Jadiyang diijinkan oleh UUPT adalah memberi kuasa, bukan mengalihkan tanggungjawab hukum.

Sebelum kedua RUPSLB tersebut diadakan, Tergugat yangmenjabat Direktur Utama PTSP saat itu, dan Tergugat III selaku Direktur(sesuai Akta Nomor 99 tanggal 24 Februari 1994) tidak melakukanpanggilan yang dipersyaratkan oleh UUPT Lama, agar Para Penggugatdapat menghadiri serta menggunakan hak suaranya dalam RUPSLBtanggal 12 dan 23 Januari 1998.

Bahwa pada saat RUPSLB tanggal 12 dan 23 Januari 1998 tersebutdiadakan, UUPT Lama, sudah berlaku (berlaku sejak tanggal 27 Maret1996), sehingga panggilan terhadap pemegang saham harus tundukpada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) UUPT Lama yangmensyaratkan bahwa pemanggilan RUPS harus dilakukan paling lambat14 hari sebelum RUPS diadakan, dengan surat tercatat.

Penjelasanpasal 69 ayat (2) UUPT Lama pun secara tegas menyatakan bahwa:ketentuan ini untuk memastikan panggilan tersebut telah dilakukan danHal. 9 dari 65 Hal. Putusan Nomor 140 PK/Pdt/201410.11.12.ditujukan ke alamat pemegang saham.

Pemanggilan yang hanyadilakukan melalui surat kabar dengan sendirinya bertentangan denganketentuan dalam UUPT Lama, sehingga pemanggilan tersebut tidaksah;Bahwa lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 69 ayat (3) UUPT Lama,ketentuan mengenai pemanggilan kepada pemegang saham melaluisurat kabar dipersyaratkan bagi perusahaan terbuka (Tbk), bukan untukperusahaan tertutup/PT biasa, padahal PTSP/Turut Tergugat adalahperseroan tertutup/biasa, Tambahan lagi, rentang waktu antarapanggilan di sural kabar untuk

Penjelasan ketentuan Pasal 41ayat (1) UUPT Lama tersebut menyatakan: ketentuan ini dimaksudkanuntuk mencapai keseimbangan di antara pemegang saham, sebagaiakibat pengurangan modal.

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Undang Undangnomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)dinyatakan sebagaiberikut:Pasal 150; 22222 2220222222 2(I) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudianditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilannegeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hariterhitung sejak tangal penolakan)04.

Oleh karenanya gugatan aquo yangdiajukan masih dalam batas waktu 60 hari sesuai dengan ketentuanPasal. 150 UUPT; 22 222 n none nn nnnPOKOK PERKARA) 7272 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn neeBe Majelis Hakim yang kami hormati, bahwa, selama kurun waktu2004 2011, PENGGUGAT telah menjabat sebagai salah satu direkturdan atau direktur utama Perseroan, sebagaimana akan diuraikansebagaiberikut: 2222222 o nnn enna5.1. Periode Tahun 2004;a.

Bahwa salah satukewajiban Likuidator tersebut adalah sebagaimana diuraikan dalamketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf c UUPT sebagai berikut:1. Kewajiban likuidator dalam melakukanpemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasimeliputi pelaksanaan pembayaran kepada paraKr @CitOl;0202Merupakan fakta hukum sesuai surat Tim Likuidator PT. KutaiTimur Energi no.

., Notaris di Kabupaten Badung,Penggugat menjabat Komisaris Perseroan;Bahwa dalam Pasal 1 angka 2 UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan: Organ Perseroanadalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan DewanKomisaris;Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UUPT menyatakan: "Rapat UmumPemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalamUndangUndang

ini dan/atau anggaran dasar;Bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UUPT, menyatakan: Direksi adalahOrgan Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baikdi dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar;Bahwa dalam Pasal 1 angka 6 UUPT, menegaskan: DewanKomisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukanpengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan

anggarandasar serta memberi nasihat kepada Direksi;Bahwa menurut UUPT yang berwenang dan bertanggungjawabpenuh atas penguruan untuk kepentingan PT Putri Sunartadi Mandiribaik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar Perseroan adalah Direktur Utama atau DirekturPerseroan, bukan Komisaris Perseroan, kecuali Komisaris mendapatkuasa dari Direktur Perseoran dan Pemegang Saham;Bahwa Penggugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)haruslah orang atau badan hukum perdata

Namun demikian, sampai dengan lewatnya jangkawaktu 15 (lima belas) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 79 ayat (5)UUPT, Termohon tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana yang dimintaoleh Pemohon selaku Pemegang Saham.

Namundemikian, karena Termohon tetap tidak bersedia memenuhi kewajibannyauntuk mengundang RUPS, maka Pemohon kemudian mengirimkan permintaanuntuk menyelenggarakan RUPS kepada Termohon II lewat surat yangdikirimkan pada tanggal 10 April 2014 sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) UUPT(vide Bukti P4). Namun demikian, setelah lewatnya waktu 15 (lima belas) harisebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (7) UUPT, pihak Termohon Il jugatetap tidak mengundang RUPS dengan alasan yang mengadaada. TermohonI!

Oleh karena baik Termohon maupun Termohon Il tidak melaksanakan kewajibannya menyelenggarakanRUPS sebagaimana yang diminta olen Pemohon selaku pemegang sahammayoritas, maka Pemohon tidak memiliki pilihan lain selain menggunakanhaknya sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) UUPT untukmengajukan permohonan ini;Pasal 80 UUPT mengatur bahwa:(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilanRUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat(5) dan ayat (7), pemegang

melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut;(2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila Pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyaikepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;Berdasarkan faktafakta sebagaimana terurai di atas, terbukti secarasumir bahwa Pemohon sudah memenuhi persyaratan formal yang diatur dalamketentuan Pasal 79 UUPT

Jika Direktur dan Komisaris tidak menghadiriRUPSLB, maka Direktur dan Komisaris dianggap tidak berkeberatan terhadappemberhentian yang dilakukan terhadap dirinya sesuai ketentuan Pasal 105ayat (4) UUPT;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagaiberikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;2.

No. 1496 K/Pdt/2008 Di satu sisi Judex Factie telah secara tegasberpendapat bahwa Tjipto Siswojo dan BengSiswojo bukanlah dalam kapasitas sebagai Direkturdari Penggugat II dan III untuk mewakili peseroanbaik didalam maupun di luar Pengadilansebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UUPT.

No. 1496 K/Pdt/2008Hal tersebut di atas secara jelas dan tegasmenunjukkan bahwa Judex Factie telah salah dalammenerapkan hukum serta mengabaikan ketentuanPasal 82 UUPT dalam memutuskan Eksepsi MengenaiPara Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi SebagaiSubyek penggugat (Exceptie Disqualificatoire).1.2.

"Dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 85 ayat (3)UUPT ini, Judex Factie telah secara nyata memberikanpertimbangan hukum yang inkonsisten.

Di satu sisi JudexFactie secara tegas telah mengakui bahwa ketentuan Pasal85 ayat (3) UUPT tersebut bersifat internal, namundemikian disisi lain juga menyatakan bahwa tiada laranganbagi pemegang saham yang bertindak atas nama peseroanuntuk juga mengaitkan dan menggugat pihak ketigasebagai akibat perbuatan pihak ketiga yang juga telahmerugikan perusahaan, padahal ketentuan Pasal 85 ayat(3) UUPT secara jelas dan tegas hanya mengaturhubungan internal antara pemegang saham peseroandengan anggota direksi

No. 1496 K/Pdt/2008Hal ini berakibat Judex Factie menjadi salah dalammenerapkan hukum khususnya mengenai Pasal 85 ayat (3)UUPT dalam memutuskan Eksepsi Mengenai GugatanPara Penggugat Terhadap Tergugat Ill Salah Pihak(Exceptie Error in Persona).2.

Truly Anugerah Retailindo(PT TAR) dengan janji komposisi saham 65% Penggugat dan 35%Tergugat yang tertulis dan dituangkan dalam Akta Pendirian;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 (UUPT), berbunyi:Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut (Perseroan), adalah badanhukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian,melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagidalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undangundang

Truly Anugerah Retailindo sendiri sebagaiperwujudan entitas badan hukum yang memiliki kekayaan yangterpisah dengan kekayaan para pemegang sahamnya (separatelegal entity) sebagaimana diatur dalam UndangUndang RepublikIndonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT),yang akibatnya sejak tanggal dimana perseroan PT.

AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 29September 2015 (vide Pasal 7 ayat (4) UUPT), maka terhitung sejaktanggal pengesahan tersebut para pendiri/pemegang sahamperseroan PT.

Truly Anugerah Retailindo belum memperoleh statussebagai badan hukum dan/atau kondisi lainnya yang diatur dalamPasal 3 ayat (2) UUPT yang kita kenal dengan prinsip Piercing theCorporate Veil, dalam keadaan demikianlah baru dapat dibenarkanbahwa kerugian perseroan terbatas menjadi tanggung jawab pribadipara pemegang saham.

Pasal 157 ayat (1)UUPT dengan tegas mengatur bahwa keberlakuan anggaran dasarperseroan tidak boleh bertentangan dengan Undang UndangPerseroan Terbatas, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakahMoU tertanggal 16 Februari 2016 dan Anggaran Dasar PT. TrulyAnugerah Retailindo mengatur bahwa pemegang saham wajib ikutbertanggung jawab secara tanggung renteng sebesar sahamterhadap kerugian perseroan, sebagaimana yang berulangkaliPenggugat dalilkan dalam posita butir 29 halaman 8 gugatan a quo?

GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS (OBSCUURLIEBEL)1.Bahwa Penggugat (KIM DAE HYUN) dalam lIdentitasgugatannya, mengajukan gugatan wanprestasi terhadapTergugat dalam kedudukannya selaku inside director untukmewakili HYUN INTERNATIONAL CO, LTD, (PerseroanTerbatas di Indonesia) sedangkan diketahui berdasarkan hukumPerusahaan di Indonesia (UUPT), Perseroan terbatas adalahsuatu badan hukum yang dapat bertindak didalam hukum,sedangkan dalam perkara aquo HYUN INTERNATIONAL CO,LTD selaku Perusahaan (Perseroan

;Bahwa jika berdasarkan UUPT di Indonesia HYUNINTERNATIONAL CO.LTD adalah suatu Perseroan Terbatas,maka tentunya selaku badan hukum dapat bertindak di dalamhukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat disampingKIM DAE HYUN selaku inside director, oleh karenanya didalamperkara aquo Penggugat selaku inside director telah mencampuradukkan HYUN INTERNATIONAL CO.LTD selaku badan hukumdan KIM DAE HYUN selaku Inside director mewakili HyunInternational Co.Ltd dalam mengajukan gugatan wanpretasiterhadap

,LTD., dalam mengajukan gugatan wanpretasi terhadapTergugat telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (tidak jelas)Obscuur liebel, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut:Bahwa dalam UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) dikenal Organ Perseroan yang terdiri dari RapatUmum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, dan memang benardalam UUPT tidak

terdapat penafsiran normatif mengenai inside director,sehingga dalam hal ini apakah benar inside director dapat dipersamakandengan Dewan Komisaris dalam hukum perusahaan di Indonesia (UUPT);Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjawab pertanyaantersebut, mengutip tulisan Dr.

Sjawie, S.H., LL.M., M.M, dalambukunya Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban PidanaKorporasi, hal. 96, yang mengatakan bahwa pola organ perseroan yangditerapbkan UUPT No. 40 Tahun 2007 berbeda dengan yang diterapkan padasistem common law, yang tidak mengenal organ dewan komisaris. Yangdikenal hanya direksi (board of directors) dan RUPS (General Meeting ofShareholders).

Organ Perseroan berdasarkan Pasal 1 angka (2) UUPT adalahRapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan DewanKomisaris;c.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Pasal 1angka (4) UUPT adalah organ perseroan yang memegangkekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segalawewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewankomisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undangundangini dan/atau anggaran dasar;Halaman 63 dari 99 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN MtpDireksi berdasarkan Pasal 1 angka (5) UUPT adalah Organperseorangan yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan perseroan untuk kepentingan

Jadi semua jenismodal ini haruslah terpenuhi secara komulatif, apabila pihak pembelitidak dapat menyampaikan bukti setor yang sah sebagaimana diaturkhsus dalam UUPT, maka dapat dikatakan Pembeli telah Wanprestsi.Sebagaimana Pasal 33 ayat (2) UUPT(2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.Penjelasan:Ayat (2)Yang dimaksud dengan bukti penyetoran yang sah, antara lain buktisetoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas namaPerseroan

Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak bolehdilakukan.Karena ini adalah Jual beli saham, maka ketentuan khusus dalamtata cara ini diatur tata cara dan persyaratannya dalam UUPT danaturan pelaksanaya.

Maka apabila tidak terpenihinya tata cara jualbeli saham yang diatur dalam Pasal 33 UUPT oleh Pembeli maka,Akibat hukum dalam pasal 48 UUPT, dimana terkaitKepemilikan Saham/ Pengakuan Kepemilikan Saham, akantetapi tidak memenuhi sebagaimana yang di syaratkan dalamPeraturan Per Undang undangan yang telah di sebutkan/ diuraikan di atas...

PTP) berkedudukan di Desa Gempol,Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.Bahwa berkaitan dengan gugatan ini, Penggugat mempunyai hak untukmengajukan gugatan terhadap Para tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuanyang terdapat dalam Pasal 61 UUPT (kutipan), yaitu :(1).

pada dasarnya telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,yaitu sebagai berikut :Penggugat tidak pernah diundang baik secara lisan maupun tertulis akandiselenggarakannnya RUPS tersebut dan dapat dilihat dari Akta No. 23Tanggal 22 Desember 2017 tidak pernah diundang sebagai Komisarismaupun undangan rapat.Bahwa berdasarkan ketentuan UU PT, RUPS yang diselengarakan tidakmemenuhi unsurunsur yang disyaratkan oleh Undang Undang sebagaiman yangtercantum dalam Pasal 82 UUPT

Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimandimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuaidengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semuapemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPSdan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulatBahwa di dalam Pasal 82 Ayat (5) UUPT tersebut disebutkan KeputusanRUPS tetap sah walaupun tidak memenuhi unsurunsur yang harus adadalam surat undangan degan syarat seluruh Pemegang Saham hadir ataudiwakili

Hal ini Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2)Anggaran Dasar jo Pasal 57 Ayat (1) dan Pasal 58 Ayat (1) UUPT, yaitu sebagaiberikut : 18.19.Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar (kutipan) :Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harusmenawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain denganmenyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepadadireksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.Pasal 57 Ayat (1) UUPT (kutipan) :Dalam anggaran dasar

Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yangberwenang sesuai dengan ketentuan perarturan perundangundangan.Pasal 58 Ayat Ayat (1) UUPT (kutipan) :(1).

Sebelum kedua RUPSLB tersebut diadakan, Tergugat I yangmenjabat Direktur Utama PTSP saat itu, dan Tergugat III selaku Direktur(sesuai Akta No. 99 tanggal 24 Februari 1994) tidak melakukanpanggilan yang dipersyaratkan oleh UUPT Lama, agar Para Penggugatdapat menghadiri serta menggunakan hak suaranya dalam RUPSLBtanggal 12 dan 23 Januari 1998.

Sedangkanmenurut Akta Risalah Rapat Nomor 348 tanggal 23 Januari 1998,RUPSLB diadakan dengan panggilan melalui iklan pada: Harian Terbitdan Harian Merdeka, masingmasing tanggal 15 Januari 1998.2 Bahwa pada saat RUPSLB tanggal 12 dan 23 Januari 1998 tersebutdiadakan, UUPT Lama sudah berlaku (berlaku sejak tanggal 27 Maret1996), sehingga panggilan terhadap pemegang saham harus tunduk padaketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) UUPT Lama yang mensyaratkanbahwa pemanggilan RUPS harus dilakukan paling

Penjelasan pasal 69 ayat(2) UUPT Lama pun secara tegas menyatakan bahwa: "ketentuan iniuntuk memastikan panggilan tersebut telah dilakukan dan ditujukan kealamat pemegang saham." Pemanggilan yang hanya dilakukan melaluisurat kabar dengan sendirinya bertentangan dengan ketentuan dalamUUPT Lama, sehingga pemanggilan tersebut tidak sah.Hal. 9 dari 55 hal. Put.

No. 1410 K/Pdt/20123 Bahwa lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 69 ayat (3) UUPT Lama,ketentuan mengenai pemanggilan kepada pemegang saham melalui suratkabar dipersyaratkan bagi perusahaan terbuka (Tbk), bukan untukperusahaan tertutup/ PT biasa, padahal PTSP/Turut Tergugat adalahperseroan tertutup/biasa. Tambahan lagi, rentang waktu antara panggilandi surat kabar untuk RUPSLB 23 Januari 1998 pun sangat singkat, hanyaberselang 8 (delapan) hari (panggilan dilakukan pada tanggal 15 Januari1998).

Anehnya, penurunan porsikepemilikan saham milik Para Penggugat ternyata tidak dibarengi denganpenurunan jumlah saham yang dimiliki oleh Tergugat IV, dimana jumlahsaham milik Tergugat IV tetap sama dan tidak mengalami perubahanapapun, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) UUPT Lamajelasjelas diatur bahwa: "pengurangan modal harus dilakukan atas setiapsaham dan klasifikasi saham yang sama secara seimbang."

acara kilat (Kort geding) ditetapkan satuPUTUSAN PROVISI yang memutuskan dan menetapkan memerintahkanKepada Tergugatll untuk menunda eksekusi/sita/lelang atas segala bentukasset Penggugat sampai Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatanhukum tetap ;Bahwa Perbuatan Tergugatl seperti yang tersebut pada butir 9 tersebutdi atas tidak mengikat perseroan sehingga menjadi tanggung jawab Tergugatlsecara pribadi hal ini dapat dilihat dalam Pasal 85 ayat (1) UndangUndangNo.1 tahun 1995 tentang Perseroan (UUPT

) yang menyatakan sebagai berikut :"Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawabmenjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan"Sebelumnya, dalam Pasal 84 ayat 1 huruf b UUPT dinyatakan bahwa :"anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yangbertentangan dengan kepentingan perseroan"Dengan demikian berdasarkan pasalpasal UUPT ini tugas dan kewajibanDireksi dalam melakukan kepengurusan dan

perwakilan perseroan harusdijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentinganseperti yang tersebut dalam Pasal 82 UUPT dan tujuan perseroan atau untukkepentingan dan usaha perseroan seperti tersebut dalam Pasal 85 ayat (1)Hal. 10 dari 28 hal.

Anggota Direksi yang yang melanggar ketentuan Pasal dan Pasal 85ayat (1) UUPT atau prinsip ultra vires bertanggung jawab penuh secara pribadiatas kerugian yang diderita perseroan.Dalam Pasal 85 ayat (2) UUPTditentukan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secarapribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnyasesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1)UUPT ;Bahwa adapun yang dimaksud dengan "standar kehatihatian" itu, antaralain misalnya